Beranda blog Halaman 695

Wapres Gibran Cek Program MBG di Salatiga, Gubernur Jateng Pastikan Kualitas Pangan Aman

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di SMP Negeri 9 Salatiga, Jumat (7/11). Sebanyak 749 siswa di sekolah itu, menjadi penerima manfaat dari program strategis nasional tersebut.

Selama peninjauan, Gubernur Luthfi bersama Wapres Gibran terlihat berbincang dengan siswa-siswi penerima manfaat. Mereka juga meninjau langsung dapur, serta distribusi menu MBG di sekolah.

Siswi kelas VIII SMP Negeri 9 Salatiga, Salma, mengaku senang dengan adanya program MBG. Selain menunya sehat, dia juga menilai variasi makanan yang disediakan cukup beragam.

“Menunya komplet dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein,” ungkap dia.

Di sela kegiatan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan bahan pangan dalam program MBG, agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjamin.

“Bapak Wakil Presiden melakukan pengecekan untuk memastikan program MBG di wilayah sudah tepat sasaran, baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan anak-anak yang menerima manfaatnya,” ujarnya.

Berdasarkan data per 5 November 2025, pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah, telah menjangkau 6.308.163 penerima manfaat, atau sekitar 65,44 persen dari total potensi 9,6 juta penerima. Dari jumlah tersebut, 6.121.742 penerima merupakan siswa dari jenjang TK hingga SMK serta pondok pesantren, 20.536 ibu hamil, 43.579 ibu menyusui, dan 122.306 balita.

Dari sisi infrastruktur penyediaan pangan, Jawa Tengah telah merencanakan pembangunan 3.228 titik Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Hingga awal November, sebanyak 2.267 titik telah terealisasi atau setara 70,22 persen, yang terdiri dari 2.215 mitra, 22 dikelola Polri, 23 oleh TNI, 5 di pondok pesantren, 1 di BUMD Pemalang, dan 1 di Pemda Pati. Di Kota Salatiga, baru tersedia 12 SPPG dari target 22 titik.

Ditambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan, juga melakukan pemantauan terhadap kecukupan suplai, serta pengawasan keamanan pangan di setiap SPPG. Selain itu, dilakukan pula edukasi terkait pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta kampanye Stop Boros Pangan.

Sebagai bentuk komitmen, terang Luthfi, pemprov telah membentuk Satgas Percepatan Program MBG berdasarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025. Hingga kini, 15 kabupaten/kota telah memiliki Satgas MBG, di antaranya Kabupaten Cilacap, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Klaten, Tegal, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Pemalang, serta Kota Tegal, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Selain itu, Pemprov Jateng juga memanfaatkan aset lahan melalui mekanisme pinjam pakai di 134 titik berdasarkan Surat Sekda Nomor S/500.1/37/25 tanggal 2 Juni 2025.

Dari aspek keamanan pangan, 323 titik SPPG di Jawa Tengah telah memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini mencakup inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, pemeriksaan laboratorium berkala, dan penerapan tata laksana bank sampel.

Luthfi menegaskan, seluruh pelaksana MBG di Jawa Tengah diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK).

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menetapkan kebijakan bahwa seluruh pelaksana MBG harus memiliki kualifikasi SLHK. Sertifikasi ini memastikan petugas MBG, termasuk petugas gizi, mendapat pelatihan sesuai standar dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya insiden negatif dalam pelaksanaan program.

Untuk menjamin mutu serta menampung aspirasi masyarakat, Pemprov Jateng juga membuka posko layanan pengaduan MBG melalui hotline 0811-2622-000, atau melalui Call Center JNN di 150945.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Padang Tegaskan Pentingnya Peran Masyarakat dalam Wujudkan Ketertiban Umum

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Kamis (6/11) di Ocean Beach Hotel.

Kegiatan ini mengusung tema “Melalui Sosialisasi Perda Trantibum, Kita Tingkatkan Kesadaran Taat Hukum dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Trantibum di Kota Padang.”

Plt. Asisten I Setdako Padang, Tarmizi Ismail, dalam sambutannya menjelaskan bahwa lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Sebelumnya, aturan terkait Trantibum diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005, yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Perkembangan teknologi dan sosial masyarakat saat ini berbanding lurus dengan meningkatnya penyakit sosial seperti maksiat, LGBT, dan kenakalan remaja. Karena itu, perlu ada aturan baru yang lebih komprehensif untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di Kota Padang,” jelas Tarmizi.

