Beranda blog Halaman 716

Hari Santri Nasional di Purwakarta, Menteri Nusron: Kontribusi Santri Jadi Fondasi Kemerdekaan Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa santri dan kiai punya peran penting dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan dalam orasi kebangsaannya pada peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Purwakarta, Sabtu (25/10/2025) malam, yang dihadiri para kiai, santri, dan tokoh masyarakat.

“Dengan ditetapkannya Hari Santri ini mempunyai makna, yang pertama bahwa kontribusi serta peran santri dan kiai dalam perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia diakui eksistensinya. Karena tidak ada Hari Pahlawan Nasional kalau tidak ada Hari Santri. Sebab peristiwa 10 November 1945 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 22 Oktober 1945,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Peristiwa 22 Oktober 1945, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, merupakan momentum bersejarah ketika KH. Hasyim Asy’ari memimpin resolusi jihad dan menggerakkan para santri untuk berangkat ke Surabaya melawan penjajahan. Semangat jihad santri inilah yang menjadi pemicu perlawanan nasional hingga akhirnya Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya.

“Santri tidak boleh hanya cerdas dalam akalnya, tapi harus baik akhlaknya. Tidak hanya jadi pemimpin di pondok pesantren, tapi santri juga harus siap menjadi pemimpin nasional,” tegas Menteri Nusron.

Di akhir orasinya, Menteri Nusron mengajak seluruh santri di Indonesia untuk terus menjaga semangat keilmuan dan kebangsaan sebagaimana diwariskan para kiai pendahulu. “Semoga semua santri ke depan bisa lebih berkontribusi kepada bangsa dan negara. Santri tidak boleh diremehkan di Indonesia karena siapa yang menghina santri, menghina bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini, Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) H. Dudung Abdurachman; Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein; Ketua PCNU, KH. Ahmad Anwar Nasihin. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan.

BPK Pertegas Dukungan dalam Program Ketahanan Pangan melalui Pemeriksaan Tematik

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi memulai pemeriksaan tematik terhadap program ketahanan pangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan tematik ini sangat strategis mengingat ketahanan pangan merupakan prioritas nasional, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan iklim. Pemeriksaan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan seperti yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, khususnya pada program prioritas “Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air”. Program tersebut dirancang sebagai fondasi utama untuk menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa.

Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan wujud dari amanat konstitusi. “Dengan memeriksa tematik atas ketahanan pangan, BPK menunaikan amanat konstitusional, yaitu menjamin bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pangan benar‑benar melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi,” ujarnya dalam entry meeting Pemeriksaan Kinerja Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (22/10).

Wakil Ketua BPK juga menjelaskan bahwa BPK melakukan pemeriksaan tematik atas ketahanan pangan untuk memastikan bahwa program‑program tersebut tidak hanya berada di atas kertas, melainkan direalisasikan secara nyata dan terukur. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan karena kompleksitas pengelolaan sektor pangan  dari hulu ke hilir. Pemeriksaan tematik memungkinkan BPK menilai sistem secara holistik, mengidentifikasi titik‑titik lemah, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang menyentuh akar permasalahan.

“Alasan selanjutnya adalah terkait dengan aspek anggaran yang besar dan signifikan. Pemeriksaan tematik BPK memastikan bahwa dana besar tersebut tepat sasaran, memberikan dampak nyata seperti peningkatan produksi, penurunan harga, dan peningkatan kesejahteraan petani serta konsumen,” jelas Wakil Ketua BPK.

Surat tugas pemeriksaan secara simbolis diserahkan oleh Ketua BPK, Isma Yatun didampingi Anggota IV BPK, Haerul Saleh kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Anggota IV BPK menambahkan bahwa seluruh tim pemeriksa BPK mempunyai satu tujuan, yaitu menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan untuk mendukung ketahanan pangan nasional 2025-2029.

BPK berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan ini secara profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta menjunjung tinggi Kode Etik BPK. BPK berharap dukungan penuh serta komitmen yang kuat dari kementerian/lembaga terkait dalam memastikan ketersediaan, kelengkapan, serta ketepatan waktu atas penyampaian dokumen, data, dan informasi, serta penjelasan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan tematik tersebut. BPK juga mohon dukungan masyarakat dalam menjalankan amanat ini.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, serta para pejabat pimpinan tinggi di BPK dan kementerian/lembaga terkait. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring yang dihadiri oleh para Gubernur dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serahkan LHP atas LK BSSN Tahun 2024, BPK Berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2024 di Kantor BSSN, Depok, Kamis (16/10). Penyerahan dilakukan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi.

Anggota I BPK menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, LK BSSN Tahun 2024 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hal tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK BSSN Tahun 2024.

