Beranda blog Halaman 726

Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan hingga Petir di Sejumlah Wilayah

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca berawan hingga hujan disertai petir akan melanda wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Kamis (23/10). Warga Ibu Kota diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca berawan diprakirakan terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Utara berpotensi mengalami hujan ringan.

Memasuki siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sedangkan wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan disertai petir, sementara Kepulauan Seribu diprediksi tetap berawan.

Pada sore hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan di Kepulauan Seribu, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi mengalami hujan ringan. Adapun Jakarta Barat dan Jakarta Utara diperkirakan berawan.

Menjelang malam hari, seluruh wilayah Jakarta—termasuk Kepulauan Seribu—diprediksi akan kembali berawan.

BMKG juga memperkirakan suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 70 hingga 95 persen. Kondisi tersebut menunjukkan cuaca cenderung lembap dan berpotensi menimbulkan hujan lokal di beberapa titik.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan disertai petir pada siang hingga sore hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Zona Integritas Jadi Fondasi Birokrasi Bersih dan Antikorupsi di Instansi Pemerintah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah terus memperkuat komitmen membangun birokrasi yang bersih, kompeten, dan berintegritas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa penguatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi fondasi utama dalam upaya pemberantasan korupsi di instansi pemerintah.

“Zona integritas menjadi pilot project reformasi birokrasi di unit-unit pelayanan strategis, wajah baru birokrasi yang profesional, transparan, dan melayani,” ungkap Purwadi di Kantor Kementerian PANRB.

Menurut Purwadi, penguatan ZI sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya.
Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja yang memiliki komitmen kuat dalam melakukan perubahan secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan di berbagai aspek.

Peningkatan dilakukan pada budaya kerja, manajemen SDM, proses bisnis, pengawasan internal, transparansi, serta kualitas pelayanan publik.

“Semakin banyak unit kerja berpredikat WBK/WBBM, semakin kuat budaya birokrasi yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Komitmen ini harus menjadi semangat bersama, dari pimpinan hingga seluruh jajaran,” ujarnya.

Untuk memperluas dampak reformasi, Kementerian PANRB menggagas program One Local Government One ZI (OLGOZI) — yaitu setiap pemerintah daerah memiliki minimal satu unit kerja yang meraih predikat Zona Integritas.

Selain itu, kementerian juga mendorong pelaksanaan WBK Mandiri di 19 kementerian/lembaga dan 5 pemerintah provinsi, sebagai bagian dari upaya mempercepat implementasi Zona Integritas di berbagai lini pemerintahan.

Program ini bertujuan memperluas budaya integritas hingga ke tingkat daerah, membangun sinergi antarlembaga, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut baik inisiatif Kementerian PANRB dalam memperkuat Zona Integritas di seluruh instansi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kerja sama antara KPK dan Kementerian PANRB diharapkan mampu memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan transparansi pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Wakil Menteri PANRB menegaskan, penguatan Zona Integritas juga relevan dengan tantangan era digital, yang menuntut kecepatan dan akuntabilitas tinggi dalam pelayanan publik.

Kementerian PANRB berupaya memastikan setiap unit kerja pemerintah memiliki sistem pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tetap berorientasi pada integritas, efisiensi, serta kepuasan publik.

“Pemberantasan korupsi dan penegakan integritas memerlukan kolaborasi dan komitmen kuat agar bisa benar-benar menumbuhkan perubahan-perubahan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat luas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Rakernas ke-IV 2025, IWAPI Songsong Indonesia Emas Bersama Perempuan Penggerak Ekonomi

Penulis
Syifa
-

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV Tahun 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, yang bertepatan dengan perayaan 50 tahun IWAPI. Mengusung tema “50 Tahun IWAPI Konsisten dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Inovatif, Inklusif, dan Kolaboratif Menuju Indonesia Emas,” kegiatan ini menjadi momentum penting bagi IWAPI dalam memperkuat kontribusi perempuan pengusaha terhadap perekonomian nasional.

