Beranda blog Halaman 728

Peringati Hari Santri Nasional 2025, Menteri Nusron: Jadi Generasi yang Menyejahterakan Rakyat Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjadi pembina pada Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/10/25).

Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh santri di Indonesia untuk meneguhkan tekad menjadi generasi yang mampu menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa.

“Santri harus mempunyai tekad mampu menyejahterakan rakyat Indonesia. Santri tidak hanya bertekad mencerdaskan bangsa, tetapi juga memakmurkan bangsa Indonesia,” ujar Menteri Nusron.

Pesan tersebut sejalan dengan pengakuan terhadap peran besar santri dan kiai dalam sejarah perjuangan bangsa. Hal inilah yang harusnya memotivasi generasi muda untuk memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Menurut Menteri Nusron, tantangan santri masa kini bukan lagi mengusir penjajah, tapi mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan kepemimpinan yang membawa kemakmuran bagi umat.

“Ketika keberadaan dan kontribusi santri telah diakui di masa lalu, maka kini tantangannya adalah bagaimana peran kita dalam mengisi 80 tahun Indonesia merdeka. Santri tidak boleh disingkirkan dalam panggung Indonesia. Santri harus bertransformasi dan berkontribusi nyata bagi bangsa,” tegas Menteri Nusron.

Hari Santri memiliki makna historis yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa peristiwa 22 Oktober 1945 jadi awal dari jihad para santri dan kiai, yang kemudian berpuncak pada perlawanan besar 10 November 1945 di Surabaya. “Antara Hari Santri dan Hari Pahlawan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena tidak akan ada perlawanan di Surabaya tanpa jihad para santri dan kiai,” jelasnya.

Salah satu tokoh besar di Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pandangan tentang tiga pilar kepemimpinan umat manusia. Ketiga pilar itu adalah ilmal ulama, hikmat al-hukama, dan wasiyasatal muluk. “Santri harus mempersiapkan diri menjadi kader ulama sekaligus kader teknokrat yang ahli di berbagai bidang, seperti kedokteran, teknologi, keuangan, dan energi. Santri juga harus siap menjadi negarawan yang berjiwa besar, memimpin dengan semangat persatuan tanpa dendam,” tutur Menteri Nusron.

Ia juga menekankan pentingnya sanad keilmuan dalam proses belajar agama, agar santri tidak terjebak pada pemahaman yang dangkal dan menyesatkan. “Belajar agama harus talaki dan bersanad, tidak cukup hanya dari media sosial. Sanad itu bagian dari agama. Tanpa sanad, orang bisa tersesat dan mengaku berpendapat atas nama agama,” pesan Menteri Nusron.

“Semoga eksistensi santri di Indonesia makin nyata, dan kontribusinya makin konkret untuk membangun kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Menteri Nusron.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina, Abah Abu Bakar Rahziz; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Heri Purwanto beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri Nusron Perkuat Digitalisasi Pertanahan untuk Melawan Mafia Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN fokus perkuat digitalisasi pertanahan untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Hal itu disampaikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/25).

“Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri. Membuat sistem yang akurat yang akuntabel supaya sistem kita enggak bisa dibobol, enggak bisa diakali,” tegas Menteri Nusron.

Menurutnya, penguatan digitalisasi sistem pertanahan di Kementerian ATR/BPN mampu menekan kasus sengketa baru dalam setahun terakhir.

“Belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang. Semua masalah (pertanahan dan tata ruang, red) yang ada itu adalah masalah-masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” ungkap Menteri Nusron.

Sejak awal 2025, Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan sejumlah layanan berbasis elektronik, mulai dari Sertipikat Elektronik hingga peralihan hak elektronik. Langkah ini dibarengi dengan peningkatan keamanan siber berlapis untuk memastikan seluruh data pertanahan terlindungi dari risiko manipulasi maupun kebocoran.

Sebagai bagian dari roadmap transformasi digital pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan pada tahun 2028 layanan pertanahan akan berbentuk digital seluruhnya dengan penerapan teknologi blockchain.

