Beranda blog Halaman 685

Bupati Mojokerto Ajak Pelajar Lestarikan Budaya Lewat Olahraga Tradisional di Era Digital

Penulis
Syifa
-

Di tengah derasnya arus teknologi dan gaya hidup serba digital, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, mengajak generasi muda untuk kembali mengenal akar budaya bangsa melalui kegiatan olahraga tradisional. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Perlombaan Olahraga Tradisional untuk Pelajar SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Mojokerto.

Acara pembukaan tersebut digelar di GOR Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, pada Senin (10/11) siang. Kegiatan berlangsung meriah dengan antusiasme para pelajar yang ikut berpartisipasi dalam berbagai lomba. Suasana penuh keceriaan dan semangat kebersamaan tampak mewarnai jalannya kegiatan, seolah menjadi bukti bahwa warisan budaya tidak pernah kehilangan tempat di hati generasi muda.

Bupati Albarraa menegaskan, olahraga tradisional bukan sekedar kegiatan fisik, melainkan media pembentukan karakter, kebersamaan, dan pelestarian nilai gotong royong yang menjadi jati diri bangsa.

“Di balik permainan tradisional seperti gobak sodor, egrang, dan engklek, tersimpan pelajaran tentang kerja sama, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai inilah yang ingin kita hidupkan kembali di kalangan pelajar Mojokerto,” ujar Bupati Albarraa.

Menurutnya, tantangan anak-anak saat ini bukan lagi sekadar kekurangan fasilitas bermain, tetapi bagaimana menyeimbangkan waktu antara dunia digital dan aktivitas nyata. Gus Barra menilai penting bagi pelajar untuk tidak terjebak dalam kebiasaan pasif di depan gawai, melainkan tetap aktif bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

“Gawai dan media sosial boleh jadi bagian dari kehidupan modern, tapi tubuh yang sehat dan pikiran yang bahagia hanya bisa tumbuh dari kebiasaan bergerak dan berolahraga,” pesannya.

Melalui kegiatan olahraga tradisional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ingin menanamkan kembali nilai-nilai budaya yang mulai terkikis. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang kebersamaan antar pelajar dari berbagai sekolah.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan, Disbudporapar, dan KORMI Kabupaten Mojokerto yang telah berkolaborasi dalam menyelenggarakan perlombaan ini. Dukungan para guru pendamping dan orang tua juga dinilai sebagai faktor penting dalam membentuk generasi muda yang kuat, sehat, dan berkarakter.

“Guru dan orang tua bukan hanya pendamping di sekolah dan rumah, tetapi teladan dalam kedisiplinan, semangat hidup sehat, dan cinta budaya bangsa,” ungkapnya.

Kegiatan ini, lanjut Bupati, merupakan bagian dari upaya Pemkab Mojokerto dalam membangun sumber daya manusia unggul yang berakar pada nilai-nilai lokal. Ia berharap olahraga tradisional dapat dijadikan kegiatan rutin di sekolah sebagai sarana menumbuhkan sportivitas, solidaritas, dan semangat kebangsaan.

“Kita ingin anak-anak Mojokerto tumbuh menjadi generasi yang sehat jasmani, kuat mental, dan bangga pada budayanya sendiri,” tegas Gus Barra, memungkasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Beberkan Rahasia Jaga Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kuliah umum pada peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Airlangga, Senin (10/11).

Dalam paparannya, Menkeu memperkenalkan filosofi “Sumitronomics” yang berfokus pada tiga pilar untuk membangun ekonomi Indonesia: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Menkeu menilai bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6–8%.

Selanjutnya, Menkeu menyampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat terletak pada keseimbangan tiga mesin utama yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan aktivitas sektor swasta.

“Ekonomi kita bisa cepat jika tiga mesin jalan—fiskal, moneter, dan terejawantahkan pada sektor swasta yang tumbuh lebih cepat,” jelas Menkeu.

Menkeu juga menyoroti pentingnya menjaga permintaan domestik sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan kontribusi hingga 90% terhadap PDB, konsumsi dalam negeri menjadi faktor penentu ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

“Jadi walaupun kondisi global gonjang-ganjing, kalau saya jaga permintaan domestik yang 80% masih bisa cukup untuk menopang pertumbuhan dalam negeri,” ujar Menkeu.

