Beranda blog Halaman 732

Wali Kota Banjarbaru Dorong UMKM Tembus Pasar Malaysia Lewat Kerja Sama dengan KBRI Kuala Lumpur

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya memperluas pasar produk UMKM Banjarbaru hingga ke mancanegara, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengundang Minister Counsellor/Ekonomi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, untuk berdiskusi bersama pelaku ekonomi kreatif dan UMKM Kota Banjarbaru. Kegiatan tersebut berlangsung di Mess L Kota Banjarbaru, Senin (20/10).

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat jejaring dan membuka peluang kerja sama lintas negara, khususnya dalam membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk lokal Banjarbaru.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarbaru turut mengajak Minister Counsellor/Ekonomi KBRI Kuala Lumpur untuk melihat langsung berbagai produk UMKM yang dipamerkan di Mess L. Produk-produk ekonomi kreatif asal Banjarbaru yang tersentral di lokasi tersebut menunjukkan kualitas yang sangat baik dan dinilai layak menembus pasar luar negeri, khususnya Malaysia yang memiliki kedekatan budaya dan hubungan serumpun dengan Indonesia.

Dalam unggahan di akun media sosial resminya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa sektor UMKM memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Selain menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, UMKM juga berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi lintas negara menjadi langkah penting dalam membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM Banjarbaru. Semoga pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama strategis antara Banjarbaru dan Malaysia, serta mendorong UMKM kita untuk terus tumbuh, berinovasi, dan menembus pasar ekspor,” tulis Hj. Erna Lisa Halaby dalam unggahan media sosialnya.

Dengan semangat Banjarbaru EMAS, UMKM Naik Kelas, Pemerintah Kota Banjarbaru terus berkomitmen untuk mendorong pelaku UMKM agar berkembang dan mampu bersaing hingga ke kancah internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Sabang Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Penulis
Syifa
-

Sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota Sabang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pulau Weh Kantor Wali Kota Sabang ini, menjadi momentum penting bagi Pemko Sabang, untuk menegaskan komitmen pencegahan korupsi serta memastikan seluruh program berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas publik.

Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan sangat apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MCP yang diinisiasi oleh KPK RI. Menurutnya, MCP merupakan instrumen yang sangat vital untuk memetakan area rawan korupsi dan mengukur kemajuan upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Pemko Sabang memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kami menyadari bahwa upaya perbaikan tata kelola ini tidak dapat kami lakukan sendiri. Oleh karena itu, pendampingan intensif dari KPK RI sangat kami harapkan dan butuhkan, agar capaian MCP Kota Sabang setiap tahunnya dapat terus meningkat,” kata Zulkifli, Senin (20/10).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Zulkifli juga memberikan penekanan khusus kepada seluruh kepala OPD dan jajarannya, agar serius memenuhi dokumen dan data dukung MCP secara tepat waktu dan akurat.

“Mari kita menjaga integritas dan bekerja dengan kesadaran bahwa capaian MCP adalah cerminan dari integritas kolektif seluruh ASN di Kota Sabang,” tambahnya.

Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI Harun Hidayat menyampaikan rapat MCSP menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi serta memastikan implementasi komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah.

“Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD yang telah menandatangani pakta integritas bersama KPK di Jakarta. Kami ingin memastikan komitmen itu benar-benar dipenuhi dan dijalankan,” ujar Harun.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Karena selain pembahasan di ruang rapat, tim KPK juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan implementasi.

Dalam paparannya, Harun Hidayat juga menyoroti pentingnya kebijaksanaan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, APBD harus difokuskan pada program prioritas agar terhindar dari potensi defisit dan penyimpangan anggaran.

Selain itu, ia menekankan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan instrumen penting dalam mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi.

“MCP dan SPI ini menjadi pertimbangan untuk mendapatkan opini WTP. Karena itu, Sabang harus mengejar target yang sudah dijanjikan,” jelasnya.

Melalui mekanisme tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah dapat mengetahui indikator kelemahan yang perlu segera dibenahi, sekaligus memperkuat area yang telah berjalan baik. Ia berharap Pemko Sabang terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan data tahun 2024, nilai SPI Kota Sabang tercatat sebesar 71,01 persen, sementara nilai MCP mencapai 72,12 persen. Ke dua nilai ini menjadi panduan penting bagi Pemko Sabang dalam memperbaiki sistem tata kelola serta memperkuat integritas kelembagaan ke depan.

