Beranda blog Halaman 686

Bangun Kembali Kepercayaan Sosial di Era Digital: Pendidikan dan Literasi Digital Jadi Fondasi Utama

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Di tengah arus teknologi yang berkembang pesat, membangun kembali kepercayaan sosial di dunia digital menjadi isu krusial bagi masyarakat global. Tantangan ini mengemuka dalam diskusi panel bertema “Rebuilding Social Trust in a Digital World” pada Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (ICCCRL) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Institut Leimena, Selasa (11/11).

Para pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, teknologi, dan penelitian menyampaikan bahwa kepercayaan sosial tidak dapat dipisahkan dari peningkatan literasi digital, pemahaman etika teknologi, dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen, Laksmi Dewi, menegaskan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran modern. Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. “Dalam proses pendidikan, teknologi ini sangat penting digunakan karena menjadi alat bantu untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran, baik bagi guru maupun murid,” jelasnya.

Laksmi menjelaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan mengakses teknologi. “Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, mengkreasikan, dan mengomunikasikan informasi. Ini menjadi salah satu poin penting untuk menumbuhkan kepercayaan sosial dengan informasi-informasi yang disampaikan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kemendikdasmen telah menerapkan dua mata pelajaran berfokus teknologi, yaitu informatika serta coding dan kecerdasan buatan (AI). Mata pelajaran informatika kini wajib diikuti siswa dari kelas 7 hingga 12, sementara coding dan AI mulai diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan sejak kelas 5 SD. Integrasi ini dinilai penting untuk memastikan generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi digital sekaligus etika dalam penggunaannya.

Selain itu, Kemendikdasmen telah menyediakan berbagai panduan seperti panduan mata pelajaran informatika, coding dan AI, serta pemanfaatan AI bagi guru dan murid. “Semoga panduan-panduan ini bisa membantu para murid dan guru menggunakan teknologi, khususnya kecerdasan buatan ini untuk kepentingan pembelajaran,” pungkasnya.

Ismunandar, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kebudayaan sekaligus Head of Adviser Day of AI Indonesia, menekankan pentingnya literasi AI sebagai salah satu pondasi kepercayaan digital.

Menurutnya, masyarakat harus memahami cara kerja AI, risiko bias, hingga etika dalam penggunaan media sosial. Program Day of AI menyediakan materi open source yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia sehingga dapat digunakan secara luas oleh para guru. “Jadi, esensinya ini memahami AI, etis dan responsibel, dengan materi yang inklusif untuk semua,” ujar Ismunandar.

Dari perspektif akademik, Irini Nalis-Neuner, Postdoctoral Researcher di Christian Doppler Laboratory for Recommender System, menyoroti pentingnya membangun kepercayaan sosial melalui penggunaan AI yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia memperkenalkan konsep Digital Humanism, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia, etika, dan nilai-nilai sosial di pusat perkembangan teknologi.

Melalui diskusi ini, para pemangku kepentingan dari berbagai bidang menegaskan pentingnya pendidikan dan literasi digital dalam membangun kembali kepercayaan sosial di dunia digital. Sinergi antara teknologi, etika, dan nilai kemanusiaan diyakini menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, aman, dan saling percaya di era digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Ajak Kolaborasi Lintas Agama dan Budaya untuk Bangun Kerukunan Berbasis Pendidikan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Institut Leimena menggelar Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy/ICCCRL) sebagai upaya memperkuat kepercayaan sosial di tengah masyarakat multikultural. Mengusung tema “Education and Social Trust in Multifaith and Multicultural Societies”, konferensi ini menghadirkan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk berbagi praktik baik dan gagasan dalam membangun kohesi sosial melalui pendidikan.

Acara dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana menumbuhkan sikap terbuka, keberanian berinteraksi lintas perbedaan, serta kemampuan bersinergi dalam masyarakat majemuk.

“Kepercayaan ini bisa semakin kita tingkatkan seiring dengan komitmen kita untuk memberikan bekal kepada generasi muda agar mereka semakin percaya diri untuk melintas batas interaksi sosial dan budaya. Ini pesan penting agar kita memberikan perhatian kepada generasi muda sebagai insan-insan yang akan memimpin dunia di masa yang akan datang,” ucap Mendikdasmen di Jakarta, Selasa (11/11).

