Beranda blog Halaman 709

Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Kamis 30 Oktober 2025

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Layanan ini tersedia hari ini, Kamis (30/10) di 14 titik lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

Menurut informasi resmi dari akun X (Twitter) @TMCPoldaMetro, masyarakat bisa mengunjungi lokasi terdekat untuk melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini

Berikut lokasi dan jam operasional layanan Samsat Keliling di wilayah Jadetabek:

Jakarta Pusat

  • Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat (08.00–14.00 WIB)

  • Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

Jakarta Utara

  • Halaman parkir Samsat Jakarta Utara (08.00–14.00 WIB)

  • Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

Jakarta Barat

  • Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

Jakarta Selatan

  • Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB)

  • Gudang Sarinah Cikoko, Pancoran (09.00–14.00 WIB)

Jakarta Timur

  • Halaman parkir Samsat Jakarta Timur (08.00–14.00 WIB)

  • Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Kota Tangerang

  • Alun-alun Cibodas (09.00–13.00 WIB)

  • Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

Serpong

  • Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB)

  • ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

Ciledug

  • Giant Poris Ruko Batu Ceper (09.00–12.00 WIB)

  • Fresh Market Green Lake City Cipondoh (09.00–12.00 WIB)

Ciputat

  • Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–11.00 WIB)

Kelapa Dua

  • Halaman Gtown House Square Gading (08.00–14.00 WIB)

Kota Bekasi

  • Mono Café Pekayon Jaya, Bekasi Selatan (08.00–12.00 WIB)

Kabupaten Bekasi

  • Central Lippo Cikarang (09.00–14.00 WIB)

Depok

  • Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB)

  • Kantor Kelurahan Tugu (08.00–14.00 WIB)

Cinere

  • Kantor Kelurahan Pasir Putih (08.00–12.00 WIB)

Syarat dan Ketentuan Layanan Samsat Keliling

Untuk menggunakan layanan ini, pemohon wajib membawa dokumen berikut:

  • KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopinya

  • BPKB asli dan fotokopinya

  • STNK asli dan fotokopinya

Pemohon juga tidak boleh memiliki tunggakan pajak kendaraan lebih dari satu tahun.
Perlu diketahui, Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk PKB lima tahunan atau penggantian pelat nomor, masyarakat diimbau untuk datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Dengan adanya layanan ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat semakin mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Samsat utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Pagi, Hujan Siang hingga Petir di Malam Hari

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta akan bervariasi sepanjang hari ini, Kamis (30/10). Kondisi cuaca diperkirakan mulai dari cerah hingga hujan dengan intensitas sedang di beberapa wilayah ibu kota.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan diselimuti cuaca berawan.

Memasuki siang hari, cuaca cerah diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, hujan intensitas sedang berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Untuk Jakarta Utara, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan turun pada waktu yang sama.

Menjelang sore, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah ibu kota kembali berawan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Namun, Jakarta Selatan diperkirakan akan mengalami cuaca mendung disertai petir.

Pada malam hari, BMKG memperkirakan Kepulauan Seribu akan diguyur hujan disertai petir, sementara wilayah lainnya seperti Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur diprediksi berawan.

Adapun suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara berada di rentang 68 hingga 98 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan disertai petir, terutama pada siang hingga malam hari di wilayah Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN Ajak Pemkot Yogyakarta Kelola Sampah dengan Teknologi Fast Pyrolisis untuk Wujudkan Ekonomi Sirkular

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Dalam upaya memperkuat gerakan ekonomi sirkular berbasis masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui teknologi Fast Pyrolisis. Teknologi ini diyakini mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif sekaligus mengurangi volume sampah secara signifikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni Wiyatno, dalam kegiatan Diseminasi Hasil Riset 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Tri Mumpuni menjelaskan, teknologi Fast Pyrolisis memungkinkan limbah plastik seperti bungkus mie instan dan sabun cuci untuk diolah menjadi bahan bakar cair yang dapat digunakan kembali, misalnya sebagai bahan bakar kapal nelayan. “Mungkin Bapak Ibu tidak percaya, tapi saya sudah menyaksikan sendiri. Di Semarang, melalui kolaborasi riset pusat dan daerah, dengan menggunakan teknologi yang namanya Pyrolisis, sampah residu yang ada di Semarang dapat diolah menjadi bahan bakar cair yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kapal nelayan,” terangnya.

