Beranda blog Halaman 688

Orasi Perdana di IKN sebagai Ketua APPSI, Gubernur Rudy Mas’ud: Sinergi Kuat Daerah Dimulai

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029, Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) menyampaikan orasi perdananya yang penuh semangat di hadapan seluruh gubernur se-Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (11/11/2025).

Gubernur Rudy Mas’ud membuka penyampaiannya dengan mengajak seluruh tamu untuk menikmati IKN. “Selamat datang di IKN. Pada kesempatan yang penuh dengan semangat kebangsaan, kita bisa berkumpul di tempat yang sangat-sangat berkah ini, Gerbang Nusantara,” ujarnya.

Dalam orasinya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kepengurusan baru APPSI ini adalah wujud penguatan peran dan sinergi pemerintah daerah. Ia berjanji akan mengubah peran APPSI menjadi lebih proaktif.

“APPSI akan memastikan bahwa daerah tidak lagi hanya menjadi penikmat ataupun manfaat kebijakan dari pusat, tetapi menjadi bagian yang aktif dalam proses penyusunan kebijakan fiskal nasional, terutama berkaitan dengan APBN dan arah pembangunan nasional,” tegasnya.

APPSI berkomitmen menjadi mitra Pemerintah Pusat yang aktif dan solutif, serta menjadi forum belajar bersama bagi 38 pemerintah provinsi untuk melahirkan inovasi daerah yang berdampak nyata bagi rakyat.

Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa APPSI, selain fokus pada konsep program kerja, pihaknya juga akan menjawab isu-isu nasional dan daerah. Terdapat empat strategi utama yang akan menjadi fokus APPSI.

Pertama, membentuk forum diskusi yang mengelompokkan provinsi berdasarkan potensi unggulan seperti perikanan, pertambangan, pariwisata, atau pertanian. Kedua, mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, agar lebih kompetitif, adaptif terhadap digitalisasi, dan mampu menopang efisiensi anggaran.

Ketiga, memfokuskan kegiatan pada penguatan manajemen daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif dan inovatif di tengah keterbatasan fiskal. Dan keempat menginisiasi forum investasi daerah yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerataan, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami juga berharap dapat menyepakati langkah-langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas daerah, mendorong kebijakan ekonomi hijau, ekonomi biru, serta pengendalian inflasi, demi pertumbuhan nasional yang optimal,” tutup Gubernur Rudy Mas’ud.

Dirinya juga menekankan bahwa APPSI mewakili aspirasi seluruh pemerintah kabupaten/kota dari Sabang hingga Merauke.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Tindak Pelecehan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual. Hal ini ditegaskan Menag merespons video yang viral tentang tindakan pemuka agama mencium anak perempuan di beberapa momen dakwah.

“Kami tidak menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan. Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama”, tegas Menag di Shangri La Hotel, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Ia menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. “Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal”, ujar Menag.

Menag juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme peembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mengeliminasi pernyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mengeliminasi penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegas Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jelang Hari Guru, 101.786 Guru Madrasah dan Pendidikan Agama di Sekolah Lulus PPG

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama mengumumkan sebanyak 101.786 guru madrasah dan guru Pendidikan Agama di sekolah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) Angkatan 3 Tahun 2025. Kelulusan ini sekaligus menjadi kado jelang peringatan Hari Guru pada 25 November mendatang.

Guru yang dinyatakan lulus PPG terdiri atas 140 Guru Pendidikan Agama Buddha, 2.369 Guru Pendidikan Agama Hindu, 68.601 Guru Pendidikan Agama Islam, 4.250 Guru Pendidikan Agama Katolik, 7.436 Guru Pendidikan Agama Kristen, dan 18.990 Guru Madrasah. Kelulusan ini menjadi momentum penting bagi upaya Kemenag untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru agama di Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut, pencapaian ini adalah bentuk penghargaan negara terhadap para guru agama yang terus berjuang meningkatkan kompetensi di tengah berbagai keterbatasan.

“Guru adalah pahlawan masa kini. Mereka berjuang bukan di medan perang, tapi di ruang kelas, menanamkan nilai, membangun karakter, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelulusan PPG ini adalah bentuk penghargaan negara atas perjuangan mereka,” tegas Menag Nasaruddin di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Para guru yang lulus PPG 2025 akan menerima sertifikat dan Nomor Registrasi Guru (NRG). Dua hal ini menjadi syarat pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) mulai tahun 2026. Bagi guru ASN (PNS dan PPPK), tunjangan diberikan sebesar satu kali gaji pokok per bulan, sedangkan guru Non-ASN akan memperoleh Rp2.000.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp1.500.000.

