Beranda blog Halaman 707

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan Pagi, Hujan Sore, Suhu Maksimum 30°C

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Jumat (31/10).

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan berada di bawah langit berawan pada pagi hari.

Memasuki siang hari, cuaca diperkirakan mulai bervariasi. Hujan ringan akan mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, sementara Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan disertai petir. Adapun Jakarta Timur diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.
Sementara itu, Kepulauan Seribu masih akan diselimuti cuaca berawan.

Pada sore hingga malam hari, BMKG memperkirakan cuaca kembali berawan di sebagian besar wilayah Jakarta. Namun, hujan ringan masih berpotensi turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 24–30 derajat Celsius dengan kelembapan udara 72–97 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan disertai petir, khususnya di wilayah selatan dan timur Jakarta pada siang hingga sore hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Anung Tinjau Proyek JSDP Zona 1 Pluit, Target Rampung 2027

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah, dan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, meninjau proyek pembangunan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 Pluit, di dua lokasi, yaitu Jalan Waduk Pluit Selatan dan Jalan Pluit Selatan Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (30/10).

Gubernur Pramono mengatakan, pembangunan tersebut dimulai sejak 2023 dan ditargetkan rampung pada 2027. JSDP Zona 1 Pluit diharapkan mampu melayani 220.000 rumah tangga atau kurang lebih 1 juta penduduk.

“Sebenarnya, proyek ini proyek yang sangat-sangat strategis. Sebagai kota global, kota inklusif, kota untuk ke depan, maka penanganan air limbah itu harus diatur dengan baik. Sekarang yang sudah selesai baru di Zona 0 yang ada di Setiabudi dan Zona 1 di sini, dan kemudian akan dimulai di Zona 6,” ujarnya.

Gubernur Pramono menuturkan, setiap pembangunan punya tantangan tersendiri. Salah satunya, saran dan kritik publik atas gangguan lalu lintas yang muncul selama pekerjaan proyek dilakukan. Kendati demikian, proyek JSDP tetap dijalankan karena sangat berguna untuk kepentingan publik jangka panjang.

Ia pun telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pengaturan air bersih dan air limbah. Dengan pengaturan itu, akan berdampak lebih baik bagi masa depan Jakarta yang berkelanjutan serta memudahkan warga Jakarta mendapatkan air bersih, sekaligus memastikan buangan air limbah tidak mencemari lingkungan.

“Kritik pasti ada dan menjadi tantangan kita. Tapi, setelah saya lihat sendiri, saya tahu bahwa proyek ini ternyata bekerjanya di bawah (tanah). Bahkan, yang tadi tempat pertama itu kedalamannya 30 meter. Di sini kurang lebih 20 meter dan mereka beraktivitas di bawah (tanah). Sehingga, ini adalah proyek yang memang benar-benar diperlukan untuk Jakarta agar persoalan limbah bisa tertangani secara baik,” jelas Gubernur Pramono.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Dewi Chomistriana, menambahkan, pembangunan JSDP selain untuk mengurangi pencemaran air tanah, juga sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Hal ini karena JSDP mampu memisahkan antara saluran air limbah dengan saluran air bersih dan bisa dipisahkan dengan drainase.

“Ini sangat penting untuk Jakarta, untuk warga Jakarta, dan proyek Zona 1 ini baru melayani 7,8% dari total penduduk DKI Jakarta. Jadi, tantangan kita masih banyak. Tentunya, ini kami juga meminta dukungan dari semua masyarakat Jakarta agar bisa sama-sama mewujudkan proyek JSDP. Apalagi, nanti kita akan mulai dengan segera untuk Zona 6,” pungkas Dewi Chomistriana.

Area pelayanan JSDP Zona 1 Pluit mencakup wilayah seluas 4.901 hektare, meliputi area Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) JSDP Zona 1 Pluit terletak di area sebelah Barat Laut Waduk Pluit.

Untuk Jakarta Utara, cakupannya meliputi Kelurahan Pluit, Kelurahan Penjaringan, dan Kelurahan Pejagalan, di Kecamatan Penjaringan. Sedangkan, untuk Jakarta Barat, meliputi Kelurahan Pekojan, Kelurahan Angke, Kelurahan Jembatan Lima, dan Kelurahan Jembatan Besi, di Kecamatan Tambora.

Sebagai informasi, pembangunan IPAL pada JSDP bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan pengelolaan air limbah, memperbaiki kualitas lingkungan terutama pada air permukaan dan air tanah, serta mencegah timbulnya penyakit bawaan air (waterborne diseases) akibat buruknya kualitas air tersebut.