Ia menambahkan, melalui Perda baru ini pemerintah berharap masyarakat memahami dan mematuhi aturan yang telah disesuaikan dengan kondisi kekinian.

“Kita ingin Kota Padang menjadi kota yang dilirik wisatawan. Karena itu, ketentraman dan ketertiban umum harus menjadi skala prioritas utama pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya peran masyarakat serta dunia usaha dalam mendukung penegakan Trantibum, khususnya di sektor pariwisata. Tarmizi mengingatkan para pelaku usaha agar mematuhi ketentuan izin usaha, jam operasional, serta tidak menerima pengunjung di bawah umur pada tempat hiburan malam, bar, dan diskotek.

“Kami tegaskan kepada seluruh pelaku usaha agar menaati aturan yang berlaku demi menjaga kenyamanan dan ketertiban di Kota Padang. Pemerintah terbuka terhadap masukan, namun perubahan harus diajukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Padang juga memberikan apresiasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang selama ini telah bekerja maksimal bersama TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga Trantibum di berbagai kawasan kota.

Sebagai bentuk penguatan partisipasi masyarakat, Pemko Padang sebelumnya telah membentuk dan mengukuhkan Dubalang Kota Padang pada 30 Oktober 2025. Program ini menjadi bagian dari Program Unggulan “Padang Sigap”, dengan fokus pada upaya preventif dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran ketertiban umum di bawah koordinasi Satpol PP.

“Kami tidak akan bosan mengimbau seluruh pihak untuk tertib dan taat aturan. Kepada Satpol PP, kami harapkan terus bekerja profesional, meningkatkan pengawasan, serta tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” tutup Tarmizi.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari optimalisasi program unggulan Pemerintah Kota Padang, yakni “Padang Amanah.”

Ia menyebut, Perda Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani sejak 7 Februari 2025 ini memiliki sejumlah perubahan penting dari regulasi sebelumnya.

“Perda ini menjadi payung hukum baru bagi penegakan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Padang. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat agar Trantibum dapat terwujud secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, OPD terkait di lingkungan Pemko Padang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Masuk Program Prioritas, Amsakar-Li Claudia Siapkan Langkah Cepat Atasi Distribusi Air Bersih

Penulis
Syifa
-

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Salah satunya melalui program prioritas percepatan pemerataan distribusi air bersih.

Amsakar-Li Claudia sudah menyiapkan sejumlah langkah cepat dan terukur untuk mengatasi kendala pasokan air di beberapa wilayah, terutama kawasan dataran tinggi seperti di Batuampar khusunya Tanjung Sengkuang dan Batu Merah.

“Cerita tentang suplai air di wilayah ini masih sering terdengar dari berbagai kanal. Karena itu, saya turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya dan mencari solusi bersama,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan salah satu dari 15 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, yakni mengoptimalkan pengembangan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Dari hasil peninjauan, ditemukan bahwa sejumlah tandon belum mampu mendorong aliran air ke kawasan dataran tinggi, sementara distribusi ke daerah rendah berjalan cukup lancar. Warga berharap adanya pemerataan tekanan air agar seluruh wilayah dapat terlayani dengan baik.

Menanggapi hal itu, pihaknya sudah memerintahkan tim teknis BP Batam mengatur ulang tekanan air agar distribusi ke wilayah atas tetap stabil tanpa mengganggu pasokan ke kawasan lain. Sebagai langkah cepat, booster pump telah dipasang untuk memperkuat tekanan air menuju dataran tinggi. Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada pertengahan November 2025.

“Kami tengah mengoptimalkan fungsi Tangki Seribu (ozon) sebagai penopang utama distribusi air di kawasan Batu Ampar,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, Amsakar-Li Claudia telah menyiapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru yang akan mulai dikerjakan pada tahun 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan kalender kerja.

“Proses lelang sudah berjalan dan anggaran telah disiapkan. Upaya permanen ini diharapkan menjadi solusi bagi warga yang selama ini terdampak,” kata Amsakar.

Ia menambahkan, pembangunan IPA baru tersebut akan didukung dengan peningkatan kapasitas waduk guna menambah volume air baku sehingga pelayanan air bersih di Kota Batam semakin stabil dan merata.