Dalam rapat ini, sejumlah isu strategis turut dibahas secara mendalam, mulai dari perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, hingga optimalisasi penerimaan daerah. Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap peran serta masyarakat dalam mendukung pencegahan korupsi melalui peningkatan partisipasi publik dan transparansi informasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes: Pendidikan Spesialis Berbasis Rumah Sakit Tetap Libatkan Perguruan Tinggi

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menghapus peran perguruan tinggi.

Dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi, Senin (20/10), Budi menjelaskan bahwa model hospital-based justru menjadi solusi untuk menambah jumlah dan pemerataan distribusi dokter spesialis di Indonesia.

“Penyelenggara utama bukan berarti eksklusif. Rumah sakit tetap wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi sesuai standar pendidikan tinggi kedokteran,” ujarnya.

Budi menekankan, skema ini membuka kolaborasi lebih luas antara rumah sakit, universitas, dan kolegium profesi. Saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis hingga tahun 2032, dengan distribusi yang belum merata di 25 provinsi.

Melalui sistem hospital-based, pemerintah menargetkan pendidikan spesialis dapat dilakukan lebih dekat dengan daerah asal peserta, sehingga tenaga dokter yang dihasilkan dapat langsung mengisi kebutuhan layanan di rumah sakit setempat. Dengan begitu, daerah terpencil tidak lagi menunggu lama untuk mendapatkan dokter spesialis seperti bedah jantung, anestesi, atau obgyn. Skema ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas di seluruh pelosok negeri.

Selain mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis, sistem hospital-based juga membuat pendidikan lebih terjangkau.

“Di banyak negara maju, dokter spesialis dididik di rumah sakit dan dibayar. Indonesia satu-satunya yang masih sepenuhnya berbasis universitas,” jelasnya.

Pemerintah memastikan sistem hospital-based dan university-based berjalan paralel. Uji coba model baru ini telah dimulai di enam rumah sakit pendidikan dengan 109 peserta dari berbagai daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin: Industri Indonesia Tumbuh Pesat, 9 Kawasan Baru Perkuat Ekosistem Manufaktur

Penulis
Syifa
-

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pembangunan kawasan industri di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sembilan kawasan industri baru di berbagai wilayah Indonesia, menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek industri nasional.

“Pertumbuhan kawasan industri merupakan bukti nyata bahwa Indonesia masih menjadi destinasi utama investasi sektor manufaktur di kawasan Asia. Sembilan Kawasan Industri memperkuat ekosistem manufaktur dalam negeri yang telah ada sebelumnya,” ujar Menperin Agus di Jakarta, Selasa (21/10).

Kesembilan kawasan industri baru tersebut meliputi IPIP Sulawesi Tengah, I-Sentra Jawa Timur, Huadi Bantaeng Industrial Park Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Cikembar II Jawa Barat, Kawasan Industri Losarang Jawa Barat, Purwakarta Integrated Industrial Park Jawa Barat, Kawasan Industri Pulau Penebang Kalimantan Barat, Kawasan Industri Seafer Jawa Tengah, dan Kawasan Industri Tembesi Kalimantan Barat.

Melalui tambahan itu, luas lahan kawasan industri tumbuh 4,81% atau setara 4.468,68 hektare, serta peningkatan jumlah tenant sebanyak 132 perusahaan atau naik 1,12%. “Pertumbuhan kawasan industri ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan investasi sebesar Rp571,58 triliun atau naik 9,26%, dan menciptakan sekitar 310.000 lapangan kerja baru, meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya,” jelas Menperin.

Selain pengembangan kawasan industri, Kemenperin terus memperluas akses pasar global bagi produk manufaktur Indonesia melalui berbagai kerja sama internasional. “Tahun 2025 menjadi tonggak penting karena Indonesia resmi bergabung dalam BRICS, Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership (ICA-CEP), dan Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership (IPE-CEP),” ujar Agus. Kerja sama ini diyakini akan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global serta membuka peluang ekspor baru bagi industri dalam negeri.