Dalam sistem pengolahan air limbah domestik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum air buangan dialirkan kembali ke badan air.
Tahap pertama adalah pengolahan awal, yang berfungsi memisahkan partikel berukuran besar seperti pasir, kayu, plastik, dan material lain yang dapat mengganggu proses berikutnya.

Selanjutnya, air limbah masuk ke pengolahan primer, yang umumnya menggunakan proses fisik untuk mengendapkan partikel halus dan bahan tersuspensi. Setelah itu, dilakukan pengolahan sekunder yang biasanya melibatkan proses biologis untuk mendekomposisi materi organik penyebab pencemaran.

Beberapa teknologi yang umum digunakan pada tahap ini antara lain sistem lumpur aktif (activated sludge), Membrane Bioreactor (MBR), biofilter, dan metode sejenis lainnya.

Tahap terakhir adalah desinfeksi, yang bertujuan untuk menghilangkan organisme patogen berbahaya bagi kesehatan. Hasil akhir dari seluruh proses ini diharapkan sudah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang berlaku. Jika diperlukan, dapat dilakukan pengolahan lanjutan untuk menghasilkan kualitas air olahan yang lebih baik dan memungkinkan pemanfaatan kembali (recycle).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jatim Jaga Stabilitas Harga Lewat Pasar Murah di Pasuruan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui gelaran Pasar Murah ke-127. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10) siang di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.

Antusiasme masyarakat Wonosari sangat tinggi, apalagi kegiatan tersebut mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Khofifah hadir meninjau lokasi, berinteraksi dengan masyarakat, sekaligus membagikan bantuan beras kepada warga.

Kepala Disperindag Pemprov Jatim, Dr. Iwan, S.Hut., M.M., menyampaikan bahwa pasar murah ini adalah bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan ganda.

“Kami terus melakukan pemantauan setiap hari untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan pasar murah ini digelar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan.

Pasar murah ini menyediakan berbagai komoditas pangan dan produk IKM dengan harga khusus yang jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga pasar, seperti yang juga akan ditawarkan pada Pasar Murah tanggal 29 Oktober 2025 mulai pukul 15.00 WIB – Selesai di Sentra Kuliner Alas Kesiman, Desa Sukoreno, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Kembangkan Banda Neira sebagai Model Ekonomi Biru Berbasis Budaya Maritim

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Banda Neira sebagai model integrasi antara konservasi laut, arkeologi, dan budaya maritim. Melalui program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA), Banda Neira diproyeksikan menjadi laboratorium ekonomi pesisir yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir.

Banda Neira merupakan contoh nyata bagaimana konservasi laut dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Program LAUTRA yang dijalankan KKP menempatkan Banda Neira sebagai kawasan prioritas karena memiliki kekayaan ekosistem laut sekaligus nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Kami ingin membangun model pengelolaan laut yang tidak hanya lestari, tetapi juga mensejahterakan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (26/10).

Pada Selasa (21/10) lalu yang bertepatan dengan momen Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT ke-026 tahun KKP, telah berlangsung talk show “Pilar Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir Banda Neira: Integrasi Arkeologi dan Budaya Maritim” di Auditorium Soe Hok Gie, Universitas Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang pertemuan gagasan antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun arah baru pengelolaan sumber daya laut berbasis warisan budaya.

Program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) mencakup 11 provinsi, 20 kawasan konservasi, dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan dengan total area mencapai 8,3 juta hektare. Melalui empat komponen utama penguatan kelembagaan konservasi, pembangunan ekonomi lokal, pembiayaan berkelanjutan (blue financing), dan manajemen proyek terpadu, KKP menargetkan lebih dari 75 ribu penerima manfaat langsung, termasuk 30 persen kelompok perempuan pesisir.

Banda Neira dinilai sebagai pusat pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan yang memadukan alam dan budaya. KKP bersama mitra akademik mendorong pengembangan lima pilar utama, yakni diversifikasi ekowisata bertema sejarah dan bahari, pembentukan koperasi wisata maritim, pembangunan infrastruktur ekonomi lokal seperti dermaga wisata dan museum budaya laut, hingga pelatihan masyarakat menjadi storyteller dan pemandu wisata budaya bersertifikat.

“Pendanaan program dilakukan melalui tiga skema hibah mulai dari micro grant Rp150 juta hingga matching grant Rp1,25 miliar untuk mendukung UMKM biru yang ramah lingkungan. Kami ingin memastikan ekonomi tumbuh tanpa merusak laut,” ujar Direktur Jasa Bahari Ditjen, Pengelolaan Kelautan KKP, Enggar Sadtopo.