“Kami berikhtiar semaksimal mungkin agar pembangunan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dataran tinggi,” tegasnya.

Pihaknya juga menyiapkan langkah teknis tambahan berupa pembangunan pipa baru dari waduk menuju Tangki 1000 (ozon) dan Tangki Bukit Senyum, dua titik utama distribusi air di kawasan Batu Ampar dan sekitarnya. Tangki berkapasitas 2 x 6.000 meter kubik ini dirancang mampu melayani hingga 600 ribu jiwa.

“Namun, saat ini belum berfungsi optimal karena sebagian pasokan masih dialihkan ke wilayah lain. Setelah pipa tambahan dan sistem pompa selesai, tangki tersebut akan dioptimalkan agar kebutuhan air di Batu Merah dan Tanjung Sengkuang dapat terpenuhi secara menyeluruh,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Lantik 6.596 P3K Paruh Waktu, Langkah Penting Tuntaskan Status Honorer

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyebut pelantikan 6.596 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) sebagai langkah penting dalam menuntaskan status pegawai yang telah lama berkontribusi bagi daerah.

‎‎”Kebijakan pengangkatan paruh waktu merupakan langkah strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan tenaga ASN/honorer yang selama ini telah mengabdi,” jelas Bupati.

‎‎Bupati memimpin langsung Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan P3KPW formasi tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Acara berlangsung di Lapangan Otto Iskandar Dinata (Alun-Alun Garut), Jumat (7/11).

‎‎Dalam laporannya, Bupati menyampaikan bahwa dari total 6.616 formasi yang disetujui, sebanyak 6.596 orang resmi dilantik. Sebanyak 20 orang belum dilantik, terdiri atas 3 orang yang telah meninggal dunia dan 17 orang yang mengundurkan diri.

‎‎”Bapak/Ibu patut bersyukur yang hadir di sini bisa berkesempatan untuk bisa dilantik,” imbuh Bupati.

‎‎Ia menegaskan bahwa para pegawai yang dilantik kini memiliki legalitas penuh sebagai abdi negara yang diatur oleh undang-undang. Bupati juga mengajak ASN baru untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, di antaranya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor.

‎‎Bupati berpesan agar seluruh ASN yang baru dilantik melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, jujur, berdedikasi tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

‎‎Sementara itu, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Wahyu, menyampaikan selamat kepada 6.596 ASN yang dilantik, sekaligus menegaskan legalitas status mereka.

‎‎”Kalian adalah sudah menjadi ASN dan telah diakui oleh negara dan pemerintah pusat, bagian dari 5,4 juta lebih seluruh Indonesia yang tercatat dalam database nasional. Senantiasa teruskan pengabdian ini dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi,” pesan Wahyu.

‎‎Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Garut dalam mempercepat penyelesaian P3KPW, yang menjadi program prioritas pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan P3K tahun ini. Wahyu juga menilai penerapan manajemen talenta di Garut sudah berjalan baik, dengan fokus pada pembentukan aparatur yang unggul, transparan, adil, dan objektif.

‎‎Kepala BKD Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, menjelaskan bahwa pengadaan P3KPW Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K Paruh Waktu.

‎‎Program ini menjadi mekanisme baru yang memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN untuk diangkat secara resmi. Kabupaten Garut memperoleh persetujuan teknis pengangkatan sebanyak 6.596 formasi yang terdiri dari:

‎‎1. Tenaga Teknis: 4.544 formasi

‎2. Tenaga Guru: 1.987 formasi

‎3. Tenaga Kesehatan: 65 formasi

‎‎Salah satu ASN yang dilantik, Amalia Nur Fazrin (Guru SDN 7 Regol), menyampaikan rasa haru dan syukur. Ia berharap ke depan dapat segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Siapkan Rp351,8 Miliar untuk Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional di lingkungan Kementerian PU, yaitu Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Keselamatan Publik, Komando Terpadu dan Teknologi Respons Cepat, dan Pelayanan Publik yang Manusiawi dan Berkelanjutan.

“Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk keselamatan rakyat,” tegas Menteri PU Dody Hanggodo saat memimpin Apel Siaga Bencana Nasional di Bandung, Jawa Barat (4/11).

Alokasi anggaran tanggap darurat Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp351,83 miliar terdiri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp51,8 miliar. Selain itu juga telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik serta menerjunkan 3.455 personel siaga di lapangan.

Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4%, dengan fokus utama pada penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Salah satunya adalah penanganan bencana/tanggap darurat bencana Kabupaten Lumajang dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur dan penanganan bencana abrasi dan banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp89,9 miliar disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, seiring dengan prakiraan curah hujan tinggi lebih dari 2.500 mm/tahun dari BMKG Climate Outlook 2025. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 2 November 2025 telah tercatat 2.715 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.337 kejadian (49,24%).

Untuk tahun 2026, Kementerian PU memproyeksikan anggaran tanggap darurat menjadi Rp449,1 miliar, sebagai bentuk penguatan kapasitas penanganan cepat di lapangan. Kementerian PU juga terus memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan penanganan bencana melalui aplikasi SITABA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana) yang dapat diakses publik melalui https://sitaba.pu.go.id.

Data SITABA per 4 November 2025 pukul 12.00 WIB, mencatat sebanyak 3.574 kegiatan penanganan bencana telah dilakukan Kementerian PU di berbagai daerah selama 2019-2025. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan nasional, Kementerian PU memastikan penanganan bencana pada 2025 berjalan lebih adaptif, cepat, dan berbasis data.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menilik Sejarah Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Resmi di Sidang Umum UNESCO

Penulis
Syifa
-

Bahasa Indonesia kembali menorehkan sejarah di panggung dunia. Untuk pertama kalinya, bahasa persatuan bangsa ini resmi digunakan dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan, pada Selasa (4/11). Momen bersejarah ini menjadi bukti nyata keberhasilan diplomasi kebahasaan Indonesia yang telah ditempuh melalui proses panjang sejak tahun 2022. Penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam penginternasionalan bahasa Indonesia.

Langkah awal dimulai pada November 2022 ketika muncul wacana pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Wacana tersebut lahir dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia di Paris, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Salah satu peluang yang melatarbelakangi wacana pengusulan itu ialah semangat UNESCO untuk mendorong penghargaan pada keberagaman bahasa dan adanya aturan dalam tata tertib Sidang Umum UNESCO tentang bahasa negara anggota yang dapat diusulkan menjadi bahasa resmi. Dari ruang diskusi itu, gagasan sederhana tumbuh menjadi upaya diplomasi yang berbuah pengakuan dunia.

Pada awal 2023, pembahasan intensif dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri. Berbagai pertemuan digelar untuk merumuskan strategi dan menyusun proposal pengusulan secara resmi. Puncaknya, pada 29 Maret 2023, Indonesia secara resmi mengirimkan proposal nominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO melalui Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (OINB) Kementerian Luar Negeri.

Proposal tersebut diterima dan dibahas dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada Mei 2023. Sidang Dewan Eksekutif UNESCO kemudian menyetujui untuk mengagendakan usulan ini dalam Sidang Umum ke-42. Selanjutnya, pada 8 November 2023, Delegasi Indonesia mempresentasikan usulan di hadapan Legal Committee UNESCO di Kantor Pusat UNESCO, Paris.

Sejarah tercipta pada 20 November 2023, ketika Sidang Pleno UNESCO secara resmi menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Sidang Umum UNESCO. Putusan ini menempatkan bahasa Indonesia sejajar dengan sembilan bahasa resmi dunia lainnya, yakni, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Hindi, bahasa Italia, bahasa Portugis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO.

Bahasa Indonesia Menjadi Jembatan Pengetahuan Antarbangsa
Dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 di Samarkand, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan Pernyataan Nasional Indonesia sekaligus menandai momen bersejarah penggunaan perdana bahasa Indonesia dalam forum tersebut. “Bahasa Indonesia telah lama berperan sebagai jembatan kesatuan di negeri dengan 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, dan 1.300 kelompok etnik. Hari ini, bahasa Indonesia kembali meneguhkan dirinya di dunia internasional sebagai jembatan pengetahuan antarbangsa,” ujar Menteri Mu’ti.

Dalam pidatonya, Menteri Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada UNESCO dan seluruh negara anggota yang mendukung pengakuan ini. Ia menegaskan bahwa pengakuan bahasa Indonesia di UNESCO bukan sekadar kehormatan linguistik, melainkan juga representasi nilai kemanusiaan dan persatuan yang diusung bangsa Indonesia. “Dengan pengakuan ini, dunia melihat bahwa bahasa bukan hanya sarana komunikasi, melainkan juga simbol persaudaraan, kebersamaan, dan peradaban. Bahasa Indonesia membawa semangat itu ke panggung dunia,” tuturnya.