“Kenaikan tunjangan bagi guru Non-ASN adalah wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Kemenag akan terus memperjuangkan hak-hak para pendidik, terutama guru agama yang menjadi penjaga moral bangsa,” lanjut Menag.

Profesionalisme Guru Agama

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menyampaikan bahwa kelulusan 101.786 guru madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah dalam PPG Angkatan 3 ini merupakan hasil sinergi antara berbagai pihak — mulai dari Kemenag, LPTK, pemerintah daerah, hingga lembaga pendukung seperti Baznas.

“Meskipun tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Kemenag tetap mengoptimalkan program PPG sesuai arahan Menteri Agama. Fokus utama kami adalah menuntaskan PPG Daljab bagi guru pendidikan agama di sekolah, agar mereka memiliki kompetensi profesional dan layak mendapatkan pengakuan formal sebagai pendidik profesional,” ujar Suyitno.

Selesai PPG Angkatan 3, Kemenag akan memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi para guru agama. Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa sertifikasi profesi bukan hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran agama di sekolah.

Penghargaan bagi Pejuang Ilmu

Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) M. Munir, selaku Panitia Nasional PPG Kemenag, menjelaskan bahwa PPG Dalam Jabatan merupakan salah satu program strategis nasional yang dijalankan Kementerian Agama untuk memastikan setiap guru memiliki kompetensi profesional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kemenag mencatat peningkatan signifikan dalam capaian sertifikasi guru agama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Hal ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di bidang keagamaan,” sebut Munir.

Bagi banyak guru, lanjut Munir, kelulusan ini bukan hanya soal sertifikat, tetapi juga bentuk pengakuan atas perjuangan panjang dalam mengabdi di dunia pendidikan.

“Kelulusan 101.786 guru madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah bukan sekadar data statistik, melainkan simbol bahwa negara hadir untuk memuliakan profesi guru agama — para penjaga nilai, pembentuk akhlak, dan penerus semangat juang para pahlawan bangsa,” tutup Munir.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jadi Ketua Harian Tim Percepat Penetapan LP2B, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Terjaga dan Lahan Pertanian Tidak Tergerus

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN terus mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/25).

“Rapat ini merupakan langkah percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan lahan LP2B dan LSD di berbagai provinsi, terutama di 12 provinsi prioritas. Supaya ketahanan pangan dapat tercapai dan lahan pertanian tidak tergerus untuk kepentingan lain,” ujar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Dalam rapat tersebut, disepakati Menteri Nusron akan bertindak sebagai Ketua Harian Tim Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Sementara Menko Pangan, ditunjuk sebagai Koordinator Pengendalian Alih Fungsi Lahan, dengan didukung Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai Wakil Koordinator.

LP2B sendiri merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan. Penetapan LP2B berasal dari total Lahan Baku Sawah (LBS), yang sebagiannya ditetapkan sebagai LSD dengan perlindungan hukum yang lebih ketat.

Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare, dan sekitar 87% di antaranya telah masuk dalam kategori LP2B yang tidak dapat dialihfungsikan. Hingga saat ini, baru 194 kabupaten/kota atau sekitar 57% wilayah yang telah mencantumkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Syarat mutlak dan paling dasar untuk mencapai ketahanan pangan adalah ketersediaan lahan. Lahan yang dimaksud di sini tentu saja lahan sawah,” tegas Menteri Nusron.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, saat ini sedang disiapkan. Revisi diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan memperluas cakupan LSD dari delapan provinsi menjadi 12 provinsi.

Sebelum ada kebijakan LSD, rata-rata alih fungsi sawah di Indonesia mencapai 80.000 hingga 120.000 hektare per tahun. Namun, di delapan provinsi yang telah menetapkan LSD selama lima tahun terakhir, angka tersebut turun drastis menjadi 5.618 hektare.

