Beranda blog Halaman 724

Rudy Mas’ud Terpilih Sebagai Ketua APPSI 2025–2029, Siap Perkuat Sinergi dan Ketahanan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VII yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Pemilihan ini dihadiri oleh seluruh gubernur se-Indonesia atau perwakilannya, menandai momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antarprovinsi dan mempertegas peran APPSI sebagai wadah strategis dalam memperjuangkan kemajuan daerah.

Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh gubernur di Indonesia yang telah memberikan amanah kepadanya untuk memimpin APPSI lima tahun ke depan.

“Terima kasih atas dukungannya, amanah yang telah diberikan ini sangat luar biasa dari seluruh gubernur se-Provinsi di Indonesia. Amanah ini menjadi tanggung jawab besar untuk memperjuangkan bersama kemajuan daerah provinsi di seluruh Indonesia sekaligus memperkuat kesatuan dan persatuan,” ujar Rudy.

Ia menegaskan bahwa APPSI bukan hanya forum diskusi antar kepala daerah, tetapi harus menjadi wadah sinergi nasional yang mampu memberikan rekomendasi konkret dan kebijakan berbasis data kepada pemerintah pusat.

“APPSI sebagai wadah sinergi nasional kami sangat mengharapkan rumah ini dipergunakan sebaik-baiknya. APPSI bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi sebagai rekomendasi konkret yang melahirkan kebijakan berbasis data,” tambahnya.

Sebagai Ketua APPSI baru, Rudy Mas’ud telah menyiapkan sejumlah fokus utama untuk memperkuat peran organisasi ke depan. Ia menekankan lima arah kebijakan prioritas:

1. Memperkuat kolaborasi antarprovinsi untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat pembangunan daerah.
2. Menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi daerah secara profesional dan konstruktif.
3. Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi daerah, terutama dalam bidang pangan, energi, hilirisasi, dan investasi hijau.
5. Membangun APPSI yang responsif, cepat merespons isu daerah dan nasional untuk menghasilkan gagasan serta kebijakan yang solutif.

Rudy Mas’ud berharap APPSI di bawah kepemimpinannya dapat menjadi motor penggerak sinergi pembangunan nasional yang berpihak pada kemajuan daerah, sekaligus memperkokoh persatuan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sangiran Fair 2025, Upaya Pemkab Sragen Dongkrak Pariwisata dan Potensi Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora) bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI akan menggelar Sangiran Fair 2025 di Lapangan Krikilan, Kecamatan Kalijambe.

Acara tahunan ini menjadi ajang kolaborasi lintas instansi untuk mempromosikan potensi wisata, budaya, serta ekonomi kreatif di Kabupaten Sragen, sekaligus memperkuat citra daerah sebagai “The Land of Java Man”.

Kepala Dispora Sragen, Joko Hendang Murdono, saat ditemui di Kantor Dispora Komplek Pemda Terpadu Sragen, Selasa (21/10), menyampaikan, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sragen yang berakar kuat di kawasan Situs Warisan Dunia Sangiran.

“Semoga acara ini dapat mendukung city branding Kabupaten Sragen ‘The Land of Java Man’. Kegiatan di kawasan Sangiran diharapkan mampu mengangkat nama Situs Manusia Purba Sangiran ke kancah nasional bahkan internasional, sekaligus mengenalkan potensi Kabupaten Sragen secara lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Joko menjelaskan Sangiran Fair tidak hanya berfungsi sebagai ajang hiburan, tetapi juga wahana edukasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan wisata,

“Kita manfaatkan nama besar Museum Manusia Purba Sangiran untuk mengenalkan Sragen dengan seluruh potensi budaya yang ada. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih siap menyambut kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,” jelasnya.

Rangkaian Sangiran Fair 2025 akan berlangsung selama dua hari, 25–26 Oktober 2025, dengan beragam agenda menarik yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Pada Sabtu (25/10), kegiatan akan diawali dengan Parade Festival Jerami Purba yang diikuti oleh 13 peserta dari RT se-Desa Krikilan, dilanjutkan Display Instalasi Jerami Purba. Selain itu, akan digelar Talkshow Komunitas Fest Kemenpora berupa pelatihan digital marketing bagi siswa SMK di kawasan Museum Cagar Budaya, Lomba Fotografi, Halte Musik, dan Festival Budaya.

