Beranda blog Halaman 702

Menperin Agus Tegaskan Manufaktur Jadi Fondasi Utama Ekonomi Nasional 2025

Penulis
Syifa
-

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa manufaktur atau sektor Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) kembali menunjukkan kinerja positif dan tetap menjadi motor utama penggerak perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2025, manufaktur tumbuh sebesar 5,58 persen (y on y), kembali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen (y on y).

“Pertumbuhan sektor manufaktur pada triwulan III tahun 2025 kembali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal II 2025 sebelumnya, pertumbuhan manufaktur 5,60 persen (y on y) dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (y on y). Hal ini mencerminkan daya saing manufaktur nasional yang semakin kuat, baik di pasar domestik maupun ekspor,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 17,39 persen pada triwulan III tahun 2025, menjadikannya penyumbang terbesar terhadap PDB nasional dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi ini juga meningkat sebesar 0,47 persen dibanding kuartal sebelumnya sebesar 16,92 persen.

“Manufaktur kembali menjadi penggerak utama perekonomian nasional pada kuartal III 2025 yang ditunjukkan oleh kontribusi terhadap PDB nasional dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional naik sebesar 0,47 persen dari 16,92 persen menjadi 17,39 persen pada kuartal III 2025. Sedangkan, kontribusi manufaktur terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi sebesar 1,13 persen (y-on-y). Artinya, sektor ini tetap menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional yang memberikan nilai tambah besar, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat struktur ekonomi nasional,” imbuh Menperin.

Pertumbuhan manufaktur pada triwulan III-2025 ditopang oleh meningkatnya permintaan baik dari pasar domestik maupun luar negeri. Sejumlah subsektor industri bahkan menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Industri makanan dan minuman tumbuh 6,49 persen, terutama didorong oleh peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Sementara itu, industri logam dasar mencatat lonjakan pertumbuhan hingga 18,62 persen, sejalan dengan meningkatnya permintaan ekspor untuk produk logam dasar, khususnya besi dan baja.

Selanjutnya, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh sebesar 11,65 persen, didorong oleh kenaikan produksi bahan kimia dan barang kimia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor.

Begitu juga dengan subsektor industri mesin dan perlengkapan serta subsektor industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan juga mengalami pertumbuhan berturut-turut sebesar 11,74 persen dan 16,30 persen.

“Pertumbuhan yang solid di berbagai subsektor ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mendorong industrialisasi sumber daya alam, perlindungan pasar domestik dari gempuran banjir produk impor, penguatan teknologi produksi, pengembangan tenaga kerja industri dan memperkuat ekosistem rantai pasok nasional telah berjalan efektif. Ke depan, kami akan terus memperkuat kebijakan yang berbasis peningkatan produktivitas dan daya saing industri,” tegas Menperin.

Menurut Agus, Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk menjaga momentum positif ini melalui berbagai program, termasuk Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengembangan industri halal, transformasi industri hijau serta dukungan pada investasi berorientasi ekspor dan inovasi teknologi hijau.

“Berkat arahan dan keberpihakan Bapak Presiden Prabowo pada industri dalam negeri, kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta kolaborasi semua pihak dalam ekosistem industri maka pencapaian industri ini dapat diraih. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, kami optimistis sektor industri pengolahan akan terus tumbuh lebih kuat pada tahun ini dan menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Menperin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapan Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono Anung Jelaskan Kondisi Terbarunya

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, keputusan mengenai wacana kenaikan tarif layanan Transjakarta akan diumumkan pada waktu yang tepat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Pramono, masih mempertimbangkan secara mendalam opsi penyesuaian tarif transportasi publik tersebut.

“Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik. Naik atau tidak, saya akan putuskan pada saat yang tepat,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/11).

Ia menegaskan bahwa hasil kajian yang dilakukan belum tentu akan berdampak pada perubahan tarif. Karena itu, masyarakat diharapkan menunggu hasil kajian dan pengumuman dari Gubernur terkait hal ini.

