Beranda blog Halaman 698

Pemko Pekanbaru Sudah Salurkan Ratusan Bantuan untuk Korban Kebakaran Rumah

Penulis
Syifa
-

Terhitung Januari hingga awal November 2025, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Sosial sudah menyalurkan ratusan bantuan untuk korban kebakaran rumah. Bantuan yang disalurkan diterima sekitar 100 kepala keluarga (KK).

Disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian AP M.Si, bantuan dianggarkan dari APBD Kota Pekanbaru, Kementerian Sosial.

“Tahun 2025 ini hampir sama (dengan tahun lalu) ya, sampai saat ini ya, hampir mendekati. Dinas Sosial sudah menyalurkan bantuan sekitar hampir 100 bantuan untuk lebih kurang 100 kejadian. Bantuan itu untuk 100 KK, dengan jumlah jiwa yang berbeda-beda. 1 KK itu kadang ada 7 jiwa, dan ada yang 5 jiwa,” terang Zulfahmi Adrian, Kamis (6/11).

Menurut Zulfahmi, tidak semua kejadian kebakaran mendapatkan bantuan. Bantuan hanya diberikan kepada korban kebakaran rumah.

“Tidak semua kejadian itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Contohnya, kebakaran kantor itu tidak kita berikan bantuan. Yang kita berikan bantuan itu seperti kebakaran rumah kepala keluarga, rumah pribadi,” jelasnya.

Untuk bantuan pangan dan sandang yang disalurkan, seperti peralatan mandi hingga sembako.

“Bantuan itu berasal dari APBD Kota Pekanbaru, kemudian APBN melalui Kementerian Sosial. Tapi sudah dalam bentuk barang. Misalnya peralatan mandi, kemudian makanan siap saji, kemudian ada kasur. Kita (APBD Kota Pekanbaru) sembako,” ulasnya.

Untuk tahun 2024 lalu, diungkapkan mantan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru itu, bantuan yang sudah disalurkan sebanyak 160 kejadian kebakaran.

“Kemarin saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pak Zarman Candra, untuk di tahun 2024 kemaren, hampir sekitar 160 kejadian kebakaran di Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11).

Langkah ini menegaskan bahwa negara hadir untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, melindungi kekayaan sumber daya alam, serta memastikan produksi nasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penertiban yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tersebut,

Menhan menyatakan bahwa penertiban ini merupakan wujud keseriusan dan kehadiran negara dalam menindak semua aktivitas ilegal.

”Fakta di lapangan kita melihat dari dekat kegiatan Satgas PKH dalam rangka penertiban kawasan hutan, khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal,” ujar Menhan Sjafrie di sela-sela peninjauan.

Menhan Sjafrie juga menegaskan, di samping menindak tegas tambang ilegal, pemerintah akan terus mendorong produksi oleh tambang-tambang nikel yang legal. Menhan memastikan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak akan pandang bulu dalam mengambil langkah tegas terhadap pelaku ilegal.

”Yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan,” tegas Menhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Perkuat Kolaborasi dengan Perusahaan Farmasi Tiongkok CSPC untuk Dorong Inovasi Obat

Penulis
Syifa
-

Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Tiongkok, Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama delegasi mendatangi China Shijiazhuang Pharmaceutical Company (CSPC) Pharmaceutical Co. Ltd., salah satu perusahaan farmasi dan bioteknologi terkemuka di Tiongkok. Kedatangan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara otoritas regulatori dan industri farmasi dalam mendorong inovasi serta memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat bagi masyarakat.

Kedatangan delegasi BPOM diterima langsung oleh Executive Director CSPC NBP Pharmaceutical Co. Ltd. Xuejun Zhang dan Senior Vice President CSPC Recomgen Pharmaceutical Co. Ltd. Li Hong. Kepala BPOM menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pihak CSPC serta kesempatan untuk meninjau langsung fasilitas produksi modern perusahaan tersebut.

“Kunjungan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan antara regulator dan industri,” tutur Taruna Ikrar. “Tak hanya itu, kedatangan kami diharapkan dapat mendorong pertukaran pengetahuan untuk memastikan mutu dan keamanan obat-obatan inovatif yang bermanfaat bagi pasien,” lanjutnya.

