Beranda blog Halaman 731

Pemprov NTB dan TNI Kolaborasi Reboisasi Pulau Sumbawa, Pulihkan Hutan dan Irigasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan program reboisasi dan penguatan sistem irigasi di Pulau Sumbawa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan lingkungan dan pertanian yang selama ini menjadi tantangan utama di wilayah tersebut.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan hal itu saat mendampingi Menteri Pertahanan RI, Menteri Kesehatan RI dan Panglima TNI meninjau pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 835/Samota Yudha Bakti di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa Besar (18/10).

Menurut Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, keberadaan batalyon tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan daerah, terutama di sektor kesehatan, pertanian dan pelestarian lingkungan.

“Salah satu persoalan besar di Pulau Sumbawa adalah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan jagung. Hal ini menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur setiap tahun,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, akibat kerusakan tersebut pemerintah harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah, untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir, terutama di wilayah Bima dan Dompu.

Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa untuk menyusun rencana reboisasi terpadu bersama TNI dan masyarakat.

“Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas dan biaya perbaikan infrastruktur akan terus membengkak,,” tegasnya.

Selain reboisasi, Gubernur Iqbal juga menyambut baik rencana TNI untuk mendukung pembangunan bendungan dan embung guna memperkuat sistem irigasi pertanian. Kendati menilai pembangunan embung skala kecil lebih efektif dan efisien dibandingkan bendungan besar.

“Embung lebih mudah dirawat dan biayanya bisa dicicil. Banyak bendungan yang sudah kita bangun, tetapi irigasinya belum optimal,” jelasnya.

Terkait pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), Pemprov NTB kini menerapkan kebijakan baru agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran.

“Sekarang strategi kami, menyerahkan Alsintan langsung kepada penyuluh, bukan lagi kepada Gapoktan. Alsintan bisa disewakan dengan harga murah dan hasilnya digunakan untuk biaya pemeliharaan,” tuturnya.

Sebagai bentuk sinergi konkret, Pemprov NTB bersama Danrem 162/Wira Bhakti telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama pembangunan infrastruktur dengan dukungan personel TNI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan di Pulau Sumbawa, sekaligus memperkuat peran TNI dalam pembangunan berkelanjutan di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Dorong Sinergi Kampus untuk Penguatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Aceh

Penulis
Syifa
-

Anggota Ombudsman RI Jemsly Hitabarat, membuka sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Pekan Nasional Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, pada Senin (20/10) di Gedung Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Jemsly menyampaikan bahwa hak atas pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus diterima oleh setiap warga negara, karena pelayanan prima yang baik dan tidak memihak merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Mendapatkan hak pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus diterima. Pelayanan yang baik, tidak memihak, dan gratis merupakan bentuk pelayanan prima yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat,” ujar Jemsly.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Ombudsman RI, terjadi peningkatan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik secara nasional. Pada tahun 2015 hanya 9,8 persen instansi pemerintah yang berada pada Zona Hijau atau Kategori Baik. Namun, pada tahun 2024 angka tersebut meningkat menjadi 84,16 persen, menunjukkan hasil nyata dari pengawasan dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami berharap sinergi antara Ombudsman RI dengan kalangan akademisi dan mahasiswa dapat menjadi pemicu serta pemacu perbaikan kualitas pelayanan publik di Aceh,” tambahnya.

Jemsly juga mengapresiasi Provinsi Aceh yang menunjukkan peningkatan pesat dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam periode 2022-2024, seluruh Kabupaten/Kota di Aceh telah berhasil masuk Zona Hijau (Baik), bahkan melampaui rata-rata nasional.”Aceh sudah berada pada posisi yang membanggakan. Seluruh kabupaten/kota dan pemerintah provinsinya sudah mencapai Zona Hijau. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola pelayanan publik,” ujarnya.