Sementara itu, untuk memperkuat daya saing industri kecil dan menengah melalui peningkatan teknologi, efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas industri pemerintah meluncurkan program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Program ini memberikan pembiayaan untuk revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas, dengan plafon Rp500 juta – Rp10 miliar, subsidi bunga 5%, dan tenor hingga 8 tahun. “Hingga Oktober 2025, telah ditetapkan 13 lembaga penyalur dengan total plafon Rp754 miliar dan target 357 debitur,” tutur Menperin.

Kemenperin juga menerbitkan Permenperin Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko guna mempermudah investasi. Selain itu, sebanyak 89 perusahaan di 116 lokasi telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI) untuk menjamin keberlanjutan kegiatan industri strategis.

Pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan investment allowance turut mendongkrak investasi hingga mencapai Rp827,8 triliun selama periode Oktober 2024–Oktober 2025, tumbuh 6,44% dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya melindungi industri nasional, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan trade remedies, yaitu dengan menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap 5 produk impor dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap 7 produk impor. “Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan keberlanjutan industri dalam negeri,” ungkap Agus.

Dari sisi standardisasi dan inovasi, saat ini terdapat 5.113 Standar Nasional Indonesia (SNI) aktif di bidang industri, dengan tambahan 88 rancangan standar baru serta 72 Standar Industri Hijau (SIH). Upaya tersebut mendukung penurunan emisi karbon sebesar 7,2 juta ton CO�e pada 2024.

Kemenperin juga mencatat sebanyak 100 perusahaan telah memperoleh predikat Champion INDI 4.0, 29 perusahaan berstatus National Lighthouse, dan dua perusahaan telah mencapai Global Lighthouse, menandai transformasi digital industri yang semakin matang.

Penguatan sumber daya manusia industri juga menjadi fokus utama merespon investasi yang membawa teknologi produksi baru dalam rantai pasok industri dalam negeri serta kebutuhan tenaga kerja dalam rantai pasok global. Hingga saat ini, 4.595 lulusan SMK dan 2.644 lulusan politeknik telah dihasilkan dari pendidikan vokasi industri, sementara 2.587 peserta mengikuti pelatihan vokasi dan 713 orang memperoleh sertifikasi kompetensi internasional.

“Program kelas internasional dan magang luar negeri di Jepang dan Tiongkok juga terus kami perluas untuk mempersiapkan SDM yang siap bersaing di pasar global,” tambah Menperin.

Menperin mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas capaian luar biasa sektor industri sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. “Di tengah ketidakpastian global, industri kita tetap tangguh dan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Semua keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan industri,” tegasnya.

Menperin optimistis bahwa dengan dukungan kebijakan yang adaptif, sinergi lintas sektor, dan semangat inovasi yang berkelanjutan, industri Indonesia akan semakin mandiri, tangguh, dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Tegaskan Tak Ada Satu pun Kasus Baru Sengketa Tanah di Tahun Pertama Periode Kabinet Merah Putih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan tidak terdapat kasus baru sengketa tanah di tahun pertama periode Pemerintahan Kabinet Merah Putih. Kementerian ATR/BPN akan terus meningkatkan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akuntabel demi mencegah adanya sengketa tanah yang merugikan masyarakat.

“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” kata Menteri Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan, penyelesaian sengketa tanah yang saat ini merupakan kasus-kasus yang sudah timbul sejak lama. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus fokus dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan agar tak lagi berkepanjangan.

“Semua masalah (pertanahan dan tata ruang) yang ada itu adalah masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” jelas Menteri Nusron.

Dalam menyikapi sengketa pertanahan, Menteri Nusron menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN sebagai regulator harus memperkuat aspek pencegahan. Adapun langkah pencegahan dimulai dengan membuat sistem pertanahan dan tata ruang yang akurat dan akuntabel demi mencegah adanya peluang bagi mafia tanah.

Sebagai informasi, dalam penanganan pencegahan kejahatan tindak pidana pertahanan tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat total kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,67 triliun. Dari nilai tersebut, ada sekitar 13 ribu hektare luas bidang tanah yang berhasil diselamatkan.

“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di internal. Karena apa? Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel, supaya sistem kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” tegas Menteri Nusron.