Menyambut niat baik BPOM, Xuejun Zhang menyebutkan sebagai perusahaan farmasi modern yang berfokus pada produksi obat-obatan inovatif, pabrik CSPC NBP Pharmaceutical dibangun sesuai dengan standar Food and Drug Administration (FDA). Setiap laboratorium dikelola di bawah Sistem Manajemen Informasi Laboratorium (Laboratory Information Management System) untuk memastikan integritas data secara efektif. “Kami telah lulus inspeksi langsung FDA secara berkala dan telah berhasil meluncurkan kapsul lunak benzonatate di pasar Amerika Serikat,” ungkapnya.

CSPC NBP Pharmaceutical adalah bagian dari CSPC yang merupakan salah satu produsen kafein, vitamin C, dan vitamin B12 terbesar di Tiongkok. Saat ini, CSPC tengah memproduksi obat dengan kandungan n-butylphthalide (NBP) dalam bentuk tablet dan injeksi, yang diindikasikan sebagai terapi untuk penderita stroke iskemik.

BPOM mengapresiasi kontribusi CSPC dalam pengembangan terapi stroke dan pengobatan berbasis sel dan gen, termasuk produk NBP yang saat ini sedang dalam proses registrasi di Indonesia melalui kemitraan dengan Kalbe Farma. NBP adalah obat inovatif Kelas I pertama di Tiongkok dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) independen untuk penyakit serebrovaskular.

Berdasarkan Perjanjian Lisensi dan Pasokan Eksklusif antara Kalbe Farma dan CSPC tahun 2025, produk inovatif NBP berupa kapsul lunak dan injeksi akan dipasarkan di Indonesia. ​Pada tahap awal, produk-produk ini akan diimpor dengan kemungkinan produksi secara lokal di Indonesia di masa mendatang.

Dalam peninjauan ke fasilitas produksi CSPC, BPOM berharap kunjungan ini akan membuka peluang kerja sama lebih luas antara regulator dan industri, antara lain melalui pertukaran pengalaman di bidang produksi biofarmasi, peningkatan pemahaman terhadap teknologi baru seperti terapi sel dan gen, serta penguatan kapasitas bagi regulator Indonesia. BPOM juga menyambut baik kesiapan CSPC untuk menjalin dialog lanjutan, termasuk dalam pengembangan terapi berbasis sel serta rencana kuliah umum terkait terapi gen yang akan dilaksanakan di Indonesia.

Dalam kunjungannya ini, Kepala BPOM dan delegasi berkesempatan melakukan pertemuan dengan Walikota Shijiazhuang Mayor Wang Xiankun, Direktur Hebei Medical Products Administration Fengshan Wang, Secretary General of the Shijiazhuang Municipal Govt Guohong Song, Deputy Secretary of the Party Working Committee & Director of the Management Committee of Shijiazhuang High-Tech Zone Luxib Zhao, dan Ketua CPSC Dongchen Cai. Dalam pertemuan tersebut, Fengshan Wang menyambut terbuka peluang kerja sama dengan BPOM, khususnya dalam pertukaran informasi serta pengembangan produk inovatif.

“Pemerintah Kota Shijiazuang mendukung penuh penguatan kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam memajukan diplomasi kesehatan,” ujarnya. Dukungan tersebut termasuk untuk kolaborasi CSPC dengan Kalbe Farma dan potensi kerja sama ke depan dalam upaya peningkatan kesehatan dan perlindungan masyarakat.

Agenda selanjutnya pada kunjungan Kepala BPOM hari ini adalah penyampaian paparan mengenai cell-based therapy and its regulation in Indonesia. Hadir menyimak paparan antara lain pejabat Hebei Medical Products Administration dan Shijiazhuang Municipal Govt, para pejabat, dokter, dan mahasiswa Hebei Medical University, serta pimpinan dan tim CSPC.

Taruna Ikrar menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, BPOM terus memperkuat kapasitas ilmu regulasi, terutama di bidang bioteknologi, terapi gen, dan produk terapi lanjut (advanced therapy medicinal products/ATMPs). Indonesia telah menerapkan sistem inspeksi berbasis risiko yang selaras dengan standar World Health Organization (WHO) dan Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S). Melalui kunjungan ini, BPOM berharap dapat memperoleh pembelajaran dari pengalaman dan kemajuan teknologi CSPC sebagai referensi berharga dalam pengembangan kebijakan regulasi dan inovasi industri farmasi nasional.