Teknologi blockchain unggul dalam hal keamanan, transparansi, dan akuntabilitas data dibandingkan sistem konvensional. Setiap transaksi atau perubahan data pertanahan yang terekam dalam blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah tanpa jejak digital sehingga mencegah manipulasi dan pemalsuan dokumen.

Selain itu, seluruh proses akan tercatat dalam jaringan terdesentralisasi yang dapat diverifikasi oleh berbagai pihak, menjadikan sistem ini relatif bebas intervensi maupun penyalahgunaan wewenang. Penerapan blockchain dipercaya mampu menekan peluang terjadinya konflik pertanahan sekaligus mempersempit ruang gerak mafia tanah secara signifikan.

Meski belum sepenuhnya menggunakan teknologi blockchain, upaya digitalisasi sistem pertanahan Kementerian ATR/BPN sudah membuahkan hasil. Pada 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai Rp9,67 triliun, yang mencakup penyelamatan sekitar 13 ribu hektare tanah.

Kementerian ATR/BPN optimistis pelaksanaan penuh roadmap transformasi digital hingga tahun 2028 akan menjadi langkah strategis untuk menuntaskan praktik mafia tanah di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

SPLP Jadi Nadi Digital Layanan Publik di Era Pemerintahan Prabowo–Gibran

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai langkah besar dalam perjalanan digitalisasi birokrasi Indonesia. Salah satu pencapaian paling signifikan adalah hadirnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai jembatan data nasional untuk mengintegrasikan layanan lintas instansi.

SPLP disebut sebagai “sistem saraf digital” pemerintahan, yang menghubungkan berbagai instansi dari pusat hingga daerah agar bergerak secara terkoordinasi dan efisien. Dengan adanya sistem ini, kolaborasi antar lembaga tidak lagi terbatas oleh sekat birokrasi maupun sistem data yang terpisah.

“Bayangkan tubuh manusia tanpa sistem saraf yang menghubungkan otak, jantung, paru-paru, dan organ lain. Setiap organ bisa saja berfungsi, tapi tanpa koordinasi, tubuh tidak dapat bekerja dengan selaras. SPLP hadir untuk menjadi jembatan yang menghubungkan data dan layanan berbagai instansi pemerintah,” jelas Mira.

Hingga kuartal ketiga 2025, sebanyak 435 instansi pusat dan daerah atau 59,58 persen dari total lembaga pemerintah telah terhubung melalui SPLP. Dari jumlah tersebut, 94 instansi sudah memiliki API aktif dengan volume transaksi data mencapai 58,7 juta kali sepanjang Januari hingga September 2025.

Dengan tingkat ketersediaan sistem mencapai 99,914 persen, SPLP kini menjadi fondasi utama interoperabilitas data nasional — memastikan setiap data yang dikirim antarinstansi berjalan cepat, aman, dan akurat.

Dari Banyuwangi untuk Indonesia

Salah satu contoh sukses penerapan SPLP terlihat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui sistem ini, data penerima bantuan sosial dapat terhubung otomatis antara Kemensos, Kemendagri, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian ATR/BPN.

Proses verifikasi yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Hingga saat ini, lebih dari 250 ribu warga Banyuwangi telah terdaftar dalam sistem digital perlindungan sosial tersebut.

Langkah ini dinilai mempercepat distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan adil, sekaligus menjadi model transformasi pelayanan publik di daerah lain.

Wajah Baru Layanan Publik

Tak hanya di sektor sosial, SPLP juga menjadi fondasi utama bagi Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) — platform terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa perlu berpindah aplikasi.

Dengan sistem integrasi SPLP, data antarinstansi diperbarui secara otomatis dari sumber aslinya, sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali mengunggah dokumen atau mengisi data yang sama.

Model ini mendukung visi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam agenda Asta Cita poin 2, yaitu memperkuat reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik agar lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Menuju Pemerintahan yang Terhubung

Lebih dari sekadar proyek teknologi, SPLP mencerminkan wajah baru birokrasi Indonesia — terintegrasi, terbuka, dan saling terhubung. Pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya adopsi sistem baru, tetapi perubahan cara kerja menuju birokrasi yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

“SPLP adalah ekosistem hidup. Ia hanya sekuat instansi yang terhubung di dalamnya. Karena itu, keandalan dan keamanan data menjadi tanggung jawab bersama seluruh lembaga pemerintah,” jelasnya.

