Beranda blog Halaman 701

Tandatangani MoU dengan ITB Ahmad Dahlan, Mendes: Kolaborasi Real Bangun Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan sekaligus orasi ilmiah dengan tema Membangun Generasi Socio Techopreneur Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Sasana Kriya TMII Jakarta Timur, Kamis (6/11/25).

Dalam orasinya, ia menyebut MoU adalah gerbang awal untuk membangun kerja sama yang kuat dalam menciptakan Indonesia yang semakin baik.

“Saya datang ke sini untuk mengajak kerja sama yang real dengan wisudawan untuk membangun Indonesia dari desa dan dari bawah,” tutur Mendes Yandri.

Kemendes PDT dan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta menandatangani MoU tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di desa dan daerah tertinggal. Kesepahaman bersama ini diharap dapat mempercepat pembangunan di tingkat desa dan daerah tertinggal melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian maka ruang gerak mahasiswa maupun alumni ITB Ahmad Dahlan semakin luas dan membawa manfaat besar dalam membangun Indonesia dari desa. Pasalnya desa menjadi pusat dan akar pembangunan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Ini peluang. Jangan berpikir mencari kerja tapi justru menjadi pelaku usaha menciptakan lapangan kerja. Sekarang membangun dari desa menjadi peluang luar biasa maka perlu kolaborasi kita semua. Saya berharap alumni ITB Ahmad Dahlan ini menjadi pelaku utama, garda terdepan dalam pembangunan di desa. Saya ingin buktikan kerja sama kita saling menguntungkan dan memberi kebaikan untuk ITB Ahmad Dahlan,” ujar Mendes Yandri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri juga memberikan penghargaan untuk empat wisudawan yang mendapat beasiswa dari dana desa. Wisudawan tersebut adalah Ni Luh Gede Sujianingsih Direktur BUMDesa Sanur Kaja Bali, Yudi Apriyanto Sekretaris Desa Hanura Lampung, Anastasius Delik Kepala Desa Palangan Kalimantan Tengah, dan Petrus Hale Luan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kletek NTT karena berhasil menjalankan masa kuliah berikut dengan tetap mengemban kewajiban di desa.

Hal ini membuktikan bahwa dana desa memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas SDM yang dipastikan pula pengaruhnya dalam membangun desa. “Dana desa akan kita dorong terus untuk peningkatan kapasitas SDM,” tegasnya.

Sementara itu, banyak program pembangunan desa yang bisa dijalankan bersama perguruan tinggi. Di antaranya melalui 12 aksi bangun desa bangun Indonesia seperti mewujudkan desa ekspor, desa wisata, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan lain sebagainya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Peringati HMPI 2025, Gubernur Kaltim Ajak Masyarakat Menanam Pohon Sebagai Sedekah Oksigen

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar kegiatan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan di area pembangunan Pesantren Al-Bahjah Cabang Samarinda, Jalan Pangeran Suryanata, Gang Saka, Kamis (6/11/25).

Peringatan HMPI tahun ini mengusung tema “Menanam Pohon, Sedekah Oksigen”, yang mengandung makna mendalam tentang pentingnya peran pohon bagi kehidupan dan keseimbangan ekosistem.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Joko Istanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dr. Jaya Mualimin, unsur Forkopimda Kaltim, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, perwakilan UPT Kementerian Kehutanan, Pemkot Samarinda, kalangan perguruan tinggi, mitra pembangunan, kelompok tani hutan, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Harum menegaskan bahwa menanam pohon bukan hanya aksi seremonial, melainkan bentuk nyata dari sedekah oksigen bagi keberlangsungan hidup makhluk di bumi.

“Setiap pohon yang kita tanam adalah amal jariyah ekologis. Pohon memberi oksigen, menyerap karbon, menjaga air, serta menjadi wujud cinta kita kepada bumi dan masa depan generasi yang akan datang,” ujarnya.

Gubernur juga menyinggung pentingnya pelaksanaan penghijauan di sepanjang ruas jalan provinsi di Kalimantan Timur. Menurutnya, banyak area yang berpotensi longsor dan memerlukan penanaman pohon untuk memperkuat tanah dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami harap seluruh jalan provinsi di Kaltim segera ditanami pohon-pohon produktif. Selain bermanfaat secara ekologis, pohon juga dapat menjadi elemen keindahan dan tempat istirahat bagi masyarakat,” tambahnya.