Selain memberikan pemaparan mengenai capaian pelayanan publik, Jemsly juga menjelaskan mekanisme pengawasan Ombudsman RI terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Ombudsman RI berperan melakukan pengawasan melalui tiga jalur utama yaitu pengawasan terhadap pelayanan publik berdasarkan umpan balik masyarakat kepada penyelenggara, pengawasan langsung Ombudsman terhadap penyelenggara pelayanan publik, serta pengawasan berbasis laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti Ombudsman dengan memberikan corrective action kepada penyelenggara terkait.

“Pengawasan berbasis laporan masyarakat menjadi pilar penting Ombudsman RI dalam memastikan penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai standar dan prinsip keadilan,” terang Jemsly.

Dalam paparannya, Jemsly juga menyinggung Indeks Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness Index) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-53 dunia. Indeks ini mengukur persepsi atas kualitas pelayanan publik, profesionalitas aparatur sipil negara, independensi birokrasi dari tekanan politik, serta kredibilitas kebijakan pemerintah.

Menurutnya, peningkatan indeks tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas tata kelola pemerintahan, yang turut mencakup aspek pengendalian korupsi (control of corruption), penegakan hukum (rule of law), akuntabilitas publik, serta kemudahan berusaha.

Lebih jauh, Jemsly menguraikan evolusi tata kelola publik (public governance) yang kini telah memasuki fase Smart Governance (Governance 4.0). Pada tahap ini, tata kelola publik tidak lagi sekadar berbasis birokrasi dan prosedur, melainkan berorientasi pada nilai kemanusiaan, etika, kecepatan, dan kolaborasi berbasis teknologi tinggi.

“Paradigma pelayanan publik kini telah beralih dari orientasi birokrasi ke orientasi nilai publik. Pemerintah dan lembaga pelayanan publik harus mampu menjadi fasilitator dalam jejaring yang luas, cepat, dan etis,” papar Jemsly.

Ia juga menyoroti empat prinsip utama yang kini semakin relevan dan harus diperkuat, yakni governansi (tata kelola), kolaborasi, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Keempat prinsip tersebut, menurutnya, menjadi fondasi dalam membangun sistem pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Jemsly juga menyinggung tantangan yang dihadapi Ombudsman RI dan jejaring kerja ke depan, antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat, kemajuan teknologi pengaduan, kebutuhan penguatan public trust, serta inersia organisasi dalam menyesuaikan perubahan.

“Masyarakat kini semakin kritis dan menuntut pelayanan yang cepat, responsif, dan berintegritas. Tantangan terbesar kita adalah memastikan bahwa setiap perubahan organisasi dan kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.

Di akhir paparannya, Jemsly menyoroti hubungan erat antara tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)dengan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan. Ia menekankan bahwa tata kelola yang transparan, efisien, dan berbasis nilai publik merupakan solusi jangka panjang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Birokrasi yang jujur dan tata kelola yang baik adalah kunci utama untuk memberantas korupsi. Ini bukan semata-mata persoalan regulasi, tetapi soal komitmen jangka panjang untuk mengelola sumber daya publik dengan transparan dan efisien,” pungkasnya.

Kegiatan yang mengusung tema “Pelayanan Lebih Dekat, Bebas Maladministrasi” ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Dr. Muhammad Yasir Yusuf, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry Dr. Muji Mulia.

Dalam sambutannya, Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Dr. Muji Mulia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen kampus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendidikan dan pembinaan bagi civitas akademika.

“Kampus merupakan pusat pelayanan administrasi bagi pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap dosen dan tenaga pendidik dapat memberikan pelayanan publik yang profesional, humanis, dan berintegritas,” ujar Muji.

Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry, Dr. Muhammad Yasir Yusuf, menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik.

“Sinergi dan kolaborasi merupakan kunci utama dalam membangun negeri. Hanya dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi, pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, menyatakan bahwa tema kegiatan ini sangat relevan dengan arah pembangunan pelayanan publik di Aceh.