Adapun kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara dalam rangka mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden RI. Turut hadir, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Langkah Kemenag Wujudkan Asta Cita: dari Jaga Kerukunan untuk Pembangunan hingga Sejahterakan Guru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk menghadirkan wajah kehidupan beragama yang lebih inklusif, produktif, dan menyejahterakan.

Di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kemenag meneguhkan komitmennya untuk menerjemahkan Asta Cita ke dalam langkah nyata: menjaga kerukunan yang menjasi prasyarat pembangunan, memperkuat pendidikan keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan.

“Asta Cita bukan sekadar rencana politik, tapi arah moral bangsa. Di Kementerian Agama, kami terus berupaya agar nilai agama tidak berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam kebijakan yang memuliakan manusia,” ujar Menag Nasaruddin Umar, dalam refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

*Merawat Kerukunan untuk Pembangunan*

Menjaga dan merawat kerukunan menjadi fondasi utama kerja Kemenag dalam mengawal Asta Cita Presiden — terutama cita ke-8 yang menekankan pentingnya harmoni sosial, toleransi, dan kehidupan beragama yang damai. Bagi Kemenag, kerukunan bukan hanya soal toleransi, tetapi juga syarat utama pembangunan. Karena tanpa kedamaian sosial, pembangunan tidak akan berjalan d kokoh.

Dalam setahun terakhir, Kemenag mengembangkan sistem dan program yang konkret untuk memperkuat harmoni bangsa. Melalui aplikasi Si-Rukun (Early Warning System), potensi konflik keagamaan bisa dideteksi sejak dini di berbagai daerah. Penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam mengoperasikan aplikasi ini.

Pengembangan Si-Rukun merupakan ikhtiar bersama seluruh unit eselon I Kemenag, mulai dari Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Sistem ini dibangun berdasarkan penelitian terkait peta potensi konflik keagamaan di berbagai daerah, termasuk pemetaan zona merah, kuning, dan hijau.

Untuk memperkuat kesiapan di lapangan, Kemenag telah melatih 500 penyuluh agama di KUA sebagai aktor resolusi konflik. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan deteksi dini serta penanganan cepat di wilayah dengan potensi konflik tinggi.

Selain itu, Kemenag juga membina 300 penyuluh agama dalam pemetaan masalah sosial-keagamaan, memperkuat kapasitas 600 penceramah agar berdakwah dengan pendekatan moderat dan literasi digital, serta membina 200 dai muda untuk melahirkan generasi dai yang berwawasan moderat, adaptif, dan mandiri (dakwah kontekstual dan keterampilan entrepreneurship).

Kemenag juga menggelar Program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Akminas) juga melahirkan 1.192 kader lintas agama yang dibekali semangat kepemimpinan plural dan damai. Kemenag bahkan melakukan rekonstruksi terhadap 25 pesantren eks-Jamaah Islamiyah dengan total 5.077 santri, sebagai langkah deradikalisasi berbasis pendidikan .

“Kerukunan adalah prasyarat pembangunan. Indonesia hanya bisa maju bila umatnya damai, saling menghormati, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat,” tegas Menag.

Capaian ini juga tercermin dalam hasil survei Poltracking Indonesia, yang menempatkan “menjaga kerukunan antarumat beragama” sebagai keberhasilan tertinggi pemerintahan Prabowo–Gibran dengan tingkat kepuasan publik mencapai 86,7%, disusul menjaga kehidupan keagamaan (80,2%) dan menjaga persatuan bangsa (77,1%).

*Menyukseskan MBG dan CKG*

Dalam semangat Asta Cita yang menekankan pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Kemenag juga ikut menyukseskan pelaksanaan dua program prioritas nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar Kemenag dalam mendukung upaya Presiden meningkatkan kesejahteraan sosial.

Hingga hari ini, tercatat sebanyak 1.373.761 siswa madrasah dan 337.442 santri pesantren telah menikmati manfaat MBG. Sementara itu, lebih dari 12,5 juta siswa dari madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga menerima layanan CKG.

