Lapas Bengkalis dan Pemkab Kolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat Program Asimilasi Pertanian
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bengkalis berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian asimilasi pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Program ini diluncurkan pada Rabu, 5 November 2025.
Program yang mengusung slogan “Siap Mandiri, Siap Berkarya, Siap Kembali ke Masyarakat” ini berfokus pada penanaman nanas dan ubi di lahan seluas 7 hektar, melibatkan warga binaan yang terpilih untuk mengikuti kegiatan pembinaan produktif tersebut.
Acara peluncuran program dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri, Kalapas Kelas II A Bengkalis Priyo Tri Laksono, Pama Polres Bengkalis IPDA Supriono, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Dahen Tawakal, Plt Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan H. Surtaman, Camat Bengkalis Taufik Hidayat, Kabid Aset BPKAD Ikram Noer.
Kalapas Priyo Tri Laksono menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian untuk membekali warga binaan dengan keterampilan hidup, khususnya di bidang pertanian. “Hari ini, Lapas Kelas II A Bengkalis bersama Pemkab Bengkalis melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dalam rangka program pembinaan warga binaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses penanaman nanas dan ubi dipercepat dalam waktu satu bulan agar warga binaan dapat segera menguasai keterampilan tersebut.
“Kami perkirakan 1 bulan ini kita kebut penanaman nanas dan ubi. Harapan kami ini sebagai wadah bekal diri bagi rekan-rekan warga binaan. Program ini juga merupakan kelanjutan dari program Kalapas sebelumnya terkait ketahanan pangan di Lapas Kelas II A Bengkalis,” ucapnya.
Mewakili Bupati Bengkalis, Johansyah Syafri menyampaikan apresiasi atas inisiatif Lapas Bengkalis yang dinilainya strategis dan memiliki dampak ganda.
“Atas nama Pemkab Bengkalis, kami mengapresiasi apa yang dilaksanakan Lapas Kelas II A Bengkalis. Ini merupakan program yang dalam konteks sambil menyelam minum air,” jelas Johansyah.
Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi wadah pembinaan bagi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat. Johansyah juga berharap agar program ini dapat berjalan secara berkesinambungan.
Johansyah menekankan bahwa warga binaan yang terlibat dalam program ini adalah individu terpilih. Dari total 1.800 narapidana, hanya 20–30 orang yang diberi kepercayaan mengelola lahan pertanian tersebut.
“Ini ada orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarang. Tidak semua orang bisa diletakkan di sini. Jadi, manfaatkan jangan pernah khianati kepercayaan yang diberikan oleh Kalapas dan teman-teman dalam rangka mengelola program ini,” tegasnya.
Program asimilasi pertanian ini diharapkan mampu membekali warga binaan dengan keterampilan praktis, membangun rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka menjelang reintegrasi ke masyarakat.
Selain mendukung ketahanan pangan daerah, program ini juga menjadi wujud nyata bahwa warga binaan dapat berkarya dan berkontribusi produktif ketika diberikan kesempatan serta pembinaan yang tepat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Sukses Kelola Komunikasi Publik, Pemkot Pekalongan Raih Top GPR Award 2025
Di tengah derasnya arus informasi digital, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan membuktikan diri mampu beradaptasi dan berinovasi.
Bukti nyatanya, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid meraih Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 dalam ajang nasional bergengsi yang digelar GPR Institute di Jakarta, Selasa 4 November 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Founder GPR Institute, Widodo Muktiyo, sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemkot Pekalongan yang dinilai berhasil melaksanakan praktik kehumasan pemerintah secara efektif, inovatif, dan adaptif di era digital.
Ajang Top GPR Award merupakan penghargaan tahunan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia yang dinilai unggul dalam membangun digital awareness, digital engagement, dan digital reputation.
Pemkot Pekalongan dinilai mampu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial secara optimal, bukan sekadar alat promosi, tetapi sebagai ruang dialog publik yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pemkot Pekalongan menjadi contoh daerah yang sukses mengkombinasikan komunikasi publik tradisional dengan pendekatan digital yang kreatif dan berdampak,” kata Widodo Muktiyo.
Penilaian dilakukan secara independen oleh tim riset GPR Institute sejak Juli hingga September 2025.