“Pelayanan publik adalah wajah dari pemerintahan. Pemerintah Aceh terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan tepat melalui berbagai inovasi agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan berkeadilan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Perwakilan Ombudmsam RI membuka gerai pengaduan Ombudmsan On The Spot di UIN Ar-Raniry. Sebagai tindak lanjut kerja sama juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai bentuk penguatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Karanganyar Sampaikan Apresiasi terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Bupati H. Rober Christanto, S.E., M.M. menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar atas penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD, masing-masing tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak.

Penyampaian tanggapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar, Senin (20/10).

Dalam kesempatan itu, Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyambut baik langkah DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Kami memberikan apresiasi atas langkah DPRD yang proaktif dalam menyiapkan payung hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung penuh proses pembentukan kedua Raperda ini,” ujar Bupati.

Menanggapi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Bupati menekankan pentingnya penyesuaian judul, definisi, dan arah pengaturan agar sejalan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengaturan tentang ketertiban umum merupakan kebutuhan mendasar dalam pemerintahan daerah, terutama untuk memperkuat dasar hukum penegakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” jelasnya.

Bupati juga menyoroti perlunya pengaturan yang lebih rinci terkait jenis pelanggaran yang dikenai sanksi administratif, karena berdasarkan ketentuan hukum, pengenaan sanksi terhadap masyarakat hanya dapat diatur melalui peraturan daerah. Selain itu, perlu disinergikan pula pengaturan pelindungan masyarakat dengan peraturan tentang penanggulangan bencana, guna menghindari tumpang tindih dan kekosongan hukum.

Sementara itu, terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak, Bupati menyampaikan bahwa substansi yang diajukan DPRD telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan bayi dan anak yang aman, bermutu, dan terjangkau.

“Urgensi peraturan ini sangat tinggi, mengingat isu stunting masih menjadi prioritas dalam pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan,” terang Bupati.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar, lanjut Bupati, terus melaksanakan berbagai program lintas sektor dalam pencegahan stunting, peningkatan gizi, dan penguatan layanan kesehatan dasar, khususnya di beberapa kecamatan seperti Jatiyoso, Jatipuro, Gondangrejo, Jenawi, Kebakkramat, Mojogedang, dan Karangpandan.

Dengan adanya Raperda ini nantinya, diharapkan tersedia landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan program kesehatan bayi dan anak, serta tercipta lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat.

Menutup tanggapannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh substansi teknis dan normatif akan dibahas secara mendalam bersama Panitia Khusus DPRD dalam proses pembahasan lanjutan kedua Raperda tersebut.

“Seluruh substansi yang bersifat teknis dan normatif akan dibahas lebih lanjut bersama Panitia Khusus DPRD agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendes dan Kemkomdigi Taken MoU, Bangun Koneksi Majukan Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pembangunan desa dengan memperkuat koneksi internet di seluruh Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Digital untuk Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal yang ditandatangani dua kementerian ini pada Selasa (21/10/2025).

Mendes Yandri Susanto menyebut koneksi internet di era digital saat ini bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan infrastruktur penting bagi kemajuan masyarakat desa. Akses internet yang merata diyakini mampu membuka berbagai peluang ekonomi, pendidikan, serta mempercepat pelayanan publik di tingkat desa.

“Dalam dunia sekarang tentu sinyal, internet sangat dibutuhkan. Kami terima kasih sekali dan tadi sudah menandatangani MoU mudah-mudahan kita bisa mempercepat kerja-kerja kami di tingkat desa terutama menangani sinyal dan internet,” tuturnya saat audiensi dengan Menkomdigi Meutya Viada Hafid di Jakarta.

Koneksi internet bisa dimanfaatkan dalam banyak hal salah satunya sektor ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga juga menjadi jembatan dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, mengakses sumber belajar global, serta berpartisipasi dalam program pengembangan digital yang diselenggarakan pemerintah maupun sektor swasta.