Upaya lain dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilakukan Kemenag adalah membantu 4.450 UMKM melalui pinjaman tanpa bunga (qardul hasan) melalui program Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA). Sebanyak 1.350 takmir masjid bahkan diberikan bimtek secara khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Untuk menekan angka perceraian dan membangun keluarga, lebih dari 17.266 pasangan nikah diberi pembinaan keluarg, baik dalam bentuk Bimbingan Perkawinan Islam, bimbingan keluarga sukinah bagi pasangan Hindu, maupun Hittasukhaya untuk umat Buddha. “Inilah makna dakwah sosial. Kemenag berupaya agar ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadah, tapi di ruang publik: berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,” kata Menag.

*Menyejahterakan Pendidik*

Peningkatan kesejahteraan pendidik, menjadi perhatian Presiden Prabowo, termasuk bagi guru dan dosen lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Untuk kali pertama dalam sejarah, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan secara signifikan, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025. Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

“Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar Menag.

Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

Dalam setahun terakhir, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan kepada 19.264 siswa Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, 161.591 Santri, serta 1.469 Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu. “Lebih dari 9 triliun rupiah, anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah disalurkan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran,” sebut Menag.

Langkah besar lainnya adalah pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung. Ini adalah sekolah tinggi Khonghucu negeri pertama di Indonesia. Selain perluasan akses, kehadiran SETIAKIN menjadi simbol kehadiran negara atas kebutuhan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu.

Kemenag juga hadir dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam revitalisasi madrasah. Untuk Sekolah Rakyat, Kemenag siapkan kurikulum pendidikan agama, serta 152 guru dan tenaga pendidik. Ada dua madrasah unggulan yang terpilih sebagai Sekolah Garuda Transformasi, yaitu: Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Gorontalo dan Ogan Komering Ilir (Sumsel). Selain itu, ada 1.414 madrasah yang direvitalisasi dalam PHTC Presiden Prabowo.

“Buah dari upaya Kemenag memajukan pendidikan agama dan keagamaan menampakkan hasil. MAN IC Serpong menjadi Sekolah Terbaik berdasarkan nilai UTBK 2025, sedang MAN 2 Kota Malang menjadi Sekolah Terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025,” papar Menag.

*Memberdayakan Ekonomi Umat dan Ekoteologi*

Dalam mendukung Asta Cita poin kedua tentang kemandirian ekonomi hijau, Kemenag terus memperluas pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf. Hingga Oktober 2025, Kemenag telah mengembangkan 37 Kampung Zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, dan 10 Kota Wakaf di berbagai provinsi. Lebih dari 105.000 sertifikat tanah wakaf diterbitkan, dan ini sangat penting dalam upaya menekan potensi sengketa lahan. Selain itu, 40 hektare Hutan Wakaf digulirkan sebagai bentuk integrasi antara ekonomi dan ekoteologi.

Untuk memperkuat tata kelola dana keagamaan, Kemenag juga menggagas pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) — sebuah institusi modern untuk mengelola zakat, wakaf, infak, fidyah, dan sedekah secara profesional, transparan, dan berdaya guna tinggi bagi ekonomi rakyat.

Selain itu, Kemenag mendorong gerakan ekoteologi — kesadaran spiritual dalam menjaga bumi. Melalui aksi nyata, Kemenag menanam lebih dari satu juta pohon di seluruh Indonesia, membangun 13 KUA berbasis green building, dan menerbitkan buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekologi” yang memperkuat gerakan hijau berbasis nilai keagamaan.

*Membumikan Nilai Keagamaan*

Menutup refleksi setahun perjalanan, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keberhasilan Kemenag bukan hanya diukur dari program yang selesai, tetapi dari nilai-nilai agama yang benar-benar menjadi napas kebijakan publik. Karenanya, upaya membumikan nilai keagamaan perlu terus dilakukan.

“Agama tidak boleh berhenti di mimbar. Agama harus mewujud dalam kebijakan yang menyejahterakan, mendidik, dan memuliakan manusia. Inilah semangat Asta Cita yang kami kawal dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Menag menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya yang terus bekerja keras dalam ikut mewujudkan Asta Protas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menag juga menyampaikan apresiasi kepada media dan masyarakat yang terus mengawal perjalanan Kemenag dengan kritis dan konstruktif.

