Beranda blog Halaman 735

Hujan Ringan Diprakirakan Guyur Jakarta Sepanjang Hari Ini, Selasa 21 Oktober 2025

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Selasa (21/10).

Berdasarkan data dari laman resmi BMKG, kondisi cuaca di pagi hari diperkirakan akan didominasi awan di sebagian besar wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Pusat berpotensi mengalami hujan ringan sejak pagi.

Memasuki siang hari, hujan ringan diprakirakan turun hampir merata di seluruh wilayah Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu yang masih berawan. Cuaca serupa diperkirakan berlanjut pada sore hari, dengan hujan ringan yang dapat terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Menjelang malam hari, BMKG kembali memprediksi hujan ringan di sebagian besar wilayah ibu kota, termasuk Kepulauan Seribu. Kondisi ini menandakan bahwa warga Jakarta perlu menyiapkan payung atau jas hujan jika beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari.

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 67 hingga 94 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai angin kencang atau kilat di beberapa wilayah Jakarta, mengingat perubahan cuaca yang kerap terjadi di masa peralihan musim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Reformasi Birokrasi Indonesia

Perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat birokrasi Indonesia yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam struktur pemerintahan berkontribusi besar terhadap lahirnya kebijakan yang berempati, taat aturan, serta mampu menciptakan ruang aman dalam pengambilan keputusan.

Berbicara pada kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Menteri Rini menyampaikan bahwa birokrasi yang dipimpin oleh perempuan cenderung lebih kolaboratif dan berorientasi pada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan (work–life balance).

“Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan safe space yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif,” kata Menteri Rini (18/10/2025).

Menteri Rini menguraikan empat langkah konkret yang diperlukan untuk membuka ruang lebih luas bagi perempuan dalam birokrasi. Pertama, melalui legislasi dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender. Kedua, dengan transformasi budaya organisasi agar lebih inklusif. Ketiga, melalui teladan dan kepemimpinan inspiratif.

“Terakhir yang keempat, yakni women support women, dimana diperlukan penguatan ekosistem yang saling mendukung antarperempuan,” Ungkapnya.

Menter Rini juga mengungkapkan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan positif dalam kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender terus menurun, mencerminkan peningkatan partisipasi kerja, pendidikan, dan keterwakilan perempuan di sektor publik.

Data terkini menunjukkan bahwa dari lebih dari 5,2 juta ASN, sekitar 57 persen atau hampir 3 juta merupakan perempuan.

“Namun, jika kita melihat lebih dalam pada aspek kepemimpinan strategis, representasi perempuan masih perlu terus diperkuat dimana keterwakilan perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi baru mencapai 17 persen,” ungkapnya.

Sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, Kementerian PANRB terus menciptakan ekosistem yang ramah terhadap perempuan ASN. Berbagai kebijakan seperti fleksibilitas kerja, rekrutmen nondiskriminatif, serta penguatan nilai BerAKHLAK diterapkan untuk mendukung karier aparatur perempuan agar tumbuh dan berdaya saing.

Rini juga menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Inpres No. 9 Tahun 2000. Prinsip tersebut memastikan perspektif gender hadir dalam setiap tahap pembangunan — mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

“Tujuannya adalah membangun pembangunan nasional yang berperspektif gender, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini mencakup empat aspek penting yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat,” jelasnya.

Menteri Rini menutup sambutannya dengan menekankan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam struktur birokrasi, melainkan penggerak nilai, pembawa empati, dan penyeimbang dalam dinamika organisasi.

“Karena pada akhirnya, kepemimpinan perempuan bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita raih, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita hadirkan bagi sesama,” katanya.

Menteri Rini juga mengapresiasi inisiatif Sekolah Kepemimpinan Kartini yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai wadah pembinaan perempuan dan anak-anak unggulan Indonesia.

