Beranda blog Halaman 696

Cimahi Gelar Aksi Bersih Sampah Serentak, Volume Sampah Berkurang Signifikan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi kembali menggelar kegiatan Aksi Nyata Bersih Sampah Serentak sebagai bagian dari komitmen nyata dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (7/11) di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, dihadiri oleh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, unsur perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian aksi bersih yang telah dilaksanakan sejak 17 Oktober 2025 di beberapa lokasi, antara lain Alun-alun Kota Cimahi, PT Ayoe Indotama Tekstil, Pasar Atas Cimahi, dan ditutup di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi.

Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non-B3 KLHK, Amsor, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan besar nasional untuk membangun budaya bersih melalui aksi bersama. “Hari ini, aksi bersih tidak hanya dilakukan di Cimahi tetapi juga serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah pusat bersama daerah dalam mengendalikan sampah mulai dari sumbernya,” jelas Amsor.

Amsor menegaskan pentingnya edukasi masyarakat agar tidak hanya memahami pentingnya kebersihan, tetapi juga mengubah cara pandang dan perilaku terhadap sampah. “Kegiatan ini bukan sekadar memindahkan sampah ke TPA, tapi membangun kesadaran bersama untuk memperlakukan sampah dengan bijak. Edukasi sejak dini sangat penting, mulai dari sekolah dasar hingga lingkungan keluarga, agar kesadaran menjaga kebersihan tumbuh secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Drs. Achmad Nuryana, menyampaikan bahwa kegiatan kali ini tidak hanya berupa kerja bakti massal, tapi juga mencakup pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu secara langsung di lokasi serta edukasi kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Cimahi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. “Kita mulai dari lingkungan pemerintah sebagai contoh nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Achmad menambahkan bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif terhadap pengurangan volume sampah di Cimahi. “Gerakan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah yang diangkut ke TPA sudah berkurang signifikan – dari sebelumnya 330 ton per hari, kini turun menjadi sekitar 97 ton. Ini menunjukkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah di rumah tangga mulai berjalan,” jelasnya.

Achmad juga menyebut bahwa keterbatasan daya tampung di TPA Sarimukti menjadi dorongan kuat bagi Cimahi untuk memperkuat kebijakan zero waste melalui konsep 3R — reduce, reuse, recycle. “Sampah yang dikirim ke TPA kini benar-benar yang bersifat residu. Kita terus dorong masyarakat untuk memilah sejak dari sumbernya agar beban pembuangan semakin berkurang,” ujarnya.

Melalui kegiatan Aksi Nyata Bersih Sampah Serentak ini, Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan komitmen kuat dalam membangun budaya hidup bersih dan berkelanjutan. Kegiatan ini bukan hanya simbol gerakan kebersihan semata, tetapi juga langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab menuju Kota Cimahi yang bersih dan sehat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seskab dan Menaker Tinjau Magang Nasional di Bekasi: Peserta Dapat Uang Saku Rp5,5 Juta per Bulan

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meninjau langsung pelaksanaan Program Magang Nasional di salah satu perusahaan besar swasta, PT Denso Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat, 7 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Seskab Teddy didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata bagi para peserta muda.

“Kami mengecek langsung para peserta Program Magang Nasional Batch 1 yang telah mulai bekerja sejak 20 Oktober 2025 ini. Kini, mereka telah menjalani masa magang selama tiga minggu,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Seskab Teddy, para peserta magang di PT Denso Indonesia benar-benar dilibatkan dalam proses kerja nyata sesuai bidang keahliannya. Mereka mendapatkan pembekalan keterampilan dari mentor berpengalaman dan memperoleh uang saku sesuai ketentuan kabupaten/kota, yakni sekitar Rp5,5 juta per bulan di wilayah Bekasi.

“Di PT Denso tersebut, peserta magang benar-benar telah bekerja, mendapatkan pembekalan keterampilan sesuai bidangnya, serta didampingi oleh mentor berpengalaman. Mereka juga memperoleh uang saku sesuai ketentuan kabupaten/kota, di Bekasi sekitar Rp5,5 juta per bulan,” ungkap Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga menambahkan bahwa salah satu hal menarik dari kunjungan ini adalah banyaknya peserta yang baru lulus kuliah pada Agustus lalu dan kini sudah dapat bekerja hanya dua bulan setelah wisuda. Hal ini menunjukkan efektivitas program dalam mempercepat transisi lulusan baru ke dunia kerja.