Dari sisi akademik, Dr. Muhammad Farid, Rektor Universitas Banda Neira, menyebut Banda Neira sebagai “laboratorium hidup” pembangunan berkelanjutan yang menuntut kolaborasi lintas sektor. Sementara Dr. Kastana Sapanli dari IPB University menegaskan potensi besar Banda Neira sebagai bagian dari Coral Triangle dan Spice Islands, yang ideal untuk pengembangan eco-diving, heritage spice tourism, dan agrowisata pala.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pengembangan ekonomi biru berkelanjutan sebagai pilar utama pembangunan kelautan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Kirim Bantuan Logistik dan Dirikan Dapur Umum Korban Banjir di Jawa Tengah

Penulis
Syifa
-
Kementerian Sosial (Kemensos) mendistribusikan bantuan logistik dan mendirikan dapur umum untuk korban banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bantuan dikirimkan secara bertahap ke beberapa titik terdampak di Kota Semarang dan sekitarnya.
“Saya juga telah mengirim tim untuk memberikan dukungan dari sisi logistik dan shelter. Jadi Kementerian Sosial terlibat di dalam penyediaan logistik dan shelter pada masa-masa kedaruratan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ditemui usai mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang pada Rabu (29/10).
Banjir yang melanda Kota Semarang sudah terjadi sepekan, merendam sebagian wilayah Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Semarang Utara, dan Semarang Timur. Ketinggian air bervariasi antara 10-80 sentimeter. Salah satu penyebab yaitu hujan lebat, selama beberapa hari terakhir hujan turun dengan intensitas cukup tinggi sehingga banjir meluas ke sejumlah titik.
Bantuan logistik berupa makanan dewasa dan anak, tenda, kasur, selimut, family kit, serta pakaian dewasa dan anak yang berasal dari APBN Kemensos didistribusikan melalui gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
“Hari ini kita telah mengirim berbagai kebutuhan-kebutuhan di masa kedaruratan ini, kebutuhan logistik. Ada tenda, ada makanan siap saji, ada obat-obatan, ada juga family kit, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk orang tua, kebutuhan-kebutuhan perempuan yang menjadi prioritas,” ungkap Gus Ipul.
Hingga saat ini, tercatat total nilai bantuan logistik penanganan bencana banjir di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 3.691.028.500. “Perhari ini kita sudah mengirimkan logistik lebih dari 3 miliar atau 3,6 miliar,” ujarnya.
Berikut daftar bantuan logistik penanganan bencana banjir di Provinsi Jawa Tengah:
1. Makanan Siap Saji : 5000 paket
2. Makanan Anak : 2000 paket
3. Lauk Pauk Siap Saji : 5000 paket
4. KIdware : 1000 paket
5. Family Kit : 1000 paket
6. Tenda Gulung : 1000 lembar
7. Selimut : 1000 lembar
8. Sandang Dewasa : 300 paket
9. Kasur : 500 lembar
10. Lampu Emergency : 20 unit
11. Tenda Keluarga : 100 unit
12. Tenda Serbaguna : 10 unit
13. Toilet Portable : 4 unit
Gus Ipul menjelaskan, Kemensos juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendirikan dapur umum selama masa tanggap darurat banjir di Kota Semarang. Didirikan di dua titik, yaitu Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gayamsari.
“Kemudian juga ada dapur umum. Nanti kalau memang perlu tenda pengungsian, disiapkan tenda pengungsian, lalu ada layanan psikososial. Jadi kita sudah punya dukungan-dukungan dalam rangka situasi kedaruratan,” ujar Gus Ipul.
Bencana banjir tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil akibat barang dan bangunan yang terendam air. Berdasarkan data BPBD Kota Semarang, hingga Rabu (29/10), tiga warga dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam, sementara satu orang masih hilang setelah terseret arus sungai.
Merespon hal tersebut, Gus Ipul menyampaikan Kemensos akan memberikan dukungan berupa santunan kepada ahli waris, adapun korban luka akan mendapatkan dukungan pengobatan hingga pemberdayaan.
“Untuk korban meninggal, misalnya, itu juga ada santunan, kepada yang luka-luka pun juga ada dukungan untuk pengobatan. Setelah itu kita akan coba asesmen, kalau memang butuh pemberdayaan, kita akan tindaklanjuti dengan program pemberdayaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan dalam penanganan korban banjir di Kota Semarang ada 3 hal yang dilakukan pemerintah. Pertama adalah evakuasi yang dilakukan oleh pihak yang terlatih seperti Basarnas, TNI, Polri, atau kader-kader terlatih lainnya. “Evakuasi ini dilakukan oleh kader-kader terlatih ya, tidak bisa sembarangan orang,” tambahnya.
Setelah evakuasi selesai, selanjutnya adalah masa kedaruratan, pada masa ini disiapkan shelter, gedung atau tenda untuk pengungsi serta mendistribusikan kebutuhan logistik yang diperlukan, termasuk pendirian dapur umum.
“Seperti ini mungkin tidak cukup sehari-dua hari. Nanti sampai surut, sampai sudah kembali ke rumah, baru masa kedaruratannya selesai,” ucap Gus Ipul.
Tahap terakhir yang tidak kalah penting adalah masa rehabilitasi dan rekontruksi, pada masa ini, korban terdampak khususnya korban luka mendapatkan penanganan lanjutan berupa rehabilitasi medis maupun sosial serta pemberdayaan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Magelang Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Kelola Bantuan Keuangan Parpol