Kemendikdasmen telah memprioritaskan sejumlah langkah strategis untuk membentuk karakter pelajar Indonesia yang inklusif dan kolaboratif. Menteri Abdul Mu’ti menyebut tiga inisiatif utama: penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) di ruang kelas; program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang mendorong mereka memiliki aktivitas-aktivitas sosial dengan berolahraga dan bermasyarakat; serta penguatan program konseling di sekolah dan keluarga untuk menumbuhkan komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak.

Ia menegaskan bahwa penguatan karakter tidak cukup hanya melalui teori, tetapi harus diwujudkan melalui gerakan pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

“Forum ini menjadi penting di mana kita tidak hanya mencoba untuk mengkaji berbagai hal secara teoritis, tapi ke depan kita harus bersama-sama membangun sebuah gerakan yang berbasis pendidikan, baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat, agar kehidupan di masyarakat tercipta dalam suasana rukun dan harmonis,” tambahnya.

Dalam sesi selanjutnya, Executive Director Institut Leimena, Matius Ho, menegaskan bahwa kemampuan berkolaborasi dengan yang berbeda agama dan keyakinan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan sosial. Pandangan ini selaras dengan rekomendasi UNESCO (2021) bahwa dunia yang semakin terpolarisasi membutuhkan pedagogi yang menekankan kerja sama dan solidaritas.

“Semoga konferensi ini dapat mendorong kita untuk berbagi pengalaman serta membangun sinergi untuk memperkuat masyarakat majemuk yang inklusif dan kohesif, baik di negara kita masing-masing, di kawasan regional ASEAN, dan lebih luas,” ujar Matius.

Sementara itu, Chief Grants Officer Templeton Religion Trust, Christopher Stewart, menyebut bahwa model literasi keagamaan lintas budaya yang dikembangkan Indonesia kini menjadi inspirasi negara-negara ASEAN. Pendekatan ini dianggap efektif untuk mengurangi ketegangan sosial, menyelesaikan konflik, serta mencegah ekstremisme.

“Sebagaimana ASEAN menegaskan dalam visi 20 tahun ke depan untuk membangun kawasan yang lebih tangguh, inovatif, dinamis, dan berorientasi pada manusia, literasi keagamaan lintas budaya merupakan pendekatan yang dirancang dengan baik untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan kohesif secara sosial, yang berdiri di atas penghormatan terhadap perbedaan politik, sosial, agama, budaya, dan etnis,” ungkap Stewart.

Brett Scharffs, Director International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University Law School, menegaskan bahwa program literasi keagamaan lintas budaya (LKLB) dari Indonesia telah menjadi model yang diakui global.

Menurutnya, program ini tidak hanya pelatihan guru, tetapi pendekatan yang membangun keterlibatan bermakna antar komunitas multikultural.

“Model ini menunjukkan pendekatan nyata yang menghasilkan kerja sama yang bermakna antar komunitas yang berbeda. Harapannya, nilai-nilai model ini dapat terus diperluas, tidak hanya di Indonesia dan ASEAN, tetapi ke berbagai belahan dunia,” ujarnya.

“Hal utama yang ingin saya tekankan adalah betapa signifikannya literasi keagamaan lintas budaya yang dikembangkan di Indonesia, yang kini telah mendapat pengakuan luas. Literasi keagamaan lintas budaya adalah model pendidikan dan kerja sama antaragama yang benar-benar efektif. Harapan saya, salah satu hasil dari konferensi ini adalah agar visi dan nilai-nilainya terus diperluas, tidak hanya di Indonesia dan kawasan ASEAN, tetapi juga ke berbagai belahan dunia,” ujar Brett.

Konferensi internasional ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari 20 negara, termasuk Austria, Denmark, Jepang, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Swiss, Inggris, dan negara-negara Asia Tenggara. Peserta berasal dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh agama, lembaga internasional, serta guru alumni program LKLB dari berbagai provinsi.

Melalui penyelenggaraan ICCCRL, Kemendikdasmen dan Institut Leimena menegaskan komitmen memperkuat pendidikan sebagai fondasi utama membangun masyarakat yang rukun, inklusif, dan berkeadaban. Pendidikan diharapkan menjadi jembatan yang mendekatkan perbedaan antaragama, budaya, keyakinan, dan identitas sosial—bukan memisahkannya.