Prosesnya menggunakan data analitik untuk memantau aktivitas digital humas pemerintahan, mencakup kecepatan respons, kualitas pesan publik, serta tingkat interaksi masyarakat di platform digital resmi Pemkot Pekalongan.
Capaian ini menjadi bukti bahwa humas pemerintah tak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pengelola citra dan kepercayaan publik di era digitalisasi informasi.
Usai menerima penghargaan, wali kota menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot Pekalongan atas kerja keras mereka dalam menghadirkan komunikasi publik yang transparan dan solutif.
“Kami berkomitmen terus memperkuat keterbukaan informasi publik dan inovasi komunikasi digital agar informasi tersampaikan lebih cepat, akurat, dan terpercaya,” kata wali kota yang akrab disapa Mas Aaf.
Bagi Pemkot Pekalongan, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan pemicu semangat untuk terus bertransformasi.
Pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam menjangkau masyarakat, terutama generasi muda yang lebih aktif di media sosial.
Langkah strategis seperti digital storytelling, video informatif di platform sosial, dan layanan publik berbasis interaksi langsung telah menjadi bagian penting dari wajah baru humas pemerintah Kota Pekalongan.
Dengan strategi komunikasi publik yang semakin matang, Pekalongan tidak hanya dikenal sebagai kota batik, tetapi juga kota yang unggul dalam komunikasi pemerintahan digital yang humanis dan adaptif.
Mas Aaf menambahkan, kemampuan komunikasi publik kini menjadi keterampilan penting bagi setiap aparatur pemerintah.
“Informasi yang disampaikan harus utuh dan jelas agar tidak mudah disalahartikan. Pemerintah harus hadir dengan narasi yang membangun dan mencerdaskan,” tegasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
Menteri Nusron: Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang yang Berkeadilan
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus jadi instrumen utama untuk mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau.
Menurutnya, keempat visi tersebut saling bersinggungan dalam pemanfaatan ruang.
“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron dalam acara Sarasehan Hari Tata Ruang (HANTARU), di Jakarta Selatan, Kamis (06/11/2025).
Menteri Nusron menyatakan, tata ruang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Untuk itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.
“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegas Menteri Nusron.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menuntaskan 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan. Dengan tata ruang yang sinkron dan berkeadilan, Kementerian ATR/BPN optimistis arah pembangunan Indonesia akan semakin jelas menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta keadilan akses terhadap hunian bagi seluruh rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyoroti pentingnya RDTR sebagai kunci membangun kota yang berkarakter dan berkelanjutan. “RDTR ini memang isinya adalah zonasi atau mengatur penempatan _plotting_ untuk pembangunan. Tetapi lebih dari itu, kita berharap RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi dari sekadar kota yang sama prototipenya menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, hijau, dan inklusif,” ujarnya.
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut memberi sambutan dalam Sarasehan HANTARU 2025, Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia, Hendricus Andy Simarmata.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
Bupati Fawait Genjot Infrastruktur Desa, Jalan Penghubung Cumedak–Randuagung Kini Mulus dan Siap Dongkrak Ekonomi Warga
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di bawah kepemimpinan Bupati H. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. terus mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Salah satu hasil nyata terlihat pada peningkatan jalan penghubung Cumedak–Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, yang kini telah rampung diaspal dan siap mendukung mobilitas warga serta kegiatan ekonomi lokal.
Proyek ini dikerjakan oleh CV Catur Megatama, dengan pengawasan Pramudya Tama Konsultan dan perencanaan oleh CV Persada Teknik Konsultan, melalui program infrastruktur Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 senilai Rp196.971.000.
Jalan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Desa Cumedak, Randuagung, Gunungmalang, hingga kawasan Pasar Sukowono dan Sukosari. Sebelum diperbaiki, sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan parah dan menyulitkan warga untuk beraktivitas, terutama saat musim hujan.
Kini, kondisi jalan yang mulus membawa kelegaan bagi masyarakat. Salah satu warga, Kim (52), mengungkapkan rasa syukurnya.
“Alhamdulillah, sekarang jalannya sudah mulus. Dulu kalau hujan berlumpur dan susah dilalui motor terutama yang rusak di sebelah barat sana mas. Sekarang lancar sekali, bahkan anak-anak sekolah yang pakai sepeda tiap pagi juga senang,” ujar Kim dengan wajah gembira.