Selain manfaat lingkungan, teknologi ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat mengubah limbah menjadi sumber energi yang bernilai jual.

Lebih lanjut, Mumpuni mencontohkan penerapan ekonomi sirkular di Kabupaten Ciamis, di mana pengelolaan bank sampah dipadukan dengan budidaya maggot untuk pakan ternak. Sistem ini tidak hanya menekan jumlah sampah, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Pendapatan dari kegiatan ini bisa mencapai Rp 24 juta per siklus produksi. Jadi, pengelolaan sampah dapat menggerakkan ekonomi warga dari level rumah tangga. Sehingga pengelolaan sampah bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat akar rumput. Dengan sirkular ekonomi dari bawah, ekonomi akan berputar yang dimulai dari rumah tangga dan komunitas,” jelasnya.

BRIN juga berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah dalam pelatihan operator dan implementasi teknologi. “BRIN siap mendampingi, termasuk pelatihan operator. Dengan kerja sama yang baik, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan,” tegasnya.

Mumpuni menegaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal budaya dan pola pikir masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan lingkungan sejak usia dini agar kebiasaan menjaga kebersihan menjadi karakter bangsa.

“Kurikulum pengelolaan sampah harus mulai diperkenalkan sejak dini. Kalau sejak kecil sudah terbiasa menempatkan sampah pada tempatnya, maka itu akan menjadi perilaku yang melekat. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan dapat mulai diperkenalkan melalui pembelajaran di tingkat PAUD dan TK,” ungkapnya.

Menanggapi inisiatif BRIN, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyambut baik kolaborasi ini. Ia mengungkapkan bahwa Kota Yogyakarta menghasilkan sekitar 300 ton sampah per hari, sementara lahan pengolahan semakin terbatas. “Kita sudah tidak lagi bisa mengandalkan TPA Piyungan. Artinya, kita butuh jurus baru,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemkot Yogyakarta meluncurkan Gerakan MasJos (Masyarakat Jogja Olah Sampah) dengan slogan “Jogja Olah Sampah itu Jos!” untuk membangun budaya bersih dan mandiri. Melalui gerakan ini, masyarakat didorong untuk memilah sampah dari rumah, mengelola bank sampah, serta memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk atau pakan ternak.

Selain itu, Pemkot juga memperkenalkan Program Jurus Ember dan Tim Reaksi Cepat MasJos (TRC MasJos) untuk menangani sampah rumah tangga dan barang besar secara cepat dan efisien.

Sekretaris Bappeda Kota Yogyakarta, Tri Retnani, menjelaskan bahwa kegiatan diseminasi hasil riset ini merupakan bagian dari penelitian tematik 2025 yang berfokus pada pemanfaatan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).

“Isu pengelolaan sampah menjadi fokus utama karena masih menjadi tantangan besar di Kota Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, kami berharap kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan masyarakat dapat melahirkan kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan sinergi BRIN, Pemkot Yogyakarta, dan masyarakat, diharapkan terwujud sistem pengelolaan sampah yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih, tangguh, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Purworejo Ajak Pemuda Jadi Motor Pembangunan Daerah di Hari Sumpah Pemuda ke-97

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemkab Purworejo menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Upacara ini mengusung tema nasional “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu” yang menjadi refleksi semangat kebersamaan dan gotong royong generasi muda untuk membangun bangsa.

Acara dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Perangkat Daerah. Peserta upacara terdiri atas ASN, mahasiswa, pelajar, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan masyarakat.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Purworejo Budi Wibowo, S.Sos., M.Si., yang mewakili Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H., menyampaikan sambutan resmi Bupati. Dalam pidatonya, Budi menegaskan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika zaman yang terus berubah.

“Kemajuan hanya dapat diraih apabila seluruh elemen bangsa, khususnya para pemuda, bersatu dalam semangat kolaborasi, persaudaraan, dan tanggung jawab kebangsaan,” ucapnya.

Bupati melalui sambutannya juga menekankan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 harus terus menyala dalam diri generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global.

Lebih lanjut, Bupati Yuli Hastuti menekankan bahwa peran pemuda sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sekaligus mempercepat terwujudnya Purworejo Berseri — Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif.

“Purworejo sebagai daerah yang terus berkembang membutuhkan pemuda yang produktif, adaptif, dan visioner. Pemuda Purworejo harus tampil sebagai motor penggerak pembangunan daerah, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, maupun dalam menjaga karakter dan budaya bangsa,” lanjutnya.