Dalam kuliah umum tersebut, Menkeu memberikan dorongan kepada mahasiswa agar jangan berhenti belajar dan berkontribusi sehingga ilmu yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Penyebaran TBC, Gubernur Pramono Maksimalkan Peran Kampung Siaga

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima audiensi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Benjamin Paulus Octavianus, dan jajarannya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/11). Pertemuan ini merupakan wujud koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah penyebaran Tuberkulosis (TBC) di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat gerakan TOSS (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) TBC sebagai langkah nyata agar masyarakat semakin sadar, berani memeriksakan diri, dan menjalani pengobatan hingga tuntas.

“Oleh karena itu, kita bersyukur dengan Pak Wamenkes ini karena beliau sangat concern terhadap TBC, beliau memang ahli TBC. Maka, program TOSS yang kemarin diadakan di Bundaran HI itu adalah salah satu ide beliau. Lalu, kemarin beliau sudah turun ke lapangan bersama Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melihat, memotret, bagaimana persoalan tentangTBC yang ada di Jakarta,” ujar Gubernur Pramono.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu langkah inovatif lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam pencegahan TBC adalah membentuk Kampung Siaga TBC. Hal ini sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan dukungan kepada pasien yang sedang menjalani pengobatan.

“Kami menargetkan pada tahun 2030, seluruh RW di Jakarta menjadi Kampung Siaga TBC yang aktif dan berkomitmen untuk menuntaskan TBC. Hingga saat ini, telah terbentuk 563 Kampung Siaga TBC berbasis RW di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dari sisi pelayanan, penanganannya telah dikembangkan di 832 fasilitas kesehatan, yang mencakup 330 puskesmas, 118 rumah sakit swasta, 53 rumah sakit pemerintah, 265 klinik swasta, 46 klinik pemerintah, dan 20 tempat praktik mandiri dokter,” ujar Gubernur Pramono.

Ia juga menilai bahwa sektor pendidikan turut berperan aktif dalam mengedukasi siswa dan guru mengenai pencegahan TBC. Tak hanya itu, pengelola rumah susun dan komunitas warga juga turut membantu memperluas pemeriksaan di kawasan hunian padat.

“Ini juga dilalukan oleh OPD lainnya bersama dengan puskesmas untuk melakukan skrining kesehatan rutin, serta menyediakan ruang isolasi bagi pasien TBC. Bahkan, kampanye keluarga sadar TBC, menggerakkan kader PKK dan dasawisma untuk deteksi dini di tingkat rumah tangga, ikut digencarkan. Maka, kami mendorong partisipasi aktif warga bergerak bersama, untuk mewujudkan kota yang sehat dan bebas dari TBC,” papar Gubernur Pramono.

Sementara itu, Wamenkes RI, Benjamin Paulus Octavianus, mengungkapkan, salah satu amanah Presiden kepada Kementerian Kesehatan, adalah memberantas penyakit TBC di Indonesia. Menurutnya, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, salah satu indikatornya adalah pemberantasan TBC dilakukan secara komprehensif.

“Saat ini, kita sedang membentuk Perpres baru untuk revisi Perpres No. 67 Tahun 2021, akan diubah, karena tadinya melibatkan 15 kementerian akan menjadi 35 kementerian dan badan termasuk TNI dan Polri. Kenapa? Karena, pemberantasan TBC bukan hanya segera ngobatin pasien yang sakit. Kita tadi dengan Dinkes DKI sudah atur bagaimana obat harus ada, diagnosa harus ada, alat-alat dilengkapi, tapi itu nggak cukup. Karena, orang sakit TBC kan karena faktor gizi, karena daya tahan tubuh yang turun. Maka, kami tadi dengan Pak Gubernur mengatur termasuk hal-hal teknis yang di luar medis,” pungkas Wamenkes Benjamin.