Menjawab harapan BPOM, Ketua CSPC Dongcen Cai menegaskan, Indonesia dan Tiongkok harus memperkuat hubungan bilateral sesuai amanah Presiden RI dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, utamanya dalam peningkatan sistem kesehatan termasuk layanan rumah sakit dan penyediaan obat yang terjangkau. Selain itu, Ketua CSPC juga mendorong diplomasi kesehatan dan penerapan kolaborasi berdasarkan konsep academic-business-government (ABG).

Sebagai penutup, Kepala BPOM menyampaikan apresiasi atas komitmen CSPC dalam mendukung ketersediaan obat bermutu tinggi bagi masyarakat Indonesia. “BPOM berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi terbuka dengan CSPC dan mitra terkait guna memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, keunggulan regulasi, serta inovasi bagi kepentingan masyarakat di kedua negara,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK: 51% Kasus Korupsi Berasal dari Daerah, Pimpinan Daerah Harus Tegakkan Integritas

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa praktik suap di lingkungan pemerintah daerah masih mendominasi kasus korupsi di Indonesia. Data KPK menunjukkan 51 persen perkara yang ditangani terkait pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Karena itu, KPK mendorong pimpinan daerah untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 bertema “Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah” di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11).

“51% perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” tegasnya kepada 25 walikota/bupati peserta kursus.

Fitroh memaparkan, dari 1.666 perkara yang telah ditangani KPK, sebanyak 854 melibatkan pejabat daerah. Ia menilai fenomena ini berkaitan dengan tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah, yang kemudian mendorong praktik transaksional.

“Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal, yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Inilah akar dari banyak kasus korupsi di daerah,” jelas Fitroh. Ia menegaskan bahwa korupsi selalu berawal dari niat jahat, meskipun sering dibungkus dalih kebutuhan politik atau budaya permisif.

Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dan komitmen moral untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti e-procurement, e-planning, dan e-audit.

Selain integritas, Fitroh menilai pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. “Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan,” ucapnya.

Ia juga mengajak para kepala daerah menjalankan prinsip ‘GATOTKACA MESRA’ — gerak cepat, totalitas, kreatif, adaptif, cerdas, amanah, melayani, empati, sepenuh hati, ramah, dan antusias. “Layani masyarakat dengan empati, jangan sombong, dan jangan terjebak formalitas. Jangan takut ditangkap KPK asal jangan main kotor,” tegasnya.

Sebagai pedoman moral dan tata kelola, Fitroh memperkenalkan lima nilai yang dirumuskan dalam piramida ‘IDOLA’: integritas, dedikasi, objektif, loyal, dan adil. “Jika pemimpin memiliki IDOLA, maka tujuan bernegara yang adil dan makmur akan tercapai,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bekasi Luncurkan Program SIGAP, Hadirkan Perlindungan Nyata untuk Pekerja Rentan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Bekasi resmi meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan bertajuk SIGAP (Siap Jaga Pekerja Informal) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap para pekerja informal seperti ojek daring, kuli bangunan, pedagang becak, pedagang kaki lima dll yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Acara launching yang digelar di Balai Patriot Kota Bekasi ini dihadiri juga Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, pelaku usaha, komunitas pekerja informal, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa masih banyak warga Kota Bekasi yang bekerja di sektor informal namun belum memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Banyak warga kita yang kerja keras tiap hari, tukang ojek, pedagang keliling, buruh harian, supir, dll yang kalau sakit atau kecelakaan, keluarganya bisa terkena dampak. Lewat SIGAP, kita ingin pemerintah hadir untuk mereka,” ujar Tri.

Saat ini, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bekasi baru mencapai 44 persen. Tahap pertama, Program SIGAP menjadi langkah nyata untuk memperluas cakupan tersebut dengan menyasar 11.666 pekerja rentan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bekasi.

Data penerima manfaat berasal dari hasil verifikasi lintas dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, serta mitra aplikator ojek daring. Program ini ditujukan bagi warga dengan kondisi ekonomi rentan, khususnya dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5.

“SIGAP ini bukan cuma soal santunan, tapi soal keadilan sosial dan penghargaan atas kerja keras warga. Kita ingin pekerja informal merasa dilihat, dihargai, dan dilindungi negara,” tegasnya.

Pemkot Bekasi juga menyiapkan strategi berkelanjutan agar perlindungan ini tidak berhenti di tahap awal.