Namun, ia juga mengingatkan agar jenis pohon yang ditanam disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ia mencontohkan bahwa pohon trembesi meski rindang, sering kali menimbulkan masalah karena daun yang cepat gugur dan akar yang dapat merusak struktur jalan.

Gubernur juga menjelaskan bahwa Hari Menanam Pohon Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 sebagai momentum nasional untuk menggerakkan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Joko Istanto dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan HMPI tahun 2025 diikuti oleh sekitar 600 peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Kegiatan tersebut ditandai dengan penanaman serentak 1.000 pohon di lahan seluas sekitar 5 hektar, terdiri dari berbagai jenis pohon buah dan peneduh seperti durian, kelengkeng, mangga, alpukat, jeruk, ketapang, tabebuya, tanjung, jambu air, jambu Kristal (rey/pt)dan pohon pucuk merah.

Acara juga dirangkai dengan pemberian penghargaan dan bantuan simbolis kepada kelompok tani hutan, masyarakat peduli api (MPA), dan masyarakat mitra Polhut atas kontribusi mereka dalam pelestarian hutan dan lingkungan di Kaltim.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Tekankan Pentingnya Cinta dan Pemahaman Rupiah di Kaltim Paradise x SummerFest

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Rudy Mas’ud (Harum) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia (BI) yang tidak hanya berperan menjaga stabilitas moneter, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor UMKM, serta mengedukasi masyarakat agar semakin cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah.

“Kaltim Paradise of The East x SummerFest seperti ini merupakan contoh nyata sinergi antara kebijakan nasional dan semangat daerah dalam membangun pondasi ekonomi yang kokoh,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud saat memberikan sambutan pada kegiatan Kaltim Paradise of The East x SummerFest 2025 yang berlangsung di Samarinda Convention Hall, Rabu (5/11/2025).

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, kegiatan yang mengusung semangat “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” memiliki pesan penting di era digital dan globalisasi yang berkembang pesat saat ini.

“Cinta rupiah berarti menghargai hasil karya bangsa sendiri. Bangga rupiah berarti menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan menggunakan produk dan mata uang kita sendiri. Sementara paham rupiah berarti menjadi masyarakat yang bijak dalam bertransaksi dan berinvestasi,” jelasnya.

Menurutnya, dengan memahami makna cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah, masyarakat akan turut memperkuat kemandirian ekonomi bangsa, dimulai dari diri sendiri.

Karena itu, Gubernur Rudy Mas’ud mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, perbankan, maupun masyarakat, untuk terus mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia.

“Mari kita cintai produk lokal, beli karya anak bangsa, dan jelajahi keindahan alam Kalimantan Timur. Di sinilah kita wujudkan kebanggaan bahwa membangun negeri bukan hanya dengan berbicara, tetapi dengan tindakan nyata,” seru Gubernur Rudy Mas’ud

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kita patut berbangga, namun juga harus terus berbenah. Di tengah perubahan global yang begitu cepat, UMKM kita perlu dibekali dengan literasi digital, akses pembiayaan yang kuat, serta kemampuan adaptasi terhadap pasar global,” ujarnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menambahkan, kegiatan seperti Kaltim Paradise of The East x SummerFest tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga ruang untuk menemukan ide, inovasi, serta membangun jejaring kerja sama antarpelaku ekonomi.

“Tentu inilah momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang berdaya tahan dan berkelanjutan. Kita ingin agar UMKM di Kaltim tidak hanya bisa menjual produk, tetapi juga naik kelas, menjadi bagian dari rantai pasok nasional bahkan internasional dengan standar mutu, kemasan, dan branding yang membanggakan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Ossy Sampaikan Peran Tata Ruang Berbasis _Disaster Risk Reduction_ untuk Hadapi Potensi dan Kerugian Akibat Bencana Alam

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rentan terjadi bencana alam. Untuk memitigasi potensi bencana alam dan meminimalisir kerugian yang timbul akibat bencana alam, perencanaan tata ruang berbasis _disaster risk reduction_ menjadi penting diimplementasikan. Penjelasan rencana itu dipaparkan oleh Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, Rabu (05/11/25).

“Kedudukan tata ruang sangatlah penting dalam penanganan bencana ini. Pada tahap pra-bencana, tata ruang berperan dalam pencegahan, penegakan dan mitigasi bencana. Lalu, pada tahap pasca bencana, tata ruang digunakan sebagai acuan rekonstruksi pasca bencana sehingga penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) ini harus berbasis pada mitigasi risiko bencana,” tegas Wamen Ossy di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Jakarta.

