Beranda blog Halaman 687

Kemdiktisaintek Buka Indonesia Future Leaders Camp 2025 Regional III, Gen-Z Didorong Berpikir Analitis sebagai Calon Pemimpin Bangsa

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi membuka Indonesia Future Leaders Camp (FLC) 2025 Regional III untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Program ini menjadi wadah strategis untuk menyiapkan generasi pemimpin muda Indonesia yang berintegritas, visioner, adaptif, dan memiliki kemampuan analitis yang kuat.

Sebanyak 60 peserta terpilih dari ribuan pendaftar, yang terdiri dari ketua/pengurus BEM serta organisasi ekstra kampus, mengikuti kegiatan yang berlangsung di Auditorium Al-Jibra, Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada Rabu (12/11).

Membuka kegiatan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem regenerasi kepemimpinan nasional. Ia menyampaikan bahwa pembangunan kapasitas pemuda adalah kunci dalam menyiapkan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam materi berjudul Policy Making 1 SKS, Wamen Stella mengingatkan para peserta untuk tidak hanya pasif mendengarkan, tetapi terlibat aktif dalam menganalisis dampak, keterlaksanaan, dan resistensi dari setiap kebijakan.

“Sebagai pemimpin, Anda harus bisa berdiskusi dan membuka diri terhadap perbedaan. Itu yang namanya trigger warning. Hal itulah yang akan menjadi bekal sebagai pemimpin,” tegas Wamen Stella, menantang pola pikir para peserta FLC.

Konsepsi Analisis, Modal Utama Calon Pemimpin

Wamen Stella mengawali paparan dengan fenomena klasik masa Perang Dunia II mengenai survivor bias, saat ilmuwan menganalisis pesawat-pesawat yang berhasil kembali dari pertempuran. Kesalahan analisis terjadi karena hanya melihat pesawat yang selamat, bukan yang hilang.

“Namun ternyata keputusan itu salah, pesawat yang kembali justru adalah yang mampu bertahan meski sayapnya ditembak. Sementara pesawat yang jatuh yang tidak sempat dianalisis kemungkinan besar terkena tembakan di bagian vital lain yang justru tidak diperkuat. Inilah yang disebut survivor bias, kesalahan dalam menarik kesimpulan karena hanya menganalisis yang terlihat, bukan yang hilang atau gagal,” papar Wamen Stella.

Ia menekankan bahwa kesalahan serupa kerap terjadi di dunia akademik maupun profesional. Banyak orang hanya meniru kesuksesan tanpa mempelajari kegagalan yang tidak tampak.

“Dalam riset, pendidikan, maupun karier, mahasiswa perlu membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis yang mendalam. Jangan hanya melihat yang sukses dan meniru tanpa memahami mengapa yang lain gagal,” ujarnya.

Menurut Wamen Stella, kemampuan analisis yang komprehensif membantu calon pemimpin mengambil keputusan secara objektif dan ilmiah.

“Kita perlu belajar melihat keseluruhan data, termasuk yang tidak tampak. Itulah inti dari analisis yang sehat dan berpikir ilmiah,” tambahnya.

Analisis yang tepat tidaklah mudah. Analisis yang salah menghasilkan kesimpulan dan tindakan yang salah. Apabila salah mengambil analisis akan tercipta kesalahan dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak buruk bagi orang banyak. Untuk itu menurut Wamen Stella, kemampuan analisis menjadi dasar bagi para calon pemimpin bahwa keputusan yang berdampak luas harus didasari oleh data yang komprehensif, bukan hanya pada data yang mudah terlihat (seperti lubang peluru pada pesawat yang berhasil kembali). Inilah esensi kecerdasan kepemimpinan di era modern, yaitu kemampuan menganalisis secara kritis dan holistik.

Berpikir Analisis: Impact, Feasibility, Resistance

Memasuki sesi inti, Wamen Stella memperkenalkan kerangka berpikir yang ia gunakan dalam merumuskan kebijakan.

Pertama dalam hal mengukur impact (dampak). Setiap ide harus punya tujuan dan ukuran yang jelas. Dampak tidak boleh dinilai hanya berdasarkan klaim subjektif.