“Menariknya, ada beberapa peserta yang baru lulus kuliah pada Agustus lalu, dan kini sudah bisa bekerja hanya dua bulan setelah wisuda,” ucap Seskab Teddy.

Seskab Teddy mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menginstruksikan penambahan kuota peserta magang secara signifikan. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda Tanah Air.

“Sebagai bentuk komitmen pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi anak muda, Presiden Prabowo melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menginstruksikan pembukaan tambahan 80.000 peserta magang pada November ini, sehingga total peserta Program Magang Nasional tahun 2025 akan mencapai 100.000 orang,” jelas Seskab Teddy.

Program Magang Nasional merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan mengurangi tingkat pengangguran, terutama di kalangan muda. Melalui kemitraan dengan dunia industri, program ini dapat menjadi jembatan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mendorong produktivitas nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Tegaskan Komitmen Awasi Ekspor Kelapa Sawit dan Lindungi Kepentingan Nasional

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola ekspor komoditas kelapa sawit guna menjaga keadilan fiskal dan memberikan kepastian hukum pada sektor industri nasional. Dalam pernyataan resminya, Kemenperin mendukung langkah Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri terkait dugaan pelanggaran ekspor limbah minyak sawit berupa Palm Oil Mill Effluent (POME) dan High Acid Palm Residue (HAPOR) yang dilaporkan sebagai fatty-matter, produk samping industri biodiesel.

“Kami mengapresiasi atas kerja keras Satgassus Polri, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya yang telah melakukan pengecekkan lapangan atas ekspor komoditas olahan kelapa sawit,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Konferensi Pers Operasi Gabungan Ditjen Bea Cukai – Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara Polri di Jakarta (6/11).

Konferensi Pers ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Adapun temuan ini berasal dari operasi gabungan pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 24-29 Oktober 2025 terhadap 87 kontainer milik PT. Mitra Mentari Sentosa (PT.MMS).

Sebelumnya, diduga terjadi ketidaksesuaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilakukan oleh PT. Mitra Mentari Sentosa terkait ekspor campuran limbah minyak kelapa sawit. Perusahaan tersebut melaporkan barang ekspor sebagai fatty-matter, namun terdapat indikasi barang ekspor tersebut dicampur dengan High Acid Palm Residue (HAPOR) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).

Tindakan ini diduga untuk menghindari Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan/Levy atas barang ekspor POME dan HAPOR sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 68 dan Nomor 69 Tahun 2025.

“Awalnya PT MMS tidak dikenakan biaya ekspor karena fatty-matter yang dilaporkan tidak mengandung turunan CPO, tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut barang tersebut mengandung CPO,” tambah Djaka.

Selain itu, Kapolri turut menyampaikan bahwa saat ini fatty-matter tidak dikenakan pungutan ekspor sehingga hal ini yang menjadi celah bagi oknum untuk menghindari pajak. “Tindakan ini telah mengakibatkan kerugian negara dan kami akan terus melakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan lainnya,” ujarnya.

Kemenperin menilai tindakan tersebut bertentangan dengan semangat industrialisasi kelapa sawit dalam negeri dan berpotensi menghambat peningkatan nilai tambah. Selain itu, praktik tersebut juga dapat mengganggu jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri. Sementara, di negara tujuan ekspor, fatty-matter dapat digunakan sebagai bahan baku industri bahan pelarut/solvent, bahan pembersih/sabun, dan aneka produk kimia lainnya.

Menperin menjelaskan, Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit. “Permenperin tersebut merupakan acuan spesifikasi teknis komoditas CPO dan olahannya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengawasan kebijakan fiskal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk kecurangan pada kegiatan ekspor yang melanggar hukum. “Kami mendukung kolaborasi lintas sektoral yang telah dijalin dalam menyusun kebijakan dan pengawasan di lapangan yang adil dan berpihak pada kepentingan nasional,” tutup Menperin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polda Metro Jaya Dirikan Posko di RS Yarsi dan RS Islam untuk Korban Ledakan SMAN 72

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya membuka posko di RS Yarsi dan RS Islam Jakarta, Cempaka Putih, untuk membantu keluarga dan pihak sekolah yang mencari informasi terkait korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan, total korban mencapai puluhan orang. Sebagian besar mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan kaca.

