Beranda blog Halaman 697

Pendaftaran Peserta Magang Nasional Batch II Resmi Dibuka, Berikut Tahapannya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai pendaftaran peserta Pemagangan Nasional Batch II pada Kamis (6/11). Para lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi mulai dari D-1 hingga S-1 dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta magang melalui kanal maganghub.kemnaker.go.id.

Program ini merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan kerja, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia di berbagai sektor, mulai dari swasta, badan usaha milik negara (BUMN), hingga pemerintahan.

“Penyelenggara Pemagangan Batch II meliputi instansi pemerintah, kementerian, lembaga, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), lembaga keuangan, sekretariat lembaga negara, BUMN, BLUD, dan perusahaan swasta,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (06/11/2025).

Cris menambahkan, para peserta magang memiliki kesempatan luas untuk bekerja di beragam sektor usaha, seperti makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, industri, pelayanan publik, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, dan jasa.

Pada Batch II ini, pemerintah menargetkan sekitar 80.000 peserta sehingga target nasional peserta pemagangan tahun 2025 yang sebesar 100.000 orang dapat terpenuhi.

“Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa program pemagangan harus menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan lulusan baru untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan,” ujar Cris.

Berikut tahapan pelaksanaan Pemagangan Nasional Batch II:
* 24 Oktober – 11 November 2025: Pendaftaran Penyelenggara dan Usulan Program Pemagangan
* 6 – 14 November 2025: Pendaftaran Calon Peserta Pemagangan
* 14 – 20 November 2025: Seleksi Calon Peserta Pemagangan
* 21 November 2025: Pengumuman dan Penetapan Peserta Pemagangan
* 24 November 2025: Awal Pelaksanaan Program Pemagangan Batch II

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Depok Supian Suri: BBGRM 2025 Jadi Momentum Meneguhkan Semangat Gotong Royong

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Depok, Supian Suri, menjadi inspektur upacara pembukaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota Depok Tahun 2025 yang digelar di Taman Alun-alun dan Hutan Kota (Taman Albar) Wilayah Barat, Kamis (6/11).

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Bang Supian menegaskan, BBGRM bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali semangat gotong royong sebagai warisan luhur bangsa yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Hari ini kita semua berkumpul untuk mewujudkan tekad bersama. Ini bukan acara seremonial yang selesai setelah kegiatan berakhir, tetapi menjadi komitmen nyata untuk melanjutkan dan mewarisi semangat gotong royong para pendahulu,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia menekankan, semangat gotong royong harus menjadi budaya kerja seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Dirinya menargetkan pada awal tahun 2026 Kota Depok dapat terwujud sebagai kota yang bersih dan nyaman.

“Saya punya target, awal 2026 Depok sudah benar-benar bersih. Tidak ada lagi rumput liar di sepanjang jalan, tidak ada sampah berserakan. Saya minta para camat, lurah, dan kepala perangkat daerah lebih peka terhadap lingkungannya,” tegasnya.

Bang Supian juga mengapresiasi dukungan TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan yang turut serta dalam pelaksanaan BBGRM. Ia berharap sinergi tersebut dapat memperkuat kepedulian sosial dan nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

“Dahulu, para pendahulu kita membersihkan lingkungan tanpa anggaran, tanpa alat bantu, namun dengan ketulusan dan kepedulian yang tinggi. Itulah semangat yang harus kita warisi,” ungkapnya.

Selain memperkuat semangat gotong royong, Bang Supian juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui program-program seperti Mijel (Minyak Jelantah) dan Eco Sharing.

Program Mijel mendorong warga menukar tiga liter minyak jelantah dengan satu liter minyak bersih, sedangkan Eco Sharing mengajak masyarakat menanam serta merawat pohon di berbagai lokasi.

“Kita ingin Margonda tetap hijau. Pohon-pohon yang kita tanam harus dijaga bersama. Ini tanggung jawab kita untuk mewariskan lingkungan yang bersih dan sejuk kepada anak cucu kita,” jelasnya.