“Jangan sampai kita punya ide atau program hanya karena kita anggap ‘bagus’. Bagus itu selalu relatif. Misalnya, sebuah program yang diklaim berdampak positif terhadap mahasiswa dan dosen, harus memiliki ukuran yang jelas terhadap setiap kebijakan yang diputuskan. Tanpa ukuran yang pasti, dampak positif hanyalah sebuah harapan, bukan hasil yang terencana,” ungkap Wamen Stella.

Setelah dampak terukur, aspek kedua yang tak kalah krusial adalah Feasibility (Keterlaksanaan). Ide yang baik tidak berarti jika tidak bisa dieksekusi. Ia memaparkan contoh studi kasus kebijakan luar negeri AS untuk menunjukkan pentingnya menghubungkan gagasan dengan realitas lapangan.

Aspek terakhir setelah dampak dan keterlaksanaan, adalah resistance (Resistensi). Dalam setiap kebijakan baru, penolakan adalah hal yang tak terhindarkan. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi sumber resistensi dan mengelolanya agar program terlaksana dengan baik.

Ia menegaskan bahwa kemampuan menganalisis ketiga aspek ini adalah esensi kepemimpinan era modern.

Menutup sesinya, Wamen Stella meminta para peserta membiasakan diri melakukan analisis dalam keseharian.

“Kalian adalah calon pemimpin bangsa, kalau sedikit saja dari materi dampak, keterlaksanaan, resistansi, kalian mampu lakukan analisa, kalian pikirkan dari setiap hal yang kalian lakukan, maka dampaknya akan sangat besar bagi bangsa ini. Selamat berjuang, selamat menganalisa dan selamat berkarya untuk kalian semua,” pungkas Wamen Stella.

Calon Pemimpin Harus Punya Mimpi Besar

FLC merupakan program kepemimpinan strategis yang diselenggarakan Kemdiktisaintek dengan pendekatan experiential learning. Program ini ditujukan bagi ketua/pengurus BEM dan organisasi ekstra kampus dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari persiapan pemimpin masa depan.

Sebelumnya pada FLC Regional I di Bandung, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga menekankan pentingnya memiliki visi besar.

“Jangan khawatir dengan latar belakang anda. Siapapun anda, anda bisa capai itu. Kuncinya satu, mimpi yang setinggi-tingginya. Tapi kemudian anda juga harus kejar terus secara tekun mimpi besar tersebut,” tegas Menteri Brian.

Melalui FLC 2025, Kemdiktisaintek berharap generasi muda tidak hanya menjadi pemimpin yang kritis dan cerdas, tetapi juga mampu mengubah gagasan menjadi solusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Raih Peringkat Ketiga Anugerah Media Humas 2025 untuk Kategori Media Sosial

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menorehkan prestasi pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025. Pada penyelenggaraan tahun ini, Kementerian PANRB berhasil meraih Terbaik III Kategori Media Sosial, sebuah pencapaian yang menunjukkan penguatan peran humas pemerintah dalam menyajikan informasi publik yang inovatif dan dekat dengan masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria kepada Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, pada acara puncak AMH 2025 di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

AMH merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Komdigi untuk memberikan apresiasi kepada lembaga kehumasan negara, mulai dari kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah. Tahun 2025 tercatat 190 instansi berpartisipasi, menjadikan kompetisi semakin kompetitif dan bergengsi.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa terdapat enam kategori yang dilombakan tahun ini, yaitu siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, website, dan audio visual. Peserta terbagi ke dalam tiga kelompok: K/L dan BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah.

Menurut Meutya, AMH bukan sekadar kompetisi, tetapi menjadi ruang refleksi dan pengakuan atas dedikasi insan humas di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa humas memegang peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

“Humas adalah navigator kepercayaan publik, dan karena itu saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan humas pemerintah di seluruh Indonesia yang dengan sangat kolaboratif dengan kreativitas yang luar biasa tinggi telah mengkomunikasikan kerja-kerja dari pemerintah sebagai bentuk laporan dan akuntabilitas kepada rakyat,” kata Menteri Komdigi.

Menteri Komdigi juga menyebut bahwa AMH 2025 mengusung tema ‘Kolaborasi Humas Satu Suara untuk Indonesia Maju’, sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem komunikasi publik nasional untuk mendukung Asta Cita Presiden.

Ia melihat tantangan humas saat ini bukan lagi sekadar menyebarkan informasi, tetapi membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak. “Nah, karena itu Asta Cita yang disarankan oleh bapak presiden tentu sangat membutuhkan dukungan penuh dari fungsi kehumasan yang kita masing-masing jalani,” tambahnya.

