Beranda blog Halaman 727

Wali Kota Ambon Sambut Hangat Orkestra Suling Bambu Telutih dari Maluku Tengah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dikunjungi oleh Paduan Orkestra Suling-Bambu yang berasal dari Telutih, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Mereka diterima langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena di pelataran Balai Kota, Selasa (21/10).

“Sore hari ini Pemkot dikunjungi anak – anak luar biasa dari Orkestra Suling Bambu Telutih yang merupakan salah satu musik tradisonal di Maluku dan Kota Ambon,” kata Wali Kota di sela – sela kunjungan.

Wattimena akui, permainan Suling – Bambu yang merdu dari anak – anak tersebut menciptakan harmoni yang indah, sehingga siapapun yang mendengarnya akan merasa terhibur.

Dirinya pun memberikan apresiasi kepada mereka yang telah mempertahankan dan melestarikan alat musik tradisional.

“Kami beri apresiasi kepada anak – anak yang sudah berjuang mempertahankan musik tradisional Suling-Bambu,” tambahnya.

Wali Kota berharap dari kunjungan ini, maka memotivasi generasi muda di Kota Musik ini, untuk bersama – sama menjaga dan melestarikan alat musik tradisional Suling Bambu, sehingga tetap hidup bagi generasi selanjutnya.

“Paling tidak memotivasi generasi muda untuk sama – sama menjaga, melestarikan, membudayakan suling bambu sebagai salah satu alat musik tradisional, supaya tidak hilang tapi terus berlangsung bagi anak cucu di kemudian hari,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratu Dewa Tekankan Profesionalitas SP2J Usai Raperda Disahkan DPRD Palembang

Penulis
Syifa
-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang bersama Pemerintah Kota Palembang menyetujui satu dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2025, Selasa (21/10).

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Muhammad Hidayat, dan dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan tersebut, Raperda tentang Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) disetujui bersama untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Wali Kota Ratu Dewa menegaskan, pengesahan Raperda SP2J menjadi momentum penting bagi peningkatan tata kelola dan profesionalitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“SP2J harus semakin maju dengan program kerja yang terukur, tata kelola yang baik, serta pengelolaan SDM yang optimal. Setelah disahkan, kami ingin kinerjanya makin baik dan berdampak langsung pada pelayanan publik dan perekonomian kota,” ujar Dewa.

Ia menambahkan, baik Raperda SP2J maupun tiga Raperda lain yang masih dibahas, diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan hunian masyarakat.

Sementara itu, tiga Raperda lainnya masih memerlukan pendalaman substansi dan penyempurnaan naskah akademik.

Juru bicara Pansus II, Dr. Sintiara Utama, melaporkan pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Menurutnya, pembaruan regulasi ini mendesak karena Perda yang berlaku belum menyesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025.

“Kami menilai penguatan kelembagaan dan integrasi sistem pengelolaan air limbah dengan sanitasi kota membutuhkan dasar hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kami meminta tambahan waktu pembahasan untuk penyempurnaan naskah akademik dan dokumen pendukung,” jelasnya.

Dari Pansus III, Andre Adam menyampaikan laporan pembahasan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Pansus menilai perlu kajian mendalam agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah maupun pelanggaran hukum.

“DPRD dan Pemkot sepakat untuk mengembalikan Raperda ini kepada Pemerintah Kota agar disempurnakan kembali, khususnya pada naskah akademik dan sinkronisasi dengan peraturan pusat,” katanya.

Adapun Pansus IV membahas Raperda mengenai penguatan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Palembang Jaya, sedangkan Pansus V fokus pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman Kota Palembang Tahun 2025–2045.

Ratu Dewa menegaskan, seluruh Raperda tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung arah pembangunan jangka panjang Kota Palembang agar lebih tertata, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap pembahasan lanjutan tiga Raperda lainnya dapat segera rampung sehingga hasilnya benar-benar mampu memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga Palembang,” pungkas Dewa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hilirisasi Jadi Amanah Konstitusi, Bahlil Tegaskan Negara Harus Hadir Tegas dalam Pengelolaan SDA

Penulis
Syifa
-

Kemandirian bangsa tak cukup hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Kemandirian sejati muncul ketika kekayaan alam dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi dengan nilai tambah tinggi. Pemerintah secara tegas akan melanjutkan agenda hilirisasi sebagai salah satu instrumen penting atas pengelolaan sumber daya alam untuk menyejahterakan masyarakat.