Terkait mitigasi bencana, Kementerian ATR/BPN telah melakukan penyusunan Peta Zona Rawan Bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai masukan revisi RTR. Di dalam Peta Zona Rawan Bencana ini, melalui _overlay_ berbagai peta bahaya dan potensi bencana, diperoleh empat zona rawan bencana, yaitu zona pengembangan, zona pengembangan terbatas, zona sangat terbatas, dan zona terlarang

“Jadi keluarlah _output_ berupa Peta Zona Rawan Bencana yang ini kemudian harus diikuti oleh pemerintahan dan lembaga yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu. Dengan begitu, kita sudah melakukan apa yang disebut sebagai perencanaan tata ruang berbasis dengan _disaster risk reduction_,” jelas Wamen Ossy.

Dalam pertemuan ini, Ketua Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Alam DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengumpulkan sejumlah menteri, wakil menteri dan kepala lembaga terkait untuk membahas soal Indonesia yang rawan bencana setiap akhir tahun. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana.

“Dampak bencana tidak terbatas pada kerugian materiil seperti kerusakan bangunan dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup kerugian non materiil seperti hilangnya nyawa manusia, trauma psikologi, dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah komando operasi terpadu yang jelas dan efektif, yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan penanganan,” pungkas Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam Raker ini, Wamen Ossy hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Target Meningkat, Pemkot Pekalongan Siapkan Lelang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

Penulis
Syifa
-

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekalongan menyiapkan lelang pengelolaan parkir tepi jalan umum (TJU), mulai 2026 mendatang. Lelang tersebut diharapkan dapat mendongkrak capaian pendapatan daerah sebesar Rp1,65 miliar.

Kepala Dishub Kota Pekalongan, M Restu Hidayat, menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 392 titik parkir tepi jalan umum yang menjadi kewenangan Dishub Kota Pekalongan. Dari jumlah tersebut, potensi bruto yang dihitung mencapai Rp4,92 miliar.

“Selama ini pembagiannya masih 30 persen untuk pengelola dan 70 persen untuk pemerintah. Dengan hasil kajian itu, target pendapatan tahun 2025 kita naikkan dari Rp1,55 miliar menjadi Rp1,65 miliar,” ungkapnya pada rapat Tim Pembinaan dan Penertiban Parkir TJU di Aula Dishub, Selasa (4/11).

Restu menambahkan, pembagian hasil dan mekanisme pengelolaannya masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan sistem pelelangan.

“Konsepnya masih kita olah agar formula pembagiannya tepat. Oleh karena itu, kami juga menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk memberikan masukan teknis terkait rencana lelang pengelolaan parkir ini,” jelasnya.

Penilai KPKNL Pekalongan, Slamet Trijendra, menyebut, langkah ini mendorong rencana tersebut.

“Kami dorong agar proses administrasinya segera dilakukan supaya tahun depan bisa langsung siap dijalankan,” ujarnya.

Slamet menjelaskan, sistem pelelangan bisa dilakukan secara global dalam satu paket besar atau dibagi per lot, tergantung pada minat pasar.

“Kalau peminatnya sedikit, mungkin satu paket besar lebih efektif. Tapi kalau ingin menjaring lebih banyak peserta, bisa dibagi per lot seperti di daerah lain, misalnya di Kudus,” terangnya.

Dengan adanya rencana lelang ini, ia berharap pengelolaan parkir menjadi lebih profesional, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Berhentikan 49 Pendamping PKH, Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Ampun untuk Penyimpangan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) menindak tegas oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, hingga awal November 2025, ratusan pendamping PKH telah dijatuhi sanksi, dan 49 orang di antaranya resmi dipecat karena melakukan pelanggaran berat.

“Jadi ada 400 SDM PKH itu yang kita berikan peringatan 1 dan peringatan 2. (Adapun) 49-nya sudah kita berhentikan. Jadi peringatan ketiganya langsung pemberhentian,” kata Gus Ipul di Gedung Kemensos, Selasa (4/11).

Langkah tegas ini, menurut Gus Ipul, merupakan bagian dari upaya memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dan digunakan sesuai peruntukan serta tanpa penyimpangan.

Pendamping PKH, tegasnya, memegang peran penting dalam menjaga bansos agar tepat sasaran dan tepat manfaat. “Jadi sudah kita pesankan untuk benar-benar bisa menjadi pendamping yang baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengawasan terus diperkuat untuk mencegah segala bentuk potensi penyimpangan. “Jadi kita juga mengawasi para pendamping ini. Kerja para pendamping pun juga kita awasi,” jelasnya.