Apalagi, lebih dari 64 persen pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Angka ini menegaskan peran strategis perempuan dalam perekonomian nasional, mengingat sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia.

Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menjelaskan bahwa data tersebut menunjukkan besarnya potensi perempuan sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Menurut dia, perempuan bukan hanya penopang ekonomi keluarga, tetapi juga pilar penting dalam pembangunan ekonomi bangsa.

“Melalui IWAPI, kami ingin memastikan para pengusaha perempuan mendapatkan dukungan, pelatihan, dan jejaring yang dibutuhkan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujar Nita Yudi.

Hingga tahun 2025, lanjut dia, IWAPI telah hadir di 38 provinsi dan lebih dari 329 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan puluhan ribu anggota aktif yang menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah. IWAPI terus mengembangkan berbagai program seperti pelatihan bisnis, pendampingan digital, inkubasi wirausaha baru, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas anggota di era transformasi digital.

“Rakernas IWAPI ke-IV tahun ini juga menghadirkan berbagai kegiatan inspiratif dan berdampak nyata. Dimulai dengan Bazar Expo yang diikuti oleh 166 booth dari DPD IWAPI seluruh Indonesia dan peserta umum, kegiatan ini menjadi ajang promosi dan kolaborasi bisnis bagi para anggota serta ruang bagi UMKM binaan IWAPI untuk memperluas pasar,” katanya lagi.

Nita menambahkan, selain kegiatan itu, organisasi perempuan pengusahga itu juga menggelar IWAPI Fashion Day yang turut dimeriahkan dengan penampilan 60 pragawati dan 10 desainer, terdiri dari tujuh desainer IWAPI dan tiga desainer nasional ternama, sebagai wujud dukungan terhadap kreativitas perempuan di industri mode dan ekonomi kreatif.

Selain itu, puncak Rakernas IWAPI ke-IV juga mencatatkan prestasi membanggakan dengan rekor MURI, melalui kegiatan pembagian makanan bergizi serentak sebanyak 71.860 paket di 356 titik di 36 provinsi Indonesia dan Malaysia.

“Rekor ini bukan sekadar angka, tetapi simbol kepedulian sosial IWAPI terhadap kesehatan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Kami ingin menunjukkan bahwa IWAPI tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial,” jelas Nita Yudi.

Inisiatif sosial ini dikatakan Nita lagi, menjadi bentuk dukungan nyata IWAPI terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Melalui program pembagian makanan bergizi, IWAPI berupaya memperkuat ketahanan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, sebagai fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.

Lebih jauh, kegiatan ini mencerminkan semangat kolaboratif yang sejalan dengan visi Asta Cita untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah konkret seperti pemberian makanan bergizi dan pemberdayaan ekonomi perempuan, IWAPI menegaskan komitmennya untuk turut mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari rangkaian Rakernas, IWAPI juga menggelar IWAPI Charity Gala Dinner, sebuah malam amal yang bertujuan untuk menggalang dana bagi program inkubasi wirausaha perempuan serta mendukung pelatihan peningkatan keterampilan (skill-up training) bagi SDM dan pelaku UKM perempuan.

Acara ini menjadi wadah sinergi antara dunia usaha dan sosial, menghadirkan tokoh-tokoh pengusaha perempuan inspiratif dan mitra strategis yang berkomitmen memperkuat ekosistem kewirausahaan perempuan di Indonesia.

Selain kegiatan gala dinner, IWAPI juga menyelenggarakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Rumah Sakit Fatmawati. Aksi sosial ini merupakan kegiatan murni kemanusiaan yang ditujukan untuk membantu para penderita Tala Semia, sekaligus memperluas dampak sosial IWAPI di bidang kesehatan masyarakat.

Untuk memperluas akses pasar dan memperkuat jaringan antar pelaku usaha, Rakernas IWAPI 2025 juga menggelar Business Matching. Kegiatan ini mempertemukan anggota IWAPI dengan buyer dan mitra potensial, baik dari dalam maupun luar negeri, guna menciptakan peluang kerja sama strategis dan investasi baru bagi UMKM perempuan.

