Beranda blog Halaman 729

Bupati Bogor Perkuat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Hingga Wilayah Timur

Penulis
Syifa
-

Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto terus memperluas pembangunan infrastruktur hingga wilayah timur Kabupaten Bogor (20/10).

Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Beragam proyek strategis tengah digarap, meliputi pembangunan dan peningkatan Jalan Sukamakmur–Arca yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, Jalan Puncak Dua Sukawangi, Jalan Lingkar Singajaya–Cibodas, serta Jalan Cibucil Sukamaju dan Jalan Poj Perum Asabri di Kecamatan Jonggol.

Selain itu, Pemkab juga membangun drainase Jonggol–Sukamakmur, Jembatan Ciranjaya di Tanjungsari, serta merekonstruksi Jalan Weninggalih–Balekambang di Kecamatan Jonggol.

Seluruh proyek tersebut menjadi bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bogor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Bupati Bogor menegaskan, pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

“Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik yang lebih luas,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur di wilayah timur diharapkan mampu memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur terus meluas hingga ke wilayah timur Kabupaten Bogor. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung percepatan pembangunan demi kemajuan Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Komitmen Hadirkan Akses Listrik untuk Seluruh Warga Jabar Tahun Depan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen untuk menghadirkan akses listrik secara merata bagi seluruh warga Jabar tahun depan. Akses listrik yang merata ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mewujudkan rasio elektrifikasi Jabar mencapai 100 persen.

KDM –sapaan Gubernur Dedi Mulyadi– menuturkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar akan menggunakan listrik tenaga surya untuk menghadirkan akses listrik di daerah-daerah terpencil dan sulit diakses. Langkah itu diambil agar pembangunan akses listrik tidak merusak ekosistem lingkungan.

“Yang tidak memiliki listrik itu, rumah-rumah, dan beberapa daerah di tengah hutan. Kita sudah rencanakan dengan listrik tenaga surya,” ucap KDM.

Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, masih ada 450 ribu rumah yang belum tersambung listrik.

Selain menghadirkan akses listrik yang merata, KDM juga mengatakan, Pemda Provinsi Jabar akan mengatasi desa-desa yang belum memiliki akses komunikasi (blank spot) tahun depan. Saat ini, Pemda Provinsi Jabar masih melakukan inventarisasi desa yang belum memiliki akses komunikasi. Dengan inventarisasi yang baik, intervensi akan efektif dan efisiensi.

“Saya targetkan juga tahun depan terkoneksi internet. Ini yang kita menjadi target, belanja pembangunannya harus buat kepentingan masyarakat,” tutur KDM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkop Ajak GP Ansor Atasi Permasalahan Dasar Masyarakat Desa Lewat Kopdes Merah Putih

Penulis
Syifa
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan mendasar di desa, seperti keterbatasan listrik, akses internet, dan kemiskinan dan lain sebagainya.

Menkop Ferry menambahkan bahwa pembangunan perekonomian di desa tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini GP Ansor dinilai menjadi mitra strategis pemerintah yang dapat diberdayakan dengan optimal untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah (Kopdes/Kel) Merah Putih. Dengan basis massa yang begitu besar GP Ansor diharapkan terlibat aktif untuk menyukseskan program prioritas pemerintah khususnya Kopdes/Kel Merah Putih.

“Saya mengajak GP Ansor untuk turun langsung membantu menyelesaikan persoalan desa, mulai dari listrik, air bersih, hingga kemiskinan. Koperasi adalah wadah terbaik untuk itu,” ujar Menkop Ferry dalam Simposium Gerakan Ekonomi Rakyat yang digelar oleh GP Ansor dengan tema “Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Gotong Royong Di Desa-Desa di Bandung, Minggu (19/10).

Menkop Ferry menyoroti fakta bahwa masih terdapat ribuan desa di Indonesia yang belum teraliri listrik dan belasan ribu desa yang belum memiliki akses internet. Kondisi ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata dan perlu diselesaikan melalui pendekatan berbasis komunitas.