Di akhir amanat, dirinya mengajak seluruh warga untuk menjadikan BBGRM sebagai momentum memperkuat rasa memiliki terhadap Kota Depok.

“Depok ini rumah kita bersama. Siapa lagi yang akan menyayangi rumah kita kalau bukan kita sendiri. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita wariskan semangat gotong royong ini kepada generasi berikutnya,” tandasnya.

Pelaksanaan BBGRM Tahun 2025 akan berlangsung di seluruh kelurahan se-Kota Depok melalui kegiatan kebersihan lingkungan, perawatan fasilitas umum, penghijauan, peningkatan kepedulian sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dijadwalkan berjalan secara berkelanjutan sepanjang bulan November hingga Desember.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkes Apresiasi Program Speling Jateng, Model Inovasi Kesehatan yang Layak Nasional

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) memuji program pelayanan kesehatan dokter spesialis keliling (Speling) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program yang menghadirkan layanan spesialis hingga tingkat desa itu telah menjangkau 706 desa dan diperhatikan sebagai model inovasi kesehatan yang layak diterapkan secara nasional.

Dalam kunjungannya ke Boyolali, dr. Benny mengatakan konsep pelayanan berbasis desa yang dilakukan Jawa Tengah merupakan terobosan signifikan dalam pencegahan penyakit.

“Ini saya kira mungkin ini pertama di Indonesia ya. Suatu kegiatan yang luar biasa ini dan terjadi ini sudah di 706 desa. Saya ingin belajar agar ini bisa dilakukan seperti ini di berbagai wilayah,” katanya.

Program Speling menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam, anak, kandungan, paru hingga jiwa secara langsung ke desa, sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi dokter umum.

“Bahkan tadi yang luar biasa di Jawa Tengah bahwa dokter-dokter ahli itu membagikan ilmunya kepada dokter-dokter umum. Diberi kursus baik terhadap penyakit dalam, penyakit kandungan, penyakit-penyakit yang kira-kira membahayakan,” ujarnya.

Tidak hanya fokus pada pencegahan penyakit kronis, Speling juga memperkuat pemeriksaan ibu hamil secara berkala.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan program Speling merupakan bagian dari upaya membangun sistem deteksi dini penyakit mulai dari desa hingga provinsi.

“Hari ini adalah desa ke-706, desa yang kita sasar terkait dengan Speling. Sudah hampir 10 juta masyarakat kita sudah terlakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Ia menegaskan program itu selaras dengan agenda nasional program Presiden Prabowo Subianto yaitu memberikan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Menurutnya, sistem layanan kesehatan tersebut tersusun berjenjang untuk memudahkan pengendalian penyakit.

“Bahwa desa itu nanti terintegrasi di kecamatan, kecamatan kabupaten nanti terintegrasi ke dinas provinsi untuk pengendalian beberapa penyakit,” jelasnya.

Wamenkes dr. Benny memastikan program Speling potensial menjadi model nasional.

“Kalau dilakukan bisa masif dari Aceh sampai Papua, maka saya yakin dunia kesehatan masyarakat Indonesia akan lebih jauh lebih baik,” kata dr. Benny.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Evaluasi Program MBG Menyeluruh, Ajak Pemkot Yogya Awasi Bersama

Penulis
Syifa
-

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di Kota Yogyakarta. Evaluasi agar program MBG berjalan dengan baik dan memberikan manfaat. Termasuk kejadian keracunan yang muncul, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait lansung ditutup. BGN mengajak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terlibat melakukan pengawasan di lapangan dan terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyambut baik pertemuan dengan BGN terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya dari pertemuan itu jajaran Pemkot Yogyakarta, Polresta Yogyakarta dan Kodim 0734 Yogyakarta merasa lebih jelas terkait BGN dan MBG. Terutama mempertegas SPPG harus disiplin, tertib serta higienis. Di samping itu terkait dampak dari program MBG yang menggerakan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Pihaknya menegaskan Pemkot Yogyakarta siap melaksanakan arahan BGN terkait program MBG.