Bupati juga mengajak para pemuda untuk tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi menjadi pelaku aktif pembangunan yang memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Yuli Hastuti berpesan agar generasi muda meneladani semangat perjuangan para pendahulu bangsa.

“Mari kita warisi api perjuangan 1928 bukan dengan mengulang sejarahnya, tetapi dengan menciptakan sejarah baru melalui karya nyata, kerja keras, dan kolaborasi. Dari Purworejo, mari kita kobarkan semangat perubahan untuk hari ini, masa depan, dan kejayaan bangsa,” tutupnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Purworejo ini menjadi pengingat bahwa kekuatan utama bangsa terletak pada sinergi lintas generasi — terutama peran pemuda sebagai agen perubahan yang mampu membawa daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wabup Purworejo Dion Agasi Apresiasi Inovasi Pertanian Modern di Panen Raya Jagung Serentak Kalimiru

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemkab Purworejo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan, sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional 2025.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si., Kapolres Purworejo AKBP Andry Agustiano, S.I.K., M.Si., Dandim 0708 Purworejo Letkol Inf Imam Purwoko, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Purworejo Suranto, ST., S.Sos., MPA, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Wiyoto Harjono, ST.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi menyampaikan apresiasi atas prakarsa dan dukungan nyata Polres Purworejo dalam mendampingi program ketahanan pangan sesuai arahan Presiden.

“Kami berterima kasih kepada Polres Purworejo atas prakarsa dan pendampingan serta dukungan nyata dalam program ketahanan pangan sesuai arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Dion menambahkan, meskipun produksi jagung di Purworejo tahun 2024 mengalami penurunan karena sebagian petani kembali menanam padi, pemerintah tetap optimistis dapat mendukung target nasional. Saat ini, Indonesia masih mengimpor jagung untuk kebutuhan bahan baku pakan ternak, namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2025 impor jagung dihentikan dan tahun 2026 mulai ekspor.

“Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Di Purworejo, produksi jagung memang menurun dibanding tahun lalu karena sebagian petani kembali menanam padi. Namun dengan sinergi pemerintah daerah, Polres, dan Kodim, target nasional ini dapat kita dukung bersama,” tegas Dion.

Wabup Dion menilai, kunci percepatan swasembada adalah modernisasi sistem pertanian. Salah satu contoh suksesnya adalah Desa Kalimiru, yang menjadi pionir panen jagung menggunakan teknologi modern.

Melalui kerja sama dengan BUMDesma Kecamatan Bayan, Desa Kalimiru berhasil melaksanakan panen perdana jagung menggunakan mesin corn harvester — langkah yang menjadikannya desa pertama di Kabupaten Purworejo yang menerapkan mekanisasi penuh dalam pertanian jagung.

“Langkah inovatif dan berani dari Kepala Desa Kalimiru bersama BUMDesma ini patut menjadi percontohan untuk memodernisasi pertanian, tidak hanya jagung tetapi juga komoditas lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Purworejo AKBP Andry Agustiano, S.I.K., M.Si. turut memberikan apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa Kalimiru. Ia menilai penerapan teknologi pertanian modern menjadi bukti keseriusan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kami melihat Kepala Desa Kalimiru sangat aktif dan inovatif. Penanaman jagung dengan conseder dan kultivator, penyemprotan hama menggunakan drone ‘Garengpung’, hingga panen dengan corn harvester adalah contoh mekanisasi pertanian yang luar biasa,” ucap Kapolres.

Ia berharap inovasi seperti ini dapat diadopsi oleh desa-desa lain di Purworejo untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas hasil pertanian lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pernikahan Dini Jadi Pemicu Risiko Stunting di Sumedang

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemkab Sumedang terus memperkuat komitmen dalam menurunkan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 di Gedung TP-PKK Sumedang. Dalam sambutannya, Wabup Fajar menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Upaya menurunkan angka stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kunci keberhasilan ada pada sinergi lintas sektor dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ucap Wabup Fajar.

Berdasarkan data SIGIZI KESGA, prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan signifikan sebesar 6,74 persen, dari angka awal 17,1 persen menjadi 10,36 persen. “Capaian ini patut disyukuri, namun jangan membuat berpuas diri. Masih banyak tugas di depan mata yang perlu diselesaikan bersama,” ujar Fajar.