Selain itu, Pemkot mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) serta memperkuat solidaritas ASN melalui gerakan PSR (Personal Social Responsibility), yaitu ajakan bagi ASN untuk ikut melindungi pekerja di lingkungan sekitarnya

Tri juga sempat berdialog dengan salah satu penerima manfaat, Bang Dedi, seorang pengemudi ojek online.

“Amit-amit ya. Kalau jatuh dari motor, bukan cuma helm yang nyelamatin, tapi juga BPJS lewat program SIGAP,” ucapnya

Bang Dedi pun mengungkapkan rasa tenangnya setelah terdaftar dalam program SIGAP.

“Sekarang kalau kerja di jalan rasanya lebih tenang, Pak. Kalau ada apa-apa, keluarga saya gak bingung lagi,” ucapnya dengan wajah haru.

Program SIGAP menjadi bagian dari upaya mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Bekasi. Target jangka panjangnya, seluruh pekerja, baik formal maupun informal akan terlindungi secara penuh pada tahun 2045, bertepatan dengan era Indonesia Emas.

SIGAP (Siap Jaga Pekerja Informal) adalah inisiatif Pemerintah Kota Bekasi bersama BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di sektor informal. Program ini bertujuan menciptakan rasa aman, mengurangi risiko kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkeu–Polri Perkuat Sinergi Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO

Penulis
Syifa
-

Kolaborasi kuat antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgassus OPN) Polri berhasil mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan crude palm oil (CPO). Penindakan dilakukan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang dilaporkan tidak sesuai ketentuan bea keluar serta larangan atau pembatasan ekspor. Hal ini terungkap dalam Konferensi Pers yang digelar pada Kamis (6/11) di Tanjung Priok, Jakarta.

Temuan ini bermula dari informasi yang diperoleh Tim Satgassus Polri terkait indikasi pelanggaran kepabeanan. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan uji laboratorium bersama Institut Pertanian Bogor, barang yang diberitahukan sebagai fatty matter ternyata mengandung produk turunan CPO yang semestinya dikenakan bea keluar.

“Hasil temuan bersama ini menunjukkan potensi pelanggaran ketentuan ekspor yang dapat merugikan penerimaan negara,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mewakili Menteri Keuangan dalam konferensi pers tersebut.

Selain kasus tersebut, DJBC juga tengah meneliti dugaan pelanggaran serupa terhadap 250 kontainer lain di Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan. Di sisi lain, DJP menemukan indikasi misclassification dan under invoicing yang berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan negara hingga Rp140 miliar. Pemeriksaan bukti permulaan kini dilakukan terhadap beberapa perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan kepabeanan.

Sinergi antara Kemenkeu dan Polri ini merupakan wujud pelaksanaan tugas Satgas Penguatan Tata Kelola Komoditas Sawit (Satgas PKH) yang dibentuk Presiden. Satgas ini berfokus pada penertiban tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.

“Kita meyakini, pendalaman bersama ini dapat menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran akibat penghindaran pajak,” tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah berkomitmen terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ekspor yang melanggar ketentuan. Langkah tegas ini tidak hanya melindungi penerimaan negara, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri sawit nasional sebagai sektor strategis penopang perekonomian.
Dengan penguatan sinergi antara Kemenkeu dan Polri, diharapkan tata kelola ekspor produk sawit Indonesia semakin tertib dan berkeadilan, sejalan dengan semangat reformasi struktural menuju perekonomian yang bersih dan berdaya saing tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Kembangkan IoT Smart Precision Agriculture untuk Petani Indonesia

Penulis
Syifa
-

Sektor pertanian Indonesia sedang menuju era baru yang tak hanya mengandalkan tenaga dan lahan, tetapi juga teknologi, data, dan inovasi digital untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung ketahanan pangan nasional dengan menghadirkan program Tani Digital untuk mentransformasi pertanian sehingga lebih efisien dan hidup petani ikut naik kelas melalui pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT).

“Teknologi baru itu tidak hanya mengawang, tapi harus membumi. Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial (AI) adalah teknologi-teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam kegiatan Panen Tani Digital di Kabupaten Sragen, Rabu (5/11).

Salah satu alat yang digunakan dalam program Tani Digital adalah IoT Smart Precision Agriculture System, inovasi lokal buatan anak bangsa, yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Tadi kita lihat produktivitasnya naik, sementara untuk penggunaan pupuk penurunannya sampai 50 persen, kemudian juga penurunan emisi karbon dan polusi air dengan penggunaan pupuk berlebih juga menjadi turun,” ungkapnya.