Untuk memaksimalkan hal tersebut, perlu diketahui satu data valid sebagai acuan. Oleh karena itu Kemendes PDT dan Kemkomdigi sepakat untuk menyatukan data serta menentukan urutan desa dan wilayah untuk dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki.

“Nanti kita follow up dengan perjanjian kerja sama termasuk pertukaran data.
Kami juga sampaikan desa mana yang mesti diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat karena memang menyangkut potensi desa,” kata Mendes Yandri.

Mewujudkan konektivitas dan memperkuatnya diyakini kedua belah pihak akan mempercepat tujuan pembangunan yang salah satunya tertuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi menjadi jurus jitu antara Kemendes PDT dan Kemkomdigi karena pembangunan desa yang bersifat multisektor sebagaimana disampaikan Menkomdigi Meutya Viada Hafid.

“MoU kan luas ya bisa bermacam-macam antara Kemkomdigi dan Kemendes. Kita sudah ada prioritas sama-sama yaitu konektivitas digital sampai ke desa-desa,” ujarnya.

Seperti diketahui, digitalisasi adalah kekuatan yang wajib dimiliki melalui SDM berkualitas untuk memanfaatkan potensi desa. Tentu saja hal ini dipastikan bermanfaat besar dalam merealisasikan program-program lain yang tertuju pada pembangunan Indonesia secara menyeluruh.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Yogya Bekali 116 ASN Calon Purna Tugas, Diharap Tetap Produktif

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan pembekalan kepada 116 Aparatur Sipil Negara (ASN) calon purna tugas pada Senin (20/10). Kegiatan pembekalan untuk menyiapkan para calon purna tugas dalam menjalani pensiun. Meskipun sudah tidak mengabdi di Pemkot Yogyakarta diharapkan tetap produktif dan bermanfaat di lingkungan masyarakat.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan atas nama Pemkot Yogyakarta mengucapkan terima kasih kasih atas dedikasi dan pengabdian 116 ASN calon purna tugas. Pihaknya berharap para calon purna tugas tetap bekerja keras menjelang masa pensiun dan saat masuk pensiun. Dicontohkan Rasulullah saat ditanya kalau besok meninggal yang dilakukan bukan ibadah salat tapi menanam kurma yang bisa bermanfaat untuk para umat.

“Kalau yang fisiknya masih kuat, jangan nganggur. Meskipun sudah mau purna ya saya minta untuk tetap bekerja keras. Setelah purna juga harus kerja, supaya memberikan tinggalan kesejahteraan,” kata Hasto ditemui usai pembekalan Calon Purna Tugas Pemkot Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta.

Hasto menjelaskan orang yang pensiun terbagi dalam 4 kelompok yaitu pensiun punya modal dan badan sehat, punya modal tapi badan tidak sehat, tidak punya modal cukup tapi badan sehat serta tidak punya modal dan badan tidak sehat. Hasto berpesan bagi yang masih sehat untuk tetap menjadi orang produktif dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Termasuk mendarmabaktikan diri untuk masyarakat.

“Kita ini bonus demografinya agak berat karena orang tua menjadi tanggungan anak muda namanya sandwich generation. Makanya saya nasehatnya mereka tetapi produktif biar sandwich generationnya tidak berat. Karena kita tidak akan keluar dari jebakan middle income trap kalau generasi sandwich terbebani. Itu harapan saya seperti itu ini visi secara besar untuk negara. Makanya kita memberikan motivasi,” terangnya.

Hasto juga berpesan agar para calon purna tugas tetap beraktivitas dan merawat kesehatan sebaik-baiknya Bagi calon purna tugas penduduk Kota Yogyakarta pihaknya menitipkan pesan terkait pengelolaan sampah dengan gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS) seperti sampah harus dipilah.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Subarjilan menyebut total ada 116 ASN dari berbagai perangkat daerah di Pemkot Yogyakarta yang mengikuti pembekalan calon purna tugas. Terdapat beberapa pegawai dengan capaian istimewa antara lain pegawai dengan kategori jabatan manajerial tertinggi yaitu Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulistyawati dan masa kerja terlama Sugiyati ASN guru dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan masa bakti 41 tahun.