Camat Sumberjambe, Djoni Nurtjahjono, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap proyek ini yang dinilai membawa dampak langsung bagi warga. “Peningkatan infrastruktur desa seperti ini menjadi bukti nyata komitmen Bupati Jember untuk mendekatkan pelayanan dan memperlancar mobilitas warga,” ungkapnya.
Menurutnya, selain memperlancar aktivitas ekonomi, perbaikan jalan juga mempermudah akses warga menuju sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan. “Ketika akses membaik, ekonomi desa ikut bergerak. Warga bisa ke pasar, sekolah, bahkan fasilitas kesehatan dengan lebih cepat,” tambah Djoni.
Sementara itu, Bupati Jember H. Muhammad Fawait menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa merupakan prioritas utama pemerintah daerah. “Pemerintah berkomitmen memperbaiki jalan-jalan yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi merata hingga pelosok,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan jalan desa menjadi fondasi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemkab Jember juga berencana melanjutkan proyek serupa di sejumlah titik desa lainnya yang kondisinya masih rusak.
Dengan akses jalan yang kini lebih baik, warga optimistis aktivitas ekonomi di wilayah utara Sumberjambe akan semakin berkembang. Perbaikan ini diharapkan mampu memacu produktivitas pertanian, perdagangan, serta akses transportasi hasil panen ke pasar.
Masyarakat menilai langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan “Jember Baru, Jember Maju” melalui pemerataan infrastruktur dan pembangunan ekonomi berbasis desa.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Kementerian Komunikasi dan Digital Dorong Tani Digital, Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat IoT dan Inovasi Lokal
Sektor pertanian Indonesia tengah memasuki era baru yang tak lagi hanya mengandalkan tenaga dan lahan, melainkan juga teknologi, data, dan inovasi digital. Melalui program Tani Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berupaya mentransformasi pertanian menuju sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan menyejahterakan petani.
Program ini memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus membantu petani naik kelas melalui pertanian berbasis data.
Dalam kegiatan Panen Tani Digital di Kabupaten Sragen, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Teknologi baru itu tidak hanya mengawang, tapi harus membumi. Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial (AI) adalah teknologi-teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam kegiatan Panen Tani Digital di Kabupaten Sragen.
Salah satu teknologi utama yang digunakan dalam program ini adalah IoT Smart Precision Agriculture System, inovasi lokal buatan anak bangsa. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Tadi kita lihat produktivitasnya naik, sementara untuk penggunaan pupuk penurunannya sampai 50 persen, kemudian juga penurunan emisi karbon dan polusi air dengan penggunaan pupuk berlebih juga menjadi turun,” ungkapnya.
Program Tani Digital merupakan hasil kolaborasi antara Kemkomdigi, Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan sejumlah startup penyedia teknologi pertanian. Kolaborasi ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan berbasis teknologi digital lokal.
“Ini adalah startup-startup lokal. Kalau kita mau mewujudkan kedaulatan pangan, teknologinya juga harus berdaulat. Anak-anak muda ini telah membuktikan bahwa startup lokal bisa betul-betul memberi solusi,” tandasnya.
Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti IoT dan AI dalam upaya mencapai swasembada pangan, sebagaimana disampaikan Presiden dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan.
“Kita ingin agar teknologi ini bisa dimanfaatkan dalam hal-hal yang menjadi prioritas Bapak Presiden,” tegasnya.
Salah satu petani asal Sragen, Tri Widodo, berbagi pengalaman nyata saat menggunakan teknologi IoT dalam kegiatan pertaniannya. Ia mengaku mengalami penghematan pupuk hingga 40 persen setelah mengikuti program Tani Digital.
“Saya sebelum pakai alat digital Jinawi itu, Bu, (pengeluaran biaya) pupuk per satu hektarnya 1,05 ton. Setelah pakai alat ini, saya menggunakan pupuk per hektarnya 650 kilogram,” jelasnya,
SLebih dari itu, perangkat IoT juga memudahkan petani dalam memantau kondisi tanah secara real-time, termasuk kadar keasaman dan unsur hara.
“Alat digital ini juga saya bisa melihat kesehatan tanahnya, kekurangan zat asam, itu bisa kita lihat,” ungkapnya.
Transformasi pertanian melalui program Tani Digital menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya milik kota, melainkan juga sahabat bagi petani di desa. Program ini memperlihatkan bagaimana praktik tradisional dan inovasi digital dapat berjalan beriringan, menciptakan pertanian yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan.