Sebagai informasi, per tanggal 10 November 2025, Pemprov DKI Jakarta mencatat, sebanyak 323.796 orang telah diperiksa karena bergejala Tuberkulosis (TBC). Dari jumlah tersebut, ditemukan 49.152 kasus TBC, yang terdiri atas 48.278 kasus TBC sensitif obat dan 874 kasus TBC resistan atau kebal obat, atau sekitar 2 persen dari total kasus.

Saat ini, sebanyak 44.456 orang atau 90 persen dari kasus yang ditemukan telah memulai pengobatan. Tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat pada 2024 mencapai 76 persen, sedangkan keberhasilan pengobatan TBC resistan obat pada 2023 tercatat sebesar 63 persen. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 11 hingga 13 persen pasien TBC yang belum menuntaskan pengobatannya, dan ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat pendampingan pasien agar tidak putus berobat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Arab Saudi Perkuat Kolaborasi di Tiga Sektor Strategis Pariwisata

Penulis
Syifa
-

Mengawali kunjungan kerja ke Riyadh, Arab Saudi, dalam rangka Sidang Umum PBB Bidang Pariwisata, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pariwisata Kerajaan Arab Saudi, Ahmed Aqeel Al Khateeb.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Riyadh, Sabtu (8/11), Menteri Widiyanti menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral yang telah terjalin erat antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia menegaskan, hubungan yang dilandasi persaudaraan dan kepercayaan itu menjadi fondasi penting dalam memperkuat kerja sama sektor pariwisata kedua negara.

“Kami membahas potensi pertukaran wisatawan antara Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah terbesar wisatawan ziarah dan umrah ke Arab Saudi. Kami berharap Arab Saudi juga dapat mengirim lebih banyak wisatawan ke Indonesia, negara tropis yang kaya keindahan alam dan budaya, terutama saat musim libur panjang,” ujar Menpar Widiyanti.

Pertemuan bilateral perdana ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen dalam menindaklanjuti nota kesepahaman bersama (MoU) pariwisata yang telah dirumuskan sebelumnya. MoU tersebut mencakup tiga sektor prioritas, yaitu pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kunjungan wisatawan, serta investasi pariwisata di kedua negara.

Menteri Pariwisata Kerajaan Arab Saudi, Ahmed Aqeel Al Khateeb, menyambut baik inisiatif Indonesia tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah Arab Saudi untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam realisasi kerja sama di tiga sektor strategis itu.

United Nations Tourism General Assembly (UNTGA) merupakan forum Sidang Umum PBB bidang pariwisata yang diselenggarakan setiap dua tahun. Tahun ini, acara berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 8–11 November 2025.

UN Tourism adalah lembaga PBB yang beranggotakan 160 negara dan berperan penting dalam mengarahkan kebijakan global di sektor pariwisata.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke London, Inggris, pada 3–7 November 2025 untuk menghadiri World Travel Market (WTM) London 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pariwisata meluncurkan kampanye “Wonderful Indonesia: Go Beyond Ordinary” melalui 17 taksi hitam ikonik London yang dibalut desain promosi pariwisata Indonesia dan akan beroperasi selama delapan pekan di ibu kota Inggris itu.

Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kunjungan ke Riyadh, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Diah Martini M. Paham.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lewat Seminar Kanker, Pemprov Riau Tekankan Pentingnya Hidup Sehat

Penulis
Syifa
-

Meningkatnya kasus kanker yang baru terdeteksi pada stadium lanjut menjadi perhatian serius Pemprov Riau. Lewat seminar bertema “Optimalisasi Kebiasaan Hidup Sehat untuk Mencegah Kanker”, pemerintah mengajak masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan pola hidup sehat.

Saat menghadiri pembukaan seminar kanker yang ditaja oleh Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Riau di Gedung Wanita Jalan Diponegoro, Kamis (13/11), Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur berharap, lewat kegiatan tersebut akan tumbuh gerakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.

“Mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga komunitas, marilah kita membiasakan perilaku hidup sehat dan melakukan pemeriksaan dini secara sehat dan berkala,” ujar Zulkifli.

Tema seminar “Optimalisasi Kebiasaan Hidup Sehat untuk Mencegah Kanker” dikatakan Asisten I bukan sekadar rangkaian kata. Namun sebagai sebuah seruan moral dan ajakan tindakan.