Ia mengajak seluruh anggota TPPS untuk terus memperkuat kolaborasi agar setiap ibu hamil, bayi, dan balita mendapatkan layanan gizi dan kesehatan terbaik. “Jadikan TPPS bukan hanya sebagai tim administratif, tetapi sebagai gerakan nyata masyarakat untuk mewujudkan Generasi Bebas Stunting di Kabupaten Sumedang,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang, Aceng Solahudin Ahmad, mengungkapkan bahwa kasus pernikahan dini menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko stunting. “Kasus pernikahan dini di Sumedang cukup tingginya mencapai 260 kasus per tahun. Pernikahan dini, sebagai salah satu faktor yang meningkatkan risiko stunting. Tentunya ini perlu sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder untuk menekan angka pernikahan dini, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap potensi lahirnya anak stunting,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa edukasi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan kesiapan menjadi orang tua perlu diperkuat agar pernikahan dini dapat ditekan dan generasi mendatang tumbuh lebih sehat.

Selain faktor sosial, Aceng juga menyoroti pentingnya asupan gizi seimbang, terutama protein hewani, dalam pencegahan stunting. “Protein hewani seperti telur, ikan, ayam, dan daging merupakan sumber gizi utama yang dibutuhkan anak untuk tumbuh optimal. Saya mengajak masyarakat untuk mengubah pola konsumsi sehari-hari dengan memperbanyak makan protein hewani,” himbaunya.

Pemerintah Kabupaten Sumedang, melalui TPPS dan DPPKBP3A, berkomitmen terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang, sanitasi layak, serta pencegahan pernikahan dini sebagai langkah strategis untuk mencetak Generasi Emas Sumedang Bebas Stunting 2030.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepatan Pemanfaatan Eks Wisma Atlet: Wamensesneg Resmikan Rumah Susun Blok C-2 Kemayoran

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Indonesia terus mempercepat pemanfaatan aset negara eks Wisma Atlet agar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai langkah nyata, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro meresmikan Rumah Susun Blok C-2 Kemayoran yang kini difungsikan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.

Peresmian dan serah terima kunci dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Didyk Choiroel, di kawasan Kemayoran, Jakarta. Acara ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Percepatan Pemanfaatan Rumah Susun Sewa Eks Wisma Atlet yang menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo.

Dalam sambutannya, Wamensesneg Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa Wisma Atlet memiliki sejarah panjang dan nilai strategis bagi bangsa. Dibangun pada 2016 untuk mendukung Asian Games 2018, gedung ini sempat bertransformasi menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 saat pandemi melanda Indonesia.

“Wisma Atlet memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang dan bermakna. Dibangun pada tahun 2016 untuk mendukung Asian Games 2018, kemudian dimanfaatkan kembali sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19 pada masa pandemi dan menjadi saksi perjuangan bangsa menghadapi situasi sulit. Setelah pandemi berakhir, pemerintah melakukan revitalisasi secara menyeluruh agar fasilitas ini dapat terus hidup dan bermanfaat. Kini, Wisma Atlet kembali berfungsi sebagai rusun bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri,” ucap Juri.

Ia menambahkan, pengelolaan dan penempatan penghuni dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang ditunjuk pemerintah. Hingga kini, sebagian besar unit di Blok C-2 telah ditempati oleh pegawai dari berbagai kementerian dan lembaga negara.

“Kami terus berkoordinasi dengan PPK Kemayoran selaku Badan Layanan Umum yang ditunjuk sebagai pengelola Wisma Atlet serta instansi lainnya untuk memastikan proses penempatan berjalan lancar dan tepat sasaran,” imbuh Juri.

Selain Blok C-2, pemerintah juga tengah mempersiapkan Wisma Atlet Blok D-10 Kemayoran yang sedang menjalani proses revitalisasi. Target penyelesaiannya ditetapkan pada Desember 2025, dan mulai dapat digunakan pada Januari 2026.