“Opini ini mencerminkan sistem pengendalian intern yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan yang baik, serta komitmen tinggi BSSN terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Anggota I BPK.

BPK memberikan apresiasi atas konsistensi BSSN dalam mempertahankan opini WTP sejak tahun 2020, dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 97,41 persen hingga semester I tahun 2025. Kinerja tersebut dinilai menjadi cerminan keseriusan BSSN dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.

Selain capaian keuangan, Anggota I BPK juga menyoroti peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia yang mencapai skor 100 atau meningkat 5,12 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan skor ini tak lepas dari dukungan kinerja BSSN.

Selain itu, BSSN juga dinilai berhasil menjaga keamanan siber dalam pelaksanaan berbagai agenda nasional, termasuk Pemilu dan Pilkada serentak.

“Prestasi-prestasi ini patut diapresiasi dan sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja BSSN di masa yang akan datang,” ungkap Anggota I BPK.

Penyerahan LHP ini dirangkaikan dengan kuliah umum bertema “Peran BPK dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Good Governance Menuju Indonesia Emas 2045″ yang diikuti para taruna dan taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara.

Dalam kuliah tersebut, Anggota I BPK ;menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan BSSN dalam menjaga keamanan siber sekaligus menegakkan transparansi keuangan negara. Anggota I BPK menegaskan bahwa pemeriksaan BPK tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada upaya memperkuat tata kelola lembaga dan efektivitas kelembagaan negara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK dan BSSN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkes Ajak IDI Perkuat Kemitraan dan Pemerataan Dokter di Seluruh Indonesia

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benyamin Paulus Octavianus atau dr. Benny mengajak seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memperkuat kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan tenaga dokter di seluruh Indonesia.

Ajakan itu disampaikan Wamenkes dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-75 yang digelar di Jakarta, Jumat (24/10).

“Keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah dan organisasi profesi. IDI memiliki peran fundamental dalam menjaga mutu profesi, menegakkan etika kedokteran, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu,” ujar dr. Benyamin.

Wamenkes juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga dokter di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, di sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Bandung, jumlah dokter sudah melebihi kebutuhan ideal. Sebaliknya, banyak daerah masih mengalami kekurangan tenaga medis.

“Kita perlu kebijakan bersama untuk mendorong pemerataan tenaga medis, agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil di seluruh pelosok negeri,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan penghargaan yang layak bagi tenaga kesehatan yang mengabdi di daerah terpencil.

“Kita harus mengembalikan kehormatan profesi dengan memastikan kesejahteraan bagi mereka yang bertugas di daerah,” tambahnya.

Menutup sambutannya, dr. Benyamin mengajak seluruh jajaran IDI menjadikan momentum 75 tahun IDI sebagai tonggak semangat baru untuk memperkuat kolaborasi dan memperjuangkan kemajuan dunia kedokteran Indonesia.

“Marilah kita jadikan ulang tahun ke-75 ini sebagai energi baru bagi kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi. Dengan semangat kebersamaan, kita pasti bisa mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” tutupnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Slamet Budianto menegaskan komitmen seluruh dokter Indonesia untuk terus menjaga profesionalisme, memperkuat solidaritas, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan kesehatan bangsa.

“Selama lebih dari tujuh dekade, IDI bukan hanya organisasi profesi, tetapi bagian dari perjalanan bangsa dalam menjaga kehidupan, memajukan kesehatan, dan menjadi benteng moral nilai kemanusiaan,” ujar dr. Slamet.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, atas kemitraan strategis dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan IDI menjadi fondasi penting bagi kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat.

Selain itu, dr. Slamet juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi para dokter, terutama yang bertugas di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi para dokter di pelosok negeri. Walaupun kondisi belum ideal, sejawat kami tetap melayani dengan ikhlas dan berpegang teguh pada sumpah profesi,” katanya.

Menutup sambutannya, Ketua Umum PB IDI mengajak seluruh dokter di tanah air untuk terus menyalakan semangat pengabdian, memperkuat solidaritas, dan menjaga kehormatan profesi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker dan Bank Mandiri Sinergi Tingkatkan Kompetensi SDM dan Penyediaan Jasa Perbankan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjalin sinergi strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang ketenagakerjaan serta memperkuat penyediaan dan pemanfaatan jasa perbankan.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Dadang Ramadhan Putranto, pada Jumat (24/10) di Jakarta.

Kerja sama ini mencakup penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sekjen Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa Kemnaker berkomitmen memperluas kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target Asta Cita. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan.

“Kami menyambut baik dukungan Bank Mandiri dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi ini merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan beriringan untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Sekjen Cris.