Delapan provinsi yang dimaksud adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah kini memperluas penerapan LSD ke 12 provinsi lainnya, yakni Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan, pun menyambut baik langkah percepatan LP2B dan LSD. “Ini kabar gembira. Dengan adanya kebijakan ini, petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dikonversi atau dialihfungsikan lagi. Artinya, lahan mereka aman untuk jangka panjang. Kami berharap proses ini bisa selesai dalam waktu dekat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Diaz Hendropriyono, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; serta Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu, Andi Renald.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Tegaskan Ketersediaan Lahan Jadi Kunci Utama Ketahanan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri mengenai Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional Melalui Lahan Baku Sawah (LBS), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Selasa (11/11/2025). Mengingat dampaknya yang besar bagi fondasi bangsa, ia menekankan ketahanan pangan nasional harus tercapai.

“Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersebut,” ungkap Menteri Nusron di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta.

LP2B merupakan bagian dari LBS yang telah ditetapkan sebagai zona lindung permanen. Artinya, secara umum LP2B memiliki status perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan LBS. LP2B tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian dan harus dipertahankan keberadaannya untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang.

Menteri Nusron lanjut menjelaskan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95%. Namun, berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, baru terdapat 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya. “Secara keseluruhan, capaian LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57% sehingga masih memiliki kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.

“Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain,” jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B. Penetapan ini menurutnya bisa jadi kabar baik bagi para petani karena dengan penetapan LSD, lahan sawah akan terlindungi dari konversi atau alih fungsi. “Dengan demikian, para petani dapat merasa lebih tenang dan memiliki kepastian untuk merencanakan pengelolaan lahan secara jangka panjang dan strategis,” pungkas Menko Pangan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, serta sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; serta Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

SMAN 72 Jakarta Mulai Kondusif, Kemendikdasmen Lanjutkan Pendampingan Psikososial Pasca Ledakan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pasca kejadian ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat memberikan pendampingan psikososial kepada seluruh warga sekolah.
Kegiatan belajar mengajar sementara dialihkan secara daring, sembari dilakukan dukungan psikososial awal berbasis Psychological First Aid (PFA) bagi siswa, guru, dan orang tua.

Program pemulihan ini melibatkan 56 psikolog profesional dari Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI), Psikolog Polri, serta Dinas PPAPP, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. HIMPSI menjadi mitra utama Kemendikdasmen dalam memberikan layanan psikososial pascabencana.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, memastikan bahwa kondisi SMAN 72 Jakarta kini sudah kondusif. Berdasarkan laporan Sekretariat Nasional Sekolah Pendidikan Aman Bencana per Senin (10/11), area sekolah sudah diperbaiki, termasuk masjid yang menjadi lokasi kejadian, yang kini telah dicat ulang dan dipasang karpet baru.

HIMPSI memberikan beberapa rekomendasi tindak lanjut, di antaranya; Pertama, guru dibekali keterampilan pendampingan psikososial jangka panjang kepada siswa. Kedua, penanganan darurat pendidikan dilakukan selama satu minggu, mencakup rapid assessment terhadap 589 siswa dan guru yang dinyatakan aman secara fisik dan mental. Ketiga, pembelajaran sementara dilakukan secara daring hingga sekolah benar-benar siap digunakan kembali.

Selain itu, kegiatan pemulihan mental dipimpin oleh tim Korps Relawan Bencana (KRESNA) HIMPSI, dengan metode dukungan PFA bagi para murid, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak.

Salah satu siswa kelas XI-E, Raya Putri Lestari, mengaku lebih tenang setelah mengikuti sesi pemulihan mental.

“Kami lebih dapat mengendalikan emosi kami saat ini, terima kasih atas materi pemulihan mental yang telah diberikan oleh tim psikolog” ujar murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 72 Jakarta Kelas XI-E, Raya Putri Lestari.

Kegiatan PFA dibagi berdasarkan kelompok kelas dengan didampingi fasilitator dan observer. Para peserta menjalani beberapa tahapan pemulihan seperti Orientasi dan Klarifikasi Fakta, Normalisasi dan Psychoeducation, serta Dukungan dan Refleksi (Coping Sharing).

Tenaga psikologi KRESNA HIMPSI, Lim Swie Hok, menyebut program ini dirancang untuk menurunkan tingkat trauma, meningkatkan rasa aman, serta memulihkan semangat belajar.

“Program ini dirancang untuk menurunkan tingkat trauma, meningkatkan rasa aman, dan memulihkan semangat belajar kalian,” urai tim tenaga psikologi KRESNA, Lim Swie Hok, ketika menyapa sekitar 100 partisipan yang bergabung secara daring.