“Pak Deputi itu mempertegas bahwa kita Dinas Kesehatan, Balai Pemeriksaan (BPOM) itu boleh tegas untuk melarang operasional SPPG ketika belum layak itu. Nah, itu yang saya senang karena kita juga ingin betul-betul menegakkan disiplin,” kata Hasto ditemui usai pertemuan dengan BGN di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (6/11).

Hasto menuturkan kejadian keracunan terkait MBG di salah satu sekolah beberapa waktu lalu, Pemkot Yogyakarta bergerak cepat sesuai prosedur dengan melakukan pemeriksaan sampel. Dari hasil laboratorium, sampel makanan itu salah satunya mengandung bakteri E.coli di buah dan sayur. Pihaknya mencurigai buah dan sayur dicuci menggunakan air yang terkontaminasi bakterie E.coli. Saran Pak Deputi, lanjutnya, menggunakan air galon yang bebas dari E.coli.

“Kalau mau pakai air keran harus dipasang filter, yang kemudian akhirnya E. coli-nya sudah terfilter. Maka saya akan perintahkan Dinas Kesehatan untuk sebelum operasional ngecek dulu airnya itu terkontaminasi E.coli enggak di tempat itu. Saya kira itu penting sekali. Cara lain bisa pakai air perpipaan dari PDAM,” terangnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjend (Purn) Dadang Hendrayudha mengatakan BGN ini lebih mendalam program MBG agar berjalan dengan baik. Pihaknya menegaskan pertemuan BGN dengan Pemkot Yogyakarta untuk memberikan gambaran BGN dan MBG. Termasuk agar kepala dinas terkait di pemerintah daerah tidak ada keraguan. Dia menyampaikan jumlah SPPG semakin bertambah di Kota Yogyakarta sehingga perlu ada kerja sama khususnya pengawasan di lapangan.

“Kita memberikan gambaran secara utuh apa itu BGN, sehingga peranan pemerintah daerah jelas. Sehingga nanti dengan banyaknya orang mengawasi program ini, diharapkan manfaat buat anak-anak ini benar-benar bisa dirasakan,” papar Dadang.

Dia menjelaskan di Kota Yogyakarta rencananya ada 42 SPPG dan sudah beroperasional 18 SPPG serta sisanya 24 SPPG persiapan dibangun. Jumlah penerima manfaat MBG di Kota Yogyakarta sebanyak 124.003 orang. Diakuinya ada satu kasus keracunan MBG di Kota Yogyakarta dan SPPG terkait ditutup dan dievaluasi. Pihaknya meminta Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta untuk tegas terkait SLHS dan standar yang harus dipenuhi agar tidak terjadi keracunan. Dia menyebut kalau ada kejadian lagi, akan ditutup permanen karena itu kelalaian.

“Yang ada kejadian (keracunan) langsung kita tutup. Kemudian kita lakukan evaluasi secara menyeluruh tentang tata kelola, proses bisnis. Niat kita adalah memberikan makan bergizi. Jadi memang tata kelolanya, kemudian rantai pasoknya, termasuk bahan baku yang berkualitas, karena anggaran yang kita siapkan memang cukup untuk itu,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, pihaknya menekankan agar kepala satgas percepatan untuk berkolaborasi dengan BGN. Kepala Dinas terkait yakni kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di daerah dimohon dukungan percepatan dengan tetap berpegang pada standar higienis yang benar untuk mengeluarkan sertifikasi SLHS. Di samping itu, mohon difasilitasi pelatihan penjamah makanan sebagai syarat untuk pembuatan sertifikasi SLHS.

“Saya meminta kepada Dinas Kesehatan tolong jangan gampang-gampang untuk mengeluarkan SLHS. Karena ada prosedur yang harus dilalui, dapurnya harus seperti ini, harus ada IPAL dan sebagainya-sebagainya. Ini semuanya untuk kebaikan kita bersama. Dilihat apakah sudah memenuhi syarat semua. Kalau sudah ya kita keluarkan,” tandas Dadang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Yogya Tinjau Rusunawa Graha Bina Harapan, Pastikan Fasilitas Layak dan Warga Nyaman

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau langsung kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Graha Bina Harapan pada Kamis (6/11). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara nyata situasi hunian warga dan memastikan fasilitas rusunawa tetap layak digunakan.