Perjalanan panjang menuju pengakuan ini memperlihatkan bagaimana diplomasi kebahasaan dapat menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan dan kemanusiaan. Dalam kurun waktu satu tahun, gagasan yang berawal dari percakapan sederhana di Paris menjelma menjadi keputusan global yang disahkan oleh seluruh anggota UNESCO.

Kini, dengan digunakannya bahasa Indonesia secara resmi di Sidang Umum UNESCO, Indonesia menegaskan kembali peran strategisnya dalam percaturan dunia. Bahasa Indonesia tidak lagi hanya menjadi bahasa bangsa, tetapi juga menjadi bahasa dunia yang mempersatukan, menginspirasi, dan menghubungkan manusia lintas negara. “Hari ini, bahasa Indonesia berbicara kepada dunia. Tugas kita berikutnya adalah memastikan dunia terus mendengarnya,” pungkas Menteri Mu’ti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur DKI Pramono Tinjau SMAN 72 Jakarta Pascaledakan: Pemprov Tanggung Biaya Korban

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan duka mendalam saat meninjau SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11) sore. Bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Gubernur Pramono turut mengecek kondisi korban di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Hari ini terus terang Pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika salat Jumat sedang berlangsung. Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI,” tegas Gubernur Pramono.

Sebagai respons cepat, Gubernur Pramono telah mengerahkan jajaran terkait untuk memfasilitasi korban, hingga berkoordinasi intensif dengan pihak kepolisian. Gubernur Pramono meminta penanganan kesehatan korban dilakukan dengan layanan terbaik, termasuk recovery kondisi psikologis.

“Tadi ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota. Saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda yang membantu kami,” ungkap Gubernur Pramono.

Bahkan, Gubernur Pramono sempat berinteraksi dengan para korban saat dalam perawatan untuk memastikan kebutuhannya telah dilayani dengan baik. “Ya, beberapa korban saya bicara, tapi terus terang yang saya ajak bicara semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi,” tambahnya.

Gubernur Pramono turut mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, saling menenangkan, dan tidak melakukan tindakan provokasi. “Yang utama saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik dan situasi tetap aman terkendali,” pungkas Gubernur Pramono.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, belum dapat dipastikan penyebab ledakan. Hingga saat ini, terdapat 55 korban akibat ledakan tersebut. Situasi pascaledakan terpantau kondusif dan sedang dilakukan koordinasi lanjutan untuk mengetahui penyebab ledakan. Aparat kepolisian telah mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan awal dari saksi di lokasi, termasuk guru dan siswa. Tim juga melakukan koordinasi dengan aparat kewilayahan dan terus memantau perkembangan situasi di sekitar lokasi kejadian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Pastikan Harga dan Stok Bahan Pokok Tetap Terkendali Menjelang Nataru

Penulis
Syifa
-

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya. Sejumlah komoditas seperti daging, telur, dan beras menjadi fokus pengawasan utama agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Ida Farida, usai mengikuti rapat inflasi Virtual bersama Kemendagri, di Command Centre, Diskominfosantik, Komplek Pemkab, Cikarang Pusat, Selasa (4/11).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Perdagangan serta instansi terkait telah melakukan langkah-langkah antisipatif, termasuk pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional.

“Menjelang tahun baru dan Natal, ada beberapa bahan pokok yang memang harus diperhatikan, terutama daging dan telur. Namun Alhamdulillah, sampai saat ini situasi di Kabupaten Bekasi masih terkendali,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Perdagangan telah turun ke lapangan untuk memastikan harga dan stok tetap stabil. Pihaknya akan terus berkoordinasi lintas wilayah untuk menjaga konsistensi data dan kebijakan.

“Bagaimana mungkin kebijakan bisa disusun tanpa data yang valid. Salah satunya adalah data inflasi. Karena itu, meskipun perhitungannya bersama Kota Bekasi, kami tetap proaktif,” jelasnya.

Dari data, saat ini, harga telur di wilayah Kabupaten Bekasi terpantau relatif stabil meskipun sempat mengalami kenaikan di sejumlah daerah lain. Pemerintah daerah juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan daerah produsen guna memastikan pasokan bahan pokok tetap aman.