Dengan terus memperluas kerja sama lintas negara dan lintas komunitas, Indonesia mendorong terciptanya dunia yang lebih damai, saling percaya, dan menghargai keberagaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Fauzan Kunjungi Buton Tengah: Perkuat Sinergi Kampus, Pemda, dan Industri untuk Akselerasi Pertumbuhan Daerah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kabupaten Buton Tengah terus bergerak menuju era baru pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Dengan potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata alam, daerah yang dikenal sebagai Negeri Seribu Gua ini kini menata diri sebagai pusat pertumbuhan baru di Kepulauan Sulawesi Tenggara.

Kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan pada Selasa (12/11/2025) mempertegas komitmen pemerintah pusat dalam mendukung transformasi daerah melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan industri lokal.

Buton Tengah menjadi salah satu daerah yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait pembangunan SDM, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan produktivitas masyarakat. Pembangunan manusia dan pemberdayaan potensi daerah dijalankan secara simultan sebagai strategi mencapai kemandirian ekonomi.

Data BPS 2024 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Buton Tengah hanya 2,84%, menggambarkan daya kerja masyarakat yang kuat. Meski tingkat kemiskinan masih berada di angka 14,40%, tren pembangunan terus membaik. Partisipasi pendidikan menengah meningkat, sementara minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terus didorong melalui ekosistem pendidikan yang inklusif.

Di tingkat provinsi, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara mencapai 42,95%, mencerminkan peluang besar memperluas akses pendidikan bagi wilayah kepulauan seperti Buton Tengah.

Dalam dialog bersama Pemda dan akademisi, Wamen Fauzan menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mempercepat pencapaian Asta Cita di daerah. “Pendidikan bukan hanya tentang mencetak sarjana, tetapi tentang membangun daya saing daerah. Buton Tengah punya modal sosial dan potensi alam yang kuat dan melalui sinergi pendidikan, industri, dan pemerintah, potensi itu bisa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mendorong agar perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah membangun kolaborasi konkret untuk memberdayakan sektor unggulan daerah, khususnya agro-maritim dan pengolahan hasil laut.

Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si, menyambut baik kunjungan Wamen Fauzan dan menyebutnya sebagai bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah kepulauan. “Kami berkomitmen menjadikan Buton Tengah sebagai Kota Pendidikan dan Kota Santri. Kehadiran Bapak Wamendiktisaintek memperkuat tekad kami untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Sembilanbelas November (USN) menyatakan bahwa peluang kerja sama dengan Kemdiktisaintek membuka ruang lebih luas bagi kampus untuk memperkuat pengabdian masyarakat, terutama melalui riset dan inovasi berbasis potensi lokal.

Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi di Daerah Kepulauan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa penguatan pendidikan tinggi di wilayah kepulauan merupakan langkah strategis untuk memastikan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Kemdiktisaintek menilai bahwa daerah kepulauan seperti Buton Tengah membutuhkan pendekatan kolaboratif agar akses pendidikan tinggi semakin terbuka, terutama melalui peran kampus dan industri dalam ekosistem inovasi daerah.

Selama kunjungan, Wamen Fauzan juga meninjau berbagai UMKM unggulan di Buton Tengah mulai dari pengolahan rumput laut, ikan teri dengan kualitas tinggi, kepiting tajungan, hingga produk pertanian olahan seperti jambu mente. Peninjauan ini merupakan bagian dari strategi Kemdiktisaintek untuk menghubungkan pendidikan vokasi dengan rantai nilai industri lokal. Mahasiswa dan dosen didorong terlibat langsung dalam meningkatkan kapasitas produksi, standardisasi mutu, hingga inovasi produk.

Kemdiktisaintek menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus bertumpu pada kolaborasi antara pendidikan, riset, industri, dan pemerintah daerah. Melalui penguatan ekosistem pengetahuan dan sinergi program pemberdayaan, Buton Tengah diharapkan menjadi contoh implementasi Asta Cita di tingkat daerah.