“Blok D-10 ditargetkan siap digunakan pada Januari 2026. Nantinya, blok tersebut akan difungsikan tidak hanya untuk hunian ASN dan TNI/Polri, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan Barang Milik Negara lain seperti hotel dan serviced apartment, serta kemungkinan fasilitas rumah sakit apabila telah dikonfirmasi oleh PPK Kemayoran. Wisma Atlet ini nantinya juga diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat menikmati manfaat dari infrastruktur publik yang telah dibangun dengan dana negara. Semua ini sejalan dengan program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Juri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam revitalisasi eks Wisma Atlet. “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kementerian dan lembaga yang telah mendukung proses ini sejak awal. Kolaborasi lintas sektor inilah yang memastikan bahwa setiap langkah kita dalam mengelola aset negara berjalan transparan, akuntabel, dan efisien, Kami ingin memastikan bahwa aset negara tidak berhenti pada simbol masa lalu, tetapi terus hidup dan memberi manfaat. Wisma Atlet adalah bukti bahwa setiap fasilitas publik dapat diadaptasi kembali sesuai kebutuhan zaman,” tutup Juri.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menegaskan bahwa Wisma Atlet merupakan aset strategis negara dengan nilai historis tinggi. Kawasan ini terdiri atas dua area utama, yaitu Blok C-2 Pademangan dengan 1.932 unit dan Blok D-10 Kemayoran dengan 4.608 unit.

“Saat ini, 3 tower di Blok C-2 Pademangan telah siap dimanfaatkan sebagai hunian, sedangkan 6 tower di Blok D-10 Kemayoran sedang dalam proses revitalisasi lanjutan dan direncanakan selesai pada Desember 2025,” ucap Didyk.

Ia menambahkan, Tower 6 di Blok D-10 nantinya akan dialokasikan khusus bagi MBR dengan kapasitas 650 unit sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau di kawasan strategis ibu kota.

Usai peresmian, Wamensesneg Juri bersama Didyk Choiroel meninjau langsung unit-unit hunian dan fasilitas pendukung, termasuk sistem gas rumah tangga yang disuplai oleh Perusahaan Gas Negara (PGN). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keamanan serta kelayakan sarana bagi para penghuni rusun.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Direktur Utama PPKK Teddy Robinson Siahaan, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Kementerian PKP Elias Wijaya Panggabean.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakor Lintas Kementerian, Menteri Nusron Dorong Harmonisasi Aturan Sempadan Sungai

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mendorong harmonisasi aturan kawasan sempadan sungai bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Langkah ini dilakukan untuk menyatukan acuan penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air antar instansi agar penanganan banjir dan penertiban bangunan di sempadan sungai dapat berjalan lebih efektif. Pembahasan dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

“Diharapkan dengan adanya rapat dengan Kementerian PU ini, pertama, kita melakukan harmonisasi peraturan. Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama, baik itu yang menjadi acuannya teman-teman di Kementerian PU cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, maupun menjadi acuannya teman-teman di ATR/BPN,” ujar Menteri Nusron.

Rakor lintas kementerian ini dilatarbelakangi banyaknya bangunan, terutama di Jabodetabek-Punjur yang berdiri di atas sempadan sungai, waduk, dan danau.

“Ada dua latar belakang kenapa pertemuan ini dilaksanakan. Latar belakang pertama adalah banyaknya bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya yang dampaknya terjadi banjir. Kedua, banyaknya orang ATR/BPN, petugas yang kemudian kena kasus hukum akibat menyertipikatkan tanah di atas sempadan itu,” tutur Menteri Nusron kepada awak media usai Rakor terlaksana.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa sempadan sungai termasuk kategori “common right” atau hak bersama, yang tidak boleh dimiliki individu maupun diterbitkan sertipikat hak milik. Status kawasan tersebut harus tetap berada di bawah penguasaan negara agar fungsi lindungnya terhadap ekosistem dan tata air tetap terjaga. “Jadi (di sempadan) tidak boleh ada orang yang menyertipikatkan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari harmonisasi aturan, Kementerian ATR/BPN menargetkan akan melakukan audit tata ruang, audit sertipikat, dan audit bangunan di sepanjang sempadan sungai dalam kawasan Jabodetabek-Punjur sebelum Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari mitigasi banjir dan pemulihan fungsi kawasan sempadan sungai.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, juga sepakat dengan Menteri ATR/Kepala BPN terkait perlunya harmonisasi peraturan antar instansi.

“Saya setuju dengan harmonisasi peraturan supaya teman-teman di daerah tidak salah melaksanakannya di lapangan, meminimalisir multitafsir,” ucapnya.