“Salah satunya melalui kerja sama antar daerah. Selain itu, Bulog juga sudah turun dengan program penjualan beras murah ke kecamatan-kecamatan,” katanya.

Lebih lanjut, kata Ida, upaya pengendalian inflasi ini turut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan instansi lain, dengan tujuan akhir agar masyarakat tetap dapat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau.

“Intinya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah dan pasokannya tersedia. Antara suplai dan demand harus seimbang,” ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Bekasi akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama instansi terkait menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Insyaallah kita akan lakukan rakor persiapan menjelang Nataru. Terutama untuk memastikan ketersediaan pasokan daging, ikan, dan bahan pokok lainnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Dukung Kemandirian Kampus Lewat Pengelolaan Unit Usaha Strategis

Penulis
Syifa
-

Dukung kemandirian perguruan tinggi melalui pengelolaan unit-unit usaha strategis, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menerima kunjungan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, Kamis (6/11).

Menteri Brian menyambut baik rencana kerja sama ini dan menegaskan bahwa konsep kemandirian kampus telah sejalan dengan arah kebijakan kementerian, termasuk dalam penguatan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

“Kami sangat setuju, bahkan sudah membentuk tim. Saya minta beberapa kampus melakukan kajian dan ada empat konsorsium kampus yang menyatakan ketertarikannya dan akan kita awali sebagai pilot project,” ujar Menteri Brian.

Dalam pertemuan tersebut, Aris menyampaikan rencana penyediaan skema pendanaan yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola dana secara mandiri, termasuk melalui unit-unit usaha strategis atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Kampus diberikan kesempatan untuk me-manage potensi yang ada disana untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan,” jelas Aris.

Skema pendanaan tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya manusia, tetapi juga memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk bertransformasi menjadi institusi yang berdaya secara finansial dan berkelanjutan.

Melalui penguatan regulasi, pendampingan, dan dukungan kebijakan, Kemdiktisaintek berkomitmen memastikan pengelolaan unit-unit usaha oleh perguruan tinggi dapat berjalan secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari Perwakilan Diplomatik Dua Belas Negara Sahabat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari dua belas duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut berlangsung pada Jumat, 7 November 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

Kedatangan para Duta Besar LBBP di Istana Merdeka disambut oleh tarian rampak kendang dari Provinsi Jawa Barat. Tampak para Duta Besar menyaksikan dan menikmati tarian penyambutan yang berada di sepanjang sisi kanan Istana Merdeka.

Setelahnya, prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat. Adapun dua belas duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo antara lain:

  1. Barbara Szymanowska, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Polandia untuk Republik Indonesia;
  2. ⁠Khalid Jassim Alyassin, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Kuwait untuk Republik Indonesia;
  3. ⁠Gladys Kamia Isihanua, Duta Besar LBBP Designate Resident Kepulauan Solomon untuk Republik Indonesia;
  4. Zahid Hafeez Chaudhri, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Islam Pakistan untuk Republik Indonesia;
  5. ⁠Sharon Ann Lennon, Duta Besar LBBP Designate Resident Irlandia untuk Republik Indonesia;
  6. Tornike Nozadze, Duta Besar LBBP Designate Resident Georgia untuk Republik Indonesia;
  7. ⁠Bernardo de Sicart Escoda, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia;
  8. ⁠Salem Ahmed Balfakeeh, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yaman untuk Republik Indonesia;
  9. ⁠Francisco de la Torre Galindo, Duta Besar LBBP Designate Resident Meksiko untuk Republik Indonesia;
  10. ⁠Ralf Beste, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Federal Jerman untuk Republik Indonesia;
  11. ⁠Patrick Hemmer, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Keharyapatihan Luksemburg untuk Republik Indonesia; dan
  12. ⁠Muhammetnyyas Mashalov, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Republik Turkmenistan untuk Republik Indonesia.

Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar kemudian berfoto bersama Kepala Negara. Para Duta Besar selanjutnya diterima oleh Presiden Prabowo Subianto di ruang veranda belakang Istana Merdeka. Usai pertemuan, para duta besar pun berpamitan untuk selanjutnya menuju tangga depan Istana dan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Presetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...694695696...4,906Halaman 695 dari 4,906