Beranda blog Halaman 691

Bupati Bekasi Ajak Warga Terus Nyalakan Api Perjuangan di Hari Pahlawan ke-80

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-80 Tahun 2025 di Plaza Pemkab Bekasi, Senin (10/11/2025). Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna, dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara (ASN), serta perwakilan berbagai unsur masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengajak seluruh warga untuk terus menyalakan api perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata dan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

“Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama Forkopimda Kabupaten Bekasi dan seluruh ASN memperingati Hari Pahlawan yang ke-80. Seperti pesan Bapak Presiden dalam sambutan yang saya bacakan tadi, kita sebagai bangsa dan daerah, khususnya di Kabupaten Bekasi, harus tetap semangat membangun di segala bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sarana dan prasarana pembangunan,” ujar Bupati Ade Kuswara.

Menurut Bupati Ade, semangat perjuangan tidak lagi diwujudkan dengan bambu runcing, melainkan dengan gotong royong, kebersamaan, dan keikhlasan melayani masyarakat.

“Kita bukan lagi berjuang dengan bambu runcing, tapi dengan tekad semangat kebersamaan dan gotong royong. Bila seluruh unsur Kabupaten Bekasi pemerintah, legislatif, Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat — bersatu, insya Allah seluruh program pembangunan dan misi daerah bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan orientasi pelayanan publik dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

“Kami, pemerintah daerah, akan terus berikhtiar memberikan pelayanan yang ikhlas dan tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar setiap langkah pembangunan Kabupaten Bekasi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati Ade menuturkan bahwa perjuangan di masa kini harus dilakukan melalui ilmu pengetahuan, empati, dan pengabdian, tanpa menghilangkan esensi semangat para pahlawan.

“Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal,” jelasnya.

Ia juga menautkan semangat kepahlawanan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya ketahanan nasional, keadilan sosial, pendidikan unggul, serta pembangunan manusia yang sehat dan berdaya saing.

Menutup sambutannya, Bupati Ade mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kemerdekaan sebagai amanah yang harus dijaga dengan kerja keras dan pengabdian tulus.

“Mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja keras, berpikir jernih, dan melayani masyarakat dengan tulus,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Pahlawan 2025, Kementerian PANRB Teladani Tiga Nilai Utama dari Para Pahlawan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di halaman kantor Kementerian PANRB, Senin (10/11/2025). Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna, dengan pesan utama untuk meneladani semangat juang para pahlawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam amanatnya, Deputi Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, yang bertindak sebagai pembina upacara, menyampaikan bahwa terdapat tiga hal penting yang dapat diteladani dari perjuangan para pahlawan, yaitu kesabaran, semangat mengutamakan kepentingan bangsa, dan pandangan jauh ke depan.

“Para Pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” kata Deputi Aba saat membacakan amanat Menteri Sosial pada Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kementerian PANRB.

Deputi Aba menjelaskan bahwa kesabaran merupakan nilai utama yang dapat dicontoh dari para pahlawan. Mereka bersabar dalam menempuh ilmu, menyusun strategi, menunggu momentum, serta membangun persatuan di tengah berbagai perbedaan. “Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan,” jelasnya.

Deputi Aba juga menekankan bahwa semangat mengutamakan kepentingan bangsa menjadi ciri utama perjuangan para pahlawan setelah kemerdekaan diraih “Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. Di situlah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehormatan sejati bukan terletak pada posisi, melainkan pada manfaat yang ditinggalkan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Deputi Aba menuturkan bahwa perjuangan para pahlawan dilakukan demi generasi penerus dan kemakmuran bangsa. Pengorbanan mereka, katanya, adalah bentuk ibadah dan doa yang tidak pernah padam.

“Dan (mereka) menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah, darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam. Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan,” katanya.

Di era modern, Deputi Aba menekankan bahwa perjuangan tidak lagi dilakukan dengan senjata, melainkan melalui ilmu pengetahuan, empati, dan pengabdian. “Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya,” tambahnya.