Ia berharap kerja sama ini segera diwujudkan melalui program konkret, seperti pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, fasilitasi wirausaha muda, hingga pembiayaan mikro bagi tenaga kerja produktif di berbagai daerah.

Sementara itu, SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Dadang Ramadhan Putranto, menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas kepercayaannya dalam membangun kerja sama dengan pihaknya.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan Kemnaker, dan masing-masing kita berkomitmen untuk menjalankan kesepahaman bersama ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Dadang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. 

Kepala Biro SDMO Kemenpar, Antonio Wasono Imam Prakoso, dalam Kick Off Meeting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (24/10), mengatakan komitmen ini mencakup upaya menciptakan tata kelola yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menetapkan target capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 sebesar 90, lebih tinggi dari capaian nilai tahun 2024 sebesar 86,31. Peningkatan nilai ini juga menjadi salah satu prasyarat bagi penyesuaian tunjangan kinerja aparatur di lingkungan Kemenpar.

Ia menegaskan reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif atau rutinitas tahunan.

“Ini adalah komitmen moral dan profesional kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Reformasi birokrasi harus menjadi napas dalam setiap proses kerja kita,” ujar Antonio.

Pelaksanaan RB tahun ini tetap mengacu pada rencana kerja sebelumnya dengan sejumlah penyesuaian serta persiapan penerapan instrumen penilaian baru yang akan digunakan mulai tahun 2026.

Aturan peralihan terbaru yang menjadi acuan utama pelaksanaan RB saat ini adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025. Surat edaran ini menjadi panduan selama masa transisi, sembari menunggu penetapan regulasi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029 yang baru.

Fokus utama pelaksanaan RB kini bergeser dari process-oriented atau berorientasi pada proses menjadi outcome-oriented atau berorientasi pada hasil. “Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari tumpukan laporan yang rapi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional,” kata Antonio.

Ia menambahkan penguatan fokus RB Tematik tahun 2025 diarahkan pada enam bidang prioritas nasional, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, mendorong hilirisasi, memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kualitas serta akses layanan kesehatan, dan memperluas akses serta mutu layanan pendidikan.

Keenam bidang tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata Kemenpar dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor pariwisata.

Selain membahas arah kebijakan, rapat tersebut juga menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II KemenPANRB, Budi Prawira, yang menguraikan peran strategis tim RB Kemenpar. 

Tim ini terdiri atas berbagai bidang, antara lain Tata Kelola ASN dan Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan Digital, Data dan Informasi, Perencanaan dan Akuntabilitas, Tatalaksana, Pelayanan Publik, Pengawasan dan Pembangunan Zona Integritas, serta Peraturan Perundang-undangan dan Tata Kelola Kebijakan Publik, termasuk pelaksanaan core values ASN.

Tim RB diharapkan dapat menyusun rencana aksi yang terukur, inovatif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

Dalam catatan evaluasi KemenPANRB, sejumlah perbaikan masih perlu dilakukan, terutama dalam penyempurnaan kualitas indikator kinerja, peningkatan target kegiatan utama, serta penyusunan rencana aksi yang lebih komprehensif.

“Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten dan terarah, Kemenpar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, transparan, dan berintegritas dalam mendukung kemajuan pariwisata nasional,” ujar Antonio.

Selain peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, Kemenpar juga memperkuat langkah strategis dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini dilakukan melalui workshop yang digelar secara hybrid di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kurleni Ukar, dengan menghadirkan Inspektur Kemenpar Nina Azhari, perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Biro Data dan Sistem Informasi sebagai narasumber. Workshop ini menjadi bagian penting dalam memperkuat strategi reformasi birokrasi, khususnya dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi merupakan transformasi menyeluruh yang dimulai dari perubahan mindset, workstyle, dan behavior aparatur. Keberhasilan Zona Integritas sangat ditentukan oleh perbaikan pola pikir dan pola kerja yang konsisten di setiap level organisasi,” ujar Kurleni.

Kemenpar menargetkan 30 persen unit kerja dapat meraih predikat WBK dan WBBM pada tahun mendatang. Saat ini, nilai Reformasi Birokrasi Kemenpar mencapai 86,31 dengan kategori A-, dan terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja serta kesejahteraan aparatur.

Strategi utama pembangunan Zona Integritas mencakup penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran agar menjadikan integritas sebagai budaya organisasi, penyederhanaan tata laksana dan prosedur kerja agar pelayanan publik lebih efisien, cepat, dan transparan. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui penegakan disiplin dan pengembangan kompetensi, pembentukan agen perubahan di setiap unit kerja, serta integrasi teknologi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Seluruh langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, termasuk pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan.