Transformasi ini bukan hanya membangun ekonomi, tetapi menciptakan model pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, kemandirian, dan keberpihakan kepada masyarakat, menuju Buton Tengah yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek Gelar Uji Publik Rancangan Permen Penerimaan Mahasiswa Baru: Dorong Seleksi PTN yang Akuntabel, Inklusif, dan Berdampak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerimaan Mahasiswa Baru untuk program diploma dan sarjana di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini melibatkan lebih dari 113 pimpinan PTN, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI), Forum Direktur Politeknik Negeri, serta pejabat tinggi Kemdiktisaintek.

Langkah ini menandai komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem seleksi masuk PTN yang lebih transparan, akuntabel, inklusif, dan berdampak bagi seluruh wilayah Indonesia.

Seleksi Nasional yang Lebih Akuntabel dan Transparan

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menegaskan bahwa pembaruan aturan seleksi mahasiswa baru merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi. Ia menyampaikan bahwa aturan baru perlu disesuaikan dengan kebijakan pendidikan tinggi saat ini, sekaligus memperkuat integritas seleksi PTN. “Pembaruan aturan ini dilakukan agar sistem seleksi nasional makin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini”.Uji publik ini memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk menyampaikan saran dan masukan sebelum kebijakan ditetapkan secara resmi.

Tiga Jalur Masuk Tetap Dipertahankan

Dalam rancangan peraturan yang baru, tiga jalur masuk ke PTN tetap ada, yaitu (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), (2) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan (3) Seleksi Mandiri oleh PTN. Pelaksanaan SNBT direncanakan hanya dilakukan satu kali dalam setahun untuk memastikan koordinasi yang lebih efisien.

Sebagai wujud transparansi, PTN wajib mengumumkan informasi seleksi secara terbuka, termasuk kuota, biaya, metode, jadwal, dan kriteria penerimaan. PTN juga harus menyediakan masa sanggah selama lima hari kerja untuk memastikan kesempatan publik memberikan masukan.

Tes Kemampuan Akademik Bersifat Pilihan

Dalam rapermen baru, Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak lagi bersifat wajib. PTN dapat memilih menggunakan TKA sebagai bagian dari Seleksi Mandiri, namun tidak menjadi syarat mutlak bagi semua calon mahasiswa.

Kebijakan ini memberi fleksibilitas bagi kampus untuk merancang mekanisme seleksi yang sesuai kebutuhan, sembari tetap membuka peluang yang lebih besar bagi calon mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Pemerataan Akses dan Dukungan Afirmasi

Kemdiktisaintek menegaskan kembali amanat UU 12/2012 Pasal 74(1), yakni PTN wajib menjaring mahasiswa berpotensi tinggi namun terkendala ekonomi maupun berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Jumlah penerimaan afirmasi ini ditetapkan paling sedikit 20% dari total mahasiswa baru dan harus tersebar di setiap program studi.

Kebijakan afirmasi ini menjadi instrumen penting dalam pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.

Pengelolaan yang Transparan dan Terbuka

Seluruh pelaksanaan seleksi nasional akan dikelola oleh panitia pelaksana yang terdiri dari unsur kementerian dan PTN, dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri. Seleksi akan difasilitasi oleh unit pelaksana teknis yang berwenang dalam asesmen pendidikan tinggi. Seluruh proses keuangan dan aset seleksi dikelola sesuai aturan, diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan hasilnya ditetapkan sebagai barang milik negara. Langkah ini untuk memperkuat integritas dan mencegah potensi penyalahgunaan.

Kolaborasi Pemerintah dan PTN untuk Kebijakan Lebih Baik

Uji publik ini menjadi forum strategis bagi PTN untuk memberikan pandangan dan evaluasi. Beberapa masukan yang muncul antara lain seperti perlunya penyesuaian daya tampung jalur mandiri dan penegasan kriteria afirmasi agar lebih tepat sasaran. Kemdiktisaintek menegaskan bahwa semua masukan dari kampus akan ditampung dan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan. Semangat kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berintegritas, berkeadilan, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Langkah Menuju Diktisaintek yang Berdampak