“Tentunya saya berharap tempat ini akan terus menjadi tempat untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para perempuan di Indonesia, sekaligus juga menjadi tempat untuk Kawah Candradimuka untuk anak-anak unggulan. Karena ini adalah sekolah yang memang dibangun oleh Bapak Presiden untuk membangun manusia Indonesia unggul,” ucap Menteri Rini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Ajak GP Ansor Kolaborasi Sukseskan Pembangunan Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Inaugurasi Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Serang di Aula Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Serang pada Minggu (19/10/25) petang.

Dalam pelantikan PC GP Ansor yang diketuai Andi Affandi ini, Mendes Yandri mengatakan, Kementerian Desa PDT mengajak GP Ansor untuk berkolaborasi di semua tingkatan termasuk PC di Kabupaten Serang.

Mendes Yandri mengajak GP Ansor untuk membersamai pelaksanaan program di level desa, utamanya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi di desa.

“Saya Haqqul Yakin jika GP Ansor bergerak maka program itu bakal berjalan sukses,” kata Mendes Yandri.

Kementerian Desa, kata Mendes Yandri, melalui 12 Rencana Aksi itu bakal memastikan kegiatan generasi muda di desa akan diarahkan mewujudkan Desa Maju.

Kepada PC GP Ansor Kabupaten Serang, Mendes Yandri meminta untuk manfaatkan dengan maksimal potensi ekonomi yang ada, termasuk potensi yang dimiliki 326 Desa.

GP Ansor ditantang untuk mensukseskan program Desa Tematik seperti Desa Petelur untuk menyuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, ada Desa Ekspor, Desa Wisata dan Desa Pengolahan Sampah.

“Mari manfaatkan peluang ini. Jangan sampai ini direbut orang lain,” kata Mendes Yandri.

Sementara itu Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengucapkan selamat kepada pengurus PC GP Ansor Kabupaten Serang yang baru saja dilantik.

“Ini merupakan regenerasi dan estafet kepemimpinan” kata Bupati yang juga Ketua Muslimat NU Kabupaten Serang ini.

Bupati Ratu ingatkan Pengurus jangan hanya dijadikan status. Ia berharap GP Ansor berperan untuk menjadi mitra kritis dan solutif Pemkab Serang.

“Mari kita kolaborasi dan kerja sama untuk wujudkan Serang Bahagia karena Kabupaten Serang adalah milik kita bersama ,” kata Bupati Ratu.

Turut hadir Anggota DPD Ade Yulliasih, Wakil Ketua Umum PP Ansor Fajri Alfarobi, Pimpinan Pusat Purwaji dan H Ahmad Nuri.

Forkompimda Kabupaten Serang, Alim Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hadir di Tengah Ruang Publik, Masyarakat Jadi Semakin Mudah Dapatkan Informasi Pertanahan

Informasi pertanahan jadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama para pemilik tanah. Informasi yang dibutuhkan beragam, seperti soal kepastian kepemilikan tanah, syarat pengurusan waris, hingga kejelasan data pertanahan untuk keperluan perbankan atau pengembang perumahan. Untuk menyosialisasikan informasi ke masyarakat, Kementerian ATR/BPN hadir di tengah ruang publik, salah satunya melalui pameran.

Sejak Kamis, 16 Oktober hingga Minggu 19 Oktober 2025 ini, Biro Humas dan Protokol hadir di ruang publik melalui pameran Livin Festival yang digelar di PIK 2, Banten. Di sana, Kementerian ATR/BPN menghadirkan stan interaktif yang dapat dikunjungi masyarakat. Fokus utama sosialisasi kali ini adalah dua layanan digital, Sertipikat Elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku.

Di stan tersebut, masyarakat bisa mencoba sendiri aplikasi Sentuh Tanahku melalui layar interaktif, menanyakan langsung hal-hal teknis yang belum dipahami, bahkan bisa langsung melakukan aktivasi akun dengan dibantu oleh petugas dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.

Tak terbatas soal Sentuh Tanahku, di pameran ini pengunjung bisa berkonsultasi seputar pertanahan serta menyampaikan aduan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapat informasi, tapi juga bisa menyampaikan kendala atau masalah yang dialami.