“Melalui strategi terintegrasi ini, Kemenpar berkomitmen menciptakan birokrasi yang adaptif, bersih, dan melayani, serta menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah,” kata Kurleni.

Dalam rangka memperkuat komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pembangunan Zona Integritas, Biro SDMO selaku koordinator tiga area perubahan melaksanakan pendampingan kepada lima deputi di lingkungan Kemenpar untuk memenuhi data dukung yang dibutuhkan.

Pendampingan di Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2025, di mana seluruh jajaran pimpinan menyatakan komitmennya membangun Zona Integritas di unit kerja masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Banjir di Tenggang dan Sringin, Jawa Tengah

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah mengerahkan berbagai jenis pompa air berkapasitas besar untuk mempercepat penurunan genangan banjir yang melanda wilayah Tenggang dan Sringin, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang (24/10). Total sebanyak 30 unit pompa dikerahkan ke lokasi terdampak, terdiri atas 5 unit fixed pump, 3 unit floating pump, dan 22 unit mobile pump dengan total kapasitas mencapai 23.820 liter per detik (lps).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam memberikan dukungan penuh terhadap penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. “Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir, baik melalui pengerahan peralatan maupun tenaga teknis di lapangan,” kata Menteri Dody.

Adapun pompa-pompa tersebut difokuskan di beberapa rumah pompa utama, yakni Rumah Pompa Tenggang dengan kapasitas total 9.750 lps, Rumah Pompa Sringin berkapasitas 6.000 lps, Rumah Pompa Waru berkapasitas 3.500 lps, serta Rumah Pompa Terboyo (belakang RSI Sultan Agung) dengan kapasitas 4.570 lps. Seluruh unit bekerja secara simultan untuk mempercepat aliran air menuju saluran pembuangan utama.

Selain pengoperasian pompa, Kementerian PU juga melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi tanggul dan pintu air di sekitar wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem pengendalian banjir berfungsi optimal serta mengantisipasi potensi kenaikan debit air akibat curah hujan tinggi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro menjelaskan, seluruh tim teknis di lapangan terus bekerja  untuk memastikan operasi pompa berjalan lancar. “Kementerian PU terus memantau kondisi debit air dan cuaca untuk memastikan peralatan berfungsi optimal serta mengantisipasi potensi genangan susulan,” ujar Dirjen Dwi Purwantoro.

Dengan langkah cepat tersebut, genangan air di sebagian besar wilayah Tenggang dan Sringin mulai berangsur surut. Kementerian PU memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus dilakukan hingga kondisi kembali normal sepenuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Tambah 1 Juta Hektare Kawasan Konservasi Laut di Tahun Pemerintah Prabowo

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi laut baru di masa satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo.

Perluasan kawasan konservasi bagian dari upaya percepatan menuju target 10% wilayah laut terlindungi pada 2030 dan visi jangka panjang 30×45 (30% pada 2045). Dengan demikian, luasan kawasan konservasi saat ini tercatat sudah mencapai 30,99 juta hektare.

“Tahun 2025 menjadi fase percepatan dengan fokus pada penetapan kawasan baru, sinkronisasi tata ruang laut, serta penguatan efektivitas pengelolaan melalui sistem EVIKA,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (24/10).

Perluasan kawasan konservasi tahun ini meliputi wilayah Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua (Maluku), Aceh Selatan II, Aceh Timur, dan DKI Jakarta. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan besar dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, ketahanan pesisir, serta keberlanjutan stok ikan.

“Perluasan kawasan konservasi bukan sekadar menambah angka luasan, tetapi memastikan laut kita benar-benar terlindungi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari strategi besar ekonomi biru yang menyeimbangkan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan,” tambah Koswara.

Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung menjelaskan melalui sistem EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan), KKP secara berkelanjutan memantau kinerja 117 kawasan konservasi laut di Indonesia.

Pada tahun 2024, 13 kawasan (11%) telah mencapai kategori berkelanjutan, antara lain Pulau Pieh, Kepulauan Kapoposang, Kepulauan Anambas, Gili Matra, Laut Sawu, Pulau Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Pantai Penyu Pangumbahan, Nusa Penida, Kepulauan Alor, Kepulauan Derawan, dan Raja Ampat.

