Beranda blog Halaman 689

Kementerian PANRB dan BKN Bahas Implementasi UU ASN Bersama DPD RI

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memasuki tahap krusial. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai fondasi utama reformasi birokrasi di Indonesia.

Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Kementerian PANRB dan BKN bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar di Jakarta, Senin (10/11/2025).

“UU ASN dan seluruh aturan turunannya menjadi potongan puzzle yang paling mendasar, yang menjadi fondasi sekaligus penggerak bagi perubahan manajemen ASN,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini.

Menteri Rini menjelaskan bahwa lahirnya UU ASN menjadi langkah besar dalam pembangunan birokrasi modern. Regulasi ini membuka jalan bagi transformasi menyeluruh — mulai dari penguatan kepemimpinan, penerapan sistem digital Smart ASN, hingga pembentukan ASN dengan growth mindset yang adaptif dan inovatif.

Kementerian PANRB kini tengah mengubah paradigma rekrutmen ASN, dari sekadar administratif menjadi berbasis merit dan kebutuhan organisasi. Rekrutmen semacam ini memastikan bahwa setiap pegawai yang direkrut benar-benar berkompeten dan relevan dengan kebutuhan birokrasi masa depan.

Menteri Rini menegaskan bahwa sistem rekrutmen ASN yang diterapkan saat ini sudah lebih berkualitas dan terukur dibanding masa sebelumnya. Proses seleksi yang berbasis kebutuhan dan kompetensi kini menghasilkan dampak nyata berupa birokrasi yang profesional, pelayanan publik yang membaik, dan iklim investasi yang meningkat.

“Jadi rekrutmen berbasis merit bukan sekadar administrasi, tapi fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang profesional, yang mampu menyampaikan program pembangunan serta melakukan pelayanan publik dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Rini menekankan bahwa agenda transformasi ASN tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan dukungan lintas lembaga dan pertukaran data antarinstansi agar kebijakan reformasi birokrasi dapat terimplementasi secara efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB dan BKN atas langkah konkret yang diambil dalam mengimplementasikan UU ASN.

Menurutnya, agenda transformasi ASN yang tengah dijalankan saat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan reformasi birokrasi nasional.

“Komite I DPD RI mengapresiasi Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pelaksanaan transformasi ASN sebagaimana amanat UU No. 20/2023 tentang ASN dan Asta Cita Presiden dalam pembangunan SDM dan reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Dengan sinergi antara Kementerian PANRB, BKN, dan lembaga legislatif seperti DPD RI, pemerintah berharap implementasi UU ASN dapat mempercepat terbentuknya birokrasi yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Transformasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas ASN, tetapi juga pada efektivitas pelayanan publik yang menjadi ujung tombak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Disnaker Tabalong Gelar Bimtek Petugas BKK SMK untuk Perkuat Konektivitas Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong terus berupaya memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (link and match) melalui penguatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Sebagai bentuk nyata upaya tersebut, Disnaker Tabalong menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas BKK SMK yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai satuan pendidikan kejuruan di wilayah Tabalong. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf.

Pelaksana Tugas Kepala Disnaker Tabalong, Hadi Ismanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan kapasitas petugas BKK, yang memiliki peran strategis dalam menjembatani lulusan SMK dengan dunia usaha dan industri.

“Pada bimtek ini, kami tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pengembangan soft skill para petugas BKK. Nantinya, kemampuan ini akan mereka teruskan kepada siswa di sekolah masing-masing,” ujar Hadi.

Menurutnya, keberadaan BKK di sekolah kejuruan merupakan instrumen penting dalam menghubungkan lulusan pendidikan dengan peluang kerja yang tersedia, sekaligus mendukung percepatan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor-sektor potensial.

Selain peningkatan kompetensi teknis, pembentukan karakter dan sikap mental tangguh bagi lulusan SMK menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.
Hadi menegaskan bahwa mentalitas kuat dan motivasi kerja tinggi sangat dibutuhkan agar lulusan SMK mampu menghadapi tantangan dunia kerja modern yang penuh dinamika.