“Terima kasih kepada insan pers yang telah menjaga ruang publik tetap sehat. Kritik dan dukungan Anda adalah bagian dari ibadah kami dalam melayani umat,” pungkas Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Sebut Pesantren Sebagai Jantung Peradaban Bangsa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran fundamental dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Ia menyebut, wajah Indonesia yang santun dan berakhlak tidak lepas dari peran pesantren sebagai pusat spiritualitas, ilmu, dan keadaban.

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi jantung peradaban bangsa. Dari pesantren lahir generasi yang tidak hanya cerdas pikirannya, tetapi juga bersih hatinya,” ujar Menag di Aula H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag Thamrin, Senin (20/10/25).

Hal itu disampaikan Menag dalam sambutannya pada Malam Anugerah Pesantren Award 2025 di Jakarta. Acara ini menjadi puncak penghargaan bagi pesantren, santri, dan tokoh bangsa yang berkontribusi besar dalam penguatan pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat.

Turut hadir, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, jajaran pejabat Kementerian Agama dan juga tokoh-tokoh pesantren nasional.

Menag menjelaskan, pesantren adalah lembaga yang mengajarkan ilmu yang bersumber dari Allah, bukan sekadar dari guru. “Guru hanya perantara. Ilmu itu bukan milik manusia, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada mereka yang menjaga kebersihan hati,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberkahan ilmu tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi dari akhlak dan penghormatan santri kepada guru. “Ilmu tidak akan masuk ke hati yang kotor. Hormat kepada guru adalah kunci keberkahan pengetahuan,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Menag mengaitkan tradisi pesantren dengan kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Surah Al-Kahfi. Ia menyebut bahwa pertemuan keduanya menggambarkan pertemuan antara dua sumber ilmu, yaitu nalar dan intuisi.

“Di Barat, ilmu berkembang dari logika. Di Timur, ilmu tumbuh dari rasa. Pesantren adalah sintesis keduanya, tempat di mana akal dan spiritualitas berjalan seimbang,” jelasnya.

Menurut Menag, keunggulan pesantren terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara rasionalitas modern dan nilai-nilai ilahiah. Karena itu, pesantren menjadi benteng moral di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Dalam kesempatan itu, Menag turut memaparkan gambaran terkini mengenai ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Secara keseluruhan, Indonesia kini memiliki lebih dari 12,6 juta santri yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan lebih dari 42 ribu pondok pesantren dan lebih dari 100 ribu madrasah, sebuah potensi besar yang bukan hanya mencerminkan kekuatan pendidikan Islam, tetapi juga daya spiritual dan sosial bangsa.

“Ini bukan hanya angka statistik, tetapi kekuatan sosial dan spiritual yang luar biasa besar. Jika seluruh santri bergerak bersama, Indonesia akan menjadi bangsa yang tak hanya maju, tapi juga bermartabat,” tegas Menag.

Menag menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan Pesantren Award 2025, mulai dari santri inspiratif, pesantren transformatif, kepala daerah peduli pesantren, hingga tokoh Lifetime Achievement.

Ia menegaskan bahwa para penerima penghargaan tersebut adalah representasi nyata dari peran pesantren dalam membangun bangsa. “Mereka adalah bukti hidup bahwa pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga intelektual, inovator, dan penggerak kemanusiaan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Menag berpesan agar dunia pesantren terus menjadi sumber inspirasi dan cahaya ilmu.

“Kesantunan publik yang kita rasakan hari ini lahir dari pesantren. Mari kita jaga tradisi itu, agar cahaya pesantren tetap menerangi Indonesia dan dunia”, pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mental Juara Dibentuk, Faisal Resmi Buka Training Center Atlet Pelajar Menuju POPNAS XVII 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Faisal secara resmi membuka Training Center (TC) bagi kontingen Kaltim yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII Tahun 2025 di Jakarta. Kegiatan pembukaan berlangsung di Gedung Tower Kadrie Oening, Samarinda, Senin (20/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri beberapa pejabat diantaranya, Ketua Umum KONI Kaltim Rusdiansyah Aras, Sekretaris Dispora Kaltim Sri Wartini, para pejabat administrator, fungsional, dan pengawas di lingkungan Dispora Kaltim, serta para atlet, pelatih, dan official dari berbagai cabang olahraga.