“Program ini dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, lintas kementerian/lembaga seperti Bappenas, Kemenkeu, KLHK, BRIN, ATR/BPN, serta mitra konservasi seperti WWF, CTC, RARE, Konservasi Indonesia, dan WRI Indonesia. Pendanaan bersumber dari APBN/DAK, APBD, BLU/BLUD, serta dukungan internasional dari GEF-8, Blue Planet Fund, dan TFCCA,” ujar Firdaus.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam mendorong implementasi ekonomi biru melalui perluasan kawasan konservasi laut sebagai pilar utama perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Asta Cita, Kementerian PU Perkuat Penataan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Program penataan kawasan permukiman menjadi bagian penting dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi yang merata serta pemberantasan kemiskinan. Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Kementerian PU terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah dalam rangka mendukung penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengentasan kemiskinan. Sepanjang tahun 2025, terdapat tujuh lokasi program penataan kawasan yang tengah dilaksanakan dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketujuh lokasi tersebut meliputi Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota Medan), Penataan Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang), Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam), Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan (Kota Cirebon), Pembangunan Infrastruktur Mendukung Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara), Penataan Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali), serta Penataan Kawasan Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah).

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.

“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Dody.

Salah satu contoh nyata adalah Penataan Kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang menjadi kawasan cagar budaya nasional sekaligus destinasi wisata sejarah Melayu. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menata jalan lingkungan, memperbaiki drainase, membangun plaza penyambut dan pelataran balai adat, serta memperindah kawasan dengan lansekap dan karya seni (storytelling dan artworks). Dengan nilai investasi sebesar Rp36,98 miliar, program ini diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Pulau Penyengat.

Selanjutnya Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Sumatera Utara yang fokus pada pengendalian banjir rob dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan pesisir di Kota Medan melalui normalisasi drainase, pembangunan reservoir air minum, serta penyediaan ruang terbuka publik. Program penataan senilai Rp18,89 miliar ini ditujukan untuk mengurangi dampak genangan dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat pesisir.

Di Kota Batam, penataan Kawasan Tanjung Banun merupakan bagian dari penanganan relokasi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Kementerian PU membangun infrastruktur dasar seluas 36,77 hektar, meliputi jalan lingkungan, drainase, Penerangan Jalan Umum (PJU), jaringan air bersih, TPS-3R (sanitasi), ruang publik, serta Puskesmas pembantu dengan anggaran Ditjen Cipta Karya senilai Rp164,78 miliar.

Penataan kawasan juga menyentuh daerah bencana, seperti pembangunan Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Di atas lahan 11,85 hektar, Kementerian PU membangun 287 unit hunian tetap, fasilitas sosial, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, dan lapangan serbaguna, dengan nilai pekerjaan mencapai Rp115,92 miliar.

Adapun Penataan Kawasan Bahodopi di Kabupaten Morowali dan Lelilef Waibulan di Halmahera Tengah diarahkan untuk mendukung kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka publik, dan sentra UMKM, penataan kawasan ini memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Terakhir, Kementerian PU juga melakukan optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan di Kota Cirebon untuk memperkuat struktur tanah dan memperindah pedestrian di kawasan yang sebelumnya kumuh, dengan anggaran Rp4,67 miliar. Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan merupakan kegiatan peningkatan stabilitas tanah menggunakan CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile) dan timbunan pilihan di area kawasan Panjunan yang ditargetkan tuntas Desember 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Sempurnakan Tata Cara Pembentukan Peraturan, Nomenklatur SEOJK Berubah Menjadi PADK

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola dan efektivitas regulasi dalam sektor jasa keuangan melalui penyempurnaan ketentuan pembentukan peraturan di lingkungan OJK.

OJK memiliki ketentuan internal mengenai tata cara pembentukan peraturan sebagai pedoman dalam menghasilkan regulasi yang memenuhi prosedur, metode, serta kaidah penyusunan peraturan yang baik sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan regulasi, OJK telah menetapkan Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 7/PDK.02/2025 tentang Pembentukan Peraturan di OJK (PDK RMR) pada 13 Oktober 2025. Melalui peraturan ini, terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur dan bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) yang diubah menjadi Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK).

Perubahan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian format, yakni format PADK kini berbentuk peraturan sebagaimana halnya format Peraturan OJK (POJK). Adapun isi batang tubuh PADK hanya memuat ketentuan umum (prinsipal), sementara substansi teknis dijelaskan secara lebih rinci dalam lampiran PADK.

Dengan diberlakukannya PDK RMR, seluruh SEOJK yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku dan dimaknai sebagai PADK hingga dilakukan perubahan atau pembaruan atas ketentuan dimaksud.

OJK berharap perubahan nomenklatur dan format ini dapat meningkatkan keseragaman, kejelasan, serta transparansi regulasi di sektor jasa keuangan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku industri, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Sebelumnya, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK bertanggung jawab memastikan kegiatan sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...715716717...4,906Halaman 716 dari 4,906