“Strategi hilirisasi dipandang penting untuk melepaskan Indonesia dari jebakan ekspor bahan mentah dan memperkuat posisi tawar di rantai nilai global,” jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10).

Kebijakan hilirisasi, sambung Bahlil, dipandang sebagai amanah konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi landasan kebijakan yang mendorong pengolahan sumber daya di dalam negeri.

“Presiden Prabowo telah menegaskan jalan menuju kedaulatan energi dan kemajuan ekonomi tidak boleh lagi samar. Negara mesti hadir dengan kepemimpinan yang tegas, berpijak pada konstitusi,” ungkap Bahllil.

Untuk mempercepat hilirisasi, pemerintah melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyiapkan 18 proyek prioritas senilai lebih dari Rp618 triliun, yang nantinya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Rinciannya meliputi 8 proyek sektor minerba, 2 proyek transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, dan 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan dengan 67 persen lokasi proyek berada di luar Pulau Jawa.

Proyek-proyek ini dirancang untuk membangun rantai nilai industri di dalam negeri sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Inisiatif yang dikembangkan mencakup pengembangan industri alumina, mangan sulfat, stainless steel slab, modul surya, bioavtur, hingga fasilitas penyimpanan minyak, serta proyek lain di sektor kelautan, kehutanan, dan pertanian.

Peresmian smelter emas PT Freeport Indonesia, misalnya, menjadi penanda penguatan rantai industri pertambangan. Sementara ekosistem industri baterai kendaraan listrik berkapasitas 15 gigawatt menjadi penentu arah manufaktur kendaraan masa depan.

Selain mengubah struktur industri, program hilirisasi juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Kementerian ESDM telah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan industri masa depan.

“Lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari proyek-proyek hilirisasi tersebut. Langkah ini membuka ruang bagi generasi muda menjadi bagian dari era industrialisasi nueva yang berbasis teknologi dan nilai tambah,” pungkasnya.

Hilirisasi bukan lagi sekadar gagasan, melainkan strategi nyata agar terlepas dari kutukan sumber daya. “SDA tidak boleh menjadi pencipta ketimpangan, tetapi wajib menjadi sumber kemakmuran,” tegas Bahlil.

Melalui pengelolaan SDA secara mandiri menjadi produk bernilai tinggi, Indonesia tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga merebut kembali posisi strategisnya di pasar global. Harapan pemerintah hilirisasi menjadi jalan untuk memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menegaskan kedaulatan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Santri 2025, Gubernur Pramono: Santri Penjaga Moral dan Penggerak Peradaban Dunia

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri silaturahmi peringatan Hari Santri 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (22/10). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya peran santri sebagai penjaga moral bangsa sekaligus motor penggerak peradaban dunia.

“Hari Santri lahir dari napas perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.

Pada peringatan bertema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” ini, Gubernur Pramono menekankan, peringatan Hari Santri tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum meneguhkan kembali jati diri santri sebagai agen perdamaian, pelopor kemajuan, dan benteng moral bangsa.

“Santri memiliki enam kekuatan utama, yaitu iman, ilmu, amal, akhlak, persatuan, dan perjuangan. Enam hal ini harus terus dijaga sebagai landasan dalam mengawal kemajuan bangsa dan Kota Jakarta,” imbuhnya.

Menurut Gubernur Pramono, dengan berbekal kekuatan tersebut, santri tampil sebagai generasi kreatif, inovatif, dan menjadi motor penggerak pembangunan, baik di tingkat kota maupun nasional.

