Beranda blog Halaman 708

Wamenkomdigi Nezar Patria: Bangun AI Tepercaya dengan Tata Kelola yang Kuat dan Etis

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan bahwa masa depan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia harus dibangun di atas kepercayaan, etika, dan tanggung jawab.

Menurutnya, tata kelola yang kuat menjadi fondasi agar teknologi AI benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Trust by design harus menjadi prinsip panduan dalam tata kelola AI. Privasi, keamanan, dan etika harus terintegrasi sejak awal siklus hidup AI, bukan cuma jadi lampiran, bukan hanya ditempelkan di bagian akhir,” katanya.

Nezar Patria menekankan bahwa pengembang dan pengelola platform AI perlu membangun sistem berbasis kepercayaan sejak tahap desain. Ia menilai keandalan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh bagaimana data, privasi, dan keamanan dikelola secara transparan dan etis.

Platform AI, katanya, harus menjunjung tinggi etika, keadilan, dan transparansi untuk menghindari bias serta memastikan hasil yang objektif.
Selain itu, kebijakan tata kelola data harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) agar penggunaan data publik tetap aman dan bertanggung jawab.

“Di pasar yang penuh kompetisi dan bergerak cepat ini, perusahaan yang secure by default dan privacy first akan memenangkan kepercayaan pengguna, regulator, maupun mitra global,” tandasnya.

Dalam upaya membangun kepercayaan publik, Nezar meminta agar setiap platform AI menyediakan mekanisme audit dan pengawasan independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sistem. Ia juga mendorong penerapan standar internasional ISO/IEC 42001:2023 tentang Sistem Manajemen AI, agar Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam pengembangan dan pengawasan AI.

Nezar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum utama dalam tata kelola kecerdasan artifisial, yakni Peta Jalan Nasional Pengembangan AI, dan Etika AI Nasional.

“Dua dokumen ini akan menjadi Peraturan Presiden. Drafnya sudah selesai dan sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum sebelum masuk ke Sekretariat Negara,” katanya.

Menurutnya, langkah ini merupakan respons cepat Indonesia terhadap perkembangan pesat pemanfaatan AI, sekaligus menjadi pijakan hukum sementara sebelum terbentuk Undang-Undang Kecerdasan Artifisial.

“Kita belum punya undang-undang AI. Jadi Perpres menjadi langkah paling tepat untuk memastikan Indonesia punya kerangka regulasi pengembangan dan pemakaian AI,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dispora Kaltim Ajak Pemuda Jadi Agen Perubahan di Era Digital

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Dialog Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Aula Kadrie Oening Sempaja, Kantor Dispora Kaltim, Kamis (30/10/25).

Kegiatan ini mengusung tema “Pemuda dalam Ancaman Logika Mistika, Feodalisme, Hoaks, Surplus Demografi dan Indonesia Emas” serta diikuti para pelajar dari SMA Negeri 10 Samarinda.

Plt. Kepala Dispora Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan tema dialog ini menjadi pengingat bahwa bangsa membutuhkan pemuda yang siap bergerak cepat, dinamis, kreatif, dan produktif untuk mengantarkan Indonesia pada kemajuan.

“Mudah-mudahan ini menjadi momen yang baik untuk mengajak para muda-mudi bergerak positif dalam memajukan Indonesia,” ungkapnya.

Plt. Kepala Dispora Kaltim menekankan pentingnya menanamkan nasionalisme serta budaya disiplin sejak dini sebagai pondasi lahirnya generasi unggul.

“Disiplin pasti menghasilkan prestasi, dan prestasi akan menghadirkan kinerja yang baik. Ayo kita kembali disiplin,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan para pelajar agar lebih cermat dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Menurutnya, kemajuan teknologi membawa manfaat besar, namun juga menghadirkan tantangan serius seperti maraknya penyebaran hoaks.

“Efek hoaks itu luar biasa. Hati-hati, karena selalu ada agenda di balik penyebaran hoaks,” ujar Faisal mengingatkan.