Ia juga menautkan semangat kepahlawanan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada ketahanan nasional, kemajuan pendidikan, keadilan sosial, serta pembangunan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Budi Tegaskan Peran Aisyiyah dalam Gerakan Dakwah Kesehatan Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam memperkuat gerakan kesehatan melalui pendekatan dakwah. Pesan itu ia sampaikan dalam kegiatan Konsolidasi Nasional: Penguatan Kepemimpinan Majelis Kesehatan untuk Percepatan Aksi Dakwah Kesehatan Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Minggu (9/11).

Menkes menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Ia menekankan, bangsa yang gagal menjaga kesehatan penduduk di masa bonus demografi akan sulit keluar dari kategori negara berpendapatan menengah.

“Kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan masyarakat saat bonus demografi, maka anak-cucu kita akan hidup sebagai bangsa menengah selamanya. Itu dosa generasi kita,” tegasnya.

Menkes mengapresiasi Aisyiyah yang sejak awal berdiri telah menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar dakwah. Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan arah Transformasi Kesehatan Nasional yang kini digalakkan pemerintah.

“Apa yang saya perjuangkan hari ini sudah dipikirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan sejak tahun 1912. Dakwah lewat pendidikan dan kesehatan adalah strategi visioner yang luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkes menegaskan bahwa fokus pembangunan kesehatan bukan hanya pengobatan, melainkan upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat.

“Tugas kita bukan mengobati orang sakit, tetapi menjaga agar masyarakat tetap sehat. Karena itu, Aisyiyah punya peran besar dalam mengedukasi keluarga dan masyarakat tentang hidup sehat,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pimpinan dan kader Aisyiyah di Indonesia menjadikan dakwah kesehatan sebagai budaya organisasi.

“Sehatkanlah warga Muhammadiyah dan masyarakat sekitarnya. Jadikan setiap ranting dan cabang Aisyiyah sebagai teladan hidup sehat. Kalau semua masyarakat sehat, insha Allah bangsa ini akan sejahtera,” pungkasnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Dr. Siti Noordjannah Djohantini, menegaskan bahwa dakwah di bidang kesehatan merupakan bagian fundamental dari misi Aisyiyah sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Ia memaparkan berbagai inisiatif Aisyiyah di bidang kesehatan, seperti kerja sama dengan puskesmas dalam pelayanan ibu dan anak, promosi gizi dan imunisasi, serta advokasi pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA).

“Bagi sebagian orang, urusan seperti KIA mungkin dianggap kecil. Tapi bagi kami, itu bagian penting dari dakwah kemanusiaan—memastikan setiap anak di negeri ini diakui dan mendapatkan haknya,” tuturnya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr. Hidayatulloh, M.Si, juga menyampaikan komitmen Umsida untuk berkontribusi dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Rumah Sakit Umum dengan keunggulan di bidang gigi dan mulut. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat layanan masyarakat sekaligus sarana pendidikan klinik bagi mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tetapkan 10 Pahlawan Nasional Berdasarkan Kajian Sejarah dan Keteladanan

Penulis
Syifa
-

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Fadli dalam keterangan pers usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, pada Senin (10/11).

“Presiden telah menetapkan 10 pahlawan nasional yang kita sudah ketahui nama-nama pahlawan nasional, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Jenderal H.M. Soeharto, Ibu Marsinah, Bapak Mochtar Kusumaatmadja, Sayyiduna Kholil Bangkalan, Sultan ke-16 Dompu, Sultan Tidore ke-37, lalu Tuan Saragih, dan juga Rahmah El Yunusiyyah, dan juga Bapak Sarwo Edhie,” ujar Fadli Zon.

Fadli menegaskan bahwa proses pengusulan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

“Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan,” jelas Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa seluruh tokoh yang ditetapkan telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fadli berharap keteladanan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.

“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan tadi proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan, ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita,” ucapnya.

Terkait penetapan Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto sebagai salah satu penerima gelar, Fadli menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada fakta sejarah perjuangan beliau dalam berbagai bidang. “yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran lima hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan, yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan,” terang Fadli.