“Kalian adalah bagian dari generasi muda Jakarta yang cerdas, berakhlak, unggul, dan berdaya saing. Sepintar apa pun seseorang, iman, ilmu, amal, dan akhlak tetap menjadi kunci utama. Selain itu, sikap guyub, rukun, dan menjaga persatuan juga sangat penting,” tuturnya.

Gubernur Pramono juga menyampaikan bahwa Jakarta tengah bertransformasi menjadi Top 50 Global City pada 2030. Ia menegaskan, kemajuan Jakarta tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia.

“Kami terus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Saya yakin pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Setiap anak Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan, tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi,” ujarnya.

Gubernur Pramono juga mengapresiasi perkembangan pesantren yang kini berperan aktif sebagai subjek pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan. Menurutnya, pesantren telah menjadi pusat pembentukan karakter, kemandirian, dan pelatihan keterampilan yang mampu mencetak pelaku ekonomi kreatif masa depan.

“Saya melihat pesantren kini bukan lagi sekadar tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang lahirnya wirausahawan muda yang mandiri dan berdaya saing. Ini menjadi bukti bahwa santri siap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa,” urainya.

Terakhir, Gubernur Pramono berpesan agar para santri senantiasa menyiapkan diri menjadi generasi pemimpin masa depan yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan berakhlak luhur.

“Semoga Hari Santri ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat juang dan meneguhkan jati diri santri sebagai generasi pembawa kemajuan bangsa dan negara ke pentas dunia, dengan identitas keislaman yang rahmatan lil ‘alamin,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN dan APDESI Merah Putih Siapkan Langkah Bersama Wujudkan Indonesia Bersinar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang amat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Sebagaimana program BNN dalam Desa Bersinar, sinergitas dengan Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa menjadi salah satu hal yang fundamental.

Peran penting Kepala Desa tersebut membuat Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, sangat bersemangat saat menerima audiensi Ketua dan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih, pada Selasa (21/10).

Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Suyudi Ario Seto menekankan pentingnya kontribusi para Kepala Desa dalam perang melawan narkoba sebagai ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

“Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat tentunya memiliki ketokohan dan pengaruh yang besar pada masyarakat sehingga dapat mendorong program Desa Bersinar,” ungkap Kepala BNN RI.

Kepala BNN RI yang didampingi oleh Deputi Pencegahan, Deputi Rehabilitasi, dan Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat pada kesempatan tersebut juga menyampaikan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam rehabilitasi.

Dalam program IBM Kepala BNN RI berharap Kepala Desa bersama dengan perangkat desa dapat aktif dalam menggerakan IBM dan mengalokasikan dana desa. Dalam pertemuan disampaikan pula bahwa pada akhir September lalu telah terbit surat dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan dukungannya dalam penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menginformasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran APBD 2026.

“Kami mewakili desa se-Indonesia memiliki semangat yang sama dalam mendukung program Asta Cita khususnya poin ketujuh yaitu terkait narkoba dan dalam hal ini Kami siap membangun sinergi dan kolaborasi,” ujar Ketua Umum APDESI Merah Putih, Asep Anwar Sadat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ia berharap APDESI Merah Putih dapat menegaskan kerja sama dengan BNN melalui penandatanganan MoU. APDESI Merah Putih yakin dukungan desa di seluruh provinsi di Indonesia terhadap program BNN dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Di akhir pertemuan, BNN dan APDESI Merah Putih sepakat untuk membetuk tim kecil yang akan membahas secara lebih teknis terkait hal-hal yang dapat dikolaborasikan serta panduan bagi desa di seluruh Indonesia dalam implementasi kerja sama tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Persiapan Visitasi ADLGA 2025, Sekda Kaltim Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Digital

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Kaltim) Sri Wahyuni siap menyambut visitasi Tim Penilai ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025.

Dalam Briefing Persiapan Visitasi Tim Penilai ADLGA 2025 bersama sejumlah pimpinan Perangkat Daerah (PD), Sri Wahyuni menegaskan bahwa seluruh PD harus memperkuat layanan digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan.