Selain pendamping PKH, penerima bansos pun juga diingatkan oleh Gus Ipul untuk bijak memanfaatkan bantuan sosial yang diterima. “Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur,” pesannya.

Menurutnya, bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat. Seperti membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang. Bansos juga dilarang digunakan untuk membayar utang pribadi atau cicilan pinjaman.

Selain itu bansos juga dilarang untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai, atau kendaraan pribadi. “Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan,” Gus Ipul mengingatkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Tekankan Akurasi Data Sangat Penting untuk Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun “Peningkatan Akurasi, Transparansi, dan Keadilan Sosial melalui Integrasi Data Nasional untuk Penyaluran Bantuan Sosial yang Lebih Efektif” secara hybrid pada tanggal 28 Oktober 2025. Kegiatan yang melibatkan berbagai narasumber dari kementerian/lembaga terkait ini dibuka oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq yang hadir secara langsung di Ruang Auditorium, Kantor Pusat BPK.

Diskusi ini diselenggarakan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial (bansos), mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program bansos di masa mendatang.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bansos kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Hasil pemeriksaan BPK pada periode tahun 2021-2024 menunjukkan masih terdapat penyaluran bansos yang perlu ditingkatkan efektivitasnya di berbagai aspek, seperti keakurasian data.

“Data itu memegang peranan kunci untuk pembangunan manusia. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan untuk penyaluran bansos masih banyak yang tidak tepat sasaran diakibatkan oleh data,” ujar Akhsanul Khaq.

Anggota III BPK menambahkan, prioritas pemeriksaan tematik yang dilaksanakan oleh BPK terutama dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, semuanya bergantung pada data dan sistem informasi dari masing-masing sektor tersebut. Akurasi dan transparansi data tersebut perlu diperhatikan agar ke depannya tidak terjadi temuan berulang dalam LHP BPK, serta khususnya dalam mekanisme penyaluran bansos agar masyarakat penerima bantuan tersebut menjadi lebih tepat sasaran.

Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh peserta mengenai kebijakan, program, tantangan, risiko, peningkatan akurasi, transparansi dan keadilan sosial melalui integrasi data nasional untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif. Selain itu, diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi perbaikan menuju Satu Data Indonesia yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengambilan kebijakan dan program/kegiatan.

Diskusi menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemensos, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Komunikasi Pemerintah, dan Bank Negara Indonesia, serta diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Command Center, Ombudsman Minta TKA Terus Dikembangkan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Ombudsman Republik Indonesia berkolaborasi dalam memastikan penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) berlangsung dengan jujur, adil, dan berintegritas. Kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola layanan publik di sektor pendidikan, khususnya pada pelaksanaan asesmen berskala nasional.

Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, Ombudsman RI hari ini melakukan kunjungan langsung ke Command Center TKA yang berlokasi di Jakarta, untuk memantau secara menyeluruh jalannya pelaksanaan ujian di berbagai daerah. Dalam kunjungan itu, Tim Ombudsman yang diwakili salah satu anggotanya Indraza Marzuki Rais didampingi oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, yang menjelaskan fungsi Command Center sebagai pusat koordinasi nasional yang memantau aspek teknis dan nonteknis pelaksanaan TKA.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Indraza Marzuki Rais, menyatakan bahwa ia merasa banyak hal yang dapat dikembangkan melalui proses TKA ini. “Rekomendasi kami, TKA ini jangan hanya menjadi kegiatan rutin yang bersifat formalitas saja, tetapi perlu terus dikembangkan,” ujarnya. Ia juga kemudian menekankan bahwa TKA bukan sekadar mengeluarkan nilai, tetapi menjadi masukan (input) bagi orang tua dan masyarakat untuk melihat kondisi anak, sekolah, maupun pendidikan secara keseluruhan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Ombudsman RI dalam penyelenggaraan TKA tahun ini. “Kami sangat menghargai kunjungan dan kolaborasi Ombudsman RI sebagai mitra strategis dalam memastikan layanan publik di bidang pendidikan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan. Kehadiran Ombudsman RI menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan TKA, baik dari sisi tata kelola, pelayanan peserta, maupun pengawasan di lapangan,” ucap Toni.