Menurut Lim Swie Hok, pertemuan yang semula tegang dan diselimuti kecemasan, perlahan berubah menjadi lebih tenang seiring berjalannya sesi lewat pemutaran instrumen lagu yang menenangkan pikiran di mana partisipan diajak untuk membayangkan suasana alam yang teduh dan menenangkan. “Tujuannya adalah untuk menstabilkan kondisi psikologis para penyintas, mengurangi beban emosi, dan mengembalikan rasa aman yang sempat hilang,” sambungnya.

SSecara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 38/SE/2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Keamanan di Satuan Pendidikan.
Surat edaran tersebut berisi langkah-langkah deteksi dini potensi gangguan keamanan di sekolah. “Mulai tanggal 10 November 2025, pembelajaran di SMAN 72 Jakarta akan dilaksanakan secara daring hingga kondisi sekolah telah dinyatakan dapat digunakan kembali,” pungkas Nahdiana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen Tegaskan Komitmen Wujudkan PHTC Presiden Prabowo di Sektor Pendidikan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan. Sejak diluncurkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2025, program PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan telah menghadirkan dampak signifikan dan memberi harapan baru bagi dunia pendidikan Indonesia.

“Wujud nyata komitmen tersebut kami buktikan dengan pencapaian di atas target. Untuk di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dari target awalnya hanya 9.429 sekolah, dalam realisasinya mencapai 14.071 sekolah penerima manfaat. Pencapaian memuaskan juga tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, semula target hanya 982 naik menjadi 2 ribu sekolah. Dengan PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan kami berharap pendidikan Indonesia memiliki pondasi kuat dari segi infrastruktur, sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan aman dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, dalam keterangannya di Jakarta.

Tak hanya memperkuat infrastruktur pendidikan, implementasi PHTC juga membawa dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Gogot menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui skema swakelola dan partisipasi semesta, yang memungkinkan keterlibatan langsung warga lokal. “Implementasi PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan dilakukan melalui skema swakelola dan melibatkan partisipasi semesta. Dengan pendekatan ini, program tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar serta mendorong pembelian bahan bangunan dari lingkungan setempat sehingga berdampak bagi perekonomian Masyarakat setempat. Kami sangat bersyukur ikhtiar pemajuan pendidikan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi Satuan Pendidikan bukan sekadar tentang bangunan, tetapi untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman dan menggembirakan.” terang Dirjen Gogot.

Komitmen Kemendikdasmen terhadap PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan mendapat respon positif dari publik dan berbagai lembaga survei.
Hasil survei dari Indo Strategi menempatkan Kemendikdasmen di peringkat pertama kementerian terbaik dengan skor 3,35 poin.
Sementara Arus Survey Indonesia (ASI) mencatat 78,4 persen masyarakat menilai positif pelaksanaan PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Secara rinci, 29,3 persen responden menilai program ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, 22,2 persen menilai berdampak pada ruang belajar yang aman dan nyaman, 19,8 persen menilai terjadi peningkatan kualitas pendidikan, dan 9,8 persen menilai program membuka akses pendidikan yang lebih luas.

Temuan serupa juga datang dari P3M Universitas Indonesia yang menunjukkan tingkat persepsi publik terhadap implementasi program mencapai 96–98,7 persen dalam kategori baik hingga sangat baik.

Selain di survei publik, sentimen warganet terhadap program Revitalisasi Satuan Pendidikan juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan analisis Drone Emprit, sebanyak 95 persen percakapan di media sosial mengenai program ini bernada positif, dengan dominasi emosi apresiasi dan optimisme.

Faktor utama yang mendorong persepsi positif publik antara lain: capaian program yang melampaui target, penerapan skema swakelola yang transparan, serta kontribusinya terhadap pembukaan lapangan kerja lokal.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak akan berhenti di tahap implementasi awal. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas direktorat, memastikan kualitas infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan, dan menjaga transparansi pelaksanaan program.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Kemendikdasmen optimistis PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, adaptif, dan unggul, sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mencetak hasil terbaik secara cepat dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendikdasmen Fajar: Revitalisasi Sekolah Perkuat Mutu Pendidikan dan Gerakkan Ekonomi Lokal

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan revitalisasi satuan pendidikan menengah atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2025 Tahap XIII dan XIV di Tangerang dan Cibinong, pada 10–13 November 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dan Direktur SMA Winner Jihad Akbar, yang memberikan arahan langsung kepada para kepala sekolah dan guru dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wamen Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga menjadi gerakan ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat secara aktif.