“Masih ada ribuan desa tanpa listrik dan belasan ribu desa tanpa internet. Setelah 80 tahun merdeka, ini harus menjadi panggilan moral bagi kita semua untuk bergerak,” tegasnya.

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan mendasar tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk GP Ansor, untuk membangun pembangkit listrik mini hidro ataupun pembangkit listrik tenaga surya skala kecil yang kemudian nantinya dikelola oleh koperasi desa. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat elektrifikasi desa dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.

Selain persoalan energi, Menkop juga menyoroti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di pedesaan. Kopdes/ Kel Merah Putih berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, memperpendek rantai pasok, dan menekan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi solusi bagi persoalan ekonomi struktural di desa. Dengan koperasi, harga di tingkat petani bisa naik, sementara harga di konsumen bisa turun,” jelasnya.

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih merupakan mandat langsung dari Presiden RI, dengan target pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Program ini bukan sekadar proyek pemerintah, tetapi sebuah gerakan nasional untuk membalikkan sistem ekonomi agar kembali ke arah ekonomi Pancasila.

“Presiden ingin mengembalikan arah kebijakan ekonomi dari yang liberal dan kapitalistik menjadi ekonomi konstitusional, ekonomi Pancasila. Dan koperasi adalah soko guru perekonomian nasional,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkop Ferry mengungkapkan bahwa koperasi saat ini diizinkan untuk mengelola sektor-sektor strategis seperti tambang mineral, energi rakyat, dan perkebunan sawit dan lainnya. Menkop mendorong GP Ansor untuk memanfaatkan peluang ini demi kesejahteraan masyarakat.

Menkop Ferry meyakini sinergi yang erat antara pemerintah dan berbagai pihak terutama GP Ansor program Kopdes/ Kel Merah Putih akan beroperasi dengan baik dan target untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Menkop Ferry juga mengapresiasi banyaknya kepala desa dan pengurus koperasi yang juga merupakan anggota GP Ansor. Menurutnya, kehadiran kader Ansor di desa akan mempercepat transformasi koperasi menjadi kekuatan ekonomi baru berbasis gotong royong.

“Saya kaget, ternyata banyak kepala desa dan pengurus koperasi yang berasal dari GP Ansor. Ini potensi besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat dari desa,” ujarnya.

Kemenkop saat ini telah menyiapkan 8.000 Business Assistant untuk mendampingi koperasi desa dalam pengelolaan bisnis dan keuangan. Setiap asisten akan mendampingi sepuluh koperasi, sehingga percepatan transformasi bisa terjadi secara merata. Hal ini sebagai salah satu strategi agar operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan optimal.

“Kami ingin koperasi menjadi sehat, modern, dan mandiri. GP Ansor bisa menjadi mitra strategis dalam mendampingi koperasi di lapangan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Cilacap Susun Rencana Kontinjensi Banjir untuk Perkuat Mitigasi Bencana

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Cilacap tengah menyusun rencana kontinjensi banjir sebagai langkah strategis dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Penyusunan dokumen ini menjadi upaya penting mengingat kondisi geografis Cilacap yang banyak memiliki daerah cekungan dan intensitas curah hujan yang kian tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan, dari total 269 desa dan 15 kelurahan di Cilacap, terdapat 127 desa dan kelurahan yang masuk kategori rawan banjir dan tersebar di sejumlah kecamatan.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah antisipatif yang terintegrasi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir di Kantor BPBD Cilacap, Selasa (21/10/2025).

Menurut Taryo, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi baru-baru ini menjadi peringatan bagi semua pihak. Dalam waktu semalam, beberapa kelurahan di wilayah kota Cilacap terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai satu meter di sejumlah titik.

Rencana kontinjensi, kata Taryo, tidak hanya berupa dokumen teknis, tetapi juga sebuah proses perencanaan yang menyeluruh. Melalui proses tersebut, setiap sektor penanggulangan bencana akan memiliki kesamaan persepsi mengenai skenario penanganan, pembagian tanggung jawab, serta kebutuhan sumber daya yang diperlukan.