“Perlu diingat bahwa purna tugas bukan akhir dari perjalanan hidup. Tapi sebuah babak baru untuk menata hidup yang lebih bermakna dan membahagiakan. Pemkot Yogyakarta melalui BKPSDM berkomitmen mendampingi dalam rangka transisi ini dengan memberikan pembekalan-pembekalan yang bermanfaat. Mulai dari ketaspenan, Tappera, kewirausahaan bisnis retail hingga pembekalan mental spiritual. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu siap menatap masa pensiun dengan hati tenang dan pikiran yang optimis,” jelas Subarjilan.

Salah seorang calon purna tugas yang mengikuti pembekalan Pipin Ani Sulistiati menyampaikan hingga memasuki masa pensiun bulan Maret nanti dirinya sudah mengabdi di Pemkot Yogyakarta sekitar 33 tahun. Dia berencana memanfaatkan masa pensiun untuk hidup slow living, tapi tetap produktif dari rumah dengan menanam tanaman dan hidup lebih sehat.

“Saya sudah persiapan untuk slow living. Slow living dengan kegiatan menanam sendiri untuk dipakai sendiri. Saya punya tanah saya dirikan rumah, saya bisa menghasilkan, mungkin dengan ada ternak kecil ada tanaman sayuran dan gaya hidup lebih sehat,” pungkas Pipin yang kini menjabat Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Walikota Jaya Negara Kukuhkan Tim Satgas Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Denpasar

Penulis
Syifa
-
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi mengukuhkan sebanyak 7 orang Tim Satgas Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kota Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang pada Senin (20/10).
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ida Ayu Widnyani Wiradana, Kepala Dinas Dikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama dan para undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Walikota Jaya Negara mengatakan guru dan tenaga kependidikan adalah pilar utama dalam mencerdaskan bangsa, dan sudah selayaknya mereka mendapatkan rasa aman, perlindungan serta dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya. Pengukuhan Satgas Perlindungan GTK ini adalah sebagai bentuk komitmen Pemkot Denpasar dalam menciptakan lingkungan pendidikan aman, inklusif, dan berkeadilan.
“Dibentuknya satgas perlindungan GTK ini agar tenaga pendidik bisa melaksanakan tugasnya dengan aman nyaman tanpa intervensi apapun, dan menjamin keberlangsungan pendidikan bisa berjalan dengan baik,” ungkap Jaya Negara.
Selain Pengukuhan Tim Satgas Perlindungan GTK, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan 20 orang Duta Lingkungan PSP dan PSBS Kota Denpasar. Adapun pengukuhan tersebut secara resmi dilakukan langsung oleh Ketua TP PKK Kota Denpasar, sekaligus sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara.
Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menuturkan kehadiran dari duta lingkungan ini akan menjadi bagian dari gerakan bersama untuk pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya yaitu rumah tangga, desa adat, dan juga sekolah.

“Kami berharap melalui sektor pendidikan, pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dapat menjadi edukasi berkelanjutan untuk membangun kesadaran lingkungan sejak dini,” tutur Sagung Antari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Ternate Hadirkan Ambulans Laut untuk Layani Warga di Tiga Kecamatan Terluar

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berkomitmen memperkuat layanan kesehatan masyarakat di wilayah Kota Ternate. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya satu unit ambulans laut yang secara resmi tiba di Pelabuhan Residen Ternate, Minggu (19/10) untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi warga di tiga kecamatan terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM).

Kedatangan ambulance laut tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si didampingi Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar dan Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM. Selain itu, turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate dr. Fathiyah Suma, M.Kes dan sejumlah Kepala OPD lainnya.