Ada pengunjung yang awalnya sekadar melintas, kemudian berhenti untuk melihat layar interaktif atau bertanya soal kendala pertanahannya. Ada yang datang dengan kebutuhan lebih spesifik, seperti syarat pengurusan alih media ke Sertipikat Elektronik atau konsultasi untuk keperluan transaksi properti. Bahkan, ada pegawai bank juga ikut berkonsultasi soal prosedur Hak Tanggungan secara Elektronik.

“Aku senang ini sambil kerja bisa sekalian nanya di sini, gak usah jauh ke BPN. Jadi tahu juga tadi BPN bisa urus tanah di Sabtu-Minggu. Nanti dicoba deh. Makasih ya, sudah dapat informasi gratis ini,” tutur Susi, warga asal Kabupaten Bogor yang menghampiri stan ATR/BPN bersama rekan kerjanya untuk menanyakan syarat mengurus sertipikat atas tanahnya.

Agar informasi yang diberikan tepat sasaran, pada stan ini perwakilan dari Bagian Informasi Publik juga hadir untuk mendampingi pemberian layanan. Sementara dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), hadir untuk menjawab pertanyaan teknis terkait aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan begitu, setiap pertanyaan masyarakat dapat langsung ditangani oleh petugas yang berkompeten di bidangnya.

“Kami ingin masyarakat merasakan langsung kemudahan layanan digital sekaligus mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Stan ini ibarat jemput bola. Masyarakat bisa jalan-jalan di pameran sambil dapat informasi soal pertanahan,” pungkas Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Rinaldi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kukuhkan Bunda Literasi se-Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Ajak Hidupkan Gerakan Membaca dari Rumah hingga Posyandu

Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya peran Bunda Literasi dalam membangun sumber daya manusia Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan saat ia secara resmi mengukuhkan Hj. Syarifah Suraidah Harum sebagai Bunda Literasi Provinsi Kaltim, bersama sembilan Bunda Literasi kabupaten/kota se-Kaltim, di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (19/10/2025).

Dalam arahannya, Gubernur Harum menilai kehadiran Bunda Literasi merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk memperkuat budaya baca dan pengetahuan masyarakat di era digital.

“PKK, Dekranasda, Bunda PAUD, TP Posyandu dan Bunda Literasi adalah garda terdepan pembangunan keluarga. Dari ruang keluarga, nilai karakter, kesehatan dan kecerdasan anak bangsa ditempa untuk mewujudkan Kaltim Berdaulat dan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, gelar Bunda Literasi bukan sekadar penghormatan simbolis, melainkan amanah besar untuk menyalakan obor pengetahuan di seluruh penjuru Benua Etam.

“Bunda Literasi bukan hanya mengajarkan membaca, tapi menanamkan cara berpikir dan bertindak secara cerdas. Inilah peran nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.

Dalam kesempatan tersebut, turut dikukuhkan pula sembilan Bunda Literasi dari kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Mereka adalah Nurlena (Kota Balikpapan), Dewi Yuliana (Penajam Paser Utara), Sinta Rosma Yenti (Kabupaten Paser), Andi Deezca Pravidhia Aulia (Kutai Kartanegara), Neni Moerniaeni (Kota Bontang), Sri Juniarsih Mas (Kabupaten Berau), Maria Christina Frederick Edwin (Kutai Barat), Siti Robiah (Kutai Timur), dan Angela Idang Belawan (Kabupaten Mahakam Ulu).

Gubernur Rudy Mas’ud berharap, para Bunda Literasi dapat membawa semangat membaca hingga ke daerah terpencil dan menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak usia dini dan keluarga muda.

“Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan justru memerlukan sosok penggerak yang mampu membawa perubahan. Saya yakin gerakan literasi akan tumbuh di seluruh pelosok Kaltim,” pesan Gubernur Rudy Mas’ud.