Dalam peninjauan tersebut, Hasto menyampaikan bahwa kunjungan ke lapangan penting dilakukan untuk memahami kondisi warga secara langsung, terutama mereka yang tinggal di fasilitas milik pemerintah.

“Saya ingin memastikan bahwa penghuni di sini bisa hidup dengan layak dan nyaman. Jangan sampai kota ini terlihat bagus dari luar, tapi warganya justru hidup dalam kesulitan,” ujarnya.

Hasto menyoroti sejumlah bagian bangunan yang perlu segera diperbaiki, terutama di lantai atas yang mengalami kebocoran. “Tadi saya lihat banyak atap dan dinding yang bocor, apalagi di lantai lima. Saya sudah minta Dinas PUPKP untuk segera memperbaikinya. Kalau bisa, juga ditambah kanopi supaya air hujan tidak masuk ke kamar,” kata Hasto.

Wali kota juga menyoroti kondisi di lantai lima rusunawa yang mengalami kebocoran parah, hingga membuat penghuni kesulitan menata kamar. “Yang di lantai 5 ini paling kasihan. Air blewer dari atas, jadi kasurnya enggak bisa mepet ke dinding. Sudah capek, masih bocor pula,” jelasnya.

Menurutnya, banyak warga Kota Yogyakarta yang tampak hidup di lingkungan kota yang tertata, namun sebenarnya tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia menilai bahwa hunian di rusunawa harus dikelola dengan baik agar tetap manusiawi.

“Saya melihat ada kamar yang sempit, tapi dihuni lima orang. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Tinggal di rusunawa itu harusnya membuat hidup lebih tertata, bukan malah menambah beban,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa Kota Yogyakarta, Kuswarjanta Adi Nugraha, menjelaskan bahwa Rusunawa Graha Bina Harapan memiliki 68 unit hunian tipe studio (tipe 21) dengan luas sekitar 21–22 meter persegi. Tarif sewanya bervariasi antara Rp100.000 hingga Rp400.000 per bulan, tergantung pada lantai.

“Yang di lantai satu sekitar seratus ribu rupiah, sementara lantai dua sampai lima antara tiga ratus empat puluh ribu sampai empat ratus ribu rupiah,” jelasnya.

Kuswarjanta menambahkan, pihaknya terus melakukan pemeliharaan rutin setiap tahun sesuai dengan prioritas kebutuhan. “Masukan dari Pak Wali tadi sangat kami terima. Untuk kanopi di lantai lima memang baru kami kerjakan tahun ini di bagian belakang, yang depan belum. Jadi perbaikannya bertahap. Fokus kami selama ini pada bagian atap yang paling mendesak,” terangnya.

Adapun penghuni rusunawa umumnya merupakan keluarga berpenghasilan 1 sampai 2 kali Upah Minimum Regional (UMR) dan belum memiliki rumah. “Syaratnya antara lain belum punya rumah, sudah berkeluarga, dan memiliki anak. Kalau ketahuan sudah punya rumah, wajib mengundurkan diri,” ujarnya.

Setiap penghuni menempati unit dengan masa kontrak tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode hingga maksimal enam tahun. Kuswarjanta menambahkan, tingkat hunian di Graha Bina Harapan cukup tinggi, bahkan terdapat daftar tunggu bagi calon penghuni baru.

Sebagai perbandingan, tarif di rusunawa lain di Kota Yogyakarta bervariasi sesuai tipe bangunan. “Kalau di Rusunawa Bener misalnya, tarifnya antara Rp455.000 sampai Rp615.000 per bulan karena tipenya lebih besar, tipe 36 dengan dua kamar,” jelas Kuswarjanta.

Salah satu penghuni lantai tiga, Ibu Sri Yuntari (44), mengungkapkan bahwa dirinya telah tinggal di Rusunawa Graha Bina Harapan beberapa tahun ini.