“Sebelum bicara digitalisasi, kita harus memperkaya data dulu. Saya mengapresiasi persiapan yang sudah dilakukan. Tugas saya tinggal meramu menjadi satu narasi utuh,” ungkapnya, pada Rabu (22/10/2025)

Ia menyebut sejumlah PD yang akan mendampingi saat visitasi, di antaranya Bapenda, BKD, RSJD Atma Husada Mahakam, BPKAD, hingga BPSDM.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim, Iwan Setiawan menjelaskan bahwa pada 16 Oktober lalu sejumlah PD telah terlibat dalam penyusunan materi pemaparan ADLGA. Materi itu kini tengah diramu agar siap dipresentasikan saat visitasi.

“Beberapa PD sudah menyampaikan bahan. Hari ini kami menyampaikan apa saja yang perlu dipertegas dalam pemaparan Sekda,” jelas Iwan.

Dari Diskominfo Kaltim, Plt Kabid Aptika Fery menyebutkan bahwa timnya telah menyusun materi presentasi berdasarkan data dari PD terkait. Presentasi itu akan menyoroti personality leadership Sekda dalam menggerakkan digitalisasi pemerintahan.

“Materi sudah kami susun yang berfokus pada bagaimana Ibu Sekda memimpin transformasi digital di Kaltim. Inisiasi Sekda jadi kunci lahirnya sistem digital di Perangkat Daerah,” ujar Fery.

Plt Kabid TIK, Bambang Kukilo Argo Suryo menambahkan bahwa narasi pemaparan harus mengaitkan masalah yang ada dengan dampak digitalisasi kepada masyarakat. “Gali persoalan, gabungkan solusi, dan gerakkan. Gaspol!” tegasnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Di antaranya adalah Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Kepala Biro PBJ Buyung Dodi Gunawan, Kepala BPSDM Nina Dewi dan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam, dr. Indah Puspitasari.

Dengan persiapan matang dan kolaborasi lintas PD, Sekda Kaltim optimistis dapat tampil maksimal dalam penilaian ADLGA 2025. Sekaligus memperkuat posisi sebagai daerah yang serius mewujudkan pemerintahan digital berbasis kepemimpinan dan data.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Santri Harus Disiplin, Wujudkan Pesantren Aman Menuju Generasi Emas Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji mengingatkan pentingnya kedisiplinan santri dalam membentuk karakter unggul demi menyongsong generasi emas Kalimantan Timur. Pesan tersebut disampaikan dalam Apel Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda, Rabu (22/10/2025).

Dalam sambutannya, Seno Aji menegaskan bahwa santri memiliki peran penting tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam membangun moral dan peradaban bangsa.

“Santri harus disiplin. Laporkan setiap hal-hal negatif yang terjadi di pesantren. Kita harus bersatu padu menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman. Hanya dengan itu Kaltim bisa sukses menuju generasi emas,” tegasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, perwakilan PWNU dan PWMU, Anggota DPRD Provinsi dan Kota Samarinda, serta Ketua Ponpes Nabil Husein.

Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan bantuan program “Santri Berdaya” dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp10 juta kepada 15 santriwan dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di Samarinda.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp2,8 miliar untuk 14 pondok pesantren di wilayah Kaltim. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur kepada Kementerian Agama Provinsi Kaltim.

Dalam kesempatan yang sama, Seno Aji juga membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, KH. Nasaruddin Umar yang menekankan tema Hari Santri 2025, yakni “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.” Amanat tersebut mengajak seluruh santri untuk menjadi pelopor kemajuan dan penjaga nilai-nilai kebangsaan di era digital.

“Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Santri masa kini tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga teknologi, sains, dan bahasa dunia,” demikian bunyi amanat Menteri Agama yang dibacakan oleh Wagub Kaltim.

Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa serta komitmen bersama dalam mewujudkan pesantren yang aman, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gencarkan Razia Setahun Terakhir, Kemenimipas Sita dan Musnahkan Puluhan Ribu Senjata Tajam, Handphone, dan Barang Elektronik Lainnya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan gencar melaksanakan razia blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) minimal dua kali sepekan.

Selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto atau sejak Kemenimipas berdiri, 11.962 kegiatan razia telah dilaksanakan dengan hasil 24.537 senjata tajam, 10.572 ponsel, serta 21.843 benda elektronik lainnya yang disita hingga 15 Oktober 2025. Selain itu, sebanyak sembilan kasus narkoba berhasil ditemukan dari hasil razia tersebut. Seluruh barang hasil razia akan dimusnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Capaian ini dipublikasikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melalui video “IMIPAS Setahun Bergerak Berdampak” dalam akun media sosial pribadinya, Senin (20/10). Menteri Agus menuturkan bahwa komitmen zero halinar (handphone, pungutan liar, dan narkoba) bukan merupakan slogan semata. Komitmen tersebut merupakan bentuk keseriusan Kemenimipas dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih dan bermanfaat bagi masyarakat. Menteri Agus juga tidak segan menindak tegas jajarannya yang melanggar.

”Kami berkomitmen, dalam hal ini kepala-kepala lapas di seluruh Indonesia untuk agar tidak ada satupun HP di dalam lapas. Termasuk petugas-petugas lapas ketika sedang bekerja, karena terkadang mereka memanfaatkan petugas. Petugas yang terbukti terlibat juga sudah kita beri hukuman tegas dari mulai mutasi hingga dipidanakan secara hukum,” ujar Menteri Agus Andrianto.

Menteri Agus menambahkan bahwa warga binaan dengan hukuman berat dan masih terindikasi peredaran narkoba akan mendapatkan pengamanan yang lebih optimal. Langkah ini dilakukan guna menciptakan kondisi yang lebih kondusif.

“Mereka dengan hukuman berat dan masih terindikasi dengan jaringan peredaran narkoba, kami pindahkan ke lapas Nusakambangan, super maximum security. Dengan harapan dengan ditempatkannya mereka di sana dapat memutus jaringan mereka,” tegas Menteri Agus.

Komitmen dalam memerangi peredaran halinar di Lapas dan Rutan pun ditunjukkan melalui penandatanganan komitmen bersama pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan juga seluruh Kepala Kantor Wilayah dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Senin (20/10).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, dalam sambutannya menuturkan bahwa penandatanganan komitmen tersebut bukanlah aksi seremonial semata. Kegiatan ini merupakan wujud perjanjian dan keseriusan jajaran Ditjenpas dalam memberantas halinar di Lapas dan Rutan.

“Terima kasih kepada seluruh UPT yang telah melaksanakan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Komitmen ini bukan hanya tertulis, tapi aksi nyata yang ditekankan secara berkala. Kami kembali menekankan agar tidak terjadi pelanggaran keamanan sehingga tidak terjadi peredaran handphone, pungli, dan narkoba (halinar), serta penipuan terhadap Warga Binaan. Kami ingatkan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap Warga Binaan. Apabila masih terjadi pelanggaran, akan diterapkan evaluasi dan hukuman disiplin,” tegas Dirjenpas Mashudi.

Razia merupakan salah satu strategi signifikan dalam menutup celah peredaran halinar serta berbagai pelanggaran lainnya. Dalam pelaksanaannya, Ditjenpas turut berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya; mulai dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga berbagai instansi lainnya yang terkait.

Secara umum, komitmen Kemenimipas dalam memberantas peredaran halinar merupakan wujud keseriusan dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yang efektif.

Langkah ini pun sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terutama dalam program memberantas peredaran narkotika dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan. Melalui implementasi program tersebut, integritas sistem pemasyarakatan terus diutamakan demi tercapainya reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kado Hari Santri, Presiden Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kabar gembira datang bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar bersyukur atas kabar ini. Ia mengapresiasi para pihak yang telah mengawal terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren, khususnya Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i.

“Wabil khusus Wamenag telah memerjuangkannya sesegera mungkin,” sebut Menag di Jakarta usai memimpin Apel Hari Santri 2025 di halaman Kantor Kementerian Agama, Rabu (22/10/2025).