“Kondisi korban bervariasi, ada yang luka ringan, luka sedang, dan sebagian sudah diperbolehkan pulang,” ujar Irjen Asep saat meninjau para korban di RS Islam Jakarta, Jumat (7/11).

Kapolda menjelaskan, sebanyak 54 korban saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di RS Islam Jakarta dan RS Yarsi.

“Sebagian mengalami luka bakar, ada juga yang terkena serpihan dan luka-luka kecil,” tambahnya.

Sebagai langkah awal penanganan, Polda Metro Jaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mensterilkan area ledakan dengan melibatkan tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana.

“Kami sudah melakukan olah TKP, memasang garis polisi, dan mensterilkan lokasi untuk memastikan keamanan,” jelas Irjen Asep.

Kapolda menegaskan, penyelidikan mendalam masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan.

“Fokus utama kami saat ini adalah menyelamatkan korban dan memastikan situasi tetap aman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Integrasikan Kebijakan Transportasi untuk Tekan Kecelakaan Lalu Lintas di Jabar

Penulis
Syifa
-

Pemda Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Jabar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dibanding korban bencana alam di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan KDM– sapaan akrab Dedi Mulyadi –pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang, di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11).

“Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Artinya, persoalan lalu lintas ini jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” ujar KDM

KDM mengungkap Pemdaprov Jabar tengah menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi fasilitas vital seperti mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli PJU, serta tim medis dan keamanan.

“Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat ketika terjadi insiden di jalan,” kata KDM.

Selain itu, Pemdaprov Jabar juga akan memperketat penertiban truk over dimension dan over loading (ODOL) serta menerapkan sistem uji KIR baru. Mulai tahun 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan kendaraan.

“Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi dengan sertifikat kelaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kecelakaan disebabkan ketidaklaikan kendaraan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab,” tegas KDM.

Pemda Provinsi Jabar juga akan melaksanakan audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat bekerja sama dengan Organda Jawa Barat, untuk memastikan armada beroperasi sesuai standar keselamatan.

“Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal yang tiba-tiba berubah karoseri tanpa standar. Semua harus tertata, berstandar, dan dapat diawasi,” ujar KDM.

Terkait infrastruktur transportasi, KDM menyampaikan pembangunan jembatan dan standarisasi kualitas jalan menjadi prioritas Pemda Provinsi Jabar.

Saat ini, Pemda Provinsi Jabar memiliki data kelayakan jembatan di seluruh daerah, yang menunjukkan sebagian besar dalam kondisi kurang ideal. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jembatan.

“Hari ini kami memiliki data bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mulai sekarang kami akan melakukan pembangunan jembatan baru di seluruh Jabar serta melakukan perbaikan jalan,” katanya

Selain itu, standar kualitas jalan akan disesuaikan dengan karakter wilayah dan fungsi, seperti jalan kawasan pegunungan, pertanian, industri, maupun pesisir.

Khusus jalan kawasan industri, Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan kualitasnya menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur untuk mendukung kelancaran logistik serta keselamatan lalu lintas.

“Nanti, khusus jalan di wilayah industri akan kami tingkatkan kualitasnya menjadi jalan premium, artinya jumlah lajurnya akan lebih banyak dan ketahanan jalannya pun lebih baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading: Polisi Dalami Penyebab, Delapan Orang Luka

Penulis
Syifa
-

Sebuah ledakan terjadi di kawasan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11) sekitar pukul 12.30 WIB. Insiden ini sempat menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah dan menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan peristiwa tersebut. “Iya ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, tapi lagi kita dalami penyebabnya. Infonya dua orang dilarikan ke rumah sakit,” ujar Budi saat dikonfirmasi.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, turun langsung ke lokasi kejadian untuk memantau proses penanganan dan penyelidikan awal. “Pak Kapolda sudah ke TKP,” tambah Budi.

Berdasarkan data sementara, delapan orang dilaporkan mengalami luka akibat ledakan tersebut. Sebagian besar korban menderita luka ringan karena pecahan kaca dan tekanan suara dari ledakan, sementara dua korban lainnya mengalami luka yang lebih serius dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit terdekat.

Petugas gabungan dari damkar, TNI AL, dan kepolisian masih berjaga di lokasi untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan. Sementara itu, pihak sekolah juga telah mengevakuasi siswa dan menutup akses menuju area masjid sampai proses investigasi selesai.