Menjawab pertanyaan media terkait dinamika sejarah masa lalu, Fadli menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu memandang perjalanan sejarah secara utuh dan objektif. Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa atas jasa dan perjuangan mereka.

“Jadi hari ini memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita melihat jasa-jasa dari para tokoh-tokoh. Terutama juga para pendahulu-pendahulu kita. Marilah sekali lagi kita belajar untuk melihat yang baik, melihat jasa-jasanya,” ujar Syaifullah Yusuf.

Syaifullah pun mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan memandang sejarah bangsa secara bijak. “Bahwa masing-masing memiliki kekurangan sudah pasti. Tapi mari kita bersama-sama melihat ke depan ya. Semua generasi punya masa. Semua masa ada orangnya, ada prestasi, ada kelebihan, ada kekurangan. Marilah kita belajar untuk melihat jasa dari para pendahulu-pendahulu kita,” tutup Syaifullah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Sepuluh Tokoh Bangsa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara khidmat yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh, yaitu:
1. K.H. Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam. K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia;

2. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan. Presiden ke-2 RI ini dikenal sebagai Bapak Pembangunan berkat program REPELITA yang membawa Indonesia mencapai kemajuan signigfikan, termasuk swasemabada beras, menekan laju pertumbuhan penduduk, dan pengentasan kemiskinan, sehingga mendapatkan pengakuan Internasional dan Lembaga PBB;

3. Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan. Marsinah adalah simbol keberanian moral dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa;

4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Hukum dan Politik. Riwayat perjuangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawidjaya dalam mendeklarasikan djuanda tahun 1953;

5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Pendidikan Islam. Rahmah El Yunusiyyah adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan, yang dedikasinya paling menonjol dalam memelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara;

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Bersenjata. Perjuangan militer Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR, selama periode Perang Kemerdekaan (1945-1949). Sarwo Edhie memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran;

7. Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi. Karyanya meliputi pembangunan Istana Bima, sekolah-sekolah agama dan umum, masjid besar, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, kitab Nurul Mubin, serta berbagai infrastruktur penting lainnya;

8. Syaikhona Muhammad Kholil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Pendidikan Islam. Pemikirannya mengenai penguatan pendidikan Islam berbasis pesantren serta gagasan “Hubbul Wathan Minal Iman” (cinta tanah air sebagai bagian dari iman) menjadi fondasi ideologis yang menggerakkan perjuangan para santri dalam melawan kolonialisme secara fisik dan kultural;

9. Tuan Rondahaim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Bersenjata. Dikenal sebagai “Napoleon dari Batak”. Di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragih, Pasukan Raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda, dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil; dan

10. Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi. Zainal Abidin Syah memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Barat, agar tetap menjadi bagian dari NKRI.

Dalam suasana yang penuh haru dan kebanggaan, para ahli waris hadir mewakili para tokoh untuk menerima gelar dan tanda penghormatan dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menyerahkan secara langsung piagam dan tanda kehormatan negara kepada masing-masing ahli waris sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh para pahlawan bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh para tamu undangan kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, para ketua organisasi keagamaan, perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Sosialisasikan Perda RTRW 2024–2044 untuk Wujudkan Kota Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi Tahun 2024–2044, Senin (10/11), di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk berkontribusi dalam penataan ruang di Kota Cimahi. Ngatiyana menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak guna mewujudkan tata ruang yang terarah, serasi, dan berkelanjutan. “Perda ini mengatur mana lahan yang bisa dibangun dan mana yang tidak. Memang ada tantangan di lapangan, seperti adanya perubahan status lahan hijau menjadi kawasan perkotaan. Karena itu, melalui sosialisasi ini kita mencari solusi terbaik agar penataan ruang berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ngatiyana juga menyoroti keterbatasan lahan di Kota Cimahi yang hanya seluas 42,43 Km2 dengan jumlah penduduk sekitar 600 ribu jiwa, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan yang adaptif. “Wilayah Cimahi ini sangat padat. Jika terus membangun secara horizontal, ruang terbuka hijau akan semakin berkurang. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pembangunan vertikal seperti rumah tinggal susun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana juga menekankan pentingnya sosialisasi ini kepada masyarakat dan para pengembang agar memahami zona pembangunan di wilayahnya masing-masing. “Kami akan terus melakukan sosialisasi hingga ke tingkat RW, supaya masyarakat mengetahui mana lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun. Dengan begitu, setiap pembangunan bisa sejalan dengan arah kebijakan tata ruang kota,” tutur Ngatiyana.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Cimahi berupaya mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Cimahi, yaitu membangun ruang kota sebagai salah satu kota inti di kawasan strategis nasional Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan, dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, serta pusat industri non polutif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Resmi Terpilih sebagai Auditor PBB, Wujud Kepercayaan Dunia pada Indonesia