Dengan capaian ini, setahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan arah yang jelas menuju pemerintahan digital yang inklusif, berdaulat, dan terpercaya. SPLP kini menjadi denyut nadi pelayanan publik nasional, menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Pemerataan Digital Indonesia Makin Melesat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemajuan besar dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Melalui langkah strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), konektivitas internet, tata kelola spektrum, serta keamanan jaringan seluler meningkat pesat di seluruh penjuru Indonesia.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital (Dirjen Infradig) Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyampaikan bahwa transformasi digital di tahun pertama pemerintahan ini telah memberikan dampak nyata di berbagai sektor pelayanan publik.

“Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan arah baru digitalisasi Indonesia. Kami fokus memastikan setiap wilayah terhubung, setiap layanan publik terkoneksi, dan setiap warga mendapatkan manfaat langsung dari infrastruktur digital yang lebih merata,” ucapnya.

Internet Makin Cepat, Jangkauan Makin Luas

Menurut data DJID, kecepatan rata-rata internet nasional kini mencapai 61,90 Mbps untuk unduh dan 22,46 Mbps untuk unggah, hasil pengukuran kualitas layanan (Quality of Service/QoS) di 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja jaringan seluler yang konsisten dan pemerataan layanan yang mulai menjangkau wilayah 3T,” jelas Wayan.

Tonggak penting pemerataan digital juga ditandai dengan peluncuran Satelit Nusantara 5 (N5) pada 12 September 2025. Satelit berkapasitas 160 Gbps dengan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) ini akan mulai beroperasi komersial pada April 2026 dan dirancang untuk memperkuat akses internet di wilayah terpencil.

“Dengan 101 spot beam dan 11 gateway, Satelit Nusantara 5 akan memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di seluruh Indonesia,” ujar Wayan.

Spektrum Digital dan Keamanan Frekuensi Diperkuat

Untuk mendukung konektivitas nasional, DJID menuntaskan dua regulasi strategis, yaitu Permen Komdigi Nomor 2 dan 13 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita 1,4 GHz. Regulasi ini menjadi dasar perluasan jaringan broadband sekaligus persiapan menuju era 5G.

Selain itu, pengawasan penggunaan frekuensi diperketat melalui Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan kegiatan penertiban nasional frekuensi radio pada Juli–Agustus 2025. Dari hasil penertiban, ditemukan 1.519 pelanggaran yang seluruhnya telah dikenai sanksi administratif dan penghentian operasional.

“Frekuensi adalah sumber daya terbatas yang menjadi tulang punggung layanan digital. Penataan dan penegakan kepatuhan kami lakukan secara sistematis agar konektivitas nasional berjalan aman dan andal,” tegasnya.

Penguatan Perlindungan dan Inovasi Industri Digital

Selain memperluas jaringan, DJID juga memperkuat aspek keamanan pengguna dan kemandirian industri digital nasional. Program pengukuran paparan medan elektromagnetik (RF-EMF) di 13 lokasi, termasuk Jakarta dan Bandung, menunjukkan seluruh titik berada di bawah ambang batas aman SNI 9115-1:2022, memastikan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia aman bagi masyarakat.

Di sisi lain, DJID berkolaborasi dengan PT Prasimax Inovasi Teknologi dalam pengembangan prototipe Wi-Fi 7 buatan Indonesia, yang telah mencapai 57 persen progres dan direncanakan akan diproduksi massal oleh PT LEN Industri.

“Ini bukti bahwa infrastruktur telekomunikasi di Indonesia aman bagi masyarakat,” ucap Wayan.

Kinerja Pelayanan Publik Digital Naik Signifikan

Dalam aspek tata kelola layanan, DJID berhasil mencatat tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan dan sertifikasi perangkat mencapai 99,79 persen dengan konsep One Day Service.

Peningkatan juga terlihat pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kini mencapai 3,96 poin, serta Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) yang menyentuh 9,8, menandakan pelayanan publik digital semakin cepat, bersih, dan transparan.