Sebelumnya, Pramono menyampaikan bahwa beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini cukup besar. Pemprov DKI diketahui memberikan subsidi sebesar Rp9.700 per tiket.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif transportasi nantinya tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang ssbelumnya telah mendapatkan tarif gratis. Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

“Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi,” jelasnya.

Di sisi lain, Pramono juga meminta agar jajaran PT Transjakarta melakukan perbaikan dan peningkatan layanan sistem pembayaran transportasi bus Transjakarta.

Hal ini disampaikannya menanggapi adanya keluhan terkait sering rusaknya mesin pembayaran tap-in dan tap-out pada layanan transportasi umum, khususnya Transjakarta (TJ). Kondisi tersebut memungkinkan saldo pengguna Transjakarta terpotong hingga dua kali.

“Untuk Transjakarta, saya sendiri juga mengeluhkan hal yang sama. Tapping-nya seringkali tidak berjalan dengan baik dan untuk itu saya sudah meminta kepada jajaran Transjakarta untuk memperbaiki supaya itu tidak terulang kembali, termasuk MRT, bukan hanya Transjakarta,” ucap Pramono.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan transportasi agar sistem pembayaran dapat berfungsi optimal, seperti di kota-kota besar lainnya di dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Lantik 1.842 Pejabat Pemprov DKI Jakarta, Tegaskan Integritas dan Profesionalisme

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik 1.842 pejabat administrator, pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Halaman Balai Kota, pada Rabu (5/11). Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

“Saya ucapkan selamat kepada 1.842 pejabat yang hari ini dilantik. Jabatan ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang menuntut integritas, kompetensi, dan inovasi dalam mewujudkan program-program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta,” tuturnya.

Gubernur Pramono menambahkan, pelantikan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam penataan birokrasi Pemprov DKI Jakarta, sekaligus sebagai bentuk percepatan reformasi birokrasi agar pelayanan publik di Ibu Kota semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, akan dilakukan pelantikan berikutnya untuk kebutuhan mutasi dan promosi jabatan sebagai langkah memperkuat kinerja organisasi, mendorong percepatan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Rano Karno untuk menjalankan sistem pemerintahan yang adil dan transparan.

“Saya bersama Bapak Wakil Gubernur berkomitmen untuk menerapkan sistem meritokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel dalam setiap proses seleksi dan penilaian pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kapasitas dan dedikasi terbaik,” tegasnya.

Gubernur Pramono juga menandaskan bahwa seluruh proses promosi dan mutasi jabatan dilakukan berdasarkan pertimbangan kepala perangkat daerah masing-masing, serta telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia turut mengapresiasi semangat ASN Jakarta yang terus menunjukkan kinerja positif di tengah transformasi kota menuju pusat perekonomian nasional dan kota global.

“Jakarta terus menunjukkan ketahanan dan performa yang baik. Mulai dari indeks pembangunan manusia yang tinggi, pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi terkendali, serta investasi dan kualitas pelayanan publik terus meningkat,” ujarnya.

Gubernur Pramono berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat membangun sinergi yang kuat, menjaga koordinasi, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

”Kita tidak boleh berhenti untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tabalong Kembali Ukir Prestasi, Bupati Noor Fani Terima Penghargaan Bergengsi Top GPR Award 2025

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Daerah yang dikenal dengan slogan “Bumi Saraba Kawa” ini meraih penghargaan Top GPR Award 2025 dari GPR Institute, sebuah perusahaan profesional yang fokus pada penguatan komunikasi publik pemerintahan di Indonesia.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Tabalong, Mohammad Noor Rifani dalam ajang 5th TOP GPR Award 2025 yang digelar di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (4/10). Ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja komunikasi publik lembaga pemerintah yang dinilai efektif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bupati Noor Fani menyampaikan rasa syukur mendalam atas penghargaan tersebut. Ia menilai prestasi ini menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Harus terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat”, ucap Haji Fani.