Program ini merupakan kolaborasi antara Kemkomdigi, Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan mitra penyedia teknologi dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis data.

“Ini adalah startup-startup lokal. Kalau kita mau mewujudkan kedaulatan pangan, teknologinya juga harus berdaulat. Anak-anak muda ini telah membuktikan bahwa startup lokal bisa betul-betul memberi solusi,” tandasnya.

Program Tani Digital sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang disampaikan oleh Presiden dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan.

Menurut Meutya, Presiden Prabowo saat itu mengungkapkan, untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan pemanfaatan teknologi-teknologi pertanian modern, seperti IoT dan kecerdasan artifisial.

“Kita ingin agar teknologi ini bisa dimanfaatkan dalam hal-hal yang menjadi prioritas Bapak Presiden,” tegasnya.

Salah seorang petani asal Kabupaten Sragen, Tri Widodo, menceritakan langsung manfaaat penggunaan teknologi IoT kepada Menkomdigi Meutya Hafid.

Kepada Meutya, Tri Widodo menjelaskan perbedaan penggunaan pupuk yang signifikan dengan penghematan sekitar 40 persen.

“Saya sebelum pakai alat digital Jinawi itu, Bu, (pengeluaran biaya) pupuk per satu hektarnya 1,05 ton. Setelah pakai alat ini, saya menggunakan pupuk per hektarnya 650 kilogram,” jelasnya,

Selain itu, lanjut Tri Widodo, perangkat IoT juga memudahkan petani melakukan pengecekan terhadap kondisi lahan pertanian.

“Alat digital ini juga saya bisa melihat kesehatan tanahnya, kekurangan zat asam, itu bisa kita lihat,” ungkapnya.

Transformasi pertanian melalui Tani Digital menjadi bukti nyata bahwa teknologi bukan hanya milik kota, tetapi juga sahabat bagi para petani di desa.

Inovasi yang berpihak pada masyarakat ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan lahir dari kolaborasi antara praktik tradisional dan inovasi digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Pastikan Program BSPS Rp20 Juta untuk Renovasi Rumah Warga Bebas Pungli

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan bahwa penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik masyarakat kurang mampu bebas dari pungutan liar. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa ikut berswadaya dalam membangun rumahnya sesuai dengan konstruksi bangunan yang baik, sehat dan layak huni.

“Kami ingin memastikan bahwa Program BSPS ini bebas dari pungutan liar. Jangan sampai masyarakat kurang mampu yang me dapat bantuan malah kena Pungli dari pihak lain. Laporkan segera jika ada ditemuka di lapangan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Bapak Didyk Choiroel saat meninjau langsung lokasi pembangunan BSPS di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11).

Dalam kegiatan tersebut juga turut hadir Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri, perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah. Mereka juga berbincang-bincang langsung dengan penerima bantuan serta melihat langsung proses pembangunan bedah rumah serta menanyakan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Program BSPS ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengentaskan RTLH di Indonesia. Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyakat,” tandasnya.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat foto rumah yang awalnya hanya dari dinding kayu dan atap genteng yang sudah lapuk. Kini rumah lama tersebut sudah tidak ada dan kini dalam proses pembangunan rumah yang lebih baik. Para pekerja bangunan sudah menyelesaikan pembangunan pondasi dan saat ini melakukan pemasangan dinding hebel. Material bangunan seperti pasir dan semen serta spandek pasir untuk atap juga tersedia di lapangan.

Berdasarkan data dari BP3KP Jawa III, jumlah total penerima BSPS di Kota Semarang sebanyak 700 unit rumah yang tersebar di 13 Kecamatan dan 30 Kelurahan. Penerima bantuan di lokasi Kelurahan Patemon sejumlah 40 orang jumlah bantuan per masing masing penerima Rp20 juta dan disalurkan oleh bank BRI sebagai bank penyalur.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menambahkan, dalam penyaluran BSPS ini pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi para tukang dan pekerja bangunan. Selain itu, juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena bahan material yang digunakan dari toko bangunan di sekitar wilayah tersebut dan sudah melalui seleksi.