“Prinsip kami sederhana: pelayanan publik digital harus cepat, bersih, dan terpercaya,” ucap Wayan.

Arah ke Depan: Digital untuk Semua

Menatap tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran, DJID menegaskan fokus pada pemanfaatan Satelit Nusantara 5, percepatan pembangunan BTS di wilayah 3T Papua, serta perluasan akses internet untuk Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang pemerataan kesempatan. Visi Presiden sangat jelas: tidak ada warga yang tertinggal dalam transformasi digital,” tutup Dirjen Kemkomdigi.

Satu tahun berjalan, capaian ini menandai era baru pemerataan digital Indonesia — dari satelit hingga desa, dari pusat hingga pelosok. Pemerintah berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai jembatan keadilan dan kesejahteraan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Klinik Pemerintah Digital Jadi Akselerator Transformasi Daerah di Era Prabowo–Gibran

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai langkah nyata percepatan transformasi digital di sektor birokrasi Indonesia. Salah satu terobosan penting yang lahir dalam periode ini adalah Klinik Pemerintah Digital, inisiatif strategis dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang berfungsi sebagai ruang pembelajaran, konsultasi, dan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh instansi pemerintah agar mampu melayani masyarakat secara cepat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap instansi pemerintah agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semua itu memerlukan fondasi digital yang kuat,” ujar Mira di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Klinik Pemerintah Digital dirancang sebagai ruang konsultasi interaktif tempat aparatur daerah dapat berdiskusi langsung dengan pakar dan praktisi teknologi pemerintahan. Melalui forum ini, mereka mendapatkan bimbingan mengenai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) — mulai dari penyusunan kebijakan, tata kelola data, keamanan siber, hingga strategi integrasi layanan publik agar saling terhubung secara digital.

Lebih dari sekadar forum teknis, Klinik Pemerintah Digital juga menjadi wadah perubahan pola pikir (mindset) aparatur. Program ini menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemauan aparatur untuk berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi lintas sektor.

Program ini merupakan bentuk nyata pendekatan kolaboratif pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam implementasinya, Kemkomdigi menggandeng Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai mitra strategis.

Bappenas berperan memastikan arah digitalisasi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sementara BSSN memperkuat aspek keamanan siber dan perlindungan data agar sistem pemerintahan digital dapat diandalkan serta aman digunakan di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Klinik Pemerintah Digital menjadi simbol bahwa transformasi digital bukan perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Ia adalah proses kolaboratif antara pusat dan daerah, antara teknologi dan kebijakan, antara visi dan pelaksanaan,” kata Mira.

Sejak diperkenalkan pada 2025, Klinik Pemerintah Digital mendapat sambutan positif dari berbagai pemerintah daerah. Banyak daerah yang memanfaatkannya sebagai sarana mempercepat integrasi layanan publik, memperkuat tata kelola data, dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan teknologi digital.

Untuk memperluas jangkauan, Kemkomdigi juga tengah menyiapkan layanan daring interaktif berbasis chatbot. Melalui fitur ini, pemerintah daerah dapat berkonsultasi secara digital kapan pun dan dari mana pun tanpa harus menunggu sesi tatap muka. Langkah ini mencerminkan arah baru birokrasi Indonesia yang lebih responsif, adaptif, dan melayani.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan komitmen kuat terhadap digitalisasi birokrasi. Melalui inisiatif seperti Klinik Pemerintah Digital, pemerintah membangun ekosistem pemerintahan yang terhubung, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Program ini bukan sekadar proyek teknologi, tetapi sebuah gerakan perubahan budaya kerja birokrasi menuju efisiensi, transparansi, dan kolaborasi lintas instansi. Dengan dukungan lintas kementerian dan daerah, Klinik Pemerintah Digital menjadi motor penggerak terwujudnya pemerintahan digital nasional yang tangguh dan terpercaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kesenjangan Digital Indonesia Terpangkas Signifikan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil nyata dalam mempersempit kesenjangan digital di Indonesia. Di tengah tantangan geografis dan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pemerataan akses internet kini tidak lagi menjadi impian.