Plt. Kepala Biro KIP Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, yang juga bertugas sebagai Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, menyambut penghargaan ini dengan penuh rasa syukur. Ia menyebut prestasi tersebut sebagai bukti nyata atas kinerja humas pemerintah dalam menyajikan informasi publik yang relevan dan menarik.

“Alhamdulillah Kementerian PANRB menjadi salah satu yang terbaik dalam ajang AMH 2025. Ini merupakan wujud nyata bagaimana humas pemerintah tidak hanya membangun citra institusi, namun juga memberikan dampak langsung dengan informasi yang menarik dan tentunya sesuai dengan kebutuhan publik,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensetneg Ajak Mahasiswa Unpad Perkuat Partisipasi Publik untuk Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus mendorong penguatan partisipasi publik dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) ke Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025). Sebanyak 129 mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran lapangan tersebut untuk memahami tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan nasional.

Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memperluas ruang dialog dengan publik melalui diskusi akademik dan konsultasi kebijakan guna memastikan proses perumusan kebijakan berjalan inklusif.

Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, menegaskan bahwa pelibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, sangat penting dalam memperkuat kualitas kebijakan publik. Menurutnya, dunia akademik memiliki perspektif yang dapat memperkaya proses analisis dan evaluasi kebijakan.

“Dialog seperti ini penting agar pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi dari kalangan akademisi dan masyarakat. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan untuk bersama mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat para pendiri bangsa,” ujar Eddy.

Ia juga menekankan bahwa di tengah cepatnya arus informasi dan tantangan global, kolaborasi lintas sektor semakin dibutuhkan agar kebijakan pemerintah tetap adaptif dan relevan.

Dosen pendamping mahasiswa, Rani Surya Resiana, menyampaikan apresiasi atas kesempatan belajar langsung di lingkungan pemerintah pusat. Ia menilai bahwa pemahaman praktis mengenai proses pengambilan keputusan sangat penting bagi mahasiswa ekonomi dan pembangunan.

“Melalui kunjungan ini, mahasiswa dapat melihat bagaimana kebijakan ekonomi nasional dirancang serta bagaimana pemerintah menindaklanjuti hasil analisis untuk memastikan kebijakan berjalan efektif,” jelas Rani.

Dalam sesi pemaparan, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Dukungan Kabinet, Satya Bhakti Parikesit, menjelaskan tugas lembaganya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Presiden. Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan antar-kementerian serta pemantauan berkala terhadap program-program prioritas nasional.

“Tugas kami memastikan setiap kebijakan dan arahan Presiden terlaksana dengan baik oleh seluruh kementerian/lembaga, sekaligus menjamin bahwa program pemerintah berjalan efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Satya.

Ia menambahkan bahwa dukungan kebijakan dilakukan melalui pengkajian mendalam, pemantauan kondisi ekonomi nasional maupun global.

“Kami memastikan program strategis nasional di sektor ekonomi, pangan, energi, industri, dan investasi dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.

Pada sesi diskusi, mahasiswa menyoroti sejumlah isu krusial seperti strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi, penguatan sektor pangan, peningkatan daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja.

Mereka juga mengangkat tantangan implementasi program prioritas pemerintah, termasuk ketepatan sasaran, realisasi anggaran, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif di lapangan.

Diskusi berlangsung dinamis dan menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap isu kebijakan publik dan pembangunan nasional.

Melalui kegiatan ini, Kemensetneg berharap hubungan strategis antara pemerintah dan akademisi dapat terus diperkuat. Mahasiswa didorong untuk menjadi agen perubahan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui partisipasi aktif dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

39 Titik Pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumedang Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
Langkah ini ditandai dengan groundbreaking pembangunan KDKMP oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, pada Selasa (11/11/2025).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Sumedang dan Kodim 0610/Sumedang dengan rencana pembangunan di 39 titik lokasi KDKMP yang ditargetkan rampung pada Desember 2025. “Semakin cepat mengakselerasi maka akan semakin cepat untuk menggerakkan ekonomi desa. Kalau ekonomi desa bergerak, maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bupati Dony menjelaskan bahwa pembangunan KDKMP bukan hanya tentang pendirian kantor dan gerai koperasi, tetapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan.
KDKMP diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif, memperkuat rantai distribusi desa, dan meningkatkan daya beli masyarakat. “Kami akan percepatan melalui pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan dan sebagainya untuk mempercepat dan kita targetkan Desember sudah rampung pembangunannya,” katanya.