Penyusunan rencana ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta unsur lintas sektor lainnya. Data dan informasi dari seluruh pihak akan diverifikasi untuk memastikan akurasi sebelum dilakukan analisis kebutuhan dan penyusunan rancangan awal dokumen kontinjensi.

Taryo menegaskan, tujuan utama dari penyusunan rencana kontinjensi banjir ini adalah untuk meminimalisasi dampak bencana dan menjadi pedoman pengambilan keputusan cepat pada saat keadaan darurat. Lebih lanjut, rencana kontinjensi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan kesiapan sumber daya, serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat terdampak bencana banjir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Raih Predikat “Sangat Memuaskan” dalam Pengawasan Kearsipan ANRI 2024

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meraih predikat AA atau Sangat Memuaskan dalam kategori Pengawasan Kearsipan dan Tingkat Digitalisasi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sekretaris Kemenpar, Bayu Aji, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10), menyampaikan bahwa penilaian tersebut diberikan oleh ANRI berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf).

“Hasil penilaian ini kemudian diserahkan kepada Kemenpar sebagai instansi yang bertanggung jawab mengelola arsip tersebut,” kata Bayu.

Berdasarkan hasil penilaian, Kemenparekraf/Baparekraf memperoleh nilai pengawasan kearsipan eksternal serta hasil verifikasi pengawasan kearsipan internal tahun 2024 sebesar 90,45 dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”. Sementara itu, tingkat digitalisasi arsip pada Kemenparekraf/Baparekraf mencatat nilai 91,73, juga dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”.

“Penghargaan kearsipan ini merupakan wujud nyata pengakuan atas dedikasi dan kerja keras dalam melaksanakan tata kelola kearsipan yang memenuhi kaidah, standar, dan prinsip kearsipan. Capaian ini menjadi tantangan bagi kami ke depan, khususnya di era digital, yang menuntut inovasi berkelanjutan serta memastikan arsip yang diciptakan memiliki keautentikan, keandalan, dan mendukung integritas,” ujar Bayu.

Kepala Biro Umum dan Hukum Kemenpar, Sigit Joko Poernomo, menambahkan bahwa ketertiban dan pengelolaan arsip yang baik akan memberikan jaminan kepastian pada setiap dokumen untuk menjadi bagian penting dari sejarah kemajuan pariwisata Indonesia. Menurutnya, pengawasan kearsipan bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga memori kolektif bangsa.

“Pengelolaan arsip seringkali dianggap sebagai pekerjaan di balik layar, padahal ia merupakan jantung dari administrasi publik yang sehat. Arsip yang teratur dan terdigitalisasi menjadi bukti pertanggungjawaban, menjamin akuntabilitas kinerja, mendukung transparansi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Arsip yang dikelola dengan baik mencerminkan birokrasi yang modern dan profesional,” kata Sigit.

Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menuturkan bahwa penilaian ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

“ANRI berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan yang berkesinambungan,” tutur Mego.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lebih dari Separuh UMKM Dikelola Perempuan, Meutya Hafid: Mereka Pahlawan Ekonomi Digital