Pelaksanaan TKA akan dilaksanakan dalam tiga gelombang utama. Gelombang pertama pada 3–4 November 3025, gelombang kedua pada 5–6 November 2025, serta gelombang khusus pada 8–9 November 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Pastikan Pelaksanaan TKA Jatim Lancar Tanpa Kebocoran Soal

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke SMAN 5 Surabaya, Rabu (5/11), untuk meninjau secara langsung pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) bagi siswa tingkat SMA/SMK/MA serta SMA Luar Biasa (SMA LB) di Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA di seluruh Jawa Timur diikuti oleh lebih dari 390 ribu siswa. Tes ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menjadi salah satu acuan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur tanpa tes maupun reguler.

“Tes ini tidak memengaruhi kelulusan siswa, namun menjadi salah satu faktor penilaian ketika mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa tes. Alhamdulillah, Jawa Timur selama enam tahun berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur reguler maupun KIP kuliah,” ujar Gubernur Khofifah.

Khofifah mengapresiasi semangat para siswa, guru, dan kepala sekolah yang tetap menjaga stamina dan fokus dalam menjalani ujian. “Semangat anak-anak, kepala sekolah, dan orang tua luar biasa. Kita ingin capaian penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri tahun ini tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia,” tegasnya.

Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga, Prof. Biyanto, yang turut mendampingi Gubernur Khofifah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dukungan penuh terhadap penyelenggaraan TKA.

“Tentu kami sangat bersyukur atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dari Ibu Gubernur. Bisa dikatakan, beliau adalah satu-satunya gubernur yang memberikan dukungan penuh sejak persiapan hingga pelaksanaan TKA,” ujarnya.

Biyanto menambahkan, secara umum pelaksanaan TKA berjalan lancar, meski sempat terjadi beberapa insiden kecil seperti gangguan listrik. “Hal-hal seperti ini wajar, karena kita sudah lima tahun tidak melaksanakan ujian nasional. Kami akan melakukan evaluasi untuk gelombang kedua dan ujian susulan agar pelaksanaan berikutnya lebih baik,” ungkapnya.

Ia juga memastikan bahwa indikasi kebocoran soal tidak ditemukan dalam pelaksanaan TKA tahun ini. “Berdasarkan pemantauan kami, potensi kebocoran nyaris tidak ada. Sistem pengawasan dan tata pelaksanaannya jauh lebih baik dibandingkan ujian sebelumnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dipanggil Presiden Prabowo, Menteri ESDM Laporkan Target Listrik Desa hingga Swasembada Solar

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil rangkaian kunjungan kerja ke beberapa daerah, termasuk wilayah Sulawesi. strategis kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11). Laporan tersebut mencakup progres program listrik desa, produksi minyak nasional, serta kesiapan menuju kedaulatan energi.

“Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden, dipanggil. Saya memberikan laporan karena beberapa hari saya melakukan kunjungan kerja di daerah, di Sulawesi, di Sultra, di Sulut, kemudian beberapa daerah lain, khususnya berbicara tentang realisasi daripada listrik desa,” ujar Bahlil kepada awak media.

Bahlil menyampaikan bahwa program listrik desa menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2030 mendatang. “Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua,” tegas Bahlil.

Guna mewujudkan target tersebut, Kementerian ESDM tahun ini hingga 2029 mendatang akan mempercepat penyediaan akses listrik melalu program listrik desa ini di 10.068 lokasi untuk menjangkau 1,28 juta calon pelanggan sementara pada 2025 ini akan diselesaikan penyediaan akses listrik di 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan.

Selain melaporkan perkembangan proyek listrik desa, Bahlil juga menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional (lifting). Hingga November 2025, produksi minyak harian Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, yakni 605.000 barel per hari.

Potensi peningkatan lifting juga dimungkinkan akan didapat melalui program perbaikan tata kelola sumur tua yang telah menginventarisis sebanyak 45.000 sumur untuk segera dikelola, khususnya kepada koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Bahlil turut melaporkan peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi. Dari target sekitar Rp260 triliun di tahun 2025, realisasi PNBP saat ini sudah mencapai sekitar 74-75 persen dari target.

Bahlil menegaskan optimisme pemerintah untuk mencapai kedaulatan energi. Ia memastikan bahwa pada tahun 2026, Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, seiring dengan rencana beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

“RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar, dan bisa kita ekspor,” jelasnya.

Bahlil pun menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Kepala Negara. “Ini kan semuanya perintah Bapak Presiden, yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...700701702...4,906Halaman 701 dari 4,906