“Kita semua tahu, hidup sehat adalah kebutuhan. Tapi menjadikannya kebiasaan, itulah tantangan besar kita hari ini,” ucapnya.

Ia tambahkan, kanker kini bukan hanya persoalan medis saja. Gaya hidup dan kebiasaan masyarakat sehari-hari menjadi sebuah kunci penting.

“Pola makan yang tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, stres yang dibiarkan, dan kebiasaan merokok, semua itu membuka jalan bagi penyakit yang mematikan ini. Yang lebih menyedihkan, banyak kasus kanker di Indonesia baru ditemukan saat sudah stadium lanjut,” ujarnya lagi.

Zulkifli Syukur mengajak masyarakat mengubah cara pandangnya terhadap kesehatan. Ia mendorong masyarakat untuk berhenti menunggu penyakit datang baru mengobatinya menjadi mencegah penyakit tersebut itu datang sejak dini.

“Mari kita ubah cara pandang kita, dari mengobati penyakit menjadi menjaga kesehatan, dari menunggu sakit menjadi mencegah sejak dini,” ajaknya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Pekanbaru Gesa Pembenahan Infrastruktur, Jalan Berlubang Hingga Drainase Jadi Sasaran

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terus menggesa pembenahan sejumlah infrastruktur. Mulai dari perbaikan jalan rusak hingga normalisasi drainase guna antisipasi banjir, tengah digesa jelang akhir tahun ini.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan untuk pembenahan infrastruktur ini pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp300 miliar.

“Untuk pembenahan infrastruktur tahun ini saya rasa komitmen bapak wali kota luar biasa. Hampir Rp300 miliar, termasuk bayar hutang,” kata Zulhelmi Arifin, Selasa (11/11).

Menurutnya, pekerjaan pembenahan infrastruktur ini sudah berjalan dilakukan oleh masing-masing dinas terkait. Seperti untuk perbaikan jalan rusak, ada 29 ruas jalan yang dilakukan pengaspalan atau overlay.

Kemudian ribuan titik lubang jalan rusak dilakukan tambal sulam. Ada juga pembuatan drainase jalan, dan drainase lingkungan.

“Jadi yang Rp200 miliar itu untuk ngurusin jalan berlubang, banjir, saluran, jalan-jalan lingkungan,” ulasnya.

Pria yang akrab disapa Ami menyebut, pihaknya setiap minggu melakukan rapat terkait progres pembenahan infrastruktur ini. Ia juga mengingatkan agar dinas memperhatikan kualitas dan mutu pembangunan yang dilakukan.

“Kita rapat terus untuk kegiatan-kegiatan prioritas ini, kita selalu ingatkan bahwa harus perhatikan betul mutu. Kualitas mutu itu jangan sampai itu terabaikan,” pesannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Identitas Terungkap, Tim Forensik RS Bhayangkara Otopsi Jenazah di Pinggir Tol Jagorawi

Penulis
Syifa
-

Teka-teki penemuan jenazah tanpa identitas di kawasan Tol Jagorawi mulai terkuak setelah Tim Forensik Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tk.I Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri melakukan pemeriksaan mendalam. Jenazah tersebut diterima pihak rumah sakit pada Senin malam, 10 November 2025, pukul 21.00 WIB, berdasarkan surat permintaan penitipan mayat dari Polsek Citeureup.

Setibanya di rumah sakit, tim dokter spesialis forensik bersama tim identifikasi langsung bergerak cepat melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan sidik jari. Dari upaya identifikasi awal ini, tim berhasil mengungkap identitas korban, yaitu seorang laki-laki berinisial UJ, kelahiran Bogor, 15 Januari 1968.

Berdasarkan permintaan visum dari Polsek Citeureup, pemeriksaan lanjutan berupa otopsi pun dilakukan pada Selasa, 11 November 2025, mulai pukul 14.45 WIB hingga 18.13 WIB di ruang otopsi Rumkit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri.