Usul pembentukan Ditjen Pesantren sudah berlangsung sejak 2019, era Menag Lukman Hakim Saifuddin. Usulan Kemenag ke Kemenpan dan RB kembali diajukan pada 2021 dan 2023 pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas. Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kemenpan dan RB pada 2024, di era Menag Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan lebih detil terkait terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren.

“Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama,” ujar Wamenag.

Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

“Dengan surat ini, saya ingin menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Pembentukan ini bertujuan agar perhatian terhadap pesantren semakin besar—baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program—sehingga pemerintah semakin hadir dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Romo Syafi’i menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga ranah utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa,” harapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, jajaran Kabinet Merah Putih, serta seluruh insan Kemenag yang sejak 2019 konsisten memperjuangkan lahirnya Ditjen Pesantren.

Menag Tegaskan Komitmen

Menag Nasaruddin umar mengungkapkan, Ditjen Pesantren ini nantinya akan melakukan konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Selama ini, mungkin ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah. “Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi,” jelas Menag.

Menag menegaskan bahwa keberadaan Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren dapat menjalankan peran strategisnya dengan baik.

“Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren juga akan memperkuat kontribusi Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat, sekaligus membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.

“Harapan kita, Hari Santri menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman,” ujar Menag.

Ke depan, lanjut Menag, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan agar data menjadi lebih valid dan pelaksanaan program semakin tertib.

“Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran,” tutup Menag.

Apel Hari Santri Bernuansa Kebersamaan

Apel Hari Santri tahun ini berlangsung penuh kekhidmatan. Petugas apel adalah para pejabat eselon I Kemenag lintas agama—simbol kuatnya semangat kebersamaan dan moderasi beragama.

Dirjen Bimas Katolik Suparman bertindak sebagai Komandan Apel. Pembacaan Pancasila dilakukan oleh Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, sementara Dirjen Bimas Buddha Supriyadi membacakan Naskah Pembukaan UUD 1945.

Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno dan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM M. Ali Ramdhani masing-masing membacakan Resolusi Jihad dan Ikrar Santri. Doa penutup dipimpin Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung bertugas sebagai pembawa acara, diiringi paduan suara dari Ditjen Bimas Kristen.

Apel ini dihadiri para pejabat eselon II, ASN Kemenag, dan ratusan santri dari berbagai lembaga pendidikan keagamaan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Harapkan Santri Masuk ke Dalam Panggung Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mendorong santri untuk mengambil peran lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ia sampaikan usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/25).

“Hari Santri ini menandakan bahwa eksistensi dan kontribusi santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangat nyata. Ke depan, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana para santri bisa masuk ke dalam panggung nasional dalam mengisi ruang-ruang ke-Indonesiaan,” ujar Menteri Nusron.

Para santri memiliki potensi besar untuk berkiprah di berbagai bidang di Indonesia. Menurutnya, semangat perjuangan dan nilai-nilai moral yang tertanam di pesantren perlu diterjemahkan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. “Baik di jalur politik, jalur birokrasi, jalur civil society, jalur pendidikan, dan sebagainya. Santri harus bisa hadir. Ini yang perlu kita pikirkan bersama,” tutur Menteri Nusron.

Ia menilai, sistem pendidikan pesantren memiliki keunggulan tersendiri karena memadukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan pembentukan akhlak dan integritas. Kombinasi antara kecakapan dan moralitas inilah yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

“Model pendidikan di pesantren itu kombinasi antara peningkatan SDM yang punya kapasitas tinggi sekaligus berakhlak dan kreatif. Banyak pendidikan yang bagus, tapi akhlak dan kreativitasnya diragukan. Sebaliknya, ada yang akhlaknya bagus, tapi kapasitasnya kurang. Indonesia membutuhkan SDM yang keduanya bagus, yaitu kapabel sekaligus berintegritas,” tegas Menteri Nusron.

Dengan semangat Hari Santri, Menteri Nusron berharap, para santri terus memperkuat peran strategisnya dalam membangun bangsa menuju Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bermartabat. Hadir dalam acara peringatan Hari Santri ini, Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina, Abah Abu Bakar Rahziz; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Heri Purwanto beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...726727728...4,906Halaman 727 dari 4,906