Kehadiran ambulans laut menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan akses layanan publik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah BAHIM.

Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM., menyampaikan bahwa fasilitas ini merupakan hasil kerja nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan komitmen peningkatan kualitas layanan dasar.

“Ambulans laut ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat di pulau-pulau, khususnya untuk layanan kesehatan darurat dan rujukan ke fasilitas medis di daratan utama,” ungkap Sekda.

Ambulans laut akan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate, termasuk dalam aspek pencatatan aset, operasional, dan pemeliharaan. Untuk sementara, ambulans laut akan berlabuh di Pelabuhan Residen dan siap untuk digunakan .

Pengadaan ambulans laut ini dibiayai melalui APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 dan Sebelum mulai beroperasi, akan dilakukan proses serah terima resmi dari pihak penyedia ke Pemerintah Kota. Pengadaan ini dilakukan melalui sistem E-Katalog dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Ternate.

Sekda juga menegaskan, keberadaan ambulans laut merupakan bagian penting dari pelaksanaan visi dan arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2026, yang menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar di seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan.

Dengan hadirnya ambulans laut ini, Pemkot Ternate berharap penanganan medis darurat di wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti dapat berlangsung lebih cepat dan efektif, terutama untuk pasien rujukan yang harus segera mendapat penanganan lanjutan di RSUD atau fasilitas kesehatan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Dorong Elektrifikasi Jalur Kereta Api untuk Transportasi Ramah Lingkungan

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong elektrifikasi jalur kereta api seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transportasi modern, efisien, dan berkelanjutan.

“Di banyak negara maju, transportasi kereta api sangat diminati oleh masyarakat. Selain murah, moda transportasi kereta api juga bisa mengangkut dalam jumlah yang banyak. Dengan adanya elektrifikasi, moda transportasi yang murah, masif dan terstruktur ini akan semakin diminati,” papar Menhub saat menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Jakarta, Senin (20/10).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin bersama dengan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo. Menhub Dudy mengapresiasi inisiatif PLN sebagai penyedia energi dan KAI sebagai operator perkeretaapian, yang bersinergi untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi strategis dalam tonggak transformasi sistem transportasi nasional menuju moda energi bersih,” imbuh Menhub.

Menhub Dudy berharap perluasan elektrifikasi jalur kereta dalam waktu dekat dapat menjangkau tiga titik, meliputi jalur kereta api Padalarang-Cicalengka, jalur Cikarang – Cikampek dan peningkatan persinyalan untuk Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line jalur Rangkasbitung. Untuk itu, semua pihak terkait diharapkan menindaklanjuti Nota Kesepemahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih detail, dengan memuat rencana aksi, target waktu, serta pemetaan jalur.

“Kementerian Perhubungan menempatkan program ini sebagai prioritas karena manfaatnya yang luas, yaitu pada efisiensi operasi dan penghematan energi. Kami harapkan, rencana elektrifikasi jalur kereta api ini, juga diikuti oleh perkembangan ekosistem industri kereta api dalam negeri,” lanjut Menhub.

Selain itu, elektrifikasi jalur kereta api juga dilakukan untuk menciptakan sistem transportasi dan pelayanan publik yang lebih andal, modern, aman, dan ramah lingkungan, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi kemacetan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Banten Andra Soni dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Matius Tegaskan Komitmen Bangun Birokrasi Melayani dan Transparan di Papua

Penulis
Syifa
-

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya membangun budaya birokrasi yang melayani, disiplin, dan transparan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Langkah ini menjadi bagian awal dari reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri saat memimpin apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Papua, Rabu (15/10). Ia menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara wajib memberikan pelayanan tanpa pungutan dan bekerja dengan integritas.

“Kantor gubernur adalah rumah rakyat. Pelayanan harus diberikan secara terbuka dan tanpa biaya,” tegas Fakhiri.