Adapun sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut menghadiri Rakor ini. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bahas Penertiban Sempadan Sungai, Menteri Nusron Ingatkan Pentingnya Langkah Antisipatif Jelang Musim Hujan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif antar kementerian/lembaga untuk menghadapi potensi banjir jelang musim hujan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan penertiban bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya.

“Januari-Februari akan masuk musim hujan. Mana daerah yang berpotensi banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur dan Kawasan Strategis Nasional, kita tertibkan (bangunan di sepanjang sempadan, red) dari sekarang supaya nanti ketika banjir tidak ramai dan saling tuding. Kita mau kerja sistemik,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/25).

Menteri Nusron mengatakan, kawasan sempadan merupakan hak bersama yang tidak dapat dimiliki atau disertipikatkan oleh individu.

“Sempadan sungai, danau, waduk, situ, dan sumber air lainnya itu masuk _common right_, hak bersama, bukan _private right_. Karena ini _common right_, maka harusnya yang menyertipikatkan adalah pemerintah, otoritas yang bertanggung jawab terhadap sempadan itu, apakah pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota,” jelasnya.

Kehadirannya dalam rakor ini juga merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko hukum dan administratif terhadap potensi pelanggaran di lapangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan kriminalisasi terhadap jajaran ATR/BPN dalam proses sertipikasi di kawasan sempadan akibat tidak sinkronnya kebijakan antar instansi. “Saya ke sini dalam rangka mitigasi risiko karena jajaran saya banyak yang diperiksa aparat penegak hukum (APH). Selain nabrak hutan mangrove, itu juga nabrak sempadan ini,” ungkapnya.

Menteri Nusron kemudian menyimpulkan hasil diskusi dengan menegaskan empat langkah utama penanganan kawasan sempadan. “Pertama, peraturannya seragam. Kedua, harus ditindaklanjuti dengan pengukuran dan pendaftaran tanah. Setelah itu dirawat, dikasih tapal batas. Kemudian mengatasi masalah keterlanjuran,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa Kementerian PU telah menetapkan garis sempadan di sejumlah kawasan danau sebagai langkah awal penertiban dan perlindungan kawasan sumber air. “Kita baru menetapkan sembilan danau yang telah ditetapkan garis sempadannya, dan kita sepakat untuk sertipikatkan sempadan ini,” ujarnya.

Ia sependapat dengan Menteri Nusron mengenai perlunya harmonisasi peraturan antarinstansi.

“Saya setuju dengan harmonisasi peraturan supaya teman-teman di daerah tidak salah melaksanakannya di lapangan, meminimalisir multitafsir,” ucap Diana Kusumastuti.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula dalam Rakor, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bertemu Menlu Finlandia, Menko AHY Jajaki Peluang Kolaborasi Strategis Antar Negara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melaksanakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, yang didampingi oleh Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Jukka Pekka Kaihilahti, di Kantor Kemenko Infrastruktur, Senin (27/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menjajaki sejumlah peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Finlandia, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan air dan sampah, hingga pengembangan kota cerdas yang berkelanjutan.

“Dan yang tak kalah penting, terkait pendidikan dan sumber daya manusia, pengalaman Finlandia menawarkan pelajaran berharga. Sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan program makan siang gratis di sekolah, negara Anda dapat berbagi wawasan berharga seiring Indonesia memperkuat programnya di bidang pendidikan dan gizi anak,” ujar Menko AHY.

Menko AHY juga menyampaikan bahwa saat ini telah didirikan Kantor Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO). IPFO merupakan layanan terpadu yang menghubungkan pemerintah, investor, dan mitra dalam mendukung pembiayaan dan percepatan proyek infrastruktur nasional.

Kebutuhan infrastruktur Indonesia untuk periode 2025–2029 diperkirakan mencapai sekitar US$640 miliar, sementara partisipasi swasta saat ini masih di bawah sepertiganya.

“IPFO hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan alur proyek yang jelas, mengantisipasi tantangan, dan memastikan proyek-proyek yang dijalankan bersifat bankable dan inklusif. Kami juga mempromosikan mekanisme pembiayaan kreatif, mulai dari kemitraan publik-swasta hingga optimalisasi aset, agar setiap investasi menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Indonesia terbuka untuk bisnis dan investasi,” kata Menko AHY.

Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY didampingi oleh Sekretaris Kemenko Infrastruktur Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faisal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo Manuhutu, Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina, serta Staf Khusus Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri Merry Riana.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...708709710...4,906Halaman 709 dari 4,906