Dengan dukungan berbagai pihak, Tani Digital diharapkan menjadi model nasional pertanian berbasis teknologi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia menuju kedaulatan pangan di era digital.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Sumbar Siap Gelar Konferensi Wakaf Internasional 2025, Dorong Wakaf Jadi Kekuatan Baru Umat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersiap menggelar Konferensi Wakaf Internasional 2025 pada 15–16 November 2025 di Kota Padang. Agenda berskala global ini akan menghadirkan lebih dari seribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara. Acara ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Sumbar ke-80 serta 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor.
Kegiatan tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam program Dialog Sumbar Bicara yang disiarkan TVRI Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran umat terhadap potensi wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Apapun masalah pembangunan dan keumatan bisa dijawab dengan wakaf. Kita optimis konferensi ini akan memberikan efek jangka panjang dan memperkuat umat melalui pembangunan yang berbasis dari umat itu sendiri,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, wakaf bukan hanya amal ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi strategis yang mampu memperkuat kemandirian umat. Dengan dukungan besar dari perantau Minangkabau di dalam dan luar negeri, Mahyeldi meyakini pengelolaan wakaf bisa dikembangkan secara kolektif dan berkelanjutan.
“Potensi ini besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya secara kolektif dan berkelanjutan agar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjut Mahyeldi.
Dewan Pengawas ASFA Foundation sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhadi, menyambut baik inisiatif Pemprov Sumbar. Ia menilai konferensi ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan peran wakaf sebagai kekuatan sosial dan ekonomi umat.
“Dalam sejarah Islam, tidak ada satu peradaban pun yang tidak memiliki jejak wakaf. Bila dikelola dengan baik, wakaf bisa menjadi kekuatan baru yang menyejahterakan masyarakat di berbagai bidang,” jelas KH. Anang.
Ia mencontohkan lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Pondok Modern Gontor di Indonesia yang mampu bertahan berkat sistem wakaf yang kuat.
Konferensi Wakaf Internasional ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumbar dan Pondok Modern Darussalam Gontor, yang akan menghadirkan tokoh nasional dan internasional.
Beberapa di antaranya adalah mantan Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Menteri Agama, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ketua Baznas, serta narasumber dari Timur Tengah, Mesir, Maroko, Arab Saudi, Kuwait, dan Malaysia.
Rangkaian acara akan mencakup sesi pleno, diskusi tematik, dan roadshow ke sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran wakaf di kalangan generasi muda.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumbar berharap pengelolaan wakaf dapat menjadi bagian dari gerakan besar membangun ekonomi umat dan memperkuat solidaritas sosial.
Konferensi ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekosistem wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dan dunia Islam.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Bukti Komitmen Inovasi, Kemendiktisaintek Borong 3 Penghargaan TOP GPR Award 2025
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang TOP GPR Award 2025 yang digelar oleh GPR Institute, Kemendiktisaintek berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, sebuah pencapaian yang menegaskan komitmen kementerian ini dalam membangun komunikasi publik yang efektif, inspiratif, dan berdampak luas di sektor pendidikan tinggi.
Tiga penghargaan bergengsi tersebut meliputi GPR Champion 2025, 5th TOP GPR Award 2025, dan 3rd TOP GPR Leader 2025 yang diterima oleh Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa, Manifes Zubayr. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan Kemendiktisaintek dalam memperkuat strategi komunikasi publik, memperluas jangkauan informasi, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pendidikan tinggi.
Dalam sambutannya, Manifes Zubayr menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian ini akan menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas komunikasi publik kementerian ke depan.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh tim. Ke depan, kami akan bekerja lebih baik lagi dalam mendiseminasikan informasi dan memperkuat fungsi kehumasan agar manfaat program Kementerian dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Ajang TOP GPR Award merupakan kegiatan tahunan yang digagas oleh GPR Institute sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga pemerintah pusat dan daerah yang mampu mengelola komunikasi publik secara profesional dan inovatif. Tahun ini, penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan Kemendiktisaintek dalam menempatkan komunikasi publik sebagai bagian strategis dari tata kelola pemerintahan modern.
Direktur GPR Institute, Arief Munajad, memberikan selamat atas capaian luar biasa tersebut.