Penulis
Syifa
-

Partai politik bukan sekadar kendaraan untuk ikut pemilu atau meraih kekuasaan, tetapi juga lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam membina kehidupan politik masyarakat. Mereka juga dituntut menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Trio Front One Resort, Senin (27/10). Bimtek itu diikuti pengurus tujuh partai politik penerima bantuan di Kota Magelang.

Damar menekankan, partai politik merupakan pilar utama demokrasi.

“Kalau partainya kuat, transparan, dan berintegritas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik juga meningkat. Tapi sebaliknya, publik bisa kehilangan kepercayaan,” tegasnya.

Ditambahkan, setiap tahun, Pemerintah Kota Magelang menyalurkan bantuan keuangan (BanKeu) kepada partai politik. Bantuan itu bukan sekadar dukungan pemerintah, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Karena bersumber dari uang rakyat, penggunaannya harus transparan dan akuntabel. Setiap rupiah harus jelas manfaat, bukti, dan hasilnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Damar berharap bimtek itu membantu pengurus partai agar tertib dalam menyusun laporan keuangan, serta menyadari bahwa menjaga akuntabilitas berarti menjaga kepercayaan publik.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik, sebagai upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

“Pendidikan politik jangan hanya dilakukan saat kampanye. Bisa lewat diskusi publik, pelatihan kader muda, seminar, atau kegiatan sosial yang menumbuhkan kesadaran warga membangun kota melalui jalur politik,” katanya.

Lebih lanjut, Damar mendorong pendidikan politik yang menyasar pemilih muda dan perempuan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi antarwarga. Ia mengajak seluruh pengurus partai untuk memperkuat kolaborasi dan menciptakan ekosistem politik yang harmonis.

“Partai politik harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber perpecahan. Jadikan partai sebagai sekolah kepemimpinan publik yang melahirkan pemimpin jujur, amanah, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Magelang, Agus Satiyo Haryadi, menjelaskan, Pemkot Magelang telah menyalurkan bantuan keuangan 2025 sekitar Rp603 juta, untuk tujuh parpol yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan Pemilu 2024.

“Mendekati akhir tahun, tentu harus membuat laporan. Bimtek ini bertujuan mencegah pelanggaran sehingga pelaksanaannya sesuai koridor dan kelengkapan dokumen,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Wonogiri Perkuat Perlindungan Nelayan Lewat Asuransi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) menyerahkan secara simbolis Kartu Asuransi Nelayan, dalam kegiatan pertemuan rutin triwulanan kelompok nelayan.

Acara yang diikuti oleh 65 nelayan perwakilan dari berbagai kelompok nelayan se-Kabupaten Wonogiri ini dilaksanakan di RM Sari Raras, Sendang, Wonogiri, Selasa (28/10).

Kepala DKPKP Kabupaten Wonogiri, Sutardi, menyampaikan, program asuransi nelayan ini didanai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan memberikan jaminan perlindungan jiwa bagi 705 nelayan Wonogiri.

“Asuransi nelayan ini memberikan jaminan perlindungan kepada para nelayan yang setiap harinya bekerja dengan risiko tinggi. Dengan adanya asuransi ini, apabila terjadi musibah, nelayan dan keluarganya tetap memiliki jaminan untuk keberlangsungan serta kesejahteraan hidup mereka,” ujar Sutardi.