Kecepatan internet nasional meningkat tajam, jangkauan 4G menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, dan fondasi jaringan 5G mulai terbentuk secara strategis. Bagi masyarakat di daerah terpencil, kemajuan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi membuka akses ke pendidikan daring, layanan kesehatan digital, dan peluang ekonomi baru.

“Kinerja jaringan seluler di Indonesia meningkat signifikan. Ini adalah capaian penting bagi pemerataan akses digital di seluruh wilayah nusantara,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)

Jarak Digital yang Kian Terpangkas

Berdasarkan laporan Speedtest Intelligence®, median kecepatan unduh nasional melonjak dari 17,54 Mbps pada 2022 menjadi 30,5 Mbps pada pertengahan 2025 — hampir dua kali lipat peningkatannya.

Yang paling menonjol, peningkatan juga terjadi pada kelompok pengguna dengan koneksi terendah, dari 2,66 Mbps menjadi 5,69 Mbps, menandakan pemerataan konektivitas di lapisan masyarakat bawah.

“Peningkatan di segmen terbawah ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi elitis, tetapi benar-benar menjangkau rakyat di lapisan bawah,” kata Meutya.

Daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal, seperti Maluku Utara, kini mengalami kenaikan kecepatan dari 13,39 Mbps menjadi 20,49 Mbps, sementara di Papua, lonjakannya bahkan lebih dari dua kali lipat. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi digital inklusif yang menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran mulai membuahkan hasil nyata.

4G Mencapai Seluruh Pulau, 5G Mulai Tumbuh

Kini, jaringan 4G telah mencakup lebih dari 90 persen wilayah Indonesia. Pulau Jawa menempati posisi tertinggi dengan 96,4 persen, disusul Bali dan Nusa Tenggara 95,2 persen, serta Sulawesi dan Maluku yang juga melampaui 90 persen cakupan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi pemerintah dengan sektor swasta dan optimalisasi Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Melalui dana kontribusi operator telekomunikasi, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 6.672 menara BTS di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan membawa jaringan 4G ke sekolah, puskesmas, serta kantor desa.

“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tapi tentang keadilan digital. Kita ingin setiap anak Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, memiliki peluang yang sama untuk belajar dan tumbuh,” ucap Meutya.

Sementara itu, teknologi 5G mulai berkembang di kawasan strategis. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat ketersediaan tertinggi, mencapai 17 persen, berkat fokus penggelaran di daerah pariwisata dan pusat bisnis.

Pendekatan bertahap ini dinilai realistis karena memastikan kesiapan spektrum, efisiensi biaya, dan keberlanjutan infrastruktur sebelum ekspansi nasional penuh dilakukan.

Kebijakan Digital sebagai Pilar Pembangunan Nasional

Selama setahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kolaborasi dengan operator, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital nasional.

Melalui implementasi Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 yang kini diintegrasikan ke dalam Asta Cita 2045, pemerintah menegaskan bahwa infrastruktur digital adalah tulang punggung ekonomi nasional.

Pertumbuhan konektivitas ini mendukung target ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2040. Dampaknya mulai terasa: pelaku UMKM lebih mudah menjangkau pasar global, petani bisa mengakses informasi harga secara real time, dan layanan kesehatan digital kini menjangkau pelosok desa.

Dari Infrastruktur ke Keadilan Digital

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi bukti bahwa transformasi digital bukan sekadar wacana, tetapi sebuah realitas yang mulai dirasakan masyarakat luas.

Di Banyuwangi, jaringan internet cepat membuka peluang bagi usaha rumahan berbasis daring. Di Halmahera, nelayan kini menjual hasil laut secara digital ke luar daerah. Sementara di Papua, siswa sekolah dasar belajar coding lewat program Desa Digital.

“Cita-cita kami jelas,” tegasnya.

“Tidak ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal dalam arus digitalisasi. Kesenjangan digital harus ditutup bukan hanya dengan jaringan, tapi juga dengan pengetahuan dan kesempatan.”

Pemerataan digital kini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi gerakan nasional menuju keadilan digital — memastikan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap peluang masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Dukungan Brimob Berantas Narkoba di Sumut

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan dan peran aktif Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Brimob, dalam upaya pemberantasan narkoba di Sumut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian, menjadi kunci penting untuk menekan tingginya angka peredaran narkoba di daerah ini.