Sementara itu, Bunda Literasi Kaltim Hj. Syarifah Suraidah Harum dalam sambutannya menyampaikan komitmen untuk menjadikan literasi sebagai gerakan kolektif yang dimulai dari rumah.

“Saya ingin setiap Posyandu di kabupaten dan kota memiliki ruang baca. Literasi bukan hanya membaca teks, tapi memahami makna kehidupan dan membentuk keluarga yang berpengetahuan,” tuturnya.

Syarifah juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar literasi tidak berhenti di kegiatan seremonial, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat.

“Dari keluarga yang literat, kita lahirkan generasi yang berpikir kritis dan berdaya saing,” ujarnya.

Acara pengukuhan ini juga dirangkai dengan pelantikan Ketua TP-PKK, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD dan Ketua TP Posyandu Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama yang berlangsung hangat dan penuh semangat, menggambarkan tekad bersama membangun Kalimantan Timur yang cerdas, literat dan berdaya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Nasaruddin Umar Menteri dengan Apresiasi Kinerja Tertinggi versi Poltracking Indonesia

Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat apresiasi kinerja tertinggi dari publik berdasarkan survei Poltracking Indonesia, di antara 52 pejabat setingkat Menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Hasil survei dengan tema “Evaluasi Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran” tersebut dirilis hari ini, Minggu (19/10/2025) dan dapat diakses melalui channel Youtube Poltracking TV.

Ini merupakan survei tatap muka yang dilakukan tim riset Poltracking Indonesia pada rentang waktu 3 – 10 Oktober 2025. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling, margin of error lebih kurang 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih (berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah).

“Sepuluh besar yang pertama dengan apresiasi paling tinggi tingkat kinerja setingkat menteri adalah Menteri Agama,” terang Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, dikutip dari paparannya yang ditayangkan di channel Youtube Poltracking TV.

Menurut Hanta Yudha, tingkat kepuasan Menteri Agama mencapai 65,7%, terdiri atas 10,8% sangat puas dan 54,9% menyatakan cukup puas. Pada urutan berikutnya, ada Menpora Erick Thohir (63,5%), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (61%), Panglima TNI Agus Subiyanto (60,2%), Menkes Budi Gunadi Sadikin (58,3%), Seskab Teddy Indra Wijaya (58,1%), Menko Pangan Zulkifli Hasan (56,2%), Jaksa Agung ST Burhanuddin (56,2%), Menpera Maruarar Sirait (56,2%).

“Ini adalah data rekaman terhadap perspektif pemilih dari sisi penilaian publik,” sebut Hanta Yudha.

Tingkat kepuasan ini merupakan gabungan dari penilaian publik yang mengaku sangat puas dan cukup puas. Jika dilihat dari sisi penilaian publik yang sangat memuaskan pada kinerja Menteri, maka pada nomor satu ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (11%), Menteri Agama Nasaruddin Umar (10,8%), dan Menpora Erick Thohir (10,2%).

Menjaga Kerukunan

Selain kinerja menteri, Poltracking Indonesia juga melakukan survei penilaian terkait keberhasilan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani sejumlah masalah. Temuan survei Poltracking menyebutkan lima keberhasilan tertinggi adalah Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama (86,7%), disusul Menjaga Keagaman (80.2%), Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (77,1%), Pendidikan yang Terjangkau (76,8%), dan Layanan Kesehatan yang Terjangkau (76%).

“Ini adalah keberhasilan yang dinilai oleh publik tingkat kepuasan di berbagai macam masalah, isu-isu. Yang paling tinggi adalah kerukunan umat beragama, menjaga keagaman, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini paling tinggi sampai 80%,” sebut Hanta Yudha.

“Tetapi masih ada dua PR dalam tingkat keberhasilan, yaitu di bidang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengagguran. Ini masih menjadi PR,” sambungnya.