“Bagaimana cara memberikan pengaruh dan motivasi kepada anak-anak, agar mereka mau terjun ke dunia usaha dan dunia kerja. Kadang anak-anak ini maunya di zona nyaman, padahal peluang kerja di luar sangat banyak,” jelas Hadi.

Melalui kegiatan Bimtek ini, Disnaker Tabalong berharap para petugas BKK dapat menjadi penggerak utama dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus berperan aktif dalam mendukung visi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen PANRB: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Sekadar Relokasi, Tapi Transformasi Cara Kerja Pemerintah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah terus mematangkan kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari transformasi besar tata kelola pemerintahan Indonesia.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menegaskan bahwa proses pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar relokasi fisik, melainkan transformasi menyeluruh terhadap cara kerja dan budaya birokrasi pemerintah.

“Pemindahan ini bukan semata relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah. Fokus kita bukan hanya pindah kantor, melainkan pindah pola pikir dan budaya kerja, agar pemerintahan di IKN menjadi simbol tata kelola baru,” ujar Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto ditemui usai Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap I dan II IKN dengan Komisi II DPR RI di IKN, Selasa (11/11/2025).

Purwadi menjelaskan bahwa sejak 2022, Kementerian PANRB telah menyusun rekomendasi pemindahan kementerian/lembaga ke IKN melalui proses penapisan yang komprehensif.
Proses ini terus diperbarui sejak Kabinet Merah Putih terbentuk pada Oktober 2024, bersamaan dengan penyesuaian organisasi, jabatan, penempatan SDM, dan penataan aset kelembagaan.

“Seiring dengan perubahan struktur kabinet baru, Kementerian PANRB melakukan penapisan ulang, mempertimbangkan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan baru agar perpindahan lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.

Proses penapisan dilakukan melalui tiga filter utama. Pertama, peran strategis kementerian/lembaga, yaitu sejauh mana kontribusinya terhadap kemandirian dan daya saing nasional. Kedua, peran dalam sistem pengambilan keputusan dan pertahanan nasional. Ketiga, analisis risiko, yakni menilai dampak jika fungsi lembaga tersebut tidak segera dipindahkan ke IKN.

Pada Januari 2025, Menteri PANRB telah menerbitkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Pemindahan Kementerian/Lembaga dan ASN ke IKN.
Kebijakan ini disusun sejalan dengan penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional pada tahun 2028, yang menuntut kesiapan kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara terintegrasi.

Langkah ini juga memastikan agar proses pemindahan ASN berjalan bertahap, efisien, dan selaras dengan tahapan pembangunan fisik IKN.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 telah menetapkan arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN. “Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” Ucap Basuki.

Tahap pertama pembangunan (2022–2024) telah menyelesaikan berbagai infrastruktur utama, seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP.
Seluruh pembangunan mengacu pada standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), serta didukung Command Center berbasis CCTV, drone, dan Internet of Things (IoT) untuk pemantauan real-time.

Beberapa proyek multiyears dari Tahap I, seperti Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan Tol Balikpapan–IKN, masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Memasuki Tahap II (2025–2028), fokus pembangunan diarahkan pada pemindahan ASN secara bertahap ke IKN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, penyediaan infrastruktur konektivitas dan ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, investasi di bidang pendidikan dan riset.

Tahapan ini sekaligus menandai fase penting dalam mewujudkan IKN sebagai kota pemerintahan modern, hijau, dan berdaya saing global.

Purwadi menegaskan, pemindahan ASN ke IKN menjadi momentum untuk membangun budaya kerja digital, kolaboratif, dan berbasis kinerja.
Dengan sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi, diharapkan ASN mampu menjadi penggerak utama birokrasi adaptif dan inovatif di era transformasi digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Rakornas Stunting 2025, Gubernur Rudy Mas’ud: Program MBG Sangat Berdampak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jakarta, Rabu (12/11).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, pejabat terkait dari pemerintah pusat, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.