Faisal yang juga Kepala Diskominfo Kaltim dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan TC merupakan tahapan penting dalam proses pembinaan prestasi olahraga pelajar di Kaltim.

“Atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh atlet, pelatih, dan official pada pelaksanaan Training Center POPNAS. TC bukan sekadar ajang latihan teknis, tetapi momentum pematangan karakter, disiplin, serta semangat juang bagi para atlet muda yang akan mewakili daerah di tingkat nasional,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, pelaksanaan TC menjadi wadah pemusatan latihan agar para atlet terpilih dapat berlatih secara fokus, terarah, dan terukur di bawah bimbingan pelatih terbaik yang telah ditunjuk oleh pengurus provinsi masing-masing cabang olahraga.

“Di sinilah mental juara dibentuk, semangat sportivitas dipupuk, dan kebanggaan terhadap Panji Kalimantan Timur ditanamkan dalam diri para atlet,” lanjutnya.

Faisal juga menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam dunia olahraga. Banyak atlet muda Kaltim yang telah menorehkan prestasi gemilang dan mengharumkan nama daerah bahkan bangsa di tingkat nasional maupun internasional.

“Potensi besar ini harus kita kelola dengan sistem pembinaan yang profesional dan konsisten. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pelatih, official, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan kegiatan TC ini. Tanpa kerja sama dan komitmen berbagai pihak, kegiatan ini tentu tidak dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.

Kepada para atlet, Faisal berpesan agar terus berlatih dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah.

“Latihan yang keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setiap keringat yang kalian teteskan hari ini akan menjadi bukti perjuangan di lapangan nanti. Tanamkan keyakinan bahwa kalian mampu memberikan yang terbaik bagi Kalimantan Timur. Bertandinglah dengan hati, berjuanglah dengan semangat pantang menyerah, dan tunjukkan bahwa atlet pelajar Kaltim memiliki karakter juara sejati,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan TC POPNAS 2025 telah dimulai sejak 18 hingga 31 Oktober 2025 di beberapa lokasi latihan, seperti Komplek Gelora Kadrie Sempaja, Folder Air Hitam, SKOI Kaltim, Stadion Utama Palaran, serta di beberapa kabupaten/kota seperti Berau, Tenggarong, dan Balikpapan.

“Pada tahun ini, sebanyak 22 cabang olahraga dari 23 yang dipertandingkan akan mengikuti TC, dengan total 288 peserta, terdiri dari 221 atlet, 47 pelatih, dan 20 official,” terangnya.

Peserta TC merupakan hasil seleksi dari berbagai kejuaraan yang digelar Dispora maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing cabang olahraga.

“Sebagian atlet yang ikut dalam TC ini merupakan atlet yang sebelumnya telah lolos seleksi dari Pra-POPNAS di Kendari tahun 2024,” tambahnya.

Rasman juga mengungkapkan kebanggaannya karena sekitar 24 persen atlet peserta TC berasal dari Sentra Keolahragaan SKOI Kalimantan Timur, serta 10 atlet lainnya berasal dari Pusat Pembinaan Olahraga Berbakat Daerah yang dikelola langsung oleh Dispora Kaltim.

Acara dilanjutkan dengan prosesi pengalungan tanda peserta kepada atlet dari masing-masing cabang olahraga, antara lain angkat besi, atletik, balap sepeda, bola basket putri, dayung, gulat, judo, karate, menembak, panahan, renang, pencak silat, senam, sepak bola, taekwondo, tenis lapangan, tinju, voli indoor dan wushu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Faisal Tekankan Disiplin Kunci Keberhasilan Atlet Kaltim Menuju POPNAS XVII

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. Muhammad Faisal, menegaskan bahwa disiplin adalah fondasi utama bagi setiap atlet untuk meraih prestasi maksimal. Hal itu ia sampaikan saat membuka Training Center (TC) Kontingen Kaltim yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII Tahun 2025 di Jakarta.

Bertempat di Gedung Tower Kadrie Oening, Senin (20/10/2025). Faisal mengatakan, pembinaan atlet tidak hanya menuntut kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga sikap disiplin dalam mengikuti seluruh program latihan. Ia mengingatkan para atlet agar memanfaatkan waktu TC dengan penuh tanggung jawab, karena proses ini menjadi penentu keberhasilan di ajang nasional mendatang.