Penulis
Syifa
-
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut perempuan Indonesia sebagai motor utama ekonomi digital nasional. Lebih dari separuh pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, dan kini menjadi kekuatan baru ekonomi rakyat berbasis digital.
“Dulu perempuan harus jaga warung secara fisik, sekarang mereka bisa tetap menjalankan usaha sambil mengurus rumah tangga berkat teknologi. Ini salah satu berkah dari era digital,” ujar Meutya saat membuka Festival Perempuan Berdaya Berkarya di SCTV Tower, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 64,5 persen dari 65,5 juta UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, dengan jumlah perempuan wirausaha mencapai sekitar 37 juta orang.
Dari jumlah tersebut, kontribusi perempuan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 9,1 persen, bahkan sekitar 5 persen di antaranya telah menembus pasar ekspor.
“Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi kisah nyata perempuan tangguh yang menjaga keluarga sambil menggerakkan ekonomi negara. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita,” kata Meutya.
Namun, lanjutnya, di balik peluang besar yang terbuka melalui dunia maya, para pelaku UMKM perempuan juga perlu mewaspadai ancaman yang mengintai di ruang digital, salah satunya adalah penipuan daring.
“Kami banyak sekali menerima laporan mengenai banyaknya perempuan yang menjadi korban penipuan online,” jelasnya.
Tidak hanya rentan menjadi korban penipuan daring, perempuan juga berisiko terpapar konten-konten negatif dari internet, seperti pornografi dan judi online.
Oleh karena itu, Meutya menekankan pentingnya literasi digital agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelindung bagi keluarganya di ruang siber.
“Teknologi membawa manfaat, tapi juga risiko. Karena itu, edukasi digital menjadi kunci agar perempuan tidak menjadi korban kejahatan daring,” ujarnya.
Festival Perempuan Berdaya Berkarya merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pujaan (Perempuan Jagoan Pencari Cuan) yang diselenggarakan oleh Bukalapak untuk menyediakan ruang dalam berbagi pengalaman dan praktik pemberdayaan ekonomi perempuan di ranah digital.
Dalam kegiatan ini, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto.

Turut hadir perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bukalapak, dan para pelaku UMKM perempuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komdigi Blokir Akses Aplikasi Zangi karena Belum Terdaftar sebagai PSE Privat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) melakukan pemutusan akses terhadap layanan aplikasi dan situs Zangi, yang diselenggarakan oleh Secret Phone, Inc., karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat).

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi yang berlaku untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan pendaftaran. Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia,” jelas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, Selasa (21/10/2025).

Keputusan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap PSE Privat yang menyediakan layanan di Indonesia untuk terdaftar dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE).

Hingga pengumuman ini disampaikan, pihak Zangi belum melakukan pendaftaran sebagai PSE Privat meskipun layanannya dapat diakses oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PSE Privat yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan.

Komdigi menegaskan, langkah pemutusan akses ini diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang tertib dan aman melalui kepatuhan terhadap regulasi PSE.

“Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna,” tambah Alexander.

Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Privat, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk segera melakukan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan memastikan seluruh layanan yang disediakan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

“Pemerintah membuka ruang bagi seluruh penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing,” tutup Alexander.

Panduan pendaftaran dan pemutakhiran data PSE Privat dapat diakses melalui tautan resmi berikut: https://s.komdigi.go.id/pendaftaranpseprivat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek dan Menaker Perkuat Sinkronisasi Pendidikan Tinggi dan Dunia Kerja

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus memperkuat sinergi antara pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, dan kebutuhan industri, yang sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak yang menekankan relevansi, kolaborasi, dan kontribusi nyata pendidikan tinggi bagi pembangunan nasional.

Hal ini ditandai dengan pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Selasa (21/10).

Kedua kementerian sepakat untuk mengintegrasikan perencanaan pendidikan dan ketenagakerjaan melalui pendekatan berbasis data (data driven policy), memperkuat sistem sertifikasi profesi, dan mengembangkan kurikulum adaptif yang menjawab kebutuhan masa depan, termasuk bidang green jobs, teknologi digital, dan manufaktur berkelanjutan.

“Untuk Rencana pembangunan Indonesia, dan dari delapan asta cita, kita coba breakdown itu menjadi bidang-bidang apa yang akan dibutuhkan dan membutuhkan keahlian khusus. Dari Kemnaker juga mungkin ada prediksi tenaga kerja apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Kemdiktisaintek menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan ekosistem pendidikan tinggi yang berdampak, melalui kebijakan integratif dan kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan peta kebutuhan tenaga kerja nasional.

Mendiktisaintek menegaskan bahwa penguatan sinergi antara pendidikan tinggi dan dunia kerja merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai kebutuhan zaman. Menteri Brian menilai bahwa perencanaan pendidikan harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan tenaga kerja masa depan agar lulusan perguruan tinggi mampu menjadi bagian dari solusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menaker Yassierli juga menjelaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Menekankan pentingnya penyelarasan kurikulum dan pembelajaran dengan kebutuhan industri.