“Harapannya ya bisa punya rumah sendiri, karena di sini sempit untuk saya. Anak saya dua, sudah besar, tapi harus tidur di satu ruangan yang juga jadi tempat makan,” ujarnya.

Meski bersyukur mendapat tempat tinggal, Ibu Sri juga menyampaikan beberapa kendala yang masih dirasakan penghuni. “Kadang ada kebocoran, fasilitas rusak, itu harusnya segera diperbaiki. Terus anak-anak juga enggak punya tempat bermain,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Ambon Perkuat Tata Kelola Data Lewat Implementasi Satu Data Indonesia

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola data melalui implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon, Neil Edwin Pattikawa, saat membacakan sambutan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon Tahun 2025, yang berlangsung pada Rabu (5/11) di Hotel Grand Avira Ambon.Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri RI.

Dalam sambutannya, Pattikawa menjelaskan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia adalah wujud nyata dan langkah strategis Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan keakuratan data antarinstansi, baik di pusat maupun daerah.

“Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data yang lebih teratur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan,” jelasnya.

Pattikawa menambahkan, Guna mewujudkan tujuan tersebut, saat ini Pemkot Ambon sudah memiliki Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon.

Pattikawa juga juga mengatakan, demi tercapainya tujuan Satu Data Indonesia maka perlu adanya sinergitas antar seluruh unsur penyelenggara.

“Seluruh unsur penyelenggara Satu Data di Kota Ambon, mulai dari dewan pengarah hingga produsen data, harus bekerja secara sinergis. Kita juga perlu memastikan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal agar pengumpulan, pengelolaan, dan penyebarluasan data berjalan efektif dan terintegrasi,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pattikawa juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para narasumber atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah di bidang pengelolaan data.

“Kami berharap, ilmu dan pengalaman yang dibagikan hari ini dapat menjadi bekal bagi perangkat daerah untuk semakin meningkatkan pemahaman dan implementasi Satu Data Indonesia di Kota Ambon,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Pattikawa mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem data yang berkualitas dan transparan.

“Melalui forum ini, mari kita jadikan komitmen bersama untuk “Data Berkualitas, Ambon Maju dan Transparan”, sebagai langkah nyata menuju Pemerintah yang terbuka, efektif, dan berbasis bukti sehingga setiap data yang kita kumpulkan, keputusan yang kita tetapkan merupkan langkah kecil yang dapy menentukan masa depan Kota Ambon,” tutupnya

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cimahi Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, Pemkot Gelar Apel Pasukan Tanggap Bencana

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Cimahi menggelar Apel Gelar Pasukan Siaga Menghadapi Bencana Hidrometeorologi dan Cuaca Ekstrem di Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2026 di Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Kamis (6/11). Apel siaga ini dihadiri oleh unsur Basarnas, BPBD Kota Bandung, BPBD Kabupaten Bandung, dan BPBD Kabupaten Bandung Barat, serta berbagai instansi terkait di wilayah Bandung Raya.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi bencana yang meningkat menjelang akhir tahun 2025, seiring dengan perubahan cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Melalui rangkaian kegiatan ini, dilakukan pengecekan kesiapan personel, sarana, serta koordinasi antarinstansi guna memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana hidrometeorologi di Kota Cimahi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menyampaikan bahwa Kota Cimahi menghadapi risiko yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi karena karakteristik wilayahnya yang padat penduduk dan dominan kawasan urban. “Menjelang triwulan akhir tahun, tren terjadinya bencana hidrometeorologi di Kota Cimahi meningkat. Kita sudah mengalami banjir, longsor, dan pergeseran tanah di beberapa titik. Curah hujan makin tinggi, angin juga kencang, dan cuaca tidak menentu. Ini menjadi peringatan bagi kita semua agar memperkuat kesiapsiagaan,” ungkapnya.