Hanta Yudha menambahkan survei ini menunjukkan bahwa seorang menteri perlu meningkatkan kinerjanya berdasarkan technocratic study. Dia harus menjalankan program-program Presiden sesuai parameter yang sudah dibuat Presiden. Namun demikian, seorang menteri atau kementerian juga harus punya keterampilan dan kemampuan untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan kerja yang sudah dilakukan itu kepada publik. Karena, itu berperan dalam penilaian publik. Sebab, sebagus apapun kinerjanya kalau komunikasi publiknya tidak tersampaikan kepada publik, maka itu tidak memberikan dampak positif secara evaluasi publik.

“Jadi ini adalah gabungan dari keberhasilan seorang Menteri atau Kementerian melakukan kerja kerja politik profesionalisme sesuai standar yang dibuat Presiden dan pada saat yang sama ini mengukur keberhasilan komunikasi publik yang mereka lakukan, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah mereka lakukan alias mengemas komunikasi kepada publik. Itu adalah gabungan dari penilaian publik yang kami potret,” tandasnya.

Berikut menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berdasarkan Survei Poltracking Indonesia, 3 – 10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden:

1. Menteri Agama Nasaruddin Umar (65,7%)
2. Menpora Erick Thohir (63,5%),
3. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%),
4. Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (61%),
5. Panglima TNI Agus Subiyanto (60,2%),
6. Menkes Budi Gunadi Sadikin (58,3%)
7. Seskab Teddy Indra Wijaya (58,1%),
8. Menko Pangan Zulkifli Hasan (56,2%),
9. Jaksa Agung ST Burhanuddin (56,2%),
10. Menpera Maruarar Sirait (56,2%).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag: Asia Tenggara Siap Jadi Pusat Peradaban Islam Baru

Menteri Agama RI (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan harapan agar kawasan Asia Tenggara dapat menjadi episentrum baru peradaban Islam dunia, sebagaimana Baghdad pada masa kejayaan Islam. Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Mesyuarat Menteri-Menteri Agama MABIMS ke-21 yang berlangsung di Melaka, Malaysia, Minggu (19/10/2025).

“Dulu Baghdad dengan Baitul Hikmah-nya melahirkan hegemoni intelektual yang disegani dunia. Kini, Asia Tenggara harus mempersiapkan diri menjadi Baitul Hikmah baru bagi dunia Islam,” ujar Menag dalam forum MABIMS di Melaka, Malaysia.

Menurutnya, Timur Tengah telah menunaikan tugas besar dalam membangun fondasi keislaman. Kini, saatnya Asia Tenggara mengambil peran untuk melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam.

“Dengan stabilitas politik dan ekonomi yang kita miliki, saya yakin Asia Tenggara bisa menjadi sorotan dunia sebagai pusat peradaban Islam yang baru. Sementara, kita lihat banyak negara Timur Tengah masih menghadapi ketidakstabilan. Karena itu, mungkin justru di kawasan kita peluang itu muncul,” tambahnya.

Menag menilai, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura memiliki potensi besar untuk membangun sinergi keilmuan dan peradaban. “Kita perlu memiliki obsesi dan misi untuk membangun martabat Islam bukan hanya lewat politik dan ekonomi, tetapi juga melalui ilmu pengetahuan dan integrasi peradaban,” jelasnya.

Ia menegaskan, kebangkitan peradaban Islam masa depan harus berakar pada semangat integrasi ilmu agama dan ilmu umum, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Baitul Hikmah di Baghdad. Banyak ilmuan pada masa itu menguasai ilmu umum namun juga seorang sufi.

“Dengan kekuatan pemikiran, kita bisa membalikkan arah peradaban yakni membangun ideologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan baru umat Islam,” ungkapnya.

Masjid Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat

MABIMS 2025 di Malaysia juga menyepakati Program Semanis MABIMS Seharum Serantau. Di antara program ini adlaah mendorong optimalisasi fungsi masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.