Selain infrastruktur, Bupati juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola koperasi agar memiliki kompetensi manajerial, kemampuan bisnis, serta integritas yang tinggi. “Kami siapkan SDM nya betul-betul punya pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dan didukung dengan integritas sehingga KDKMP ini berjalan sesuai tujuan pendiriannya,” katanya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0610/Sumedang, Letkol Arh Kusuma Ardianto, menyampaikan bahwa sinergi antara TNI, Pemda, dan Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan KDKMP.
Ia memastikan, pembangunan di 39 titik sudah berjalan, termasuk di Desa Ciptasari sebagai salah satu lokasi prioritas. “Saat ini ada 39 titik pembangunan KDKPM, target 270 Desa dan 7 Kelurahan, Desa Ciptasari termasuk ke dalam 39 titik yang sudah dikerjakan,” katanya.

Menurutnya, kehadiran KDKMP di tiap desa tidak hanya berfungsi sebagai koperasi ekonomi, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat desa yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sonny Danaparamita: Wayang Identitas Asli Indonesia Harus Tetap Lestari di Era AI

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya wayang di tengah derasnya arus modernisasi dan kemajuan teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI).

“Kita harus menjaga warisan budaya bangsa. Di era modern dan teknologi seperti sekarang, termasuk perkembangan AI, budaya wayang yang merupakan identitas asli Indonesia harus tetap kita lestarikan,” kata Sonny Danaparamita melalui Koordinator Relawan Griya Rayut Aspirasi (GARASI), Prayogi Adi Pratama, dalam kegiatan sarasehan dan diskusi budaya di Kediaman Redi, Dusun Sambirejo, Desa Kedungagung, Kecamatan Bangorejo, Jumat (7/11/25).

Acara bertajuk “Melestarikan Warisan Budaya: Mengenang Pentingnya Wayang dalam Masyarakat Modern” itu mempertemukan para pelaku seni dan generasi muda dalam ruang dialog budaya. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain dalang senior Ki Sujianto, Ki Marno, Ki Prasetyo, serta dalang muda Abhilio, bersama para sinden, yogo, tokoh seni budaya, dan masyarakat setempat.

Dalang senior Banyuwangi, Ki Prasetyo, menyampaikan optimismenya bahwa seni pewayangan tidak akan pernah punah selama masih ada generasi muda yang mau menekuninya dengan etika dan estetika.

“Wayang tidak akan hilang ditelan zaman, selama masih ada anak-anak muda yang mau bergelut di dunia seni ini dengan hati,” ucapnya.

Senada dengan itu, Ki Sujianto menegaskan kesiapannya untuk terus mendampingi anak-anak muda dalam belajar seni pewayangan.

“Kami para dalang senior siap membantu dan berbagi ilmu agar wayang terus hidup di generasi berikutnya,” tuturnya.

Sementara itu, dalang muda Abhilio mengaku bersyukur mendapat ruang berekspresi dan kesempatan belajar langsung dari para senior.

“Terima kasih telah memberi ruang bagi kami generasi muda. Ini kesempatan yang harus kami manfaatkan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Diskusi budaya yang diinisiasi relawan GARASI ini menjadi ruang refleksi bersama bahwa di tengah derasnya teknologi digital dan kecerdasan buatan, nilai-nilai kearifan lokal tak boleh hilang. Wayang, sebagai warisan budaya bangsa, bukan sekadar hiburan, melainkan cermin kehidupan yang sarat filosofi dan pesan moral yang relevan sepanjang masa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Firman Soebagyo Apresiasi Prabowo Tetapkan H.M. Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keputusan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang akan menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.

Firman Soebagyo menilai, keputusan tersebut bukan hanya kabar menggembirakan bagi keluarga besar Partai Golkar, tetapi juga menjadi momentum penting bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menegaskan kembali semangat pembangunan dan nasionalisme yang diwariskan oleh Presiden Soeharto.