Selain itu Bupati Noor Fanijuga menekankan agar Diskominfo Tabalong sebagai SKPD yang mempunyai tupoksi menyebarluaskan informasi dan komunikasi untuk lebih banyak lagi mendengar keluhan dan pengaduan masyarakat, agar nantinya komunikasinya berjalan dua arah.

Bupati Noor Fani juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tabalong untuk terus memperkuat perannya sebagai penghubung aspirasi publik.

Pelaksana tugas Kepala Diskominfo Tabalong, Eddy Suriyani, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperluas jangkauan komunikasi publik melalui berbagai kanal media, baik konvensional maupun digital.

“Kami memanfaatkan website, media elektronik, media cetak, media sosial sampai baliho spanduk untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas” jelas Eddy Suriyani.

Adapun, Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis data terhadap berbagai pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang sukses membangun komunikasi publik partisipatif dan berorientasi pada reputasi organisasi.

“Kami melihat keberhasilan membangun komunikasi publik berbasiskan data,” ucap Tri Raharjo dalam pemaparannya.

Tri juga mengucapkan selamat atas diterimanya penghargaan 5th TOP GPR Awards 2025. Ia berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk Pemkab Tabalong dalam menjalankan komunikasi publik yang lebih transparan, berorientasi pada publik dan kolaboratif.

Selain Kabupaten Tabalong, penghargaan Top GPR Award 2025 kategori pemerintah kabupaten/kota juga diterima oleh Pemkab Tanah Laut, Pemkab Klaten, dan Pemkot Pekalongan.

Penghargaan ini diberikan kepada lembaga pemerintah-baik kementerian, lembaga, provinsi, maupun kabupaten/kota—yang dinilai berhasil membangun sistem komunikasi publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas UMKM dan Penertiban Barang Bekas Impor

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan penting, salah satunya terkait perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penindakan terhadap impor barang-barang bekas serta percepatan sistem digitalisasi UMKM nasional.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa salah satu arahan utama Presiden Prabowo adalah memastikan langkah penertiban terhadap barang-barang bekas impor tidak berdampak negatif terhadap pelaku usaha kecil. Presiden Prabowo, kata Maman, meminta agar pemerintah menyiapkan solusi konkret berupa substitusi produk lokal yang dapat dijual oleh para pedagang yang selama ini bergantung pada barang bekas.

“Salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

Maman menambahkan bahwa Presiden Prabowo menugaskan Kementerian UMKM untuk memastikan pedagang thrifting tetap bisa berusaha dengan menjual produk-produk buatan dalam negeri. Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mematikan aktivitas ekonomi pedagang thrifting, tetapi mengarahkannya untuk mendukung industri lokal.

“Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi dalam pelayanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Presiden Prabowo meminta agar sistem satu data terintegrasi, yakni Sapa UMKM, segera direalisasikan untuk mempermudah berbagai layanan bagi para pelaku usaha.

“Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan,” tutur Maman.

Melalui Sapa UMKM, berbagai layanan seperti perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran produk akan diintegrasikan dalam satu sistem nasional berbasis digital.

“Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaallah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian pada peningkatan daya saing UMKM melalui kemudahan akses perizinan dan sertifikasi. Menurut Maman, Presiden meminta agar proses sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dipercepat dan disederhanakan.

“Petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait sertifikasi, terkait bagaimana bisa mendapatkan izin BPOM, mempercepat sertifikasi halal, lalu bagaimana PIRT-nya, SNI, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat,” ucapnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar program penghapusan piutang UMKM segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana awal. Berdasarkan data sementara, sekitar 67 ribu UMKM telah tercatat dalam program ini, namun jumlah potensialnya jauh lebih besar.

“Kalau sementara kan masih di angka 67 ribu UMKM. Berdasarkan data dari Bank Himbara kita ada kurang lebih 1 juta usaha mikro kecil menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tindak lanjuti,” kata Maman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya: Stabilitas Keuangan Nasional Aman, Ekonomi Indonesia Terus Tumbuh

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan III tahun 2025 dan terus mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif.