Penulis
Syifa
-

Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB pada tanggal 7 November 2025 di New York, Amerika Serikat memutuskan secara aklamasi bahwa Indonesia terpilih sebagai Dewan Pemeriksa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 s.d. 2032.

Keputusan tersebut menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi pemeriksa PBB bersama Badan Pemeriksa Perancis dan Badan Pemeriksa Brazil. BPK RI menggantikan China National Audit Office sebagai UN BoA dari tahun 2020 s.d 2026.

Mengusung semangat “Strategic Partner for Better Governance”, BPK RI akan meningkatkan kapasitas untuk berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik di PBB.

Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang memimpin delegasi BPK RI dalam Sidang Utama Komite V PBB tersebut menyampaikan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai anggota UN BoA merupakan sebuah prestasi diplomatik Indonesia yang membanggakan.

“Keberhasilan ini adalah bukti bahwa Indonesia, termasuk BPK RI, memiliki peran aktif yang turut berkontribusi dalam meningkatkan standar dan praktik tata kelola yang baik di tingkat global. Indonesia membuktikan diri sebagai mitra yang kompeten, tepercaya, dan berkontribusi nyata,” ujar Wakil Ketua BPK.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir yang juga turut hadir pada pemilihan UN BoA ini menambahkan bahwa keanggotaan BPK RI memiliki nilai strategis dalam berkontribusi dalam reformasi PBB terutama dalam meningkatkan tata kelola. “Reformasi PBB dijalankan untuk memastikan PBB tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Indonesia selama ini aktif mendukung agenda reformasi PBB. Melalui keanggotaan di UN BoA, BPK RI dapat memberikan kontribusi dalam mendorong agenda reformasi PBB melalui perbaikan tata kelola, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program-program PBB” ujarnya.

Menjadi anggota UN BoA akan memberikan dampak positif bagi BPK RI dan Indonesia. BPK RI akan memiliki kesempatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan standar dan praktik terbaik internasional. Dengan peran yang semakin aktif di tingkat internasional, Indonesia semakin menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata terhadap tata kelola yang baik di tingkat global.

Selain terpilih menjadi anggota UN BoA, pada tahun ini BPK RI juga dipercaya untuk memimpin International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) untuk periode 2028 s.d. 2031. Jabatan ini akan diemban bersamaan dengan tugas sebagai tuan rumah International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) XXVI pada tahun 2028.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Trenggono Kembangkan Budidaya Modern untuk Kebutuhan Blue Food

Penulis
Syifa
-

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menceritakan besarnya potensi bluefood Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan dunia, saat menjadi pembicara dalam kuliah umum mengenai transformasi tata kelola maritim di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (7/11).

Blue food yang bersumber dari hasil perikanan tangkap dan budidaya di Indonesia jumlahnya tak kurang dari 24 juta ton setiap tahun, termasuk rumput laut. Pihaknya menargetkan peningkatan volume produksi, khususnya dari perikanan budidaya demi menjaga keberlanjutan populasi perikanan di alam.