“Program revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan swakelola, masyarakat ikut membangun dan merasakan langsung manfaat ekonominya,” ujar Wamen Fajar membuka kegiatan, Senin, (10/11).

Melalui sistem swakelola dan padat karya, pembangunan sekolah melibatkan partisipasi warga setempat sehingga membuka lapangan kerja dan mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan di daerah.

Program Revitalisasi SMA merupakan bagian penting dari upaya nasional meningkatkan mutu pendidikan menengah serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Berdasarkan laporan lapangan, program ini telah menyerap 300 hingga 350 ribu tenaga kerja lokal di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan temuan di lapangan, program ini telah memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 300 hingga 350 ribu tenaga di seluruh Indonesia,” jelasnya. Selain memperkuat ekonomi lokal, Wamen Fajar menekankan bahwa revitalisasi juga bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas. Ia menambahkan bahwa Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya membangun tembok, tetapi juga membangun harapan dan masa depan. “Sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang sehat, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual,” tegasnya.

Selain aspek fisik, Kemendikdasmen juga mengintegrasikan transformasi digital dalam program ini melalui pembagian perangkat Interactive Flat Panel (IFP) ke berbagai sekolah di Indonesia. Hingga 10 November 2025, sebanyak 150.000 unit papan interaktif digital telah terdistribusi, dan ditargetkan mencapai 288.000 unit hingga akhir tahun. Bahkan sekolah di Pulau Sembilan, Kalimantan Selatan—yang harus ditempuh 10 jam perjalanan kapal—sudah terhubung dengan Starlink dan akan menerima Papan Interaktif Digital agar anak-anak di sana mendapat akses pembelajaran setara dengan sekolah di kota besar.

Direktur SMA Winner Jihad Akbar menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini diikuti oleh 561 sekolah penerima Program Revitalisasi SMA 2025 dari berbagai provinsi.
Sebanyak 280 sekolah hadir dalam kegiatan di Tangerang, meliputi Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Sementara 281 sekolah lainnya mengikuti kegiatan di Cibinong yang dihadiri peserta dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. “Sinergi lintas pihak—mulai dari sekolah, perguruan tinggi, dinas pendidikan, hingga balai penjaminan mutu—menjadi kunci percepatan pembangunan dan akuntabilitas program,” ujar Winner.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua BAN PAUD Dikdasmen Toto Supriyatno, Widyaprada Ahli Utama Purwadi Sutanto, serta perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk tahun 2025, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan mengalokasikan Rp16,9 triliun bagi lebih dari 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga telah menyiapkan Rp14 triliun tambahan untuk tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

Program ini menjadi salah satu prioritas Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. Berdasarkan hasil survei, 79 persen masyarakat menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan program revitalisasi.

Kepala SMAN Binino, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Imelda Nenad, mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan pendampingan ini. “Setelah mendengar sambutan Pak Wamen, saya semakin memahami makna program ini. Bagi kami di daerah tertinggal, Revitalisasi Satuan Pendidikan adalah rahmat besar. Progres kami sudah mencapai lebih dari 50 persen dan kami optimistis selesai tepat waktu pada 15 Desember 2025.”

Sementara itu, Kepala SMA YPPK Santo Yohanes Paulus Kepi Papua Selatan, Emanuel Paulus Metubun, menuturkan bahwa sistem swakelola memberi dampak ekonomi nyata. “Di sekolah kami, empat marga bergantian bekerja, masing-masing mengirim tujuh orang setiap minggu. Dampak ekonominya nyata bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian revitalisasi SMA sesuai target pertengahan Desember 2025, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program Revitalisasi Satuan Pendidikan diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu, inklusif, dan berdaya saing global sekaligus menggerakkan ekonomi lokal yang berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendikdasmen Tegaskan 2026 Jadi Tahun Implementasi Redistribusi Guru ASND dan Pendidikan Inklusif

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Salah satu langkah strategis yang akan diimplementasikan pada tahun 2026 adalah kebijakan redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan pendidikan inklusif di satuan pendidikan masyarakat.

Kebijakan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Redistribusi Guru ASN dan Pendidikan Inklusif Region Jakarta Batch II, yang diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah Indonesia.
“Sosialisasi ini tidak boleh berhenti ditataran diskusi. Mulai tahun depan, kebijakan redistribusi guru ASND dan pendidikan inklusif harus sudah diimplementasikan. Hambatan regulasi dan teknis harus segera dimitigasi,” ujar Wamen Atip dalam pidatonya, Senin (10/11).