Adhitia menambahkan, kegiatan apel ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Cimahi dalam menyiapkan potensi personel dan peralatan. “Hari ini kita pastikan seluruh unsur siaga. Kita cek lapangan, kelengkapan, serta sinergi antar instansi agar semua siap bila sewaktu-waktu bencana terjadi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan status Siaga Bencana Hidrometeorologi. Dengan penetapan ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya BPBD, telah menyiapkan langkah-langkah penanganan yang sistematis dan terukur. “Status siaga sudah berlaku. BPBD Cimahi bersama OPD teknis lain sudah memiliki rencana kontingensi yang lengkap dan SOP yang jelas. Jadi kalau terjadi bencana secara tiba-tiba, semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kesiapan kita sudah lebih baik dari sebelumnya,” paparnya.

Lebih lanjut, Adhitia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Pemkot Cimahi akan mulai membangun sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di seluruh kelurahan. “Tahun depan Cimahi akan memiliki satu EWS per kelurahan. Sistem ini akan terintegrasi dengan aplikasi digital yang bisa diakses masyarakat sehingga informasi potensi bencana bisa diketahui lebih cepat,” jelas Adhitia.

Dengan meningkatnya potensi hujan deras dan cuaca ekstrem hingga Januari mendatang, Wakil Wali Kota mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan tanpa perlu panik.“Sampai Januari nanti kita harus siap siaga. Karena intensitas hujan akan sangat tinggi. Lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada hujan turun baru cari payung,” ujarnya.

Adhitia juga menegaskan pentingnya menjaga kondisi tubuh selama musim hujan. “Cuaca ekstrem tidak hanya berdampak pada lingkungan tapi juga pada kesehatan. Tolong jaga imun, daya tahan, dan jangan lupa jaga iman juga. Karena dua hal itu adalah kunci agar kita tetap kuat dan tenang menghadapi situasi apapun,” tambahnya.

Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD se-Bandung Raya dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana. Sinergi lintas wilayah menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan respon cepat ketika bencana melanda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Perkuat Jejaring Internasional melalui Penandatanganan MoU di Sela Kongres INCOSAI Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan tiga Supreme Audit Institution (SAI)/lembaga pemeriksa negara sahabat di sela pelaksanaan Kongres INCOSAI ke-25 di Sharm El-Sheikh, Mesir. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda strategis BPK untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas jejaring kerja sama internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK menandatangani tiga MoU masing-masing dengan SAI Kenya pada tanggal 28 Oktober 2025, SAI Afrika Selatan pada tanggal 29 Oktober 2025, dan SAI Azerbaijan pada tanggal 29 Oktober 2025. Ketiga SAI tersebut masing-masing diwakili oleh Auditor General SAI Kenya, Nancy Gathungu, Auditor General SAI Afrika Selatan, Tsakani Maluleke dan Chairman SAI Azerbaijan, Vugar Gulmammadov.

Penandatanganan ini merupakan langkah untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kapasitas pemeriksa serta pertukaran pengetahuan dalam pemeriksaan sektor publik. Selain itu, adanya MoU menjadi salah satu bentuk nyata atas eksistensi BPK dalam komunitas lembaga pemeriksa di dunia.

Ketua BPK hadir dalam kongres INCOSAI ke-25 Tahun 2025 dan penandatanganan MoU didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK, Syamsudin, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo dan delegasi pendamping lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ciamis Herdiat Hadiri Apel Siaga Bencana, Tegaskan Pentingnya Kesiapsiagaan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menghadiri Apel Siaga Bencana Alam yang digelar di halaman Mapolres Ciamis, Rabu (5/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari apel serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Apel Siaga Bencana Alam yang digelar di halaman Mapolres Ciamis

Apel tersebut diikuti oleh jajaran TNI–Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta berbagai instansi terkait lainnya. Bertindak sebagai pimpinan apel yakni Kapolres Ciamis AKBP H. Hidayatullah, S.H., S.I.K.

Dalam amanatnya, AKBP Hidayatullah menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

“Melalui apel ini, kami berharap seluruh personel dan stakeholder yang terlibat dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi setiap ancaman bencana. Tujuannya adalah terciptanya keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Kapolres juga menyoroti bahwa bencana alam merupakan tantangan global yang tak terelakkan. Berdasarkan data, sekitar 124 juta jiwa di dunia terdampak bencana alam setiap tahunnya. Indonesia, yang berada di cincin api dunia, termasuk salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.

Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya usai apel menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kewaspadaan bersama.

“Apel siaga bencana ini adalah bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan kita sebagai pemerintah bersama Forkopimda. Kami ingin mengingatkan masyarakat agar selalu waspada, karena wilayah Kabupaten Ciamis termasuk daerah rawan bencana seperti tanah longsor dan banjir,” ujar Bupati Herdiat.

Beliau juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kesiapsiagaan lingkungan.

“Kami berpesan agar kegiatan siskamling terus ditingkatkan. Kewaspadaan ini bukan hanya tanggung jawab di tingkat kabupaten, tetapi juga harus sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” tambahnya.

Usai pelaksanaan apel, Bupati Ciamis bersama Kapolres dan jajaran melakukan pengecekan terhadap sarana, prasarana, serta peralatan keselamatan yang akan digunakan dalam penanganan bencana. Langkah ini menjadi bentuk kesiapan nyata Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Dengan pelaksanaan apel siaga ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait dapat terus meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan, demi mewujudkan Ciamis yang tangguh terhadap bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Ungkap Kasus 87 Kontainer Ekspor Ilegal Berawal dari Lonjakan Fatty Matter

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil membongkar dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan peningkatan signifikan frekuensi ekspor komoditas fatty matter oleh satu perusahaan, yakni PT MMS.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa lonjakan ekspor tersebut menjadi dasar Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri melakukan analisis mendalam dengan metode mirroring analysis, yakni teknik validasi data ekspor antara dua negara.

“Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analysis Satgassus terhadap PT MMS terkait dengan adanya pelonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas fatty matter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%,” ujar Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Buffer Area MTI NPCT 1, Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (6/11).

Menurut Kapolri, peningkatan ekspor tersebut dianggap sebagai anomali karena seluruhnya berasal dari satu perusahaan. Pemeriksaan kemudian dilakukan terhadap kandungan barang yang dilaporkan sebagai fatty matter di tiga laboratorium berbeda—milik Bea Cukai, salah satu universitas, dan laboratorium terpadu.

“Dari hasil kerja sama tersebut, maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan fatty matter ke tiga lab yang ada, baik yang ada di Bea Cukai, kemudian dari salah satu universitas, dan juga dari laboratorium terpadu,” lanjutnya.

Hasil uji laboratorium menunjukkan dugaan kuat bahwa produk yang diekspor bukan fatty matter sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024. Komoditas fatty matter termasuk kategori barang yang bebas dari bea keluar, pungutan ekspor, dan tidak termasuk dalam ketentuan larangan atau pembatasan ekspor (lartas).

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak,” jelas Sigit.

Kapolri menambahkan, produk yang diekspor PT MMS sebenarnya merupakan campuran berbagai turunan minyak sawit mentah yang seharusnya dikenai bea keluar dan pungutan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.

“Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit. Sehingga mau tidak mau, ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan Ditjen Bea Cukai untuk pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.

Sebanyak 87 kontainer berhasil diamankan dalam kasus ini. Polisi menduga kuat terdapat modus penyelundupan dengan tujuan menghindari kewajiban pajak negara.

“Kita ingin mendalami lebih lanjut dari modus yang terjadi, terjadi upaya-upaya untuk menyiasati penghindaran terhadap pajak yang tentunya ini sering kali terjadi,” kata Jenderal Sigit.

“Ternyata, celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara,” sambungnya.

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Djaka Bhudi Utama mengungkapkan bahwa 87 kontainer yang disita memiliki berat total mencapai 1.802 ton, dengan nilai sekitar Rp 28,7 miliar.

“Karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan secara berkala sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Untuk itu, berdasarkan kronologi temuannya, 20–25 Oktober 2025 kita berhasil melakukan penegakan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Djaka.

“Barang tersebut diberitahukan sebagai fatty matter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai Rp 28,7 miliar,” tambahnya.

Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh Satgassus Polri bersama Ditjen Bea dan Cukai untuk menelusuri potensi pelanggaran ekspor serta memastikan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...696697698...4,906Halaman 697 dari 4,906