Saat ini volume produksi perikanan budidaya di rata-rata 5,6 juta ton per tahun. Padahal Indonesia memiliki potensi lahan budidaya di darat, laut, dan pesisir yang jumlahnya hampir 18 juta hektare, dengan pemanfaatan saat baru di angka 1,2 juta hekater atau 6,8 persen.

“Budidaya itu masa depan, dan kami telah mengembangkan modeling-modeling budidaya modern sejumlah komoditas, salah satunya nila salin di Karawang. Keberhasilan di Karawang kami bawa ke skala yang lebih besar yaitu dalam bentuk program revitalisasi tambak untuk budidaya nila salin, yang tahap awal pembangunan luasnya mencapai 20 ribu hektare di Jawa Barat,” ungkap Menteri Trenggono.

Konsep pembangunan revitalisasi tambak di Pantura Jawa tidak hanya fokus pada produksi, tapi dibarengi dengan pengembangan kawasan ekosistem mangrove sebagai penyangga lingkungan secara alami. Selain pengembangan kawasan mangrove, tambak-tambak revitalisasi juga dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

“Pengelolaan budidaya yang baik terbaik harus dikelola limbahnya dengan benar. Dan pengelolaan limbah ini tidak hanya di budidaya, termasuk di kawasan permukiman kampung nelayan. Untuk ini kami juga siapkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkapnya.

Program revitalisasi 20 ribu hektare tambak di Jabar diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton nila salin per tahun, yang akan berkontribusi menambah jumlah hasil perikanan budidaya nasional. Besarnya hasil produksi berkat penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan teknologi produksi modern sehingga produktivitas meningkat menjadi 130 ton/hektare lahan produksi/siklus dari yang semula 0,6 ton per hektare per tahun.

Untuk pasar, Menteri Trenggono tidak khawatir karena kebutuhan protein dunia terus meningkat setiap tahun, termasuk yang berasal dari produk perikanan. Timur Tengah merupakan pasar potensial karena masyarakatnya menggemari ikan nila, serta banyak warga negara Indonesia yang berada di sana untuk bekerja, sekolah, maupun beribadah.

Sebagai informasi, FAO menyebut populasi dunia diperkirakan akan tumbuh lebih dari 30 persen hingga tahun 2050 sehingga diprediksi bahwa kebutuhan protein dunia akan meningkat hingga 70 persen. Sedangkan proyeksi nilai pangan biru (blue food) pada 2030 sebesar USD 419,09 miliar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan: Fasilitas Modern untuk Generasi Muda

Penulis
Syifa
-

Dari luar, bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 30 Medan sekilas tampak seperti deretan gudang industri modern. Namun ketika Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melangkah masuk, suasana berubah hangat. Musik gondang bergema, para siswa menyambut dengan tarian Nusantara menyimbolkan semangat dan rasa syukur atas hadirnya fasilitas pendidikan baru yang kini berdiri megah di kawasan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo dimana untuk propinsi Sumut telah berdiri 6 SR dengan sebaran 2 di Kota Medan, 1 Kota Tebing Tinggi, 1 Kabupaten Deli Serdang, 1 Kabupaten Tapanuli Selatan, dan 1 Kota Padangsidimpuan untuk tahap I. Rencananya akan dilanjutkan pembangunan secara permanen pada Tahap II sebanyak 5 sekolah rakyat tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidimpuan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Dody meninjau langsung seluruh fasilitas pembangunan Tahap I C Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan yang rampung pada Agustus 2025. Kunjungan dilakukan menyeluruh ke ruang kelas, asrama siswa dan guru, hingga ruang makan.

“Bangunan ini tidak hanya tempat belajar, tapi juga rumah kedua bagi anak-anak kita. Saya ingin memastikan suasananya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan anak-anak belajar dengan gembira,” kata Menteri Dody Hanggodo.

Menteri Dody menyempatkan diri berbincang santai sambil menikmati hidangan rujak bersama para murid dan guru di ruang makan sekolah. SRT 30 Medan memiliki kapasitas empat rombongan belajar (rombel) terdiri dari 2 untuk tingkat SD dan 2 untuk SMA dengan total 96 siswa.