Menag berbagi sejumlah praktik baik yang dilakukan Kementerian Agama dalam satu tahun terakhir terkait dengan pemberdayaan masjid. Masjid Istiqlal misalnya, tidak hanya ramah kepada jamaah, tapi juga ramah lingkungan. Masjid Istiqlal ini menjadi tempat ibadah pertama di dunia yang meraih sertifikat pengakuan atas penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau (green building), yang terkait penghematan energi dan keberlanjutan lingkungan. Sertifikat sebagai The Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) diberikan oleh International Finance Corporation (IFC), lembaga keuangan dan manajemen aset yang bernaung di bawah Bank Dunia. Masjid Istiqlal juga menerapkan daur ulang air wudu para jamaah untuk dimanfaatkan kembali sebagai air yang digunakan untuk menyiram tanaman dan menyemprot debu di lingkungan masjid

“Terobosan lain yang dilakukan Kemenag adalah membantu 4.450 UMKM dengan pinjaman tanpa bunga (qardul hasan) melalui program Masjid Berdaya Berdampak atau MADADA,” sebut Menag.

“Selain menyalurkan bantuan operasional dan pembangunan 647 Masjid atau Musalla, Kemenag juga meningkatkan kompetensi 1.350 Takmir Masjid, tidak hanya dalam kegiatan peribadahan, tapi juga pemberdayaan ekonomi,” sambungnya.

Visi MABIMS

MABIMS adalah wadah berhimpun Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dijelaskan Menag, negara anggota MABIMS memiliki visi dan strategi keagamaan yang selaras satu sama lain. Brunei Darussalam, dengan falsafah Melayu Islam Beraja, terus memperkukuh sistem pendidikan Islam dan memperluas peranan masjid sebagai pusat tamadun dan perpaduan ummah.

Malaysia, melalui visi Malaysia MADANI, menekankan pembangunan berteraskan nilai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, dan ihsan yang berlandaskan maqasid syariah. Sementara Singapura, melalui Religious Harmony and Community Resilience Strategy, menampilkan wajah Islam yang inklusif, moderat, dan bersahabat di tengah masyarakat plural.

Indonesia, kata Menag, menegaskan komitmennya melalui gagasan Moderasi Beragama dan Trilogi Kerukunan Jilid II, yaitu kerukunan antarsesama manusia, kerukunan manusia dengan alam semesta, dan kerukunan manusia dengan Tuhan. Konsep ini meneguhkan keseimbangan antara keimanan, kemanusiaan, dan lingkungan, dengan tujuan mewujudkan harmoni sosial dan perdamaian di tengah keberagaman suku, ras, dan agama.

“Trilogi Kerukunan menegaskan bahwa agama harus menjadi sumber harmoni sosial dan kemaslahatan bersama,” ujar Menag.

Menag menyoroti pentingnya menjadikan empat strategi keagamaan MABIMS sebagai paradigma bersama untuk memahami realitas keagamaan yang kompleks, memperkuat perjumpaan lintas iman, serta membangun solidaritas umat Islam di kawasan Asia Tenggara. Di era digital saat ini, lanjut Menag, teknologi dapat menjadi instrumen efektif untuk mempromosikan koeksistensi damai dan kolaborasi lintas agama.

“Melalui kurikulum yang inklusif dan pengajaran nilai-nilai universal, kita dapat membentuk generasi yang siap hidup dalam harmoni serta bekerja sama membangun masyarakat yang lebih inklusif,” ungkapnya.

“Semoga MABIMS terus menjadi perekat harmoni relasi negara dan agama, sekaligus wadah memperkokoh persaudaraan Islam serantau,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada Tahun 2025

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat capaian gemilang dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2025. Hasil cemerlang tersebut diperoleh selama setahun kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di era Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10).