Polda Metro Jaya mengerahkan tim penjinak bom (Jibom) dan satuan Gegana untuk menyisir lokasi dan mencari tahu sumber ledakan.

“Itu yang kita mau dalami. Lagi sisir juga sama Gegana karena ledakan itu kan ada SOP khusus. Jangan sampai kita olah TKP, ada ledakan susulan. Kan belum tahu asal muasal ledakan itu karena apa, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya,” Kombes Pol Budi Hermanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gusnar Siapkan Strategi Pasokan Lokal untuk Dukung Program MBG

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan baku seiring meluasnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa penguatan pasokan lokal harus disiapkan sejak dini agar perluasan program tidak memicu kenaikan harga pangan.

“Saya lebih menekankan kepada semua stakeholder yang terkait dengan MBG ini untuk membangun ekosistem, mempersiapkan suplai bahan baku ketika MBG ini semakin berkembang yang ditunjukkan dengan bertambahnya SPPG. Contohnya yang sudah harus didesak adalah pertanian,” ungkap Gusnar saat diwawancarai usai memimpin rapat evaluasi MBG, di Aula Rujab Gubernur, Kamis (6/11).

Saat ini, dari 41 calon Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG), baru 22 yang beroperasi dan ditargetkan bertambah 19 unit hingga akhir Desember. Gusnar meminta Satgas MBG memetakan sumber komoditas di daerah sekitar SPPG untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang konsisten.

Ia menilai penggunaan bahan baku lokal penting untuk mencegah inflasi, terutama pada komoditas cabai, sekaligus memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi pada tingkat masyarakat. Pemerintah provinsi juga mengarahkan kolaborasi dengan TP PKK untuk memperkuat produksi hortikultura dan telah menyiapkan dukungan anggaran pada tahun 2026.

“Dimana yang bisa bekerja sama, kita datangi. Kita berikan muatan, kita arahkan masyarakat bertani, yang penting ada lahan sedikit, apalagi kita punya traktor banyak. Kalau ada yang luasan lahan besar, kita traktor gratis. Kita siapkan lahan siap tanam, masyarakat tinggal menanam, tapi dengan catatan SPPG-nya harus dikondisikan,” jelas Gusnar.

Terkait kebutuhan susu sebagai bagian dari pemenuhan gizi, Gusnar menyebut daerah saat ini belum terbiasa dengan produksi susu sapi perah. Pemerintah provinsi akan mengkaji kemungkinan menghadirkan sapi perah secara bertahap agar produksi susu dapat dilakukan di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltara Tinjau Lokasi Gempa Tarakan, Salurkan Bantuan Rp10 Juta per Rumah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) merespon cepat bencana gempa tektonik berkekuatan 4,8 Magnitudo di Kota Tarakan yang terjadi pada pukul 17.37 WIB, Rabu (5/11) kemarin.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum., didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, SE., M.Si., pada Kamis (6/11), langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa, termasuk diantaranya rumah warga dan RSUD dr. Jusuf SK yang mengalami rusak akibat bencana gempa.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara, Gubernur Zainal menyiapkan bantuan sejumlah Rp 10 juta per rumah yang diperuntukkan bagi korban terdampak bencana gempa.

“Kami langsung salurkan ke rekening korban dan tidak bisa langsung tunai, Rp 10 juta untuk satu rumah dan ini kita data semua mulai rusak ringan, sedang hingga berat,” katanya.

Usai peninjauan, Gubernur Zainal mengatakan, guncangan akibat gempa yang terjadi sempat membuat panik masyarakat yang turut dirasakan hingga di luar Kota Tarakan, seperti Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

“Saya tahu bahwa di Tarakan, kemudian di Nunukan, Bulungan, tadi malam terjadi goncangan gempa 4,8 magnitudo. Ada beberapa rumah yang terkena, sebagian roboh, meski tidak seluruhnya,” ujar orang nomor satu di Kaltara.

Terlepas dari sejumlah kerusakan material, Gubernur Zainal bersyukur tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ia menambahkan, berdasarkan laporan pihaknya korban gempa hanya ada di Tarakan.

“Syukur tidak ada korban jiwa kejadian tadi malam. Kita semua melihat sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat terkena gempa tadi malam. Kementerian juga sudah hadir langsung mendata. InsyaAllah akan memberikan bantuan juga kepada korban,” bebernya.