“Insya Allah, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2025, Bapak Presiden RI ke-2, Pak Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ini menjadi kabar yang menggembirakan tidak hanya bagi Partai Golkar, tetapi juga bagi khalayak masyarakat. Penetapan Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menegaskan kepada kita semua mengenai spirit pembangunan serta nasionalisme sebagai sebuah bangsa,” ujar Firman Soebagyo.

Lebih lanjut, Firman Soebagyo menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo dan pemerintah yang dinilainya memiliki kebesaran hati dalam memberikan pengakuan resmi terhadap jasa-jasa besar Soeharto. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kedewasaan politik dan penghormatan terhadap sejarah bangsa.

“Kita patut memberikan penghargaan kepada Presiden Prabowo yang telah menunjukkan kebesaran jiwa dalam menempatkan sejarah secara proporsional. Tentu penetapan ini bukan semata keputusan politik, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa seorang pemimpin bangsa yang telah bekerja tanpa lelah membangun Indonesia,” tutur Firman Soebagyo.

Menurut Firman Soebagyo, pengakuan itu menegaskan bahwa kontribusi Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas nasional menjadi warisan nyata yang masih dirasakan hingga saat ini.

“Pak Harto adalah sosok yang mengajarkan bagaimana membangun bangsa dengan kesabaran, keteguhan, dan keberpihakan kepada rakyat. Beliau menata ekonomi nasional, membangun infrastruktur, serta memperkuat ideologi Pancasila yang menjadi penuntun arah bangsa hingga kini,” ungkapnya.

Firman Soebagyo juga menilai, banyak kebijakan Soeharto yang masih menjadi dasar keberlanjutan pembangunan, seperti swasembada pangan, pembangunan daerah, hingga penguatan ketahanan nasional. Ia memandang, keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai langkah tepat untuk menyeimbangkan pandangan sejarah bangsa.

“Gelar ini tak hanya sekadar penghargaan simbolik, tetapi pengakuan atas dedikasi dan pengabdian seorang pemimpin yang telah memberikan arah jelas bagi bangsa Indonesia. Ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda agar menilai sejarah secara jernih dan adil,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Firman Soebagyo mengajak masyarakat untuk menjadikan penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sebagai momen memperkuat semangat nasionalisme dan kerja nyata.

“Spirit pembangunan dan cinta tanah air yang diwariskan Pak Harto harus terus kita jaga. Sekali lagi, terima kasih kepada Presiden Prabowo dan pemerintah yang telah berjiwa besar dalam mengukuhkan pengakuan ini. Semoga nilai-nilai perjuangan beliau terus hidup dalam setiap langkah kita membangun Indonesia ke depan,” pungkas Firman Soebagyo.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Herman Khaeron: Pembangunan Bangsa Harus Berpihak pada Rakyat

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menilai pembangunan bangsa harus berpihak pada rakyat. Ia menegaskan, semangat kebangsaan perlu diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, setiap era kepemimpinan memiliki fokus pembangunan yang berbeda. Namun, ia menilai arah pemerintahan kini lebih menitikberatkan pada aspek sosial.

“Di era Presiden Prabowo, saya kira fokusnya lebih kepada aspek sosial, bagaimana program-programnya lebih menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujar Herman Khaeron saat berbincang dengan PRO3 RRI, Senin (10/11/2025). Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk perhatian negara pada masyarakat kecil.

Herman Khaeron menjelaskan, kesinambungan pembangunan nasional terlihat dari setiap masa pemerintahan. Mulai dari era Soekarno, Soeharto, hingga reformasi, pembangunan terus menyesuaikan tantangan zaman.

Herman Khaeron menyebut, era Presiden Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur yang memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sementara di bawah Presiden Prabowo, arah pembangunan lebih menekankan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan setiap warga bisa hidup layak. “Kita harus menjamin masyarakat yang tidak berpendapatan tetap bisa makan minimal satu kali sehari,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung kebijakan sosial pemerintah. Ia menilai program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah nyata pengentasan masalah gizi dan kemiskinan.