Dalam Rakornas tersebut, Wapres Gibran memberikan arahan kepada para menteri dan kepala daerah yang hadir. Arahan yang diberikan terkait upaya percepatan penurunan stunting.

“Percepatan penurunan stunting ini adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Oleh sebab itu, program ini harus kita kawal bersama. Program ini harus kita keroyok bersama, dan saya rasa kuncinya di sini adalah sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Gibran di lokasi.

Dalam pemaparannya, Gibran juga menyampaikan keberhasilan pemerintah menekan angka stunting.

“Atas arahan Bapak Presiden kita berhasil menekan angka prevalansi stunting di 2024 menjadi 19,8 persen, atau turun sebesar sebanyak 357 ribu anak dibandingkan tahun 2023. Ini angkanya di bawah, atau lebih baik dari proyeksi Bappenas, yaitu 20,1 persen,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh langkah pemerintah pusat melalui kerja sama antarkabupaten/kota dan provinsi.

“Seluruh kabupaten/kota dan provinsi akan saling bahu-membahu berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk bisa mencapai target yang ditetapkan sebesar 14,2 persen,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Lebih lanjut, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai dijalankan secara nasional. Menurutnya, program tersebut berperan besar dalam memperbaiki gizi anak-anak dan mencegah kasus stunting baru di berbagai daerah.

“Sangat penting berkenaan stunting salah satunya berkaitan dengan MBG. Program ini memberikan dampak yang sangat penting dalam penurunan stunting, selain dukungan dari posyandu-posyandu yang ada di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Gubernur Rudy Mas’ud juga mengungkapkan bahwa angka stunting di Kalimantan Timur saat ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena sudah berada di bawah rata-rata nasional. Ia menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

“Angka stunting di Kaltim sekarang cukup bagus, sudah di bawah rata-rata nasional,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat program intervensi gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi masyarakat melalui posyandu dan kader kesehatan di seluruh wilayah. Diharapkan, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, target penurunan stunting nasional tahun 2025 dapat tercapai sesuai harapan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Kota Bekasi Hadiri Uji Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat 2025

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Bekasi Drs. Abdul Haris Bobihoe didampingi oleh Kepala Diskominfostandi Drs. Nadih Arifin menghadiri kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Provinsi Jawa Barat (Jabar Command Center), Bandung, Senin (10/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ) yang menjadi indikator keterbukaan informasi publik bagi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Melalui forum ini, masing-masing pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan implementasi keterbukaan informasi publik di wilayahnya.

Dalam Kesempatan ini, Wakil Wali Kota Bekasi secara langsung mempresentasikan program-program dan inovasi keterbukaan informasi publik yang ada di Pemerintah Kota Bekasi.

“Pemerintah Kota Bekasi akan terus berinovasi, melahirkan program-program atau aplikasi yang dapat diakses oleh umum, seperti halnya aplikasi patriot single windows yang ada di Playstore, aplikasi tersebut adalah hasil karya Diskominfostandi untuk seluruh warga masyarakat Kota Bekasi,” Ujar Wakil Wali Kota Bekasi Drs. Abdul Haris Bobihoe.

Melalui partisipasi ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memperkuat posisi Kota Bekasi sebagai daerah yang informatif di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Usai Rapat Perdana Komisi Percepatan Reformasi: Polri Terbuka dan Terima Evaluasi

Penulis
Syifa
-

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11). Sejumlah hal progresif dibahas dalam pertemuan tersebut.

Terkait rapat perdana tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, Korps Bhayangkara sejak awal selalu terbuka akan kritik dan evaluasi. Hal itu diserap demi melakukan evaluasi agar institusi Polri terus menjadi lebih baik, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat luas.

Pada prinsipnya, Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri. Sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat, kata Sigit.