Dari pemeriksaan yang teliti, tim forensik menemukan beberapa hal penting terkait kondisi korban:

  • Jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia di atas 50 tahun.
  • Kondisi jenazah telah mengalami proses pembusukan.
  • Ditemukan luka dan memar pada beberapa bagian tubuh luar.
  • Telah dilakukan pengambilan sampel jaringan untuk pemeriksaan histologi forensik di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri.

Pihak rumah sakit menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur medis forensik dan mendukung penuh penyidik dalam mengungkap penyebab kematian korban.

Hasil pemeriksaan akan terus dikembangkan dan dikoordinasikan dengan penyidik Polsek Citeureup, kata perwakilan Pusdokkes Polri, menekankan komitmen untuk membantu penegakan hukum yang transparan.

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, jenazah dipulasara dan diserahkan kepada pihak keluarga pada Selasa malam, 11 November 2025, pukul 19.24 WIB. Pusdokkes Polri menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memastikan akan terus memberikan dukungan ilmiah dan profesional dalam proses penyidikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Fajar: Budaya Literasi Membantu Murid Memulihkan Kesehatan Mental

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa penguatan budaya literasi tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga berperan penting dalam memulihkan kesehatan mental peserta didik. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Pertemuan Pembelajaran Sebaya: Relawan Literasi Masyarakat (Relima) di Bogor, Selasa (11/11).

“Hari ini saya sangat berbahagia dapat bertemu para pejuang literasi yang akan turun ke masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa kegiatan literasi yang dilakukan ini tidak semata-mata mengajarkan anak-anak kita bisa membaca dan menulis atau memahami teks. Namun sebenarnya, aktivitas literasi yang jika dilakukan dengan baik dan benar dapat membantu murid memulihkan kesehatan mental mereka,” ungkap Wamendikdasmen, Fajar Riza Ul Haq.

Dalam pidatonya, Wamen Fajar menyoroti fenomena maraknya paparan media sosial yang kerap mengganggu kesehatan mental anak. Ia menggarisbawahi pentingnya peran Relima untuk hadir di tengah masyarakat dengan menawarkan ruang interaksi langsung melalui buku dan aktivitas literasi.

“Saya mendukung penuh adanya Relima ini yang nantinya juga dapat membangun pertumbuhan sosial masyarakat untuk peserta didik. Ketika interaksi sosial itu pudar dengan adanya media sosial, saat ini sangat diperlukan peran komunitas seperti Relima yang bisa menjembatani antara sekolah dan juga masyarakat. Sehingga, budaya literasi juga menumbuhkan dan membuat murid menjadi manusia yang bermakna,” ujar Wamen Fajar.

Kepada ratusan relawan, Wamen Fajar menyampaikan harapan agar pembekalan Relima memberi manfaat besar bagi masyarakat. “Mari kita bersama-sama membangun budaya literasi yang dapat membangun kognitif yang baik untuk masyarakat dan peserta didikIndonesia. Selamat mengikuti pembekalan dan selamat berjuang para pegiat literasi,” tuturnya.

Acara pembekalan Relima dihadiri 180 relawan dari 177 kabupaten/kota, serta 34 fasilitator daerah (Fasda) dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa sesi ini menghadirkan pembina dari berbagai kementerian, mulai dari Kemendikdasmen, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, hingga Kementerian Dalam Negeri.

“Pada sesi ini kami mengundang para pembina dari berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan harapan, khusus paparan dari Kemendikdasmen akan menghasilkan ide dalam membangun budaya literasi dalam lingkup masyarakat dan peserta didik,”tutup Aminudin Aziz.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cermin Integritas Kota Pahlawan: Sinergi KPK-Pemkot Surabaya Cegah Korupsi Tata Kelola Daerah

Penulis
Syifa
-

Selama ini, Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan sistem birokrasi transparan dan pelayanan publik yang efisien. Namun di balik itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adanya tanda-tanda kerentanan baru, yang berpotensi menggerus integritas pemerintahan kota, sehingga KPK menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam audiensi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (11/11), Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III menyoroti serangkaian potensi risiko korupsi di sektor pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, hibah, dan pengadaan barang/jasa (PBJ). KPK menyoroti usulan Pokir 2024 dan 2025 yang tidak disetujui, serta hanya sampai tahap verifikasi tim anggaran pemerintah daerh (TAPD).