“Program MBG bukan hanya soal pangan, tapi soal masa depan bangsa. Kolaborasi berbagai pihak perlu dijalankan agar kebijakan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

AHY menyebut keberhasilan program sosial bergantung pada sinergi antar lembaga pemerintah. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program pro-rakyat berdampak luas dan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Komdigi: Industri Asuransi Harus Terapkan Budaya Pelindungan Data Pribadi untuk Cegah Kebocoran Data

Industri asuransi di Indonesia diingatkan untuk membangun budaya pelindungan data pribadi sebagai langkah strategis mencegah kebocoran informasi sensitif di tengah peningkatan penggunaan teknologi digital. Contohnya industri keuangan, termasuk asuransi, kerap menjadi target utama serangan siber yang berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi serta menjatuhkan reputasi perusahaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria dalam acara iLearn Seminar bertema “Reinforcing Insurance Governance Through Data Management and PDP Alignment”, yang digelar di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Nezar menyoroti bahwa di era kecerdasan artifisial (AI), potensi penyalahgunaan data pribadi di sektor keuangan dan asuransi semakin meningkat.

Teknologi AI kini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi untuk analisis penentuan premi, verifikasi klaim, hingga pelayanan nasabah secara otomatis.

“Otomatisasi proses klaim dan layanan pelanggan dengan memakai teknologi AI juga dapat meningkatkan efisiensi. Namun, ada tantangan yang perlu kita antisipasi. Sistem AI membutuhkan data pribadi dalam volume yang masif untuk pelatihan model yang berpotensi meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan,” jelasnya.

Wamen Nezar juga mengingatkan bahwa hasil keputusan dari sistem AI tidak selalu akurat. Kesalahan atau bias pada data pelatihan dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau merugikan nasabah.

Sebagai upaya mencegah kebocoran data, pelindungan data pribadi kini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Nezar menyebut, saat ini pemerintah sedang menyusun aturan turunan dalam bentuk Peraturan Presiden guna memperkuat implementasi dan mekanisme pengawasan.

“Kita juga mendorong pengawasan dan penegakan Undang-Undang PDP bisa berlangsung seperti yang diharapkan, termasuk juga penanganan insiden kebocoran, investigasi, dan sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa perusahaan asuransi perlu memahami hak-hak subjek data pribadi, serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, agar tata kelola data dapat berjalan transparan dan sesuai regulasi.

Wamen Nezar menegaskan bahwa keamanan siber merupakan prioritas utama di sektor industri digital, terutama bagi industri strategis yang menyimpan banyak data pribadi seperti keuangan dan asuransi. Industri ini kerap menjadi target utama serangan siber, yang tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik.

Ia juga mengajak industri asuransi untuk memperkuat sistem manajemen keamanan informasi, memperbarui kebijakan pelindungan data secara berkala, dan melibatkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keamanan siber.

Lebih dari sekadar kepatuhan hukum, Wamen Nezar menekankan bahwa pelindungan data pribadi harus menjadi budaya perusahaan.
Dengan menjadikannya bagian dari nilai inti (core values), industri asuransi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat reputasi merek, dan sekaligus menciptakan daya saing global.

“Kita jadikan pelindungan data pribadi ini bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi kita jadikan dia sebagai core values, nilai inti, dan menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan industri asuransi Indonesia di mata dunia,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Ajak Kolaborasi Penegakan UU PDP untuk Ciptakan Kepercayaan dan Dorong Inovasi Nasional

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Langkah ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama ekonomi digital global.

Ajakan ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria dalam Seminar “Accelerating PDP Law Enforcement through Public–Private Collaboration to Drive Digital Innovation”, yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

“Kepercayaan adalah investasi terbaik, bahkan menjadi mata uang baru di dunia yang serba terkoneksi. Dengan penegakan UU PDP yang kolaboratif, kita memperkuat daya saing Indonesia di kancah global,” jelasnya.

Wamen Nezar menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan fondasi utama kepercayaan publik, yang menjadi dasar bagi pertumbuhan inovasi dan ekonomi digital berkelanjutan.

Berdasarkan data Kemkomdigi, sepanjang tahun 2023 terjadi sekitar tiga juta insiden kebocoran data di Indonesia, dan 62 persen di antaranya merupakan kasus pencurian informasi pribadi.

“Kita tidak bisa membiarkan potensi ekonomi digital bernilai ratusan triliun rupiah terancam oleh kerugian miliaran akibat kebocoran data. Pelindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Nezar menekankan, penegakan UU PDP tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan sinergi publik dan swasta agar sistem keamanan siber dan tata kelola data nasional dapat berjalan efektif dan dipercaya oleh masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan inovasi digital dan kepatuhan terhadap hukum.