Untuk itu, KSSK telah menyelenggarakan Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 pada Jumat 31 Oktober 2025. Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain dalam upaya memastikan agar KSSK senantiasa terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Stabilitas sistem keuangan triwulan III tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi, dengan terus mewaspadai berbagai risiko global,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11).

Meskipun pertumbuhan ekonomi global masih menghadapi tantangan akibat dampak tarif impor Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi, ekspektasi perbaikan ekonomi mulai menguat. Menkeu menjelaskan aktivitas ekonomi Amerika Serikat yang masih lemah berdampak pada berlanjutnya pelemahan pasar tenaga kerja sehingga mendorong The Fed memangkas fed funds rate sebesar 25 basis poin pada Oktober 2025 menjadi kisaran 3,75 hingga 4 persen. Sementara itu, perekonomian Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India juga belum menguat, dipengaruhi antara lain oleh masih lemahnya konsumsi rumah tangga, meskipun berbagai stimulus telah diberikan.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan IMF telah merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dari yang sebelumnya 3 persen menjadi 3,2 persen pada laporan outlook terbarunya.

“Meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 di level 3,3 persen didorong kondisi keuangan yang lebih longgar, kesepakatan dagang AS dengan negara mitra utama, ekspansi fiskal di sejumlah negara berkembang serta penurunan inflasi,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat dan diperkirakan mencapai target pemerintah pada tahun 2025. Pada triwulan III 2025, konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga dengan dukungan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Belanja APBN untuk mendukung aktivitas konsumsi dan produksi diperkuat melalui percepatan implementasi program strategis serta pemberian stimulus dan dukungan insentif bagi sektor prioritas yang disinergikan dengan kerjaan moneter dan sektor keuangan.

“Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5 persen year-on-year pada triwulan keempat 2025. Secara full year, tahun 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2 persen,” kata Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tegaskan Komitmen Hadir dalam Pengembangan Transportasi Publik Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinet merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025. Dalam keterangannya usai mengikuti pertemuan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus hadir dalam pengembangan transportasi publik nasional termasuk proyek kereta cepat.

“Tadi pertemuan dengan Bapak Presiden yang memang untuk kereta api itu alat transportasi umum yang memang untuk kepentingan masyarakat secara luas, dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah itu memang akan ada dan hadir di dalam program-program transportasi termasuk juga dalam transportasi Whoosh ini,” ucapnya.

Terkait pembahasan dengan pihak Tiongkok mengenai kerja sama pengembangan proyek transportasi, Rosan menjelaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Pengembangan proyek ini, menurut Rosan turut melibatkan sejumlah kementerian terkait.

“Ini kan masih berjalan ya nanti timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang terlibat, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian dan kementerian perhubungan juga,” jelasnya.

Menteri Investasi menambahkan bahwa koordinasi antar kementerian sangat penting agar setiap langkah dalam negosiasi dan implementasi proyek sejalan dengan arahan Presiden. Kehadiran pemerintah dalam pengembangan transportasi ini, tambah Rosan, tidak hanya dilihat dari segi untung-rugi tetapi juga dampaknya bagi masyarakat.

“Dan juga melihat kepada undang-undang yang ada, ya memang itu menjadi tugas dari pemerintah,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04% di Triwulan III-2025, Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global

Penulis
Syifa
-

Di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, ekonomi Indonesia masih tetap terjaga di kisaran lima persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 tumbuh sebesar 5,04 persen year-on-year (yoy).

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024 atau secara year-on-year tumbuh sebesar 5,04 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2025 atau secara q-to-q tumbuh sebesar 1,43 persen. Secara c-to-c perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01 persen sepanjang periode Januari sampai September 2025,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, BPS, Moh. Edy Mahmud dalam keterangan persnya, Rabu (5/11), di Jakarta.

Berdasarkan lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,13 persen. Sedangkan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa pendidikan yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,59 persen, dididorong oleh dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja fungsi pendidikan.

“Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,13 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,72 persen, informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,63 persen, serta pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,61 persen,” ujar Edy.

Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi, yakni sebesar 2,54 persen, diikuti net ekspor 2,15 persen, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 1,59 persen. Sedangkan komponen yang tumbuh paling pesat adalah ekspor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,91 persen.

“Komponen ekspor tumbuh 9,91 persen terutama didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor barang nonigas serta ekspor jasa,” imbuh Edy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Bahas Stabilitas Politik dan Penguatan Investasi Bersama Sejumlah Tokoh

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11). Menurut keterangan tertulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Seskab menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dan para pejabat terkait membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik nasional, memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain membahas arah kebijakan ekonomi, Kepala Negara juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarlembaga pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan. Presiden menilai, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dicapai tanpa kerja sama lintas sektor yang saling menguatkan.

“Presiden menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tulis Seskab.

Pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pun bertekad memastikan arah kebijakan ekonomi nasional tetap solid, stabil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Pendidikan Kunci Atasi Kemiskinan, Fokus ke Vokasi dan Sekolah Terintegrasi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sektor pendidikan sebagai kunci dalam memutus mata rantai kemiskinan. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11), Kepala Negara memberikan arahan agar strategi pengentasan kemiskinan difokuskan pada dua langkah besar: penguatan pendidikan vokasional dan pembangunan sekolah terintegrasi di tingkat kecamatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan, penguatan pendidikan vokasi menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan lulusan pendidikan nasional memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

“Pendidikan vokasional akan menjadi prioritas utama di sektor ini. Jadi bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri, maupun tenaga kerja di luar negeri,” ujar Pratikno dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Menurutnya, Presiden Prabowo meminta agar dunia pendidikan tidak hanya menyiapkan kemampuan teknis, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bahasa asing dan pemahaman lintas budaya. Hal tersebut penting untuk mendukung daya saing tenaga kerja Indonesia.

“Ini mempersiapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik di level bawah maupun teknologi tinggi, serta juga untuk pekerja migran,” tutur Pratikno.

Selain pendidikan vokasi, Presiden Prabowo juga menugaskan jajarannya untuk mulai merancang konsep sekolah terintegrasi di tiap kecamatan. Model ini diharapkan menjadi pusat pendidikan holistik yang memadukan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dalam satu kawasan dengan fasilitas yang lengkap — dari laboratorium sains, bengkel vokasional, hingga sarana seni dan olahraga.

“Pak Presiden juga perintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi. Kalau sekolah rakyat yang dikawal Menteri Sosial dan Menko Pemas untuk desil 1 dan 2, lalu ada Sekolah Unggul Garuda, maka sekolah terintegrasi ini diproyeksikan menampung anak-anak dari keluarga desil 3, 4, 5, dan 6,” jelas Pratikno.

Dalam konsep baru tersebut, Presiden Prabowo juga memperluas orientasi pendidikan agar tidak hanya fokus pada sains dan teknologi, tetapi juga mencakup seni dan olahraga.

“Sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas laboratorium, olahraga begitu, bengkel untuk vokasional, dan seterusnya. Jadi bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, tapi juga matematika, tetapi juga Pak Presiden menambahkan art and sport,” kata Pratikno.

Pratikno menambahkan, sebagian besar sekolah terintegrasi tidak akan dibangun dari nol, melainkan hasil transformasi dari sekolah-sekolah yang sudah ada. Pola ini mengikuti keberhasilan model Sekolah Unggul Garuda yang kini tengah dijalankan pemerintah.

“Nantinya ada dua, satu utamanya adalah mengkonversi dari sekolah yang ada, seperti skema Sekolah Unggul Garuda. Di Sekolah Unggul Garuda tidak semuanya baru, ada sebagian yang merupakan transformasi dari sekolah existing. Demikian juga yang terintegrasi,” pungkas Pratikno.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...701702703...4,906Halaman 702 dari 4,906