Gubernur juga membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia menyebut, pintu Kantor Gubernur dan ruang kerjanya terbuka bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi. Menurutnya, keterbukaan menjadi dasar membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain aspek pelayanan, Fakhiri mengingatkan pentingnya disiplin dan akuntabilitas keuangan di setiap perangkat daerah. Ia menginstruksikan agar pejabat tidak menyalahgunakan anggaran dan memastikan seluruh penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak boleh ada lagi penyimpangan kecil-kecilan. Semua harus bekerja jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Fakhiri memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah menghitung ulang seluruh hak ASN yang belum dibayarkan. Ia menargetkan seluruh gaji dan tunjangan yang tertunda diselesaikan dalam waktu cepat.

“Bayarkan seluruh hak ASN tepat waktu agar tidak mengganggu kinerja pelayanan,” imbuhnya.

Fakhiri berharap seluruh ASN di Papua menjadi motor perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani, transparan, dan profesional. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga perubahan budaya kerja di tubuh pemerintahan.

“Kita ingin Papua menjadi contoh daerah yang jujur, tertib, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Banda Aceh Instruksikan Seluruh OPD Siaga Cucaca Ekstrem

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk waspada dan siaga menghadapi cuaca ekstrem.

Instruksi ini disampaikan Wali Kota Illiza menyahuti peringatan dini cuaca yang dirilis BMKG, Senin, 20 Oktober 2025. Disebutkan, seluruh wilayah Banda Aceh dan sekitarnya berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

BMKG juga menyebut kondisi tersebut juga dapat disertai petir dan angin kencang, termasuk gelombang tinggi. Adapun masa berlakunya peringatan dini: pukul 09.17-12.38 WIB. “Namun begitu, kita harus tetap waspada karena Banda Aceh masuk dalam zona kuning, artinya wilayah potensi meluas,” ujar Illiza.

Untuk itu, ia meminta seluruh OPD untuk meningkatkan kewaspadaaan dan kesiagaan terhadap segala kemungkinan yang bisa saja terjadi akibat cuaca ekstrem ini.

“Terutama untuk Dinas PUPR, DLHK3, BPBD, Damkar dan Penyelamatan, Dinsos, serta para camat dan keuchik,” ujarnya lagi.
Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada drainase yang tersumbat di dalam kota guna meminimalkan genangan air akibat curah hujan tinggi. “Tolong dipastikan juga semua rumah pompa kita dapat beroperasi dengan baik dalam mengalirkan genangan dari permukiman ke sungai terdekat.”

Kepada para camat dan keuchik di gampong masing-masing, wali kota meminta secara berkala memantau kondisi debet air di sungai/kali/drainase dalam wilayah kecamatan masing-masing. “Termasuk titik-titik genangan air hujan di jalan dan permukiman warga,” ujarnya.

“Kemudian mohon senantiasa berkoordinasi dengan dinas terkait agar penanggulangannya dapat kita lakukan bersama secara optimal. Ingat, senantiasa utamakan keselamatan dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang,” ujar Illiza.

Tak lupa, wali kota mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan membatasi aktivitas di luar rumah tatkala hujan lebat. “Jika tak ada kepentingan mendesak, lebih baik menunggu reda dulu. Kalau pun harus ke luar rumah, hindari pepohonan dan bangunan yang rentan ambruk,” ujar Illiza.
Kemudian bagi warga pesisir, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, Illiza juga mengingatkan potensi gelombang tinggi 0,5-2 meter di perairan Banda Aceh-Sabang. “Mohon selalu memantau prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG, baik terkait gelombang maupun angin kencang sebelum melaut.”

“Pastikan membawa alat keselamatan seperti pelampung dan alat komunikasi jika hendak melaut. Dan jika memungkinkan, mohon kiranya aktivitas melaut dapat ditangguhkan sementara waktu hingga cuaca membaik, demi kemaslahatan kita semua,” ujar Illiza.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...730731732...4,906Halaman 731 dari 4,906