Melalui uji publik ini, Kemdiktisaintek menunjukkan komitmennya menghadirkan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang adil, objektif, dan berpihak pada peningkatan mutu serta akses pendidikan tinggi untuk semua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemimpin Muda dari Papua, Maluku, dan Sulawesi Siap Menjadi Penentu Kebijakan Publik Lewat Indonesia Future Leaders Camp 2025

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Sorak tepuk tangan memenuhi Auditorium Al-Jibra Universitas Muslim Indonesia (UMI) saat para peserta Indonesia Future Leaders Camp (FLC) 2025 Regional III menyimak rangkaian materi kepemimpinan dari berbagai narasumber. Sebanyak 60 mahasiswa terpilih dari Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi hadir mewakili ribuan pendaftar untuk mengikuti program pembinaan calon pemimpin bangsa yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Rabu (12/11).

FLC 2025 menjadi ruang pembelajaran strategis bagi generasi muda untuk memaknai kembali arti kepemimpinan di era digital, sekaligus mempersiapkan diri menjadi pengambil keputusan publik di masa depan.

Dalam pembukaan acara, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan nasional adalah pondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan perlunya pembangunan kapasitas pemuda agar mampu menjadi pemimpin yang objektif, kritis, dan adaptif.

Pada sesi pembekalan, Stella mengajak mahasiswa untuk tidak hanya mendengar, tetapi aktif menganalisis setiap kebijakan.

Lebih lanjut dalam sesi pembekalan materi, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Zulfiani Lubis, dan Imam Santoso, Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), memberikan wawasan tentang membangun pengaruh dan keterlibatan dalam menentukan kebijakan.

Pemimpin yang Membawa Perubahan

Materi berikutnya disampaikan Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, yang membawakan topik “Politik, Kebijakan Publik, dan Ruang Partisipasi Generasi Muda”.

Uni menegaskan bahwa generasi muda bukan hanya penonton dalam politik, melainkan motor perubahan sosial yang dapat memengaruhi kebijakan negara. Politik bukan hanya soal pemilu lima tahun sekali. Kita bisa menentukan arah perubahan melalui advokasi berbasis data, penggunaan teknologi, dan keterlibatan dalam forum publik.

Ia mengajak peserta untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan publik, tidak sekadar berpendapat di media sosial.

“Kita semua bisa menentukan arah perubahan, diantaranya dengan menggunakan data untuk advokasi kebijakan, memanfaatkan platform teknologi untuk menyuarakan isu, menghadiri forum konsultasi publik sebagai bentuk keterlibatan langsung. Politik bukan sekadar debat di parlemen atau teriak-teriak di media sosial. Substansi dan kolaborasi adalah kuncinya. Semangat! Kita penentu masa depan negeri masa depan kita sendiri,” jelasnya.

Pada sesi berikutnya, Imam Santoso, dosen Institut Teknologi Bandung sekaligus influencer dengan ratusan ribu pengikut, membawakan materi “The Power of Storytelling”.

Menurut Imam, kepemimpinan modern membutuhkan kemampuan bercerita yang kuat untuk membangun makna, membangkitkan emosi, dan memobilisasi dukungan.

“Cerita menjadi medium untuk menyampaikan makna, dan membangun emosi. Pemimpin besar dunia selalu punya kemampuan bercerita. Storytelling membuat orang mau mendengarkan, percaya, dan bergerak,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa setiap anak muda kini memiliki panggungnya masing-masing, mulai dari Instagram hingga podcast, yang dapat menjadi ruang memimpin dan menyebarkan gagasan.

“Anak muda sekarang punya panggungnya sendiri. Dari Instagram, TikTok, sampai podcast pun semuanya bisa jadi ruang kepemimpinan. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan ruang itu untuk hal yang berarti?” ujarnya.

FLC 2025 tak hanya menghadirkan sesi inspiratif, tetapi juga berbagai kegiatan interaktif, antara lain diskusi kelompok, simulasi kepemimpinan, hingga leadership challenge yang menguji kemampuan peserta dalam mengambil keputusan.

Selain membahas political engagement dan storytelling, Wamendiktisaintek Stella kembali menekankan pentingnya kemampuan analisis dalam pengambilan keputusan publik. Ia mengangkat fenomena survivor bias pada masa Perang Dunia II sebagai contoh bahwa kesalahan analisis dapat berujung pada keputusan yang keliru.