Wamen Atip menjelaskan, dasar hukum kebijakan redistribusi guru tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, serta Keputusan Menteri (Kepmendikdasmen) Nomor 82 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN.

Kedua regulasi tersebut menjadi pijakan penting dalam menjawab persoalan ketimpangan distribusi guru, khususnya di sekolah swasta yang kekurangan tenaga pendidik.

“Kita tidak boleh membuat aturan yang tidak bisa dilaksanakan. Aturan yang baik adalah yang sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan tujuan yang ditetapkan. Karena itu, setiap hambatan baik regulasi, data, maupun teknis pelaksanaan harus diselesaikan dengan kolaborasi lintas lembaga,” jelasnya.

Selain redistribusi guru, Wamen Atip juga menyoroti pentingnya percepatan implementasi pendidikan inklusif berbasis kemanusiaan (humanity-based education).
Menurutnya, ketersediaan fasilitas ramah disabilitas di sekolah masih sangat terbatas, dan peran guru pendamping siswa berkebutuhan khusus harus diperkuat agar setiap anak memiliki akses pendidikan yang setara. Kebijakan pendidikan inklusif ini diharapkan dapat menghapus stigma terhadap anak berkebutuhan khusus serta mendorong seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk menjadi ruang belajar yang inklusif, adaptif, dan manusiawi.

Kegiatan sosialisasi yang digelar di Jakarta ini juga menjadi forum konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi dan strategi implementasi kebijakan redistribusi guru dan pendidikan inklusif.
Kemendikdasmen menggandeng Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, terukur, dan berkeadilan. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat memastikan penempatan guru ASN lebih proporsional, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Melalui kebijakan redistribusi guru dan penguatan pendidikan inklusif, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menghadirkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

Program Redistribusi Guru ASN bertujuan menyeimbangkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dengan sistem ini, guru ASN dapat ditempatkan di sekolah yang membutuhkan, sesuai dengan kebutuhan riil daerah dan kapasitas satuan pendidikan setempat.

Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia 2025–2029 untuk membangun ekosistem pendidikan inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan sosial.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tabalong Dorong Optimalisasi Peran BKK untuk Tingkatkan Serapan Tenaga Kerja Lokal

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong terus memperkuat strategi peningkatan serapan tenaga kerja lokal melalui optimalisasi peran Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah-sekolah menengah kejuruan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan siap bersaing di tengah ketatnya dinamika pasar kerja.

Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, menegaskan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas BKK yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong di Aston Tanjung City Hotel, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak.

Dalam sambutannya, Habib Taufani menilai bahwa BKK memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan dunia industri. Melalui pelatihan dan pendampingan ini, para petugas BKK diharapkan dapat memperkuat jaringan kerja sama dengan dunia usaha sekaligus memberikan pembinaan kepada siswa SMK agar lebih siap secara teknis, mental, dan etika kerja.

Selain peningkatan kapasitas BKK, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, Disnaker, dan perusahaan agar sistem penyaluran tenaga kerja berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengajak pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Tabalong untuk memberikan prioritas bagi tenaga kerja lokal, terutama bagi lulusan SMK yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan industri.

“Kita saat ini dalam masa transisi, dalam artian memberi himbauan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tabalong agar mempekerjakan tenaga lokal, khususnya tenaga lokal yang non-skill. Paling tidak 60-40 lah perbandingannya. Kalau sama-sama tidak punya skill, kenapa yang dari luar yang diambil? Nah, ini yang terus kita komunikasikan secara intens agar perusahaan lebih banyak merekrut tenaga lokal, terutama dari SMK-SMK yang ada di Kabupaten Tabalong,”
ujar Habib Muhammad Taufani Alkaf, Wakil Bupati Tabalong.

Habib Taufani menyampaikan optimismenya bahwa kegiatan Bimtek Petugas BKK ini akan memberikan dampak nyata dalam menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tabalong.
Dengan peran aktif BKK, diharapkan para lulusan SMK dapat memperoleh akses informasi kerja yang lebih luas sekaligus mendapatkan pendampingan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.

Kegiatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menciptakan SDM terampil, produktif, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...687688689...4,906Halaman 688 dari 4,906