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Komandan Pasukan Brigade Mobil (Danpas Brimob) I Korps Brimob Polri Brigjen Pol Anang Sumpena beserta rombongan di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (21/10).

Menurut Bobby, Sumut masih menempati posisi tertinggi dalam hal peredaran narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat lebih dari satu juta pengguna narkoba di provinsi ini.

“Kondisinya sangat memprihatinkan. Mulai dari orang dewasa, remaja, hingga orang tua ikut menjadi pengguna, bahkan pengedar narkoba,” ujar Bobby.

Selain persoalan narkoba, Bobby juga menyoroti meningkatnya tindak kriminalitas seperti pencurian, begal, dan perkelahian antar-kelompok di sejumlah daerah. Meski begitu, ia mengapresiasi upaya maksimal yang telah dilakukan Polda Sumut dan jajaran dalam mengatasi berbagai kasus kejahatan tersebut.

“Efeknya merusak fasilitas umum dan merugikan masyarakat. Karena itu, kita terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Kita berharap ada program kolaboratif antara pemerintah, kepolisian, dan instansi lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Brigjen Pol Anang Sumpena menyebutkan, Sumut menempati peringkat teratas peredaran narkoba nasional, dengan jumlah pengguna lebih dari satu juta orang dari total sekitar empat juta pengguna di Indonesia.

Ia menjelaskan, Pasukan Brimob I bertugas di wilayah barat Indonesia, dengan markas di Binjai, Sumut, dan mencakup seluruh Pulau Sumatera. Tugas Brimob antara lain adalah membantu satuan kewilayahan Polda dan instansi terkait dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi, termasuk kejahatan luar biasa seperti teror bom dan operasi pemberantasan narkoba.

“Selain mengamankan kejahatan berintensitas tinggi, Brimob juga berperan dalam menjaga keamanan kepala daerah, objek vital nasional, serta investasi strategis,” kata Anang.

Ia menambahkan, Brimob terus mendukung berbagai operasi pemberantasan narkoba di Sumut, termasuk penghancuran markas narkotika yang beberapa waktu lalu digelar bersama aparat terkait.

Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Irwasum Polri Irjen Pol Merdisyam, Irwil IV Itwasum Polri Brigjen Pol Rinto Djatmono, serta sejumlah pejabat Pemprov Sumut, di antaranya Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kaban Kesbangpol Mulyono, Kasatpol PP Muttaqien Hasrimi, dan Wakil Walikota Binjai Hasanul Jihadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur HD Resmikan Rapimprov KADIN Sumsel dan Gerakan Pangan Murah di Palembang

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka secara resmi Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Selatan, yang dirangkaikan dengan peluncuran Gerakan Pangan Murah dan Peresmian Dapur MBG Sumsel, bertempat di Transmart Palembang, Selasa (21/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasinya kepada KADIN Sumsel yang dinilai telah menunjukkan komitmen kuat sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam memperkuat sektor ekonomi, tetapi juga dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Acara ini tidak hanya menjadi momentum untuk menampilkan potensi dunia usaha di Sumatera Selatan, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian KADIN terhadap masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah dan Dapur MBG yang hari ini kita resmikan bersama,” ujar Herman Deru.

Gubernur menegaskan, Gerakan Pangan Murah memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga terjangkau.

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah KADIN yang menurutnya tidak hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.

Selain itu, peresmian Dapur MBG KADIN Sumsel menjadi inovasi yang diharapkan mampu membuka peluang baru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Inisiatif seperti Dapur MBG ini menunjukkan bahwa KADIN tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tambah Deru.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam sambutannya mengungkapkan kekagumannya terhadap pertumbuhan industri di Sumatera Selatan yang disebutnya berada di atas rata-rata nasional.

“Sumsel ini memang beda. Saya melihat kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha di bawah KADIN Sumsel sangat luar biasa. Sinergi seperti inilah yang kita harapkan terus tumbuh untuk mendukung pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Anindya.