“Saya sudah cukup sering mengurus TC seperti ini. Pernah jadi Ketua IPSI Kota Samarinda dua periode dan Ketua Harian IPSI Kaltim tiga periode, jadi saya tahu persis bahwa tanpa disiplin, semua latihan akan sia-sia. TC ini tempat kalian membentuk mental juara,” tegas Faisal.

Ia menambahkan, disiplin tidak hanya berlaku bagi atlet, tetapi juga bagi para pelatih.

“Pelatih juga harus tegas. Kalau ada yang tidak disiplin, jangan ragu untuk bertindak. Ikuti jadwal dan program yang sudah dibuat, jangan curi waktu latihan, jangan begadang malam hari. Hal-hal kecil seperti itu yang bisa merusak fokus dan performa kalian,” ujarnya mengingatkan.

Lebih lanjut, Faisal menyebut Kalimantan Timur telah lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil atlet berprestasi di luar Pulau Jawa dan Bali. Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta TC menjaga nama baik daerah dengan menunjukkan sportivitas dan semangat juang tinggi.

“Jangan bikin malu. Kaltim ini dikenal sebagai lumbung atlet. Kita sudah sering buktikan bisa bersaing dengan Jawa dan Bali. Jadi buktikan lagi, bahwa Kaltim punya mental juara,” serunya penuh motivasi.

Faisal juga menyoroti pentingnya tanggung jawab moral selama mengikuti TC. Menurutnya, seluruh pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah tidak sedikit, sehingga setiap atlet wajib menghargai kesempatan ini.

“TC ini dibiayai cukup besar, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Gunakan waktu sebaik mungkin. Disiplin itu harga mati. Selain kepada orang tua, kalian wajib patuh kepada pelatih, karena mereka yang tahu bagaimana membentuk kalian jadi pemenang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hadirkan Perencanaan Terintegrasi, BUA Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi BATARA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi meluncurkan aplikasi BATARA (Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment) pada Jumat (17/10) di Jakarta. Acara peluncuran dihadiri langsung oleh Kepala Badan Urusan Administasi Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. beserta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta pejabat pratama di lingkungan Mahkamah Agung, maupun sekretaris pada pengadilan tingkat banding dan pertama yang hadir secara daring.

Kepala BUA MA mengungkapkan peluncuran aplikasi ini merupakan simbol transformasi tata kelola peradilan menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini mengintegrasikan aspek perencanaan, penganggaran, aset, dan data kepegawaian.

“Integrasi ini mengubah cara kerja kita, dari manual ke digital, dari sektoral ke kolaboratif, dari data tersebar menjadi ekosistem informasi yang utuh”. ungkap Kepala BUA.

Kehadiran aplikasi ini diharapkan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Seiring dengan komitmen BUA MA dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas menuju WBK dan WBBM.

“Melalui BATARA, proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Sehingga setiap keputusan dan alokasi sumber daya dapat benar-benar berdasarkan data yang valid dan terintegrasi”. harap Sobandi.

Aplikasi ini merupakan wujud nyata proyek perubahan yang digagas oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA, H. Sahwan, S.H., M.H. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

BATARA hadir membawa semangat “Satu Data, Satu Arah.” yang dimaknai semia informasi perencanaan dan penganggaran diolah dari sumber yang sama, valid, dan terstandar. serta setiap langkah perencanaan dan penggunaan anggaran mengarah pada satu tujuan bersama yakni peningkatan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

“Inovasi ini tentunya bukan hanya tentang teknis integrasi sistem, tetapi merupakan upaya membangun budaya data dan kolaborasi yang baru, Integrasi bukan hanya soal efisiensi sistem, tetapi juga transformasi cara kerja dari manual ke digital, dari sektoral ke kolaboratif, dari data tersebar menjadi satu ekosistem informasi yang utuh”. ujar Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA.

BATARA mengintegrasikan empat aplikasi internal Mahkamah Agung, antara lain e-IPLANS, e-BIMA, e-SADEWA, dan SIKEP. Juga terhubung langsung dengan aplikasi kementerian lain, yakni SAKTI, SPAN, SATUDJA dan KRISNA.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...731732733...4,906Halaman 732 dari 4,906