Menutup dialog, Faisal memotivasi peserta untuk terus semangat belajar dan berani bermimpi besar. Ia berharap generasi muda Kaltim mampu menjadi bagian dari penggerak utama menuju Indonesia Emas 2045 melalui karya nyata dan semangat kebangsaan yang kuat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian PANRB Perkuat Kelembagaan Badan Gizi Nasional untuk Wujudkan Program Makan Bergizi Gratis yang Kolaboratif

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) guna mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia secara berkelanjutan. “Kementerian PANRB terus mendukung menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan UPT Badan Gizi Nasional (KPPG) yang melaksakanan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB berperan penting dalam melakukan penataan kelembagaan dan tata kelola Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) serta Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong transformasi digital dan keterpaduan layanan elektronik untuk mempercepat pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Rini menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG tengah difinalisasi. Perpres ini akan mengatur lima aspek utama penyelenggaraan program, yakni perencanaan, anggaran, manajemen kinerja dan ASN, pengawasan dan pengendalian, serta pengadaan barang/jasa “Kesimpulannya, kami memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres,” imbuhnya.

Kementerian PANRB juga telah memetakan peran dan fungsi antar-kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) melalui peta proses bisnis dan keterkaitan antarinstansi, termasuk arsitektur digital pemerintahan yang mencakup aspek layanan, data, dan manajemen SDM aparatur BGN.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa struktur organisasi dan tata kerja Badan Gizi Nasional (BGN) telah hampir rampung dan akan segera disahkan dalam waktu dekat.

“Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional, sudah selesai, hanya ada tinggal satu lagi yang kami perlukan waktu mungkin beberapa hari ini untuk merumuskan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Perpres sebagai dasar hukum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Aturan tersebut diharapkan dapat memastikan standar gizi, mekanisme distribusi makanan, dan sistem pengawasan rantai pasok berjalan sesuai pedoman nasional.

“Kami minta waktu sedikit lagi supaya Perpres tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis benar-benar siap diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan makin tertata,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Rini Widyantini: Organisasi yang Sederhana Percepat Pengambilan Keputusan untuk Layanan Publik

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak hanya tentang perampingan struktur, melainkan langkah strategis untuk menciptakan organisasi pemerintah yang efisien, cepat mengambil keputusan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Rini saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, penyederhanaan birokrasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil. “Inilah semangat yang harus terus kita jaga, bahwa setiap reformasi yang kita jalankan, setiap langkah yang kita ambil, selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini.

Menteri Rini menilai bahwa tantangan pembangunan nasional semakin kompleks dan lintas sektor, sehingga tidak ada satu instansi pun yang bisa bekerja sendiri.

“Kita perlu meninggalkan cara kerja yang silobased, menuju kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome),” imbuhnya.

Rini mengajak seluruh instansi untuk meninggalkan cara kerja lama yang silo-based dan mulai bertransformasi menuju kolaborasi terpadu yang berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).

Menteri Rini menjelaskan, terdapat tiga kebijakan utama yang menjadi arah penyederhanaan birokrasi nasional, yaitu Penyederhanaan struktur organisasi, Penyetaraan jabatan, dan Penyesuaian sistem kerja.

“Ketiga kebijakan ini dijalankan dengan landasan hukum yang kuat dan menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berdampak,” ucapnya.

Hingga saat ini, penyederhanaan struktur telah dilakukan dengan menghapus 55.649 jabatan eselon III dan IV pada 104 kementerian/lembaga, serta mengalihkan 43.915 jabatan menjadi jabatan fungsional lintas rumpun yang memperkuat profesionalisme 2,1 juta ASN.

Selain itu, klasifikasi jabatan pelaksana disederhanakan dari 3.414 menjadi hanya 3 klasifikasi, berdampak pada peningkatan kelincahan kerja bagi 1,4 juta ASN.

“Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur bukan sekadar perubahan administratif, tetapi transformasi menuju birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil,” jelasnya.

Berdasarkan hasil survei terhadap 389 kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) pada Januari–Oktober 2025, sebanyak 56,53 persen responden menilai penyederhanaan birokrasi berdampak positif, khususnya pada percepatan pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, 56 persen instansi melaporkan peningkatan kinerja, 34 persen stabil, dan 10 persen masih membutuhkan perbaikan lanjutan.

“Oleh karena itu, penyederhanaan struktur organisasi perlu dijaga keberlanjutannya sebagai langkah strategis menuju birokrasi yang lincah dan responsif,” jelasnya.

Menteri Rini juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi harus cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan meninggalkan pola kerja yang memperlambat pelayanan publik.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan langkah konkret menuju birokrasi yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil, didukung oleh ASN yang berintegritas dan siap menjadi motor perubahan.

“Kebijakan penyederhanaan birokrasi tentunya masih menjadi langkah konkret untuk mewujudkan arah tersebut, yaitu membangun birokrasi yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil, dengan dukungan ASN yang berintegritas dan siap menjadi motor perubahan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Rini Widyantini: Sekolah Rakyat Bangun Karakter dan Masa Depan SDM Indonesia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran penting sebagai jantung pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan nilai-nilai kebangsaan bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.

Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang. “Sekolah rakyat adalah jantung dari program Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Karena di sinilah fondasi manusia dibangun, di sinilah generasi penerus belajar tentang arti kerja keras, tanggung jawab, dan cinta kepada negeri,” ucap Rini.

Berdirinya Sekolah Rakyat di Ibu Kota Jawa Tengah ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.
Menurut Rini, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bukti bahwa birokrasi bisa bergerak nyata untuk rakyat.

Kementerian PANRB berkomitmen memastikan agar setiap inisiatif seperti Sekolah Rakyat memiliki tata kelola yang kuat, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung visi nasional pembangunan SDM unggul.

Di hadapan para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 45, Rini menyampaikan pesan inspiratif agar mereka tidak takut bermimpi besar. Ia menekankan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para guru dan pengasuh yang telah menjadi “cahaya” bagi siswa-siswi Sekolah Rakyat. Guru bukan hanya mengajar, tapi juga menanamkan karakter, empati, dan keberanian.

Menurutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 adalah contoh nyata bahwa pembangunan manusia sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur. “Kalian adalah alasan kami semua bekerja. Tidak ada yang kecil dari sebuah mimpi. Jangan pernah takut untuk bercita-cita tinggi, karena masa depan selalu berpihak pada mereka yang mau berusaha,” ungkap Rini.

Peninjauan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang mengungkapkan bahwa sekolah rakyat kini telah hadir di 166 titik di seluruh Indonesia. Program ini lahir dari kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari penyiapan dasar hukum, kelembagaan, penyediaan guru, hingga pembangunan asrama dan sarana pendukung.

“Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Menteri PANRB yang betul-betul mendukung dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa menyelenggarakan sekolah rakyat di 166 titik pada tahun ini,” ungkap Saifullah.

Program Sekolah Rakyat sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan pendidikan karakter sebagai pondasi utama pembangunan bangsa. Melalui sekolah ini, anak-anak dari keluarga pra-sejahtera tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga belajar menjadi manusia tangguh, berempati, dan cinta tanah air.

Dengan dukungan lintas sektor, diharapkan Sekolah Rakyat menjadi model pendidikan berbasis nilai dan kemanusiaan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam membangun SDM unggul di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Capaian Program Makan Bergizi Gratis: 13.514 Satuan Gizi Sudah Layani 39,5 Juta Warga

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (29/10). Rapat tersebut membahas perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai bidang, sekaligus menjadi forum bagi Presiden untuk memantau langsung capaian dan progres dari program yang berjalan.

“Hari ini beberapa menteri, Menko, Gubernur BI, dan Kepala OJK diundang oleh Pak Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bidangnya masing-masing. Dan Pak Presiden ingin memonitor dan langsung juga ingin mendapatkan laporan progres terkait bidang masing-masing,” ucap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepada awak media.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN juga melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan program makan bergizi gratis (MBG). Dadan menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah tersebar di sejumlah daerah di tanah air.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Insyaallah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta,” ujarnya.

Sementara untuk penyerapan anggaran program MBG, menurut Dadan telah mencapai setengah dari anggaran yang diberikan.

“Hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1 persen,” lanjutnya.

Kepala BGN pun menyampaikan optimismenya terhadap capaian target penerima manfaat program MBG hingga akhir tahun.

“Kita kejar terus target sampai akhir tahun mudah-mudahan 82,9 juta (penerima manfaat) bisa kita layani di akhir tahun,” katanya.

Dadan menyampaikan bahwa Keyakinan ini berdasarkan pada pelaksanaan program di lapangan seperti peningkatan jumlah SPPG yang terus bertambah setiap harinya.

“Seperti diketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200 dan itu berpotensi melayani 600 ribu penerima manfaat setiap hari. Kita akan kejar di dua bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta. Dan Pak Presiden akan mengapresiasi itu meskipun akan memaklumi kalau misalnya katakanlah 75 juta bisa tercapai,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Bahas Situasi Nasional bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Widya Chandra

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Widya Chandra, Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025. Momen pertemuan Presiden Prabowo dan Sufmi Dasco disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di media sosial resminya.

“Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman Widya Chandra, pada Rabu pagi, 29 Oktober 2025,” tulis Seskab Teddy.

Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco banyak berdiskusi mengenai situasi terkini di Tanah Air. Pembahasan keduanya mulai dari perkembangan di badan legislatif DPR hingga progres sejumlah program strategis pemerintah.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai situasi terkini di Tanah Air, terutama terkait perkembangan di badan legislatif DPR, situasi politik, hukum, keamanan nasional, serta progres beberapa program strategis pemerintah,” lanjutnya.

Pada pertemuan tersebut, keduanya turut bertukar pandangan mengenai arah pembangunan nasional. Pertemuan pagi antara Kepala Negara dan Sufmi Dasco mencerminkan komitmen Presiden untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan pimpinan lembaga negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perekonomian Nasional Kuat, Pemerintah Siapkan Lanjutan Program Unggulan 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap solid di tengah dinamika global. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif dan menjadi bukti bahwa daya tahan ekonomi Indonesia masih kuat.

“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 (sampai) 115. Ritel juga baik 5,8 (persen), PMI (Purchasing Managers Index) 50,4,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (29/10).

Airlangga menjelaskan bahwa tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Airlangga menjelaskan bahwa realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index naik hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan kinerja perbankan yang juga meningkat.

Dari sisi produksi, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah mencatat adanya peningkatan pada utilisasi kapasitas industri yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.

“Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” ujar Airlangga.

Dalam ratas tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dibahas juga kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor yang akan diterapkan pada tahun 2026. Regulasi pendukung telah disiapkan untuk memastikan kesinambungan program prioritas nasional.

“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sampai 2027. Kemudian PPH 21 (Pajak Penghasilan-21) untuk pariwisata dan padat karya. Kemudian PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian),” jelasnya.

Airlangga mengatakan Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Pemerintah menegaskan pentingnya kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) terkait dengan revitalisasi tambak pantura yang 20 ribu hektare. Pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT (Nusa Tenggara Timur). Modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG (Makan Bergizi Gratis),” kata Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” pungkas Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Pimpin Pemusnahan 214 Ton Narkoba di Mabes Polri, Nilai Capai Rp29 Triliun

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton atau senilai Rp29,37 triliun periode satu tahun pemerintahan. Acara berlangsung di Lapangan Bhayangkara Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada Rabu (29/10). Kegiatan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa.

Di lokasi tersebut, Presiden meninjau secara langsung barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba sepanjang periode Oktober 2024 hingga 21 Oktober 2025 yang mencapai 214.840.682 gram. Sebelum barang bukti dimusnahkan, tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri melakukan proses uji sampel dan verifikasi.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba dengan menggunakan alat incinerator.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasinya dalam pemberantasan narkoba di tanah air.

“Segala ancaman terhadap bangsa dan negara ada yang di depan mata, ada yang secara fisik, ada ancaman secara militer, ancaman secara psikologis, ancaman secara politis, ancaman yang besar, dan tidak kalah bahaya adalah ancaman narkoba. Narkoba ini merusak masa depan bangsa,” ucap Presiden.

Dari pengungkapan tersebut diperkirakan sebanyak 629,93 juta jiwa terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri terus berkomitmen menindaklanjuti berbagai upaya pemberantasan narkoba secara komprehensif mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Pendekatan ini menekankan pentingnya strategi pencegahan dan penegakan hukum yang sejalan secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Kapolri.

Turut hadir dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, para kepala badan, serta tokoh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Hari Ini Hadir di Lima Lokasi Jakarta, Cek Jadwal dan Syaratnya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada Kamis (30/10) untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Mengutip akun resmi X @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling hari ini tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima titik lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, yaitu:

  1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  2. Jakarta Utara: LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  4. Jakarta Barat: Mall Citraland

  5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat dan Dokumen Perpanjangan SIM

Untuk melakukan perpanjangan, pemohon wajib membawa SIM asli yang masih berlaku dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masing-masing disertai fotokopi.

Selain itu, masyarakat perlu mengisi formulir pendaftaran serta menjalani tes kesehatan dan tes psikologi di lokasi layanan.

Jenis SIM yang Dapat Diperpanjang

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.
Sementara bagi pemilik SIM B atau SIM yang telah habis masa berlakunya, proses perpanjangan harus dilakukan langsung di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), karena terdapat perbedaan dokumen dan prosedur.

Biaya Perpanjangan SIM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri, biaya perpanjangan adalah:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

Dengan adanya layanan Samsat dan SIM Keliling ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang langsung ke kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...707708709...4,906Halaman 708 dari 4,906