“Kami mengetahui kepemilikan penyedia ini dan sampai mana alirannya. Tapi, ini ranahnya pencegahan sehingga kami hanya berdiskusi dan mengevaluasi perbaikan,” tegas Kepala Satgas Korsup Wilayah III-1 Jawa Timur, Wahyudi.

Lebih lanjut, temuan lain KPK mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara usulan dan masalah pokir, satuan harga yang tidak standar, serta penyedia yang berulang. Pasalnya, pada pokir 2024, masih terdapat penyedia favorit yang memperoleh 48 paket usulan dengan dana realisasi bertotal Rp2,23 miliar.

Menurut Wahyudi, kondisi ini dapat diantisipasi melalui kontrak payung konsolidasi dan meminta inspektorat menindaklanjutinya di masa depan. Selain itu, KPK menegaskan tidak melarang pokir, namun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memverifikasi dan memvalidasi secara profesional, serta berdasarkan hasil reses dapil dan tidak tumpang tindih dengan tugas OPD.

Selain pokir, KPK menilai pelaksanaan hibah belum sesuai ketentuan. Pada hibah 2024-2025, terdapat beberapa usulan lewat waktu, penerima hibah dengan tanggal proposal sama, dan sub kegiatan sama. Selain itu, terdapat jumlah nominal berbeda di mana anggaran perencanaan Pemda lebih besar dari proposal yang diajukan.

“Ini berpotensi korupsi. Jangan sampai walikota sudah tanda tangan, tapi penerimanya tidak ada,” ujar Wahyudi.

Sementara pada PBJ, sebesar Rp425 miliar dari Rp1,6 triliun e-purchasing tahun 2024, berasal dari penyedia luar kota. Padahal, mekanisme e-katalog semestinya mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

KPK juga mencatat pemecahan paket, penyedia berulang, hingga harga tidak wajar sebagai sinyal lemahnya kontrol internal. Selain itu, sejumlah transaksi bahkan dilakukan di waktu tidak lazim dengan preferensi harga yang diduga tidak sesuai pasar.

Terkait proyek strategis, KPK mendorong Pemkot segera mengulas harga perkiraan sendiri (HPS), addendum di akhir atau mendekati selesai kontrak, dan tanggal selesai pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) atau Final Hand Over (FHO). Untuk proyek Tahun 2025, KPK meminta agar pelaksanaannya sesuai timeline.

“Masing-masing perangkat daerah update pekerjaan terakhir dengan melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada Kepala Daerah,” ucap Wahyudi.

Dampak temuan ini, tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 Pemkot Surabaya. Pasalnya, nilai integritas Pemkot Surabaya turun signifikan dari 79,56 pada 2023 menjadi 72,11 pada 2024. Penurunan ini terutama terjadi pada aspek pengelolaan PBJ (74,17), sumber daya manusia (SDM) (75), dan anggaran (78,6), yang menunjukkan masih tingginya risiko korupsi.

KPK merekomendasikan agar Pemkot Surabaya menyusun kertas kerja verifikasi Pokir yang lebih rinci, mengintegrasikan data penerima hibah ke sistem terpadu, dan memastikan pemberian hibah hingga bantuan keuangan dilakukan secara transparan. Selain itu, Pemkot Surabaya perlu menjamin tidak ada intervensi dalam proses pengadaan PBJ dan optimalisasi e-katalog, serta menjamin rotasi dan mutasi pegawai berjalan sesuai regulasi.

Evaluasi bersama dalam audiensi ini, dinilai KPK perlu disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Surabaya serta mengingatkan inspektorat berperan aktif mengawasi. “Besar harapan kami, mitigasi KPK ini ditindaklanjuti. Jaga Kota Surabaya agar tidak terjadi penindakan di sana,” pungkas Wahyudi.

Merespon hasil evaluasi, Ketua DPRD Kota Surabaya, D. Adi Sutarwijono, mengapresiasi dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi KPK. Senada, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, memandang audiensi ini sebagai sarana belajar.