Lebih lanjut ia menambahkan, program ini sangat penting untuk menjamin rasa aman bagi para nelayan dalam menjalankan aktivitasnya.

“Kami berharap bantuan asuransi ini dapat berlanjut, agar jaminan atas risiko bagi pelaku usaha perikanan tangkap dapat terus memberikan manfaat signifikan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas usahanya,” imbuhnya.

Program asuransi ini memberikan perlindungan menyeluruh bagi nelayan. Jika terjadi kecelakaan saat melaut, keluarga nelayan berhak menerima santunan meninggal dunia hingga Rp120.000.000, santunan cacat permanen maksimal Rp60.000.000, serta biaya pengobatan hingga Rp12.000.000.

Perlindungan ini juga berlaku untuk kecelakaan di luar kegiatan penangkapan ikan, dengan santunan meninggal dunia sebesar Rp12.000.000, santunan cacat tetap maksimal Rp60.000.000, dan biaya pengobatan hingga Rp12.000.000.

Dengan demikian, program ini menjadi jaring pengaman sosial penting bagi para nelayan dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan keluarganya.

Mewakili rekan-rekannya, Iwan dari Kelompok Nelayan Restu Baruna menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atas dukungan yang diberikan.

“Kami, para nelayan, sangat berterima kasih kepada Dinas KPKP Wonogiri yang telah memfasilitasi bantuan asuransi ini dari DKP Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Ia mengatakan, program ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga penambah semangat, agar nelayan bisa melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih tenang

Iwan juga berharap dukungan pemerintah dalam program perlindungan nelayan ini dapat terus berlanjut, sehingga kesejahteraan keluarga nelayan semakin terjamin di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Demak dan Bea Cukai Musnahkan 1 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp1,9 Miliar

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Demak bersama Bea Cukai Semarang, dan aparat hukum, memusnakan 1.038.128 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM), 396 batang rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT) . Selain itu, juga dimusnahkan 2.868 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Golongan C, senilai lebih dari Rp1,9 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dilindas dengan tandem roller, di halaman kantor bupati setempat, Rabu (29/10).

Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan, barang kena cukai ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai resmi terbukti nyata tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta ketertiban ekonomi.

Menurutnya, produk-produk ilegal ini sering kali tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga berdampak buruk pada masyarakat, yang mengonsumsinya. Selain itu, peredaran barang ilegal juga melemahkan daya saing produsen, yang mematuhi aturan hukum.

“Upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal ini akan terus dilakukan, dalam rangka pengamanan keuangan negara, penciptaan iklim usaha yang sehat, dan kelancaran Pembangunan. Pemusnahan barang kena cukai ilegal ini juga menjadi bukti tegas bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi siapapun, baik bagi para penyelundup, para pengedar barang ilegal, dan berbagai pelanggaran yang merugikan negara serta masyarakat,” terang Eisti, sapaan akrabnya.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Syuhadak menyampaikan, persebaran rokok ilegal terus menjadi perhatian serius. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“DBHCHT ini diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah dan memperkuat kerja sama, antara pemerintah daerah dan Bea Cukai, dalam menekan peredaran rokok ilegal,” tandasnya.

Disampaikan, barang-barang yang dimusnahkan saat ini merupakan hasil operasi, yang dilakukan oleh tim satgas pemberantasan BKC ilegal, gabungan Bea Cukai, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta OPD terkait, pada kurun waktu 2025. Para pelaku peredaran BKC ilegal menggunakan modus operasi yang semakin beragam.

“Untuk mengungkap pelanggaran ini, sinergi optimal antara instansi terkait dan dukungan penuh masyarakat, sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Dari barang bukti yang dimusnahkan tersebut, lanjutnya, masih ada BKC ilegal berupa rokok, yang merupakan hasil operasi gabungan tim pemberantasan BKC ilegal, yang semestinya akan dimusnahkan diwaktu yang sama. Namun, karena lokasi pemusnahan di wilayah Terboyo (PT GEN) kondisinya banjir dan tidak memungkinkan, sehingga barang bukti tersebut tertunda pemusnahannya, hingga keadaan kondusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Semarang Dorong Inovasi Hotel dan Restoran untuk Majukan Pariwisata Lokal

Penulis
Syifa
-

Pelaku usaha hotel dan restoran diminta terus berinovasi, dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga, akan meningkatkan daya tarik dan daya saing bahkan di tingkat nasional.