“Kita perlu belajar melihat keseluruhan data, termasuk yang tidak tampak. Itulah inti dari analisis yang sehat dan berpikir ilmiah,” tambahnya.

Berpikir Analisis: Impact, Feasibility, Resistance

Memasuki sesi inti, Wamen Stella memperkenalkan kerangka berpikir yang ia gunakan dalam merumuskan kebijakan.

Pertama dalam hal mengukur impact (dampak). Setiap ide harus punya ukuran jelas, siapa yang menerima manfaat, seberapa besar dampaknya, dan bagaimana pengukurannya.

“Jangan sampai kita punya ide atau program hanya karena kita anggap ‘bagus’. Bagus itu selalu relatif. Misalnya, sebuah program yang diklaim berdampak positif terhadap mahasiswa dan dosen, harus memiliki ukuran yang jelas terhadap setiap kebijakan yang diputuskan. Tanpa ukuran yang pasti, dampak positif hanyalah sebuah harapan, bukan hasil yang terencana,” ungkap Wamen Stella.

Setelah dampak terukur, aspek kedua yang tak kalah krusial adalah Feasibility (Keterlaksanaan).Ide yang hebat tidak berarti jika tidak bisa dieksekusi dengan sumber daya dan kondisi nyata di lapangan.

Aspek terakhir setelah dampak dan keterlaksanaan, adalah resistance (Resistensi). Pemimpin harus mampu memetakan potensi penolakan dan mengelolanya agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Menutup sesinya, Wamen Stella meminta para peserta membiasakan diri melakukan analisis dalam keseharian.

“Kalian adalah calon pemimpin bangsa, kalau sedikit saja dari materi dampak, keterlaksanaan, resistansi, kalian mampu lakukan analisa, kalian pikirkan dari setiap hal yang kalian lakukan, maka dampaknya akan sangat besar bagi bangsa ini. Selamat berjuang, selamat menganalisa dan selamat berkarya untuk kalian semua,” pungkas Wamen Stella.

Calon Pemimpin Harus Punya Mimpi Besar

FLC merupakan program kepemimpinan strategis berbasis experiential learning. Program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan analitis, komunikasi publik, serta keterlibatan dalam proses kebijakan bagi para ketua/pengurus BEM dan organisasi ekstra kampus.

Sebelumnya dalam FLC Regional I di Bandung, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengingatkan bahwa setiap pemimpin harus berani bermimpi besar.

“Jangan khawatir dengan latar belakang anda. Siapapun anda, anda bisa capai itu. Kuncinya satu, mimpi yang setinggi-tingginya. Tapi kemudian anda juga harus kejar terus secara tekun mimpi besar tersebut,” tegas Menteri Brian.

Melalui FLC 2025, Kemdiktisaintek berharap lahir generasi pemimpin yang bukan hanya kritis dan berpengetahuan, tetapi juga mampu mengubah gagasan menjadi solusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dua Guru Luwu Utara Bersyukur Dapat Rehabilitasi dari Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Raut lega dan haru terpancar dari wajah dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal setelah menerima langsung surat rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagi keduanya, keputusan tersebut bukan sekadar pemulihan nama baik, tetapi juga penegasan bahwa perjuangan panjang mereka akhirnya menemukan keadilan.

Usai menerima surat rehabilitasi oleh Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11). Keduanya menyampaikan ungkapan terima kasih dan rasa syukur atas perhatian Kepala Negara terhadap nasib guru di daerah.

“Saya pribadi dan keluarga besar saya sampaikan setulus-tulusnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami, yang di mana selama lima tahun ini kami merasakan diskriminasi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari birokrasi atasan kami yang seakan-akan tidak pernah peduli dengan kasus kami yang kami hadapi,” ujar Abdul Muis, Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Luwu Utara, dengan mata berkaca-kaca.

Sementara itu, Rasnal, mantan Kepala SMA Negeri 1 Luwu Utara yang kini mengajar Bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Luwu Utara, mengaku perjalanan yang ia dan rekannya tempuh untuk mencari keadilan bukanlah hal mudah. Ia menggambarkan perjuangan mereka sebagai perjalanan yang sangat melelahkan.

“Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kami telah berjuang dari bawah, dari dasar sampai ke provinsi. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan keadilan,” ujar Rasnal.