“Penunjukkan toko bangunan dilakukan oleh masyarakat penerima dan dilakukan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sehingga dana yang ada bisa dioptimalkan. Material bangunan yang ada jiga harus berkualitas. Saya yakin dengan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS di Kota Semarang akan berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Salah seorang penerima bantuan Sutrimo yang diwakili oleh anaknya yakni M Sokeh mengaku senang bisa dapat BSPS ini. Orangtuanya mendapatkan bantuan Rp20 juta dengan jumlah dana swadaya sementara Rp7 juta.

“Kami sebagai anak juga siap membantu dana pembangunan rumah orangtua. Terimakasih pak Prabowo, Program BSPS nya jos dan semoga program bedah rumah ini terus dilanjutkan karena masih banyak warga sini yang rumahnya tidak layak. Kami harap akhir Desember rumahnya sudah jadi dan bisa ditempati,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Siti Mutmainah. Ibu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan ini sangat terharu karena bisa dapat BSPS. Dulu rumahnya reot dan bocor dimana – mana saat hujan serta lantainya dari tanah.

“Saya senang dan nggak menyangka bisa dapat BSPS. Saya doakan Pak Prabowo semoga sehat selalu dan berkah rejekinya karena program bedah rumahnya bermanfaat buat masyarakat,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Panggil Menteri Investasi Rosan ke Istana, Bahas Percepatan Proyek Hilirisasi Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11), untuk membahas langkah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui investasi strategis dan proyek hilirisasi di berbagai sektor. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Rosan menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan agar proses hilirisasi yang telah melalui evaluasi menyeluruh dapat segera dijalankan.

“Arahan beliau, kalau yang sudah dilakukan evaluasi secara baik, secara benar, itu sudah bisa mulai dijalankan dulu. Jadi kalau misalnya dari 18 proyek sudah ada yang secara finansial, legal, administrasi, dan teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan,” ujar Rosan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menuturkan, pembahasan tersebut juga menindaklanjuti kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Cilegon pada pagi hari yang sama, di mana Kepala Negara meninjau proyek industri petrokimia Lotte Chemical.

“Kebetulan tadi saya juga mendampingi Bapak ke Cilegon untuk yang Lotte Chemical. Dan dari itu Bapak melihat bahwa ini kan suatu hal yang positif. Jadi untuk hilirisasi yang sudah dipetakan, dicanangkan, kita melakukan evaluasi secara komprehensif keseluruhan,” ungkap Rosan.

Selain membahas kesiapan proyek hilirisasi, pertemuan tersebut juga menyoroti aspek pembiayaan. Rosan memastikan bahwa pendanaan untuk proyek-proyek strategis nasional berada dalam kondisi sangat baik.

“Kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah, kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Kita pun melakukan rating, baik oleh Pefindo ratingnya juga triple A, oleh Fitch juga triple A, rating tertinggi yang kita dapatkan, dan saya juga melaporkan itu kepada Bapak Presiden,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rosan juga melaporkan perkembangan program waste-to-energy yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo. Ia menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat lebih dari 240 investor potensial dari luar negeri yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

“Pak Presiden juga minta di-update, saya laporkan bahwa kita sudah proses untuk melakukan penjaringan. Pendaftaran sudah dan penjaringan dari potential investor memang ada lebih dari 240 yang berminat” jelasnya.

Rosan mengungkapkan, tujuh daerah telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk memulai proses bidding. Proses tersebut rencananya akan mulai digelar pekan depan.

“Karena dari tujuh (daerah) itu memang kesediaan lahannya sudah ada, kemudian kesediaan dari sampahnya juga sudah cukup, kesediaan dari infrastrukturnya juga jalan maupun air juga sudah ada, jadi itu bisa kita proses lebih lanjut lagi untuk yang tujuh daerah itu,” papar Rosan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Lakukan Percepatan Pembangunan Kampung Nelayan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11).

“Sekarang sudah 20-30 persen lah kurang lebih ya, 20-30 persen. Akhir tahun ini dari 65 mudah-mudahan bisa selesai,” ucap Sakti.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengembangan budidaya perikanan di darat. Sakti menjelaskan bahwa perluasan budidaya akan dijalankan di skala nasional.

“Pembangunan budidaya di darat, itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sakti menuturkan bahwa program pengembangan budidaya tersebut ditargetkan berjalan secara bertahap dan selesai dalam dua tahun ke depan.

“2026 lah baru selesai. Tapi tahun ini dimulai kita ada 100 titik yang akan kita bangun,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...697698699...4,906Halaman 698 dari 4,906