Hal itu disampaikan Bupati Semarang melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi Pembangunan Hendy Lestari, pada penyerahan penghargaan Adhikarya Pariwisata Hotel dan Restoran, di Aula Griya Yodesia, Bergas, Rabu (29/10) siang. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu pilar penting perekonomian daerah. Hal itu dibuktikan dengan kontribusi pajak hotel dan restoran yang signifikan bagi pendapatan asli daerah. Pada 2024, kontribusi pajak hotel sebesar lebih dari Rp11 miliar dan pajak restoran lebih dari Rp22 miliar.

“Penghargaan diberikan kepada para pelaku usaha hotel dan restoran, yang telah menerapkan standar usaha pariwisata dengan baik,” jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Wiwin Sulistyowati menyampaikan, saat ini, ada 225 hotel yang beroperasi resmi. Terdiri dari hotel berbintang dan kelas melati. Sedangkan usaha restoran dan rumah makan aneka skala, ada 900 buah.

Disamapikan, penilaian Adhikarya Pariwisata kali ini diikuti oleh 11 hotel bintang dan 10 hotel nonbintang, 10 rumah makan dan 10 restoran.

“Penilaian faktual dilakukan medio Oktober lalu, melibatkan lembaga sertifikasi usaha pariwisata, akademisi, dan pelaku usaha,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang, Bambang Ari Wijanarko meminta, Pemkab Semarang untuk menertibkan usaha akomodasi berupa vila dan homestay, yang tidak memiliki izin usaha. Sebab, dinilai dapat menimbulkan kecemburuan pengusaha hotel dan restoran yang taat aturan.

“Penghargaan ini menjadi pemicu kami untuk bergerak lebih baik. Namun, kami berharap Pemkab untuk adil untuk menertibkan usaha akomodasi yang tidak berizin, terutama usaha villa di Kopeng dan Bandungan,” tuturnya.

Sebagai informasi, penghargaan Adhikarya Pariwisata kategori restoran terbaik diraih Dairyland Resto, Bergas. Sedangkan kategori rumah makan terbaik, Tungku Bumi Bandungan. Hotel bintang terbaik, Nuwis Hotel Bandungan dan penghargaan hotel nonbintang terbaik, diraih Hotel Green Valley Bandungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Luthfi Sebut Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Jadi Upaya Entaskan Kemiskinan

Penulis
Syifa
-

Keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Jawa Tengah sangat tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayanya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sejauh ini, sudah ada 14 rintisan sekolah rakyat yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Jateng dinilai tepat, untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Selain itu juga memperbanyak sekolah vokasi.

“Karena Jawa Tengah itu proyeksinya sekarang adalah investasi padat karya,” kata Luthfi, di sela mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, meninjau SRT 45 Semarang, Rabu (29/10).

Sebagai informasi, SRT 45 Semarang saat ini menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP), Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Sekolah tersebut merupakan satu dari 14 rintisan sekolah rakyat tahap 1 yang sudah beroperasi di Jawa Tengah. Sementara, untuk sekolah rakyat tahap 2 di Jawa Tengah masih disiapkan dan akan beroperasi pada 2026 di 11 kabupaten/kota.

Selain sekolah rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, melalui sektor pendidikan. Di antaranya memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jateng yang ada di tiga tempat (Kota Semarang, Pati, dan Purbalingga), dan program Sekolah Kemitraan. Sekolah itu untuk memfasilitasi anak-anak dadi keluarga miskin dan kurang mampu.

Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf mengatakan, gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang tersebut merupakan gedung sementara. Gedung permanen akan mulai dibangun tahun ini dan akan menampung sekitar 1.000 siswa dari SD-SMP-SMA.

“Lahannya nanti yang menyiapkan wali kota, pembangunan dilakukan dengan APBN. Luasnya nanti sekitar 7-8 hektare,” terangnya.

Areal Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang nantinya akan memiliki fasilitas lengkap. Mulai dari ruang kelas, asrama siswa, asrama guru, perpustakaan, lapangan olahraga, aula, dan tempat ekstrakurikuler.

“Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa pindah ke gedung permanen,” jelasnya.

Menurut Mensos, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Trilogi sekolah rakyat adalah memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Saat ini di Indonesia sudah ada 165 sekolah rakyat yang beroperasi.

“Jadi selain anak-anaknya sekolah, orangtua atau wali siswa juga akan mengikuti program pemberdayaan, seperti menerima bansos dan pelatihan, sehingga dalam lima tahun sudah bisa terangkat kesejahteraannya. Anaknya lulus, keluarganya lepas dari kemiskinan,” ungkap Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...706707708...4,906Halaman 707 dari 4,906