Sigit menyadari bahwa, Polri adalah anak kandung dari reformasi. Sebab itu, masyarakat memiliki harapan lebih terhadap Korps Bhayangkara.

Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah hasil buah reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca-reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri, ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, dalam kesempatan rapat perdana ini, jajaran Polri bakal dengan cepat merespons seluruh arahan maupun masukan dari Komisi Percepatan Reformasi.

Kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespons cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan selanjutnya tentu harus kita tindaklanjuti, tutup Sigit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertemu Menko Perekonomian, Gubernur Pramono Usulkan Kota Tua dan RS di Sumber Waras Jadi PSN

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan usulan revitalisasi kawasan Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A standar internasional di Sumber Waras, Jakarta Barat, untuk ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, seusai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11).

“Hari ini, kami bertemu dengan Menko Perekonomian untuk membahas dua hal, yaitu pengembangan kawasan Kota Tua dan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di lahan Sumber Waras. Keduanya kami usulkan menjadi PSN agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” kata Gubernur Pramono.

Ia menerangkan, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Danantara beserta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan revitalisasi Kota Tua. Hal itu lantaran pemerintah pusat memiliki aset di kawasan tersebut, sehingga diperlukan kolaborasi agar pengembangan dan pengelolaan Kota Tua berjalan optimal.

“Di kawasan Kota Tua, ada sejumlah aset yang dimiliki pemerintah pusat melalui BUMN. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara Danantara dan Pemprov DKI akan sangat signifikan untuk memastikan revitalisasi berjalan dengan optimal,” ujarnya.

Dalam revitalisasi kawasan Kota Tua, Pemprov DKI akan melakukan pekerjaan infrastruktur dasar, seperti pedestrian, perbaikan jalan, dan normalisasi sungai yang dimulai pada 2026. Sedangkan, aset yang berada di bawah pengelolaan Danantara juga akan dilakukan perbaikan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Pemprov DKI melalui PT MRT Jakarta sedang membangun transportasi publik MRT Fase 2 dengan rute Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota Tua yang akan rampung pada 2029. Dengan demikian, kawasan Kota Tua akan terkoneksi dengan sistem transportasi publik modern dan bertransformasi menjadi kawasan Transit Oriented Development (TOD).

“Sampai dengan tahun 2027, pembangunan MRT sudah dilakukan di bawah tanah, tidak ada lagi di permukaan. Sehingga, diharapkan renovasi ataupun penyempurnaan kawasan Kota Tua dapat dilakukan tahun 2027. Dan tahun 2029, MRT sudah tersambung ke Kota Tua dan menjadi kawasan TOD,” terangnya.

Selain revitalisasi Kota Tua, Pemprov DKI sedang menyiapkan pembangunan rumah sakit berstandar internasional di atas lahan Sumber Waras seluas 3,6 hektare setelah mendapatkan clearance dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami ingin membangun rumah sakit tipe A yang bertaraf internasional. Dengan luas area dan lokasi yang strategis, kami ingin rumah sakit ini menjadi rujukan utama di Indonesa yang berkaitan dengan penyakit jantung, kanker, dan penyakit khusus lainnya,” ungkapnya.

Ia berharap, penetapan revitalisasi kawasan Kota Tua dan pembangunan RS di Sumber Waras menjadi PSN dapat memudahkan proses perizinan, pendanaan, dan koordinasi lintas lembaga. Terhadap usulan tersebut, Gubernur Pramono mengungkapkan, Menko Perekonomian akan mempelajari proposal Pemprov DKI. Gubernur Pramono optimistis pemerintah pusat akan mendukung usulan tersebut karena membawa manfaat langsung kepada masyarakat.