Pengunjung juga dapat mengikuti donor darah dan cek kesehatan gratis oleh PMI Sragen, serta mengunjungi 35 stan UMKM dan Dekranasda yang menampilkan produk kuliner serta 13 pelaku kerajinan khas Sangiran.

Sementara pada Minggu (26/10), masyarakat akan diajak mengikuti Senam Aerobik dengan hadiah doorprize menarik, serta menyaksikan puncak acara Sangiran 5K yang diikuti 1.500 peserta terdiri atas 1.333 peserta kategori umum dan 167 kategori pelajar, dengan total hadiah jutaan rupiah.

Menutup pernyataannya, Joko Hendang mengajak seluruh masyarakat Sragen untuk turut memeriahkan acara tersebut.

“Kepada seluruh masyarakat Sragen, ayo datang dan ramaikan Sangiran Fair serta Sangiran 5K. Mari kita sukseskan bersama untuk mendukung city branding Kabupaten Sragen sebagai The Land of Java Man,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Komitmen Gubernur Gusnar Jadi Alasan Australia Jalin Kerja Sama dengan Gorontalo

Penulis
Syifa
-

Komitmen Gubernur Gusnar Ismail dalam membangun daerah menjadi alasan pemerintah Australia untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu diungkapkan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Rod Brazier, usai pertemuan di Command Center Kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (22/10).

“Kami memilih bekerja sama dengan Pemprov Gorontalo karena kami betul-betul percaya dengan kepemimpinan bapak Gubernur ini. Kami mempunyai mitra yang sangat komitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang betul-betul menghasilkan dampak yang nyata untuk rakyat Gorontalo,” kata Rod Brazier.

Dubes Australia mengungkapkan, kerja sama dengan Pemprov Gorontalo dilaksanakan melalui pola kemitraan Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). SKALA adalah program pemerintah Australia yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah di Indonesia.

“Komitmen pemerintah daerah jadi kriteria nomor satu untuk program SKALA. Tanpa komitmen, kami dari pemerintah Australia tidak bisa sendiri,” ujarnya.

Pada kunjungan perdananya ke Gorontalo, Dubes Australia mengaku sangat terkesan dengan keramahan dan kebudayaan daerah di Bumi Serambi Madinah. Rod Brazier juga sangat terkesima dengan karawo, kain sulaman tangan khas Gorontalo.

“Ini pertama kali saya datang ke Gorontalo. Saya betul-betul terkesan dengan keramahan dan kebudayaan yang sangat khas di sini. Ada teman yang sudah pakai baju khas Gorontalo, mudah-mudahan ke depan saya juga akan kembali ke sini dan memakai baju Gorontalo ini. Terima kasih kepada bapak gubernur dan semua yang telah menerima kami di sini dengan sangat hangat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Wali Kota Batam Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi Belanja Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, secara daring melalui Zoom Meeting dari Aula Engku Hamidah, Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/10).

ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

Wali Kota Batam menyampaikan bahwa perkembangan inflasi di Kota Batam masih sangat terkendali. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bahan pokok.

“Alhamdulillah, kondisi inflasi di Batam sejauh ini masih dalam batas aman dan terkendali. Kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi berjalan stabil,” ujar Amsakar.

Ia juga menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan.

“Belanja pemerintah harus tepat sasaran dan tepat waktu. Ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal sekaligus menjaga sirkulasi uang di masyarakat,” tambahnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat signifikan apabila dua mesin penggerak utama berjalan beriringan, yaitu sektor swasta dan pemerintah.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta dan mesin pemerintah. Mesin pemerintah di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan, karena selain mendorong uang beredar ke masyarakat, juga menstimulasi sektor swasta,” ujar Tito.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam tren positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12 persen, termasuk tertinggi di antara negara-negara G-20, dengan inflasi terkendali di angka 2,65 persen.

“Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga, sementara pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Semua ini menggambarkan bahwa ekonomi Indonesia sehat, stabil, dan dipercaya pasar,” jelasnya.

Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, diharapkan akan terbangun langkah-langkah konkret, kolaboratif, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemprov Riau Bentuk Satgas Percepatan MBG, Gubri Abdul Wahid Intensif Lakukan Pengawasan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden mengenai makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Riau. Kegiatan di Ruang Melati Kantor Gubernur, Selasa (21/10).

Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam pemaparannya menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Satgas tersebut, juga didukung seluruh Sekda kabupaten/kota se-Riau.

Pihaknya juga telah melakukan pengecekan rutin hampir setiap minggu ke sekolah-sekolah dan dapur-dapur penyedia MBG. Saat ini, cakupan MBG di Riau baru mencapai 10% dari jumlah masyarakat sasaran.

“Respon masyarakat sangat baik. Banyak orang tua merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan anak,” ujar Wahid.

Namun, pelaksanaan program ini tak lepas dari tantangan. Di awal program, hanya 50% siswa yang mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan. Setelah ditelusuri, sebagian besar anak mengeluh soal rasa.

“Saya minta dapur memperbaiki kualitas rasa. Anak-anak boleh menyampaikan keluhan, tapi ditulis saja dan dimasukkan ke dalam tempat makan, tidak perlu diumbar di media sosial,” tegas Wahid.

Program ini, menurut Wahid sangat membantu terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Masalah lain yang dihadapi, Kata Wahid. Adalah keterbatasan alat pengujian bahan pangan. Pada tahun 2025, hanya tersedia 112 unit rapid test kit (80 untuk pestisida, 32 untuk formalin).

Padahal, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima komoditas pangan segar. Hingga kini, baru 15 SPPG yang menjalani pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 di Kampar.

Banyak bahan pangan lokal masih didatangkan dari luar provinsi, sehingga pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan menjadi lebih kompleks. Kasus keracunan pun sempat terjadi, akibat beberapa dapur memasak makanan sejak malam hari, yang kemudian basi saat disajikan keesokan harinya.

“Prosedurnya seharusnya memasak pukul 2 sampai 5 pagi. Tapi pengawasan di lapangan masih lemah,” ungkap Wahid.

Deputi Dadang menambahkan, di Pekanbaru saat ini terdapat sekitar 873 SPPG, namun sebagian besar belum memiliki dapur aktif.

“Beberapa tenaga kerja sudah digaji negara, tapi belum bekerja optimal karena belum ada dapur. Ini harus disinkronkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran ahli gizi dan akuntan dalam setiap dapur. Menurutnya, ahli gizi tidak membuat menu nasional tunggal, melainkan berbasis kearifan lokal. “Ahli gizi dibutuhkan untuk menghitung komposisi kalori, karbohidrat, dan gizi seimbang. Sayangnya, tenaga ahli ini justru sulit dicari,” kata Dadang.

Sementara itu, pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Riau tidak melalui portal nasional mitra.bgn.go.id. Investor lokal dapat langsung mendaftar melalui Satgas kabupaten/kota. Bangunan SPPG dirancang seluas 150 m² dengan fasilitas lengkap, meliputi kantor, gudang, ruang persiapan, pengolahan, penyimpanan, hingga tempat pencucian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Bupati Imron Dorong Percepatan Sertifikasi Higienitas dan Sanitasi untuk Dapur MBG

Penulis
Syifa
-

Bupati Cirebon Imron mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk segera menuntaskan proses Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar dan sesuai target nasional.

Hal itu disampaikan Imron saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama Sekretaris Daerah, para kepala SPPG dan ahli gizi di masing-masing SPPG, bertempat di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (21/10).

Ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu strategi pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup dan aman.

“Negara yang maju harus disiapkan sumber daya manusianya. SDM yang sehat dan cerdas hanya bisa tercapai jika masyarakat mendapatkan makanan bergizi,” kata Imron.

Menurut Imron, keberhasilan program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu membangkitkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan.

“SPPG diharapkan membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, ekonomi lokal ikut tumbuh,” ujarnya.

Imron juga meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan dan koordinator wilayah program gizi, untuk memastikan proses sertifikasi SLHS berjalan cepat tanpa kendala administrasi yang berlarut.