“Kita ingin memastikan semangat belajar mereka tidak berkurang, karena dengan semangat itu, mereka akan terus berusaha untuk maju,” ujar Menteri Dody. Terkait dengan hal tersebut, para siswa antusias menyampaikan rasa senangnya dan merasa lebih bersemangat karena ruangannya bersih, terang, dan modern.

Dukungan pekerjaan renovasi bangunan eksisting milik BBPVP Medan dilakukan Kementerian PU mencakup asrama siswa dan guru sebanyak 36 kamar dan 36 toilet, workshop, masjid dan ruang makan bersama, lapangan olahraga dan ruang terbuka untuk kegiatan produktivitas.

Renovasi SRT 30 Medan masuk dalam pekerjaan Sekolah Rakyat Tahap I C yang dilaksanakan sejak 25 Juli hingga 23 Agustus 2025, dengan total enam paket pekerjaan utama Renovasi Gedung Workshop, Renovasi Gedung Asrama B, Renovasi Lapangan Olahraga, Pemasangan CCTV, Kipas Angin, dan APAR serta Perbaikan Jaringan Listrik, Pipa Air dan Pengadaan Meubelair dan Perabot Sekolah.

Kepala Sekolah SRT 30 Medan Syahripal Putra menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan Kementerian PU terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di Medan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PU, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo. Kini anak-anak belajar dan tinggal di tempat yang jauh lebih layak dan membanggakan. Sekolah ini tidak hanya tampak indah, tapi juga memberi rasa nyaman dan semangat baru bagi kami semua,” ujar Syahripal.

Menurut Syahripal, dengan adanya fasilitas lengkap ini, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih disiplin dan produktif, serta mendorong siswa untuk lebih percaya diri. Bangunan yang dulu tampak seperti gudang industri telah berubah menjadi pusat pembelajaran yang modern dan manusiawi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng Gerak Cepat Kirim Bantuan ke Warga Terdampak Banjir Bumiayu

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir di kawasan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ratusan paket bantuan senilai lebih dari Rp95 juta, disalurkan pada Minggu (9/11).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, begitu banjir terjadi pada Sabtu (8/11) sore, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemkab Brebes. Berdasarkan asesmen awal, hujan deras di wilayah hulu Sirampog menyebabkan luapan air sungai.

Akibatnya, air meluap hingga ke kawasan perumahan dan jalan utama Bumiayu, yang berada di hilir.

“Sementara dari komunikasi kami, belum ada laporan pengungsi. Banjir tergolong besar, namun informasi yang kami terima, air hanya melintas (banjir bandang),” tuturnya.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, pihaknya segera mengirimkan bantuan bagi warga terdampak. Bantuan itu meliputi 80 paket makanan anak, 200 paket makanan siap saji, 60 family kit, 40 kasur, 40 tenda gulung, 200 paket lauk pauk siap saji, dan 200 paket kids ware.

Selain itu, disalurkan pula bantuan logistik berupa gula pasir, minyak goreng, mi instan, dan sarden kaleng.

“Bantuan kami kirimkan ke Bumiayu. Namun kami juga melakukan asesmen di wilayah Sirampog, karena daerah itu rawan tanah gerak, dan sebelumnya sudah mendapat bantuan dari Kemensos,” ungkapnya.

Kepada masyarakat Jawa Tengah, Imam mengimbau agar tetap waspada, terutama di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Jika terdapat tanda-tanda bencana, warga diminta segera melapor kepada petugas setempat.

Dia menegaskan, Pemprov Jateng di bawah komando Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, siap membantu warga yang mengalami kesulitan.

“Terkait bantuan, kami sudah siap jika ada warga yang membutuhkan. Kami memiliki stok paket bantuan dari Kemensos RI di gudang logistik. Stok beras juga sudah disiapkan,” pungkas Imam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...690691692...4,906Halaman 691 dari 4,906