Sebagai bentuk komitmen menghadapi era digital, IWAPI juga mengadakan workshop digitalisasi UMKM, agar para anggota semakin siap menghadapi tantangan ekonomi modern. Rakernas IWAPI ke-IV diikuti oleh 1.500 peserta dari seluruh DPD se-Indonesia, menjadi ajang konsolidasi nasional bagi para perempuan pengusaha.

“Rakernas ini bukan hanya forum kerja, tetapi juga wadah pembelajaran, inspirasi, dan kolaborasi. Kami berharap seluruh peserta membawa pulang ilmu, jejaring, dan semangat baru untuk terus tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa,” tuturnya.

Melalui Rakernas ke-IV ini, IWAPI kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia, sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Santri, Mendes Yandri: Pondok Pesantren Benteng Pertahanan Bangsa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto hadiri peringatan Hari Santri 2025 yang digelar Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Rabu (22/10/25).

Pada peringatan itu, Mendes Yandri meresmikan Asrama untuk Santri Putra yang dinamakan Gedung Al-Kautsar.

Ia mengatakan, Gedung ini miliki empat lantai dan bisa menampung sebanyak 300 orang Santri.

“Gedung ini dinamakan Al-Kautsar sesuai dengan nama anak kami yang bungsu Faqih Al-Kautsar,” katanya.

Dirinya kemudian memohon doa undangan, warga dan Wali Santri yang hadir untuk mendoakan agar Gedung Al-Kautsar ini selalu dilimpahkan keberkahan.

“Mohon doa agar asrama ini berguna Dunia dan Akhirat, Santri-santrinya bahagia, senang belajar Ilmu Agama dan Ilmu Umum hingga berikan manfaat bagi bangsa negara,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri juga berharap agar dari Asrama Al-Kautsar ini bakal melahirkan calon Pemimpin Negara, Penerus para Ulama.

“Pondok Pesantren sangat penting sebagai Benteng Pertahanan Bangsa,” tuturnya.

Yayasan Bai Mahdi juga telah membuka SMK Keperawatan yang menggandeng sejumlah pihak hingga keluar negeri

Turut hadir dalam acara itu Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Ayahanda Mendes Yandri H Sabarno beserta keluarga besar, Forkompimda Serang dan Anggota DPRD Serang.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PPDT Samsul Widodo dan Kepala BPI Mulyadin Malik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Garut Dorong ASN Gunakan Aplikasi Srikandi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Apel Gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, dengan agenda utama pembahasan mengenai efektivitas implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), Senin (20/10).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menjelaskan bahwa Srikandi merupakan alat penting yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan aktivitas birokrasi.

“Aplikasi Srikandi ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk melakukan aktivitas kita untuk lebih efektif dan cepat. Hal ini karena di mana saja saya bisa membaca surat, dan saya berusaha setiap hari itu juga setiap surat yang ada secara langsung saya proses,” ujar Bupati.

Ia menekankan bahwa kecepatan dalam membaca surat, yang mayoritas berisikan masalah atau hal yang bersifat segera, akan berdampak langsung pada kecepatan respons.

“Kalau kita mengetahui dengan cepat, maka responsnya akan lebih cepat juga. Itu terkait dengan efektivitas,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh Srikandi, di mana surat dapat disebarkan ke beberapa orang sekaligus dan dapat dicek status pembacaannya.

“Tentu saja dibaca bukan berarti selesai masalahnya, namun paling tidak ada satu langkah lebih maju lagi, dan dibaca lebih baik daripada sama sekali tidak dibaca,” tambahnya.

Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membiasakan diri menggunakan aplikasi tersebut demi percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir amanat, Bupati berpesan agar transparansi dapat berjalan dengan baik dan seluruh pekerjaan harus direncanakan secara matang. Ia secara tegas menolak praktik back date (mengundurkan tanggal) dalam administrasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Santri Nasional 2025, Wali Kota Bogor Ajak Santri Jadi Agen Perubahan

Penulis
Syifa
-

Untuk mengenang sekaligus pengingat gagasan ulama dan peristiwa heroik yang menunjukkan peran santri dalam perjuangan bangsa, setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional.

Penetapan tanggal ini mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keppres ini diteken Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 15 Oktober 2015.

Selain itu, alasan 22 Oktober dipilih sebagai Hari Santri karena merujuk pada seruan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 oleh santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai wilayah. Resolusi Jihad itu mewajibkan umat Islam membela Tanah Air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Di Kota Bogor, peringatan Hari Santri berjalan dengan khidmat melalui upacara yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor, Rabu (22/10).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025 dengan tema ‘’Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim membacakan sambutan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang diawali dengan mengenang kembali jasa para pahlawan, alim ulama, dan santri dalam kemerdekaan.

“10 tahun (sejak ditetapkan Hari Santri) bukan waktu yang singkat dan dalam koridor tersebut pondok pesantren dan santri semakin kuat di berbagai sektor kehidupan. pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan yang tidak hanya menghasilkan generasi cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam akhlak dan karakter,” ujarnya.

Memaknai sambutan Menteri Agama, Dedie Rachim menyebut bahwa pesan yang disampaikan sangat jelas bahwa santri harus menjadi solusi dari permasalahan yang ada di bangsa ini.

“Jadi pesan ini cukup kuat dan harus dimaknai sebagai sebuah amanat untuk bisa menempatkan santri di posisi yang strategis. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pemberi solusi,” ujarnya.

Di Kota Bogor keberadaan santri dan pondok pesantren diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang pondok pesantren di Kota Bogor, yakni lewat Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, yang ditetapkan pada 21 Maret 2022.

Perda ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi bagi penyelenggaraan pesantren yang mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, sarana prasarana, dan penguatan ekonomi pesantren.

“Jadi keberadaan Perda pondok pesantren ini sebagai wujud dari Pemerintah Kota Bogor peduli kepada Ponpes. Jadi kita tidak omon-omon. Jadi apapun yang bisa dikontribusikan oleh pemerintah itu sudah dilindungi dan payung hukumnya yaitu Perda,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini pihaknya juga mengajak para santri dan pondok pesantren untuk turut serta andil dalam program Indonesia Bebas Sampah pada 2029.

“Saya minta pesantren-pesantren di seluruh Kota Bogor, untuk mulai menangani sampah dan menjadikan pondok pesantren sebagai salah satu tempat paling bersih dan saya minta santri-santri ini, seperti yang sudah disampaikan Menteri Agama, sebagai agen perubahan,” ujar Dedie Rachim.

Sebagai informasi, upacara ini diikuti oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin; Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor beserta peserta dan petugas apel dari berbagai sekolah madrasah, pondok pesantren, sekolah islam terpadu, dan organisasi islam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Tangerang Tertibkan Bangunan Liar di Sekitar Mall Balekota

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Kecamatan Tangerang melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan liar dan pedagang kaki lima (PKL) di area sekitar Mall Balekota, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Lurah Buaran Indah Safilah mengatakan, penertiban dilakukan sebagai langkah penegakan aturan serta menjaga keindahan dan ketertiban lingkungan, khususnya pada area yang merupakan fasilitas publik.
Dalam penindakan, terdapat sedikitnya lima bangunan liar yang mengarah ke Lapangan Pemuda dan Jalan Sudirman. Bangunan-bangunan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas seperti warung makan, penjualan minuman, tambal ban dan usaha sejenis.
“Penertiban ini perlu dilakukan demi keindahan lingkungan dan ketertiban bersama. Prinsipnya, penggunaan fasilitas publik harus sesuai dengan peruntukannya, khususnya badan jalan yang tidak boleh disalahgunakan,” jelas Safilah, Rabu (22/10).
Sementara itu, Camat Tangerang Yudi Pradana mengatakan, setelah kegiatan penertiban dilakukan, Pemkot Tangerang juga akan melakukan monitoring rutin di lokasi tersebut untuk mencegah bangunan liar maupun aktivitas PKL kembali bermunculan.
“Pascapenertiban, akan dilakukan pemantauan secara berkala agar kawasan tersebut tetap tertib dan tidak muncul kembali aktivitas yang melanggar. Apalagi lahan tersebut merupakan milik Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

“Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang dalam menata kawasan kota agar tetap bersih, indah dan nyaman bagi masyarakat serta memastikan penggunaan ruang publik sesuai aturan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPS Catatkan 7 Persen Warga Depok Alami Kesakitan dalam Sebulan Terakhir, Perempuan Dominan

Penulis
Syifa
-
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tahun 2024, sekitar 7 dari 100 warga Depok mengalami kesakitan dalam sebulan terakhir hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Data ini bersumber dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Depok 2024.
“Tercatat 7 persen angka morbilitas (kesakitan) Kota Depok tahun 2024. Angka tersebut jadi cerminan kondisi kesehatan masyarakat kita saat ini. Bisa jadi karena cuaca, gaya hidup atau kebiasaan menjaga kesehatan yang belum konsisten,” ungkap Kepala BPS Kota Depok Agus Marzuki kepada berita.depok.go.id, Selasa (21/10).
Lebih lanjut, Agus Marzuki mengatakan bahwa angka kesakitan ini menunjukan masih adanya tantangan dalam aspek kesehatan masyarakat, terutama pada usia produktif dan lanjut usia.
Jika ditinjau menurut jenis kelamin, lanjutnya, perempuan tercatat lebih banyak mengalami kesakitan dibanding laki-laki.
Yaitu, 7,52 persen pada perempuan dan 6,49 persen pada laki-laki.
Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh aktivitas harian, pola hidup dan perhatian terhadap kondisi tubuh.
“Angka kesakitan ini menjadi indikator penting untuk melihat kualitas hidup masyarakat dan efektivitas pelayanan kesehatan yang tersedia,” tambahnya.
Namun, dengan kondisi tersebut, sebagian besar warga Kota Depok sudah memiliki jaminan kesehatan.
Hanya sekitar 15 persen penduduk yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi lainnya.

“Artinya, kesadaran warga untuk menjaga diri lewat perlindungan jaminan kesehatan sudah cukup tinggi,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Santri 2025, Wali Kota Depok Ajak Santri Rapatkan Barisan untuk Lahirkan Generasi Membanggakan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Depok, Supian Suri, menjadi inspektur apel pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 tingkat Kota Depok yang digelar di Lapangan Apel Balai Kota Depok, Rabu (22/10) pagi. Dengan tema, Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.

Peringatan HSN tahun ini terselenggara berkat kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok.

Acara dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota legislatif, para kiai dan pengasuh pondok pesantren, serta ratusan santri dari berbagai wilayah di Kota Depok.

Turut hadir pula jajaran pengurus NU mulai dari tingkat cabang hingga ranting, serta perwakilan badan otonom seperti GP Ansor, Banser, dan Fatayat NU.

Dalam amanatnya, Wali Kota Supian Suri menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas momentum peringatan Hari Santri yang menjadi simbol perjuangan dan dedikasi para ulama serta santri terhadap bangsa dan agama.

“Jajaran Pemerintah Kota Depok mengucapkan selamat Hari Santri Tahun 2025. Satu kebanggaan buat kita semua karena apa yang diinisiasi oleh para pendahulu kita. Hari ini benar-benar juga kita bisa ambil momentumnya,” ujar Supian Suri.

Ia mengajak seluruh santri dan masyarakat untuk menjadikan Hari Santri sebagai refleksi untuk memperkuat persatuan dan memperdalam kesadaran terhadap tanggung jawab umat Islam dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Hari ini mari kita merapatkan barisan, kembali memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita khususnya umat Islam. Buat bangsa yang sangat kita cintai ini,” lanjutnya.