Kemdiktisaintek bersama Kemenaker berkomitmen untuk mengembangkan sistem prediksi tenaga kerja nasional berdasarkan (national workforce forecasting), yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi dalam merancang program studi dan kurikulum yang relevan dengan tren industri masa depan.

Kemdiktisaintek akan menyediakan basis data pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri nasional, guna memperkuat desain kebijakan berbasis bukti dan menekan angka ketidaksesuaian kompetensi lulusan.

Sebagai bagian dari arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek menempatkan pendidikan vokasi dan politeknik sebagai ujung tombak penyiapan tenaga kerja terampil. Kedua kementerian sepakat memperkuat peran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di kampus sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan industri.

Mendiktisaintek juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan. Sebagai bentuk dukungan, Kemdiktisaintek akan memperkuat koordinasi dengan BNSP dan asosiasi industri untuk memastikan sertifikasi kampus berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi mutu.

Program Magang Internasional dan Ekosistem Global
Pertemuan juga membahas penguatan program magang internasional bagi mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing global. Melalui kolaborasi dengan negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja profesional dengan standar internasional.

Skema magang akan mencakup pelatihan bahasa, pembekalan budaya kerja, serta jaminan kualitas dan keberlanjutan karier pasca-magang. Kemdiktisaintek berkomitmen mendukung penyusunan kurikulum magang internasional berbasis kemitraan industri dan pembiayaan pelatihan yang berkelanjutan melalui program vokasi global.

Mendiktisaintek dan Menaker juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan beasiswa nasional, termasuk optimalisasi dana LPDP agar lebih terarah pada kebutuhan strategis pembangunan ekonomi dan industri nasional.

Sebagai tindak lanjut, Kemdiktisaintek memastikan arah kebijakan pendanaan pendidikan tinggi akan selaras dengan strategi Diktisaintek Berdampak, menempatkan beasiswa dan riset sebagai investasi produktif bagi penguatan ekonomi nasional.

Kedua kementerian sepakat untuk berfokus pada integrasi data lulusan dengan kebutuhan pasar kerja nasional dan global, penyusunan sistem forecasting tenaga kerja berbasis data industri, serta penguatan riset terapan dan inovasi dalam desain kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri. Selain itu, akan dibentuk forum rektor–industri–pemerintah sebagai wadah kolaborasi untuk mensinergikan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kemdiktisaintek menegaskan komitmen penuh untuk mengawal hasil pertemuan ini melalui kebijakan kolaboratif lintas kementerian dan lembaga, memastikan seluruh program pendidikan tinggi, sains, dan teknologi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Tegaskan Pentingnya Sinergi Kemenkes dan TNI Hadapi Ancaman Non-Militer

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman non-militer seperti pandemi dan penyakit menular.

“Sepanjang sejarah, penyakit menular adalah pembunuh terbesar umat manusia, bahkan lebih besar dari perang,” kata Budi saat meninjau pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (MA Batalyon TP) 835 di Desa Kerekeh, Sumbawa Besar, Sabtu (18/10).

Ia mencontohkan, wabah seperti Black Death, Spanish Flu, hingga COVID-19 telah menelan ratusan juta korban jiwa di seluruh dunia.

“Pandemi COVID-19 bahkan jadi perang dunia yang paling merepotkan semua pemimpin,” ujarnya.

Menurut Budi, pertahanan negara tidak hanya soal kekuatan militer. Melindungi rakyat dari ancaman penyakit juga bagian dari sistem pertahanan semesta.

Budi menilai sinergi TNI dan Kemenkes penting untuk memperkuat sistem surveilans kesehatan nasional, terutama di wilayah perbatasan. Ia berharap kolaborasi ini bisa membuat Indonesia lebih siap menghadapi wabah di masa depan.

Selain meninjau pembangunan markas batalyon, Budi juga menyoroti percepatan pembangunan RSUD Sumbawa yang sudah berjalan sejak 2019.