Pemprov Kaltara memiliki dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang penggunanya dapat digunakan untuk pelaksanaan simulasi gempa kepada masyarakat.

“Kita di Pemprov Kaltara ada dana BTT yang siap pakai untuk melaksanakan kegiatan sifatnya emergency, mendadak tidak masalah,” sampainya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Langkah Strategis Pemprov NTB Tekan Inflasi Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Penulis
Syifa
-

Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, Lalu Mohammad Faozal, menginstruksikan perlunya penanganan yang lebih terencana mengatasi pola inflasi yang berulang pada setiap tahunnya.

“Karena inflasi komoditas cabai merah dan bawang merah selalu berulang setiap tahunnya, maka diperlukan intervensi yang tersistemasi, tidak hanya reaktif,” tegas Pj. Sekda dalam arahannya saat rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB di Ruang Rapat Sekda, Rabu (5/11).

Rapat ini digelar untuk mengevaluasi data inflasi bulan Oktober 2025 dan menyusun langkah-langkah strategis guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas pokok menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Ia meminta Biro Perekonomian segera menyusun draf Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk tata kelola komoditas-komoditas strategis yang kerap memicu inflasi.

Sebagai tindak lanjut, Pj. Sekda juga menginstruksikan beberapa langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, ia meminta agar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar bersama BULOG serta Dinas Ketahanan Pangan semakin gencar dilaksanakan, serta memperkuat komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

Selain itu, pengawasan distribusi akan diperketat dengan melibatkan Satgas Pangan Polri melalui Ditkrimsus POLDA NTB sebagai leading sector.

“Untuk jangka panjang, kita harus fokus pada peningkatan produktivitas komoditas inflasi seperti beras dan cabai, serta memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD),” tambah Pj. Sekda.

Sebuah langkah inovatif juga disepakati untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap beras SPHP BULOG. Bank Indonesia dan BULOG akan bermitra dengan TP-PKK untuk mengedukasi teknik pengelolaan beras SPHP melalui uji tanak dan blended rice, salah satunya dengan mengadakan kompetisi memasak terbuka yang menghadirkan juru masak.

Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Andhi Wahyu Riadno menyampaikan optimismenya bahwa inflasi hingga akhir tahun akan tetap terkendali pada rentang sasaran 2,5% ± 1%, namun tetap menekankan pentingnya kewaspadaan terutama untuk 3 Kabupaten/Kota, seperti Sumbawa, Kota Mataram, dan Kota Bima.

“Kita perlu mewaspadai fluktuasi (keadaan turun-naik harga) pada November dan Desember, terutama antisipasi komoditas yang secara historis 5 tahun terakhir harganya naik menjelang Natal dan Tahun Baru, seperti aneka cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam,” jelas Perwakilan BI.

Kepala BPS NTB Dr. Wahyudin, MM., dalam paparannya menjelaskan inflasi NTB pada Oktober 2025 tercatat 0,35% (mtm) dan 2,96% (yoy), didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dan cabai merah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lamongan Jadi Kabupaten dengan Produksi Padi Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Kabupaten Lamongan tercatat menempati peringkat pertama pada produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) se Provinsi Jawa Timur. Data ini merupakan akumulasi dari penanaman padi selama tahun 2025. Tercatat pada tahun 2025, produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 904,928 ton GKG.

Selain menjadi nomor satu di Jawa Timur, produksi padi Kota Soto di tahun 2025 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, produksi padi di Kabupaten Lamongan mencapai angka 776,29 ton GKG.

“Berdasarkan berita resmi statistik Provinsi Jawa Timur hasil pengamatan September 2025, Kabupaten Lamongan menempati posisi pertama se Jawa Timur pada produksi padi,” tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dalam siaran persnya, Rabu (5/11).

Capaian ini didukung gencarnya program luas tambah tanam (LTT), jaminan ketersediaan pupuk yang lebih mudah diakses oleh petani, penyaluran bantuan alsintan (Alat dan Mesin Pertanian), jaminan sosial petani (asuransi), pendampingan dan pelatihan, dan masih banyak lagi.

Fasilitasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan predikat lumbung pangan nasional. Melainkan juga untuk mendukung kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Lamongan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...695696697...4,906Halaman 696 dari 4,906