Supian Suri juga menegaskan bahwa perjuangan para kiai dan santri merupakan bagian penting dari sejarah berdirinya dan bertahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perjuangan para kiai, perjuangan para santri ini tidak bisa dipisahkan dari lahirnya bangsa yang kita cintai, dari bertahannya Indonesia sampai saat ini,” ungkapnya.

Di akhir amanat, Wali Kota Depok menyampaikan harapan agar semangat perjuangan dan nilai-nilai keislaman yang diwariskan para ulama dapat terus melahirkan generasi penerus yang tangguh, berilmu, dan berakhlak mulia.

“Insya Allah, dari upaya kita hari ini juga akan lahir generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Andra Soni: Penyaluran KUR Wujud Asta Cita Ke-6 untuk Pemerataan Ekonomi

Penulis
Syifa
-

Gubernur Banten Andra Soni menilai, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Program ini mendorong pemerataan pendapatan, peningkatan daya saing UMKM, perluasan akses permodalan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan inklusi keuangan.

Hal tersebut disampaikan Andra Soni usai mengikuti kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) secara virtual di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (21/10).

“Penyaluran KUR ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ungkap Andra Soni.

Andra Soni menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka kemiskinan pada Maret 2025 menurun menjadi 5,63 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,33 persen dan diharapkan terus tumbuh positif pada triwulan III.

“Kami berharap program KUR dapat disinergikan dengan program atau kegiatan perlindungan sosial pada perangkat daerah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan ekonomi UMKM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andra Soni menuturkan, pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai wilayah. Hal ini terlihat dari aktivitas para pedagang, baik yang di perkotaan dan perdesaaan.

“Alhamdulillah, di setiap sudut Provinsi Banten, bukan hanya di kota tetapi juga di perdesaan, ekonomi menggeliat,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat Banten. Salah satunya, lebih dari 1,1 juta pelajar di Provinsi Banten telah menerima layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu sepuluh bulan sejak Januari hingga Oktober 2025.

“Mudah-mudahan total 3,5 juta warga Banten akan mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari,” jelasnya.

Andra Soni juga berharap pelaku UMKM, khususnya di sektor sayur dan buah, dapat berkolaborasi dengan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tumbuh bersama.

“Tadi saya lihat ada pelaku usaha toko buah dan sayuran. Mudah-mudahan bisa berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis agar usahanya ikut berkembang,” harapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, kegiatan akad massal KUR tersebut melibatkan sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari 38 provinsi.

“Ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan semangat kolaborasi, partisipasi masyarakat akan semakin luas,” ujarnya secara virtual.

Sedangkan, dalam laporannya, Deputi CEO Regional 4 Bank BJB Rahadian Agus Hamdani menyebutkan, total penyaluran KUR di Provinsi Banten mencapai Rp6,9 triliun dengan 49.120 debitur yang disalurkan melalui beberapa lembaga. Di antaranya Bank BJB, BJB Syariah, BRI, BSI, Mandiri, dan Pegadaian.

“Kami percaya bahwa ini bukan hanya sekadar angka, tapi simbol dari harapan dan peluang yang dibuka untuk jutaan pelaku usaha,” ujarnya.

Ia menuturkan, kegiatan akad massal dan peluncuran KPP menjadi momentum penting yang menandai transformasi kolaboratif antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat.

“Kita menyaksikan komitmen nyata untuk memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.

Pihaknya bersama lembaga perbankan lain juga menyambut semangat kebijakan presiden yang menempatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja sebagai program prioritas nasional.

“Kami percaya pemberdayaan UMKM bukan sekadar tentang modal, tetapi juga kepercayaan, pendampingan, dan kesinambungan. Untuk itu dibutuhkan kerja sama erat antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, maupun masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Gubernur Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyaksikan langsung penandatanganan calon debitur dari pelaku UMKM.

Kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur, dan tersambung ke 37 provinsi di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...725726727...4,906Halaman 726 dari 4,906