Kegiatan Rapimprov KADIN Sumsel ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah, agar bersama-sama mendorong ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki, Walikota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM dan Kementerian Kebudayaan Wujudkan Pengawasan yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam program pemajuan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat dan makanan, Selasa (21/10). Penandatanganan berlangsung di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersamaan dengan sejumlah kementerian/lembaga lainnya.

Dalam laporannya di awal acara, Direktur Kerja Sama Kebudayaan Mardisontori mengatakan, “Isu pemajuan budaya adalah isu kolektif. Sinergis dan kolaboratif adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang mencuat, tidak hanya dalam skala nasional bahkan di tingkat global.” Mardisontori menerangkan kegiatan hari ini berupaya menyelaraskan semua program dalam satu visi besar pemajuan kebudayaan, sekaligus memastikan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dapat berjalan bersatu padu.

Bagi BPOM, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan fondasi kolaborasi lintas sektor yang berdampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nota kesepahaman ini juga memperkuat komitmen kerja sama antara BPOM dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah terjalin sejak 2021.

Kepala BPOM menyampaikan kerja sama ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) serta harmonisasi kehidupan dengan nilai-nilai budaya. “Sinergi nilai budaya lokal dan nasional dengan pengawasan obat dan makanan akan mendorong lahirnya produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu, sekaligus mencerminkan identitas budaya Indonesia,” tutur Taruna Ikrar.

Sinergi budaya dan pengawasan obat dan makanan sejatinya telah diwujudkan BPOM sejak 2024 melalui program Sapa Budaya (Sadar Pangan Aman dengan Pemanfaatan Produk Budaya). Melalui pendekatan seni, permainan rakyat, dan tradisi lokal, program ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan, mutu, dan gizi pangan.

“Sapa Budaya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan sekaligus mendorong pengawasan berbasis komunitas. BPOM siap menyatukan arah dan memperkuat kolaborasi agar setiap langkah yang dilakukan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Kepala BPOM.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sambutannya mengatakan kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemajuan kebudayaan. Mengutip Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menteri Kebudayaan menjelaskan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini perintah konstitusi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan keragaman dan kekayaan kebudayaan Indonesia sangat luas, mulai dari bahasa, sastra, manuskrip, situs, pangan tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, film, musik, seni pertunjukan, dan lain-lain. “Untuk itu, kami membutuhkan dukungan [kementerian/lembaga] karena tidak ada yang tidak terkait dengan kebudayaan,” ungkapnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan media, Taruna Ikrar menyetujui pernyataan Fadli Zon tentang kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Kekayaan tersebut termasuk jamu-jamuan Indonesia yang jumlahnya mencapai kurang lebih 18.000 jenis, juga ratusan ribu jenis pangan yang menjadi bagian budaya Indonesia. “BPOM siap mendukung secara maksimal inisiatif dari Kementerian Kebudayaan,” ungkap Taruna.

Selain Kepala BPOM dan Menteri Kebudayaan, hadir pula sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman yang bertema “Menyatukan Arah, Memperkuat Kinerja.” Turut hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara RI Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Arsip Nasional RI Mego Pinandito.

Harapannya, kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti nyata bahwa ketika arah dan komitmen bersama terjalin erat, kinerja akan semakin kuat. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Tegaskan Sepuluh Arahan Siaga Bencana dan Stunting

Penulis
Syifa
-

Pemkot Bandung melalui Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, menggelar kegiatan Siskamling Siaga Bencana yang dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (20/10).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya keamanan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan sebagai tiga pilar utama membangun Bandung yang tangguh dan berdaya.

“Kota Bandung ini kuat kalau warganya siaga, sehat, dan kompak. Siskamling bukan hanya ronda malam, tapi tanda gotong royong yang hidup,” ujar Farhan.

Kelurahan Cijawura memiliki 13 RW dan 82 RT dengan jumlah penduduk 21.627 jiwa atau 7.585 kepala keluarga (KK). Wilayah ini aktif dengan 12 Posyandu, namun masih menghadapi persoalan klasik seperti sanitasi belum merata, stunting, dan potensi banjir karena posisi topografi yang rendah.

Pemkot Bandung tengah menyiapkan restrukturisasi kelembagaan Posyandu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru tentang Tim Penggerak Posyandu (TP Posyandu). Kader Posyandu kini menjadi bagian penting pelaksana enam Standar Pelayanan Minimum (SPM): pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, ketertiban umum, dan infrastruktur.