Pihaknya turut berkomitmen, menindaklanjuti rekomendasi serta meminta KPK mensupervisi saat jajarannya melaksanakan metode kontrak payung dan berkoordinasi dengan DPRD terkait pokir. “Banyak data tidak sinkron dan menjadi masukan perbaikan bagi kami ke depannya,” tegas Adi.

Audiensi antara KPK dan Pemkot Surabaya kali ini, tidak berhenti pada sekadar pertemuan, tapi refleksi kolektif tentang makna integritas dalam birokrasi modern. Karena pada akhirnya, di tengah kemajuan dan sorotan publik, integritas adalah benteng terakhir sebuah kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Medan Gelar FGD Optimalisasi Pengawasan K3 pada Pekerjaan Konstruksi

Penulis
Syifa
-

Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK menggelar Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertajuk meninjau peran dan tanggung jawab lintas sektor pada pekerjaan konstruksi di Kota Medan.

FGD yang diikuti 120 peserta dari berbagai stakeholder pengawasan K3 ini dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Ekbang, Citra Effendi Capah di Gedung serbaguna PKK Kota Medan, Selasa (11/11).

Dalam sambutannya Asisten Ekbang mengatakan kota Medan merupakan salah satu kota yang dinamis dan terus membangun. Pembangunan kota merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting dan melibatkan cukup banyak pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat yang masing-masing memiliki peran dalam pembangunan kota Medan.

“Dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Artinya K3 harus mendapat perhatian mulai dari proses perencanaan pekerjaan fisik sampai bangunan tersebut dapat digunakan”, kata Asisten Ekbang.

Dijelaskan Citra Effendi Capah, dihadapan yang hadir diantaranya Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, Kepala Sub Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, Afriandi Pohan, Kepala Balai K3 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Santi, perwakilan Kadis Ketenagakerjaan Sumut dan Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan, untuk memastikan setiap ketentuan dalam K3 tersebut mendapat perhatian, perlu dilakukan pengawasan dari semua pihak dan berbagai elemen.

“Oleh karena itu fokus diskusi hari ini adalah bagaimana pengawasan K3 dapat dilakukan dengan optimal. Disini diperlukan perhatian kita semuanya agar pengawasan K3 berjalan dengan baik”, ujar Asisten Ekbang.

Selanjutnya Citra Effendi Capah berharap FGD ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. ” Selain itu dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa aspek K3 bukanlah biaya tambahan ,melainkan prioritas utama yang harus diutamakan”, jelas Asisten Ekbang.

Sementara itu, Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan menyampaikan data statistik menunjukkan bahwa sektor konstruksi seringkali menyumbang angka kecelakaan kerja yang signifikan hal ini menjadi perhatian serius kita semua karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak dasar setiap pekerja dan merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan proyek itu sendiri.

“Tema dari FGD Optimalisasi Pengawasan K3 ini sangat relevan karena permasalahan K3 di lapangan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja ini adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik itu Pemerintah Kota, Balai K3, Dinas Ketenagakerjaan, Dewan K3, pemilik proyek dan kontraktor, konsultan serta akademisi”, kata Gibson.

Menurut Gibson Panjaitan, pengawasan K3 memerlukan sinergi yang kuat agar lebih optimal. Seperti peran Pemerintah Kota melalui Dinas terkait, apakah dapat mengintegrasikan pengawasan K3 secara lebih efektif baik dalam tahapan perencanaan, Pelaksanaan hingga audit pasca proyek akan didiskusikan dalam FGD ini.

“Selain itu tanggung jawab swasta atau kontaktor dan partisipasi lintas sektor juga akan dibahas dalam FGD Optimalisasi Pengawasan K3, termasuk tantangan dan solusinya”, jelas Plt Kadis SDABMBK Kota Medan.

Dalam FGD ini Dinas SDABMBK juga menampilkan pameran sebagai upaya dalam melaksanakan advokasi terkait penerapan K3 yang terdiri dari Newsletter, Brochure, Flyer dan Video Advokasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...684685686...4,906Halaman 685 dari 4,906