“Program yang bagus dari pemerintah pusat ini jangan sampai terhambat hanya karena persoalan teknis. Semua pihak harus bekerja sama dan saling berkoordinasi,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dan komunikasi antarlembaga agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Cirebon berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat.

“Seluruh yang terlibat harus bekerja dengan baik, berkoordinasi, dan memastikan distribusi makanan bergizi ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menyebutkan, bahwa dari 48 SPPG yang mengajukan SLHS, baru 22 yang telah diterbitkan. Sementara 26 lainnya masih dalam proses inspeksi Dinas Kesehatan.

Ia menjelaskan, sejumlah SPPG masih harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kepemilikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur berbahan stainless steel, hingga pengelolaan sampah yang sesuai standar kesehatan.

Selain kendala teknis, Hendra menyoroti kurangnya komunikasi antara koordinator wilayah dari pihak penyelenggara program gizi nasional dan pemerintah daerah, yang membuat beberapa SPPG terlambat dalam proses pengajuan.

“Kami tetap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi yang produktif serta berdaya saing tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menyampaikan, total SPPG yang direncanakan mencapai 179 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 45 unit telah beroperasi, 44 unit siap diluncurkan, dan 48 unit tengah mengajukan SLHS. Setiap SPPG menargetkan melayani 3.000-4.000 penerima manfaat.

“Penerima manfaat program MBG meliputi siswa TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, peserta SLB, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita,” tuturnya.

Untuk mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah seperti pembinaan kepada SPPG, inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan, serta pemeriksaan sampel air, makanan, dan peralatan memasak bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dinas Kesehatan memberikan sejumlah saran, di antaranya agar SPPG meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, segera menuntaskan proses sertifikasi, serta melaporkan segera jika terjadi kasus keracunan makanan untuk dilakukan penanganan bersama fasilitas kesehatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Serahkan LHP atas LK BSSN Tahun 2024, BPK Berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2024 di Kantor BSSN, Depok, Kamis (16/10). Penyerahan dilakukan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi.

Anggota I BPK menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, LK BSSN Tahun 2024 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hal tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK BSSN Tahun 2024.

“Opini ini mencerminkan sistem pengendalian intern yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan yang baik, serta komitmen tinggi BSSN terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Anggota I BPK.

BPK memberikan apresiasi atas konsistensi BSSN dalam mempertahankan opini WTP sejak tahun 2020, dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 97,41 persen hingga semester I tahun 2025. Kinerja tersebut dinilai menjadi cerminan keseriusan BSSN dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.

Selain capaian keuangan, Anggota I BPK juga menyoroti peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia yang mencapai skor 100 atau meningkat 5,12 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan skor ini tak lepas dari dukungan kinerja BSSN.

Selain itu, BSSN juga dinilai berhasil menjaga keamanan siber dalam pelaksanaan berbagai agenda nasional, termasuk Pemilu dan Pilkada serentak.

“Prestasi-prestasi ini patut diapresiasi dan sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja BSSN di masa yang akan datang,” ungkap Anggota I BPK.

Penyerahan LHP ini dirangkaikan dengan kuliah umum bertema “Peran BPK dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Good Governance Menuju Indonesia Emas 2045” yang diikuti para taruna dan taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara.

Dalam kuliah tersebut, Anggota I BPK ;menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan BSSN dalam menjaga keamanan siber sekaligus menegakkan transparansi keuangan negara. Anggota I BPK menegaskan bahwa pemeriksaan BPK tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada upaya memperkuat tata kelola lembaga dan efektivitas kelembagaan negara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK dan BSSN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Sri Sultan Ajak Kabupaten/Kota Bersinergi Kelola Sampah Jadi Energi Listrik

Penulis
Syifa
-

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengajak seluruh kabupaten dan kota di DIY untuk bersinergi dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah dan pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Ajakan tersebut disampaikan Sri Sultan saat meninjau tiga lokasi pengolahan sampah di DIY, Selasa (21/10), sebagai bahan pertimbangan bersama dalam pelaksanaan program PSEL yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup.

Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah koordinasi antara Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota se-DIY untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung proyek nasional tersebut. Sri Sultan meninjau tiga lokasi pengelolaan sampah, yakni TPS3R Nitikan 2 di Kota Yogyakarta, ITF Bawuran di Kabupaten Bantul, dan TPST Tamanmartani di Kabupaten Sleman.