“Kader Posyandu adalah jantung pelayanan masyarakat, bukan hanya pelayan kesehatan tapi penggerak perubahan sosial di tingkat warga,” ucap Farhan.

Ia membuka kesempatan bagi laki-laki dan generasi muda menjadi kader agar kegiatan Posyandu lebih dinamis dan berkelanjutan.

Laporan kelurahan mencatat terdapat 134 anak stunting dan 32 kasus tuberkulosis (TBC) di Cijawura, disebabkan kurangnya asupan gizi ibu hamil dan sanitasi yang belum memadai di beberapa RW seperti RW 1, 2, 3, 4, 7, 10, dan 12.

Menurut Farhan, penanganan stunting harus dimulai dari perbaikan perilaku dan sanitasi.

“Kalau airnya kotor, gizinya kurang, dan lingkungannya tidak bersih, anak-anak kita akan terus terhambat. Kita perbaiki dari hulu, dari ibu hamil, air bersih, dan lingkungan sehat,” tegasnya.

Ia juga meminta Dinas Sosial memberikan intervensi terhadap anak yatim dan keluarga dengan kondisi sakit berat agar tidak terbebani tanggung jawab orang dewasa.

Secara topografis, Cijawura berada di ketinggian 692 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang membuatnya rentan terhadap banjir dan genangan air. Potensi angin kencang dan pohon tumbang juga menjadi perhatian.

Wali Kota menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) melakukan pengerukan sedimen sungai secara manual, memperbaiki dan memperkuat kirmir, menata pohon rawan tumbang, serta menyusun mitigasi bencana angin kencang berbasis warga.

“Mitigasi bencana itu bukan menunggu datangnya musibah, tapi membangun kesadaran. Kita latih warga agar tanggap dan cepat bertindak,” ujarnya.

Wali Kota juga menyoroti sejumlah RW yang belum memiliki pos Siskamling aktif seperti RW 3, 7, dan 10. Ia meminta ronda malam dihidupkan kembali sebagai bentuk kewaspadaan kolektif.

“Siskamling bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga kesiapsiagaan bencana. Di pos ini warga bisa berkoordinasi, memberi peringatan dini, dan belajar menghadapi situasi darurat,” ungkapnya.

Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga akan memperluas pemasangan CCTV, memperbaiki lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam, dan menata ulang lahan parkir untuk mencegah konflik antarkelompok parkir.

Dari sisi infrastruktur, baru RW 2 dan RW 8 memiliki sprinkler kebakaran, sehingga fasilitas serupa akan ditambah di RW lainnya. Lapangan evakuasi telah tersedia dan siap digunakan saat darurat.

Farhan juga mendorong warga menjadikan olahraga sebagai budaya sosial untuk memperkuat kebersamaan dan menekan stres, meski sarana olahraga masih terbatas.
Terkait kebersihan, produksi sampah di Cijawura mencapai 5,8 ton per hari. Enam RW telah mengelola budidaya maggot dengan hasil 100 kilogram per siklus.

Pemerintah akan memperkuat upaya ini melalui program “Gaslah Petugas Pemilah”, yaitu pengelolaan sampah organik di tingkat RW dan pengangkutan residu ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Menutup kegiatan, Wali Kota Bandung menyampaikan sepuluh arahan penting bagi warga dan perangkat kelurahan:
1. Perkuat peran kader Posyandu dalam enam SPM.
2. Tangani stunting dari hulu: gizi, sanitasi, dan air bersih.
3. Hentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS).
4. Susun mitigasi bencana angin kencang secara lokal.
5. Aktifkan seluruh pos Siskamling dan ronda rutin.
6. Tertibkan lahan parkir dan perbaiki PJU padam.
7. Kelola sampah berbasis RW dan perkuat daur ulang organik.
8. Fasilitasi ruang olahraga warga.
9. Perbarui data RW untuk akurasi anggaran.
10. Pemkot Bandung akan melakukan kunjungan rutin ke tiap RW.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...727728729...4,906Halaman 728 dari 4,906