“Keberhasilan Kemendiktisaintek membawa pulang tiga penghargaan sekaligus menunjukkan komitmen kuat dan kinerja unggul dalam membangun komunikasi publik yang transparan dan berdampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan torehan prestasi ini, Kemendiktisaintek mempertegas posisinya sebagai salah satu kementerian yang paling adaptif terhadap perubahan dan inovasi di era digital. Melalui strategi komunikasi publik yang kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan, Kemendiktisaintek terus menghadirkan informasi yang akurat, inspiratif, dan mendorong kemajuan pendidikan tinggi Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Bupati Rahmat Trianto Antar Pemkab Tanah Laut Raih Penghargaan 5th TOP GPR Award 2025
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang 5th TOP GPR Award 2025 yang digelar oleh GPR Institute, Pemkab Tanah Laut berhasil meraih penghargaan atas keberhasilannya dalam mengelola komunikasi publik secara profesional, inovatif, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, dalam seremoni penghargaan yang berlangsung di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Selasa (4/11).
Ajang TOP GPR Award merupakan bentuk apresiasi terhadap lembaga pemerintah pusat maupun daerah yang berhasil menerapkan strategi komunikasi publik yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui ajang ini, GPR Institute mendorong peningkatan kualitas hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi yang transparan dan kolaboratif.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima.
“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh GPR Institute kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Penghargaan ini menjadi motivasi sekaligus kehormatan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati Rahmat juga menambahkan bahwa penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terus berinovasi.
“Semoga ke depan kami dapat melangkah lebih baik lagi, menghadirkan pelayanan publik yang semakin terbuka, dan membangun komunikasi yang lebih dekat dengan warga,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur GPR Institute, Arief Munajad, memberikan apresiasi kepada Pemkab Tanah Laut atas capaian luar biasa tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memanfaatkan media dan teknologi digital untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Prestasi ini sekaligus menegaskan posisi Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan dan berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Kemendikdasmen Raih Empat Penghargaan Sekaligus di Ajang 5th TOP GPR Award 2025
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat prestasi gemilang dengan meraih empat penghargaan sekaligus dalam ajang TOP GPR Award 2025 yang diselenggarakan oleh GPR Institute. Penghargaan bergengsi ini menjadi pengakuan atas kinerja dan inovasi Kemendikdasmen dalam membangun komunikasi publik yang efektif dan inspiratif di sektor pendidikan.
Empat penghargaan tersebut meliputi GPR Champion 2025, 5th TOP GPR Award 2025, 3rd TOP Figure Award 2025 yang diberikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, serta 3rd TOP GPR Leader 2025 yang diraih oleh Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto, S.E., M.A.
Acara penganugerahan berlangsung di The Sultan Hotel Jakarta, Selasa (4/11), dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ma’ruf, yang hadir mewakili Prof. Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh GPR Institute.
“Penghargaan ini menjadi bukti sekaligus motivasi bagi kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk terus bekerja lebih baik, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Ma’ruf dalam sambutannya mewakili Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Ma’ruf juga menjelaskan bahwa Menteri Abdul Mu’ti berhalangan hadir karena tengah mewakili Indonesia dalam sidang UNESCO, di mana Bahasa Indonesia untuk pertama kalinya digunakan secara resmi dalam forum tersebut momen bersejarah yang turut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
Sementara itu, Anang Ristanto, yang turut menerima dua penghargaan mewakili Kemendikdasmen, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim humas Kemendikdasmen.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi terhadap kerja keras seluruh tim kami. Ini akan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memperkuat komunikasi publik di bidang pendidikan,” ujar Anang.
Ajang TOP GPR Award yang digagas oleh GPR Institute bertujuan memberikan apresiasi kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah yang berhasil mengelola komunikasi publik secara profesional, inovatif, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Prestasi ini menegaskan komitmen Kemendikdasmen dalam menghadirkan komunikasi publik yang transparan, humanis, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional sejalan dengan visi mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua” menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Direktur GPR Institute, Arief Munajad, menyampaikan selamat atas capaian luar biasa yang diraih Kemendikdasmen. Menurutnya, keberhasilan membawa pulang empat penghargaan sekaligus menjadi bukti nyata komitmen dan keunggulan kinerja komunikasi publik Kemendikdasmen.
“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Kemendikdasmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan demi mewujudkan Indonesia Emas,” ujar Arief.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