“Inovasi boleh melaju cepat, tapi keamanan dan kepatuhan hukum adalah rel yang tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ruang digital yang masif harus diiringi pengawasan yang kuat, terutama dalam hal pengelolaan data pengguna oleh perusahaan teknologi, lembaga keuangan, dan penyedia layanan publik digital.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kemkomdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menilai bahwa prinsip privacy by design merupakan kunci agar inovasi digital tumbuh seiring dengan kepercayaan publik.

“Transformasi digital hanya akan berkelanjutan jika dibangun di atas kepercayaan. Melalui Garuda Spark Innovation Hub, kami mempertemukan BUMN, startup, akademisi, dan regulator untuk menguji solusi digital yang aman sejak tahap perancangan,” jelasnya.

Sonny juga menambahkan bahwa integrasi prinsip pelindungan data pribadi kini mulai diterapkan pada berbagai layanan strategis nasional, seperti Know Your Customer (KYC), yang menjadi pintu utama kepercayaan digital masyarakat Indonesia.

Forum yang digelar oleh Kemkomdigi ini dihadiri oleh lebih dari 30 perwakilan sektor publik dan swasta, termasuk Telkom Indonesia, Bank Mandiri, Pertamina, Freeport, BRI, XL Axiata, dan SKK Migas.

Forum ini menghasilkan kesepahaman bahwa kolaborasi publik–swasta merupakan fondasi utama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan inovatif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HKN ke-61 Tahun 2025, Wagub Kaltim: Dua Dekade ke Depan Jadi Penentu Generasi Sehat Indonesia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025.Bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (12/11/2025) pagi.

Tahun ini, peringatan HKN mengangkat tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, yang menjadi seruan pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat komitmen membangun generasi sehat dan tangguh demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Upacara berlangsung khidmat dengan Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji bertindak sebagai inspektur upacara, dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, serta perwakilan lembaga masyarakat dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dalam amanatnya, Wagub Kaltim membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang menyampaikan bahwa sebanyak 84 juta anak Indonesia saat ini akan memasuki usia produktif pada tahun 2045, bertepatan dengan satu abad Indonesia merdeka.

“Kita hanya memiliki dua dekade untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh dan unggul. Tema Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini menjadi seruan bagi kita semua, bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa di masa depan,” ucap Wagub Kaltim saat membacakan amanat Menkes.

Wagub Kaltim menambahkan, selama empat tahun terakhir pemerintah telah menapaki Transformasi Kesehatan Indonesia sebagai pondasi menuju masa depan bangsa yang lebih baik.

Adapun fokus pelayanan kesehatan kini bergeser dari mengobati orang sakit menjadi menjaga orang sehat agar tetap sehat, melalui peningkatan akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, program unggulan di bidang kesehatan juga menunjukkan hasil yang signifikan. Melalui Program Hasil Terbaik Cepat Presiden, lebih dari 52 juta masyarakat Indonesia telah berpartisipasi dalam kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bentuk deteksi dini penyakit, termasuk peningkatan cakupan skrining Tuberkulosis (TB) yang telah menjangkau lebih dari 20 juta orang di seluruh Indonesia.

Selain itu, pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit di berbagai pelosok terus digencarkan guna memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga.

“Perjalanan menuju Indonesia Sehat adalah perjalanan panjang, menantang, namun penuh harapan. Dengan tekad dan kerja sama seluruh pihak, kita akan mampu mewujudkan generasi sehat yang menjadi fondasi bangsa yang hebat,” lanjutnya.

Menkes juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan Indonesia mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga para kader di pelosok negeri yang telah berjuang dengan dedikasi tinggi menjaga nyawa, menebar harapan, dan menegakkan martabat bangsa.

Usai pelaksanaan upacara, acara dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur oleh Wagub Seno Aji tentang penugasan kursus dokter spesialis pada rumah sakit milik pemerintah daerah di wilayah Pemprov Kaltim tahun 2025.

Selain itu, turut diserahkan piagam penghargaan kepada pemenang lomba “Sepekan Mengejar Imunisasi Perangi” tingkat Provinsi Kaltim 2025, serta penghargaan kelompok asuhan mandiri terbaik melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga dan akupresur tingkat provinsi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap layanan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga memberikan hibah empat unit mobil jenazah kepada masjid, yayasan dan lembaga masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News