Rasnal juga mengungkapkan rasa syukur yang mendalam usai bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan menerima keputusan rehabilitasi. Ia menyebut langkah tersebut sebagai anugerah besar yang memulihkan nama baiknya serta menjadi bukti nyata kepedulian Presiden Prabowo terhadap keadilan bagi para guru.

“Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden, terima kasih Bapak Presiden,” ucapnya penuh syukur.

“Saya bersyukur kepada Allah swt. dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhabilitasi kami punya nama baik,” lanjut Rasnal.

Rasnal pun menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi pada para pendidik di Tanah Air.

“Semoga ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan. Sekarang ini teman-teman guru selalu dihantui bahwa kalau sedikit berbuat salah, selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gunakan Hak Rehabilitasi, Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Dua Guru di Luwu Utara

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama baik keduanya. Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Presiden Prabowo tiba kembali di Tanah Air, Kamis (13/11), usai kunjungan kenegaraan ke Australia.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan persnya kepada awak media.
Dasco juga menjelaskan bahwa kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, lalu diteruskan ke DPR RI sebelum akhirnya difasilitasi untuk bertemu Presiden Prabowo. Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum.
“Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah, demikian,” ucap Dasco.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Presiden Prabowo merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir, menyusul permohonan resmi yang masuk baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif.
“Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR. Dan kemudian kami selama satu minggu terakhir berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” ujar Mensesneg.
Mensesneg menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo tersebut merupakan wujud nyata penghargaan terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Ia menambahkan, dalam setiap persoalan atau dinamika yang terjadi, pemerintah senantiasa mengedepankan upaya untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak.
“Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau dinamika-dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” ujarnya.
Mensesneg pun berharap keputusan tersebut membawa rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya dunia pendidikan di Indonesia.

“Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat serta lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Australia–Indonesia Sepakati Kerja Sama Keamanan Baru, Perkuat Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

Penulis
Syifa
-

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyampaikan bahwa Australia dan Indonesia telah secara substantif menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru di bidang keamanan bersama. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di atas kapal HMAS Canberra, Garden Island Naval Base, Australia, Rabu (12/11).

“Pemerintah Australia dan Indonesia baru saja secara substantif menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama kita. Hubungan Australia dengan Indonesia didasarkan pada persahabatan, kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen bersama terhadap perdamaian serta stabilitas di kawasan kita,” ujar PM Albanese.

Perjanjian baru ini, lanjut PM Albanese, menjadi pengakuan bahwa cara terbaik menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan adalah dengan bertindak bersama. PM Albanese menyebut perjanjian tersebut sebagai era baru hubungan Australia–Indonesia, yang berakar dari semangat kerja sama keamanan yang telah dibangun sejak perjanjian bersejarah antara pemerintahan Perdana Menteri Australia Paul Keating dan Presiden Republik Indonesia Soeharto 30 tahun lalu.

“Perjanjian ini akan memperkuat Treaty of Lombok tahun 2006 yang, antara lain, menegaskan kembali integritas teritorial dan kedaulatan Indonesia. Perjanjian ini juga memperkuat perjanjian kerja sama pertahanan yang kita tandatangani bersama tahun lalu,” imbuh PM Albanese.

Menurut PM Albanese, melalui perjanjian baru ini, Australia dan Indonesia akan melakukan konsultasi secara berkala di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu keamanan dan mengidentifikasi serta melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan. Selain itu, PM Albanese juga menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak menghadapi ancaman keamanan, kedua negara akan berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah bersama untuk menghadapinya.

“Ini merupakan momen penting dalam hubungan Australia–Indonesia. Perjanjian ini merupakan perluasan besar dari kerja sama keamanan dan pertahanan yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara sekuat sebelumnya dan hal itu merupakan sesuatu yang sangat baik bagi kawasan kita dan bagi rakyat Australia serta Indonesia,” ucap PM Albanese.

Menutup pernyataannya, PM Albanese menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Indonesia pada Januari tahun depan atas undangan Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo: Indonesia dan Australia Ditakdirkan Jadi Tetangga yang Baik

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia atas penyambutan hangat selama kunjungan kenegaraannya. Apresiasi tersebut disampaikan saat pernyataan pers bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese usai meninjau Kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Sydney, Australia, Rabu (12/11).

“Saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada Pemerintah Australia, Perdana Menteri Australia, dan pemerintahan ini atas penerimaan saya. Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama saya ke Australia, meskipun saya sudah sering ke sini, dan saya senang telah diterima oleh Gubernur Jenderal pagi ini,” ujar Presiden Prabowo mengawali pernyataannya.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan penting dalam bidang pertahanan dan keamanan yang memperkuat kemitraan strategis antarnegara tetangga. Kesepakatan tersebut, menurut Presiden Prabowo, menjadi tonggak baru bagi Indonesia dan Australia dalam membangun kerja sama yang lebih erat untuk menjamin stabilitas dan keamanan bersama di kawasan.

“Kita telah melakukan diskusi yang sangat baik, dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan penting, perjanjian penting antara Australia dan Indonesia, yang berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang erat di bidang pertahanan dan keamanan, dan pada dasarnya menegaskan kembali tekad kita untuk meningkatkan persahabatan kami, dan sebagai mitra, sebagai tetangga dekat, tekad kami untuk menjaga hubungan terbaik dalam rangka meningkatkan dan menjamin keamanan kedua negara kita,” tutur Presiden Prabowo.

Untuk diketahui, kerja sama bidang pertahanan dan keamanan antara kedua negara meningkat signifikan dan kini berfungsi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Nota kesepahaman terkait pertahanan pertama ditandatangani tahun 1995, kemudian diperkuat dengan Lombok Treaty pada 2006, dan Defence Cooperation Agreement (DCA) pada tahun 2024.

Kepala Negara menekankan pentingnya semangat good neighbour policy atau kebijakan bertetangga baik sebagai landasan hubungan kedua negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan sebagai tetangga yang saling menghormati dan saling membantu, terutama di saat menghadapi tantangan bersama.

“Sudah takdir kita untuk bertetangga langsung, jadi marilah kita hadapi takdir kita dengan niat terbaik. Saya percaya pada kebijakan bertetangga yang baik. Tetangga yang baik itu penting. Tetangga yang baik akan saling membantu di masa sulit, dan dalam budaya Indonesia, ada pepatah, ketika kita menghadapi keadaan darurat, tetangga kitalah yang akan membantu kita. Mungkin saudara kita akan tetap jauh, tetapi tetangga kita adalah yang paling dekat, dan hanya tetangga yang baik yang akan saling membantu,” ungkap Presiden Prabowo.

Di akhir pernyataannya, Presiden Prabowo kembali mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Albanese dan jajaran pemerintah Australia atas sambutan penuh persahabatan. “Sekali lagi, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, terima kasih banyak telah menerima saya dengan cara yang begitu baik,” ucap Presiden Prabowo disambut tepuk tangan para hadirin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertemu PM Albanese, Presiden Prabowo Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia–Australia

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, pada Rabu (12/11). Pertemuan ini menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia, sebagai langkah penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.

Setibanya di Kirribilli House, Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan salah satu kediaman resmi PM Australia tersebut. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai momen penyambutan, mencerminkan hubungan personal yang erat di antara kedua pemimpin. Usai penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai bentuk penghormatan diplomatik.

Setelah prosesi penyambutan, kedua pemimpin berjalan bersama menuju sitting room untuk melaksanakan pertemuan empat mata. Dalam suasana yang akrab dan produktif, pertemuan ini berlangsung dalam format tertutup, menandakan pentingnya pembahasan yang bersifat strategis antara kedua kepala pemerintahan.

Pertemuan tête-à-tête ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta kemaritiman. Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade, kedua pemimpin juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral.

Sebagaimana diketahui, kemitraan Indonesia dan Australia yang sebelumnya di taraf Kemitraan Komprehensif berdasarkan Joint Declaration on Comprehensive Partnership pada 5 April 2005 ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) saat kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia pada 31 Agustus 2018.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Kirribilli House mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus membangun hubungan luar negeri yang berorientasi pada kemitraan sejajar dan saling menguntungkan. Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin diharapkan dapat memperluas ruang dialog dan kolaborasi yang lebih konkret antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan global ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...685686687...4,906Halaman 686 dari 4,906