“Nanti kekurangannya akan saya bicarakan dengan Kemenkeu biar bisa cepat selesai,” katanya.

Markas Batalyon TP 835 berdiri di atas lahan hibah 50 hektar dari Pemkab Sumbawa. Satuan ini punya peran strategis dalam pembangunan sosial, pertanian, dan kesehatan masyarakat.

Kerja sama antara Kemenkes dan Kemenhan sendiri sudah terjalin sejak Juli 2025 lewat penandatanganan nota kesepahaman bersama BPOM. Sinerginya meliputi kolaborasi antar rumah sakit, penguatan layanan di daerah rawan, dan ketersediaan obat melalui Pusat Farmasi Pertahanan Negara.

Sejak 2021, Kemenkes juga aktif mendukung TNI lewat pelatihan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK), pembentukan Emergency Medical Team (EMT), serta bantuan logistik dan obat-obatan untuk berbagai misi kemanusiaan, termasuk ke Gaza.

Menutup kunjungannya, Budi berpesan agar prajurit menjaga kebugaran.

“Saya ingin tidak ada prajurit yang wafat karena penyakit sebelum pensiun. Kalau bisa, umur rata-rata prajurit kita melampaui 80 tahun,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Ajak Pemda Ikut Kawal Penyaluran Bansos Tambahan Rp30 Triliun

Penulis
Syifa
-

Program stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai lebih dari Rp30 triliun telah mulai disalurkan untuk 35.04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran.

Hal ini dikarenakan data yang bersifat dinamis, sehingga pemerintah daerah perlu membantu pengecekan ke lapangan (groundcheck) untuk memastikan data penerima sesuai dengan kriteria.

“Kita tinggal mulai untuk menyalurkan, kita perlu koordinasi dimana kita tentu berharap bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang Insya Allah mulai hari ini juga bisa dilihat lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin (SIKS-NG),” ujar Gus Ipul dalam rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Sosial se-Indonesia melalui zoom meeting di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (21/10/2025).

Selain pemerintah daerah, Gus Ipul juga akan melibatkan para pendamping serta pilar sosial untuk melalukan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).

“Didampingi supaya pemanfaatannya sesuai peruntukkannya. Mereka juga diharapkan nanti melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayahnya. Intinya bahwa proses salur ini kita manfaatkan sekaligus untuk groundcheck, sehingga kita bisa mengetahui kondisi objektif dari para penerima manfaat itu. Kita harapkan Bapak-Ibu sekalian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga menyampaikan tujuan dari BLTS ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyasar KPM yang berada pada desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia juga menjelaskan KPM BLTS ini terdiri lebih dari 20.8 juta KPM regular penerima bansos, dan 14 juta lebih KPM baru yang sebelumnya belum masuk sebagai penerima bantuan regular. Kemudian untuk penyalurannya berada di triwulan IV. Proses salurnya juga melalui dua cara yaitu untuk yang regular melalui Himbara dan untuk KPM baru akan melalui PT Pos Indonesia. “Ini yang baru karena belum memiliki rekening,” kata Gus Ipul.

Bantuan yang diberikan senilai Rp 300ribu per bulan untuk bulan Oktober, November dan Desember yang diberikan satu kali dengan total Rp 900 ribu. Sehingga dengan adanya BLTS, para KPM regular menerima total Rp1,5 juta. “KPM baru menerima Rp900 ribu yang memerlukan verifikasi, dan data ini akan kita sampaikan ke Pemda, Pemerintah Kota. Kita ingin waktunya 5 hari ke depan,” tambahnya.

Targetnya verifikasi data ini dalam Waktu lima hari. “Kita berpacu dengan waktu dan data yang sudah diverifikasi itu akan kita langsung teruskan ke PT Pos Indonesia, untuk bisa langsung segera disalurkan. Karena arahan Bapak Presiden, ini agar bisa segera disalurkan,” katanya.

Sementara untuk KPM regular yang melalui Himbara telah disalurkan sejak Senin (20/10/2025) secara bertahap.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...728729730...4,906Halaman 729 dari 4,906