Turut mendampingi Sri Sultan dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Sleman Harda Kiswaya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Bupati Gunungkidul Endah Subekti, dan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan. Kunjungan lapangan ini dimaksudkan untuk meninjau sistem pengolahan yang telah berjalan sekaligus melihat potensi pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan.

“Kami berembug bersama bupati dan wali kota untuk menyamakan visi. Sampah ini harus dilihat sebagai peluang investasi. Sekarang kami sedang mempertimbangkan apakah akan mengelola sendiri atau menyerahkan ke pemerintah pusat untuk ditangani,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan menegaskan, meskipun program PSEL nantinya dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan sarana pendukung seperti armada pengangkut sampah dan infrastruktur penunjang lainnya. Ia menjelaskan, agar proyek ini berjalan optimal, dibutuhkan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari.

“Meskipun nantinya dikelola pusat, Pemda DIY tetap bertanggung jawab menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk truk pengangkut. Prinsipnya, kami ingin keputusan diambil dengan jelas agar tidak salah langkah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya kesamaan langkah antarkabupaten/kota di DIY agar kebijakan pengelolaan sampah tidak berjalan secara terpisah. Ia menilai, sinergi lintas daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan.

“Saya tidak mau kabupaten dan kota berjalan sendiri-sendiri. Semua harus satu pikiran dan satu langkah. Saya siap membantu agar keputusan ini diambil bersama, karena tanggung jawab menyelesaikan masalah sampah ini milik kita bersama,” tegas Sri Sultan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo menjelaskan, sebelum kunjungan lapangan, Gubernur DIY terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-DIY. Hasil rapat menunjukkan adanya komitmen dan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah terhadap pengembangan proyek PSEL di DIY.

“Sri Sultan ingin mengetahui langsung pengolahan sampah yang selama ini sudah dijalankan kabupaten dan kota. Beliau juga memberikan arahan agar kinerja setiap TPS dapat ditingkatkan, baik dari sisi SDM maupun kapasitas peralatan,” jelas Kusno.

Lebih lanjut, Kusno menuturkan lokasi pembangunan PSEL akan memanfaatkan lahan eks KPBU seluas 5,7 hektare di kawasan Piyungan, Bantul, yang merupakan aset milik Pemda DIY. Proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan sekitar 18 bulan dan ditargetkan dapat beroperasi pada pertengahan atau akhir tahun 2027.

“Selama masa pembangunan, seluruh TPS di kabupaten dan kota tetap beroperasi. Kami juga akan mengevaluasi TPS mana yang dapat dilanjutkan dan mana yang perlu penyesuaian, terutama yang sering terkendala masalah sosial seperti bau,” tambahnya.

Sri Sultan berharap, melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antar kabupaten dan kota, proyek PSEL dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat DIY. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga peluang pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

“Kalau DIY bersih, pariwisata akan berkembang dan ekonomi daerah ikut menggeliat. Melalui PSEL ini, kita ingin tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menciptakan energi ramah lingkungan dan nilai ekonomi baru bagi masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemkot Cimahi Hapus Denda Semua Jenis Pajak Daerah hingga Akhir 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menerapkan kebijakan penghapusan denda semua jenis pajak daerah. Kebijakan pemutihan denda pajak itu diterapkan untuk mengurangi beban masyarakat Kota Cimahi.

Denda pajak yang dihapuskan ialah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi Makanan dan Minuman, Jasa Parkir, Jasa Perhotelan, Jasa Kesenian dan Hiburan dan Tenaga Listrik.

“Program penghapusan sanksi administratif atau denda untuk semua pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2025,” kata Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Novi Dirgantini, Selasa (21/10).

Dengan adanya kebijakan tersebut, Bappenda Kota Cimahi meminta masyarakat untuk memanfaatkannya. Masyarakat hanya cukup membayarkan pokok pajaknya saja.

“Kesempatan tersebut agar tidak disia-siakan dengan membayar tunggakan pokok pajaknya saja, sedangkan tunggakan denda secara otomatis dihapuskan,” imbuh Novi.