“Spirit usulan ini untuk kepentingan bersama. Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh. Kami akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Kota Tua dan rumah sakit di Sumber Waras,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Sekjen ITUC, Bahas Situasi Ketenagakerjaan Global dan Indonesia

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Internasional (International Trade Union Confederation/ITUC) Luc Triangle dan Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pacific Shoya Yoshida di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/11).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai situasi ketenagakerjaan, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Menurutnya, pertemuan turut membahas pembaruan situasi ketenagakerjaan di Indonesia serta masukan dari pihak ITUC mengenai kondisi internasional.

“Beliau juga share terkait kondisi internasional seperti apa dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia. Dan juga menyampaikan beberapa poin yang penting sebagai masukan,” ujar Yassierli dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat dialog sosial dengan organisasi buruh internasional dan nasional guna memastikan terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Turut mendampingi Presiden Prabowo pada pertemuan tersebut yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Usai dilantik, Kepala BRIN Tekankan Pentingnya Riset dan Inovasi untuk Kemajuan Bangsa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11). Usai dilantik, Arif menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat arah riset nasional yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo di berbagai bidang.

“Hari ini ada penugasan untuk saya, dan bidang yang ditugaskan sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti,” ujar Arif kepada awak media usai pelantikan.

Dalam keterangannya, Arif menjelaskan bahwa dirinya telah beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dalam berbagai forum, baik saat pertemuan dengan para rektor, pimpinan organisasi masyarakat, maupun kegiatan cohort Kementerian Pertahanan. Dari berbagai kesempatan itu, ia mengaku menangkap pesan kuat dari Presiden Prabowo mengenai pentingnya memperkuat riset dan inovasi nasional sebagai pendorong kemajuan ekonomi bangsa.

“Saya banyak menangkap pesan-pesan beliau terkait arah Indonesia ke depan. Insyaallah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira tiga bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik,” ungkapnya.

Arif menegaskan bahwa kekuatan riset dan inovasi akan menjadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan. Ia menilai negara-negara dengan indeks inovasi yang tinggi terbukti memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

“Riset dan inovasi ini akan menjadi tumpuan. Negara yang memiliki kekuatan riset dan inovasi akan berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi. Semakin tinggi global innovation index, hampir pasti GDP per kapitanya juga akan tinggi sehingga kita mau tidak mau harus menggenjot bidang R&D, bidang inovasi ini” ujarnya.

Arif menekankan pentingnya langkah strategis BRIN untuk melakukan konsolidasi nasional di bidang riset dan inovasi. Ia menyebut bahwa kolaborasi harus diperkuat, baik secara horizontal antarlembaga maupun secara vertikal dengan pemerintah daerah.

“Saatnya kita segera melakukan konsolidasi nasional di bidang riset dan inovasi. Konsolidasi ini penting untuk memperkuat ekosistem riset yang selama ini sudah ada, baik secara horizontal maupun secara vertikal,” katanya.

Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa penguatan riset di tingkat daerah menjadi prioritas utama BRIN. Ia menilai setiap provinsi memiliki keunikan masalah dan potensi lokal yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan riset berbasis kebutuhan wilayah.

“Langkah konkret yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempercepat pengembangan dan penguatan sains technopark di setiap daerah. Jadi di setiap daerah kalau memiliki sains technopark itu akan menjadi pilar bagi ekonomi daerah karena sains technopark menjembatani dunia riset dengan dunia industri,” ucap Arif.

Arif menjelaskan bahwa BRIN, sebagai hasil peleburan berbagai badan litbang dari kementerian teknis, akan fokus pada riset-riset yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan kebijakan publik. Arif pun menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

“Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menempatkan R&D sebagai salah satu pilar penting dalam kemajuan ekonomi. Itulah yang kemudian harus kita terjemahkan dalam berbagai langkah-langkah strategis maupun taktis,” pungkas Arif Satria.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Lantik Arif Satria dan Amarulla Octavian sebagai Kepala dan Wakil Kepala BRIN

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11). Pelantikan Arif Satria dilantik sebagai Kepala BRIN dan Amarulla Octavian sebagai wakilnya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...688689690...4,906Halaman 689 dari 4,906