Dirinya melanjutkan, penghapusan denda pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat Kota Cimahi. Sehingga Novi berharap semua masyarakat sebagai objek pajak membayarkan kewajibannya sesuai ketentuan.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi mencatat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Cimahi tahun ini mencapai Rp60.300.241.567.

Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan pada Bappenda Kota Cimahi, Novi Dirgantini mengatakan, realisasi penerimaan PBB itu melampaui target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Alhamdulillah untuk target sudah melebihi atau surplus. Kita targetnya itu sekitar Rp 58 miliar, realisasinya Rp 60 miliar,” kata dia, Senin (20/10/2025).

Menurut dia, capaian target PBB tahun ini dikarenakan adanya berbagai langkah yang dilakukan pihaknya. Seperti penerapan diskon pembayaran PBB-P2 hingga 100 persen yang berlaku pada bulan Januari-Mei 2025 dengan ketentuan ketetapan Rp50.000.

PBB dengan ketetapan Rp50.001-Rp100.000 untuk pembayaran sampai dengan Bulan September pengurangan sebesar 50 persen, PBB dengan ketetapan lebih dari Rp100.000 untuk pembayaran sampai dengan Bulan Maret pengurangan sebesar 10 persen.

“PBB dengan ketetapan lebih dari Rp100.000 untuk pembayaran pada bulan April pengurangan sebesar 5 persen dan ketetapan lebih dari Rp100.000 untuk pembayaran pada bulan Mei pengurangan sebesar 3 persen,” terang dia.

Selain itu, ada juga diskon khusus pensiunan atau veteran yang telah melakukan pemutakhiran data pada tahun 2024 yang diberikan pengurangan secara otomatis sesuai besaran pada tahun sebelumnya berdasarkan kriteria subjek pajaknya tanpa mengajukan permohonan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Bupati Grengseng Serahkan Bantuan Kursi Roda dan Tabung Oksigen Kepada Relawan

Penulis
Syifa
-

Bupati Magelang Grengseng Pamuji didampingi Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir menyerahkan bantuan kursi roda dan tabung oksigen kepada relawan Sinergi Ambulance Mungkid (Sibangkid) pada Kopdar Akbar Komunitas King Kota dan Kabupaten Magelang (4KM) di Stadion Amarta, Minggu (19/10).

Grengseng Pamuji menyampaikan, kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen 4KM dalam menjaga tali persaudaraan, menjalin keakraban, serta memperkuat sinergi antara komunitas di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Jadikan ajang Kopdar ini sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, kenali lebih dekat sesama anggota, tukar pengalaman, dan bangun jaringan persaudaraan yang lebih luas,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan komunitas motor harus menjadi pelopor keselamatan ketertiban berlalu lintas dan tunjukkan bahwa bikers adalah pengguna jalan yang santun, tertib, dan menghormati pengguna jalan lainnya.

“Ingatlah, keluarga menanti Anda di rumah,” pesannya.

Menurutnya, komunitas motor bukan hanya tentang touring dan kecepatan, tetapi juga tentang kepedulian sosial. Libatkan diri dalam kegiatan bakti sosial seperti saat ini dengan memberikan bantuan berupa kursi roda dan tabung oksigen, pelestarian lingkungan, atau promosi pariwisata Magelang.

Ia berharap silaturahmi Akbar 4KM ini berjalan lancar, tertib, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh anggotanya serta masyarakat Kabupaten Magelang. Mari kita jaga Kabupaten Magelang agar tetap aman, nyaman, dan kondusif.

“Magelang yang guyub rukun handarbeni,” pungkasnya.

Perwakilan relawan Sinergi Ambulance Mungkid (Sibangkid), Wiro menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Panitia Komunitas 4KM yang sudah memberikan kursi roda dan tabung oksigen.

“Semoga nantinya bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua dan kami akan selalu menjaga dan merawat apa yang telah diberikan,” harapnya.

Ia berharap nantinya Komunitas 4KM bisa selalu menjaga kekompakan, dan menjadi komunitas yang dikenal di masyarakat, serta bisa menjaga kondusifitas Kabupaten Magelang yang sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

1...723724725...4,906Halaman 724 dari 4,906