Di sektor keimigrasian, Kemenimipas berhasil menyetor Rp8.315.346.605.001 ke kas negara per 18 Oktober 2025. Capaian tersebut meningkat 17,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.072.001.651.728. Perolehan ini juga melampaui target tahun 2025 sebesar Rp6.553.686.050.000. Sedangkan dari sektor pemasyarakatan, perolehan PNBP mencapai Rp41.483.456.692 atau 402% melebihi dari target sebesar Rp10.313.783.000. Capaian tersebut disampaikan Menteri Agus dalam video bertajuk “MENTERI IMIPAS RI SETAHUN, BERGERAK, BERDAMPAK” yang diunggah di akun media sosial Menteri dan Kemenimipas.

“Dalam satu tahun perjalanannya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat pelaksanaan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sebagai tindak lanjut nyata atas Asta Cita Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Seluruh langkah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berintegritas, serta berdampak langsung bagi masyarakat,” tulis Menteri Agus dalam takarirnya.

Kenaikan signifikan ini juga menjadi bukti konkret efektivitas reformasi kelembagaan setelah transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi satu Kementerian Koordinator dan tiga Kementerian. Pada sektor imigrasi, peningkatan penerimaan tersebut didorong oleh inovasi lewat aplikasi All Indonesia, penerapan Golden Visa Indonesia, fasilitas Immigration Lounge, optimalisasi jumlah autogate di bandara internasional, dan digitalisasi sistem layanan produk-produk imigrasi. Sedangkan, Pemasyarakatan mendorong PNBP lewat penguatan balai latihan kerja dan program produktif, kegiatan pameran dan promosi nasional, kerja sama dengan pihak ketiga, serta efisiensi operasional dan pengelolaan asset seperti optimalisasi lahan tidur di Pulau Nusakambangan.

“Di bidang Imigrasi, Kemenimipas berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan sekaligus penguatan fungsi pengawasan keimigrasian. Di bidang Pemasyarakatan, pembinaan Warga Binaan kini berfokus pada dampak sosial dan ekonomi nyata. Pulau Nusakambangan kini bertransformasi menjadi kawasan ketahanan pangan terpadu, tempat Warga Binaan diberdayakan dalam pertanian, peternakan, perikanan, serta industri produktif lainnya,” ungkap Menteri Agus.

Kemenimipas menegaskan bahwa capaian PNBP ini tidak semata menjadi indikator finansial, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan transformasi birokrasi menuju lembaga yang modern, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Ke depan, kementerian berkomitmen terus memperkuat inovasi layanan serta tata kelola keuangan negara untuk mendukung pembangunan nasional.

“Banyak hal baik yang telah diraih. Namun, masih banyak ruang untuk hal-hal yang luar biasa. Kemenimipas akan terus bergerak lebih cepat, bekerja lebih cermat, dan berdampak lebih luas bagi bangsa dan negara,” tutup Menteri Agus.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Satu Tahun Kemenimipas: Transformasi Layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Berdampak Nyata

Dalam perjalanan satu tahun pertamanya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) konsisten melaksanakan 13 Program Akselerasi sebagai wujud nyata implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Berbagai terobosan telah dilakukan guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berintegritas, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Di bidang Keimigrasian, Kemenimipas menghadirkan inovasi layanan melalui All Indonesia – sistem deklarasi kedatangan terpadu di seluruh bandara dan pelabuhan yang menciptakan wajah baru pelayanan lintas batas yang lebih cepat, aman, dan efisien. Dukungan nyata juga diberikan melalui pembebasan biaya paspor pertama bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) prosedural, sekaligus penguatan pengawasan orang asing dengan sistem intelijen terpadu untuk menjaga keamanan nasional.

Sementara di bidang Pemasyarakatan, fokus pembinaan difokuskan pada dampak sosial-ekonomi. Pulau Nusakambangan bertransformasi menjadi kawasan ketahanan pangan terpadu, memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri produktif. Tidak hanya itu, berbagai produk UMKM bernilai tinggi hasil karya WBP telah mampu bersaing di pasar internasional, berkontribusi pada perolehan ekonomi dan PNBP.

“Banyak hal baik telah diraih, namun masih banyak ruang untuk hal-hal yang luar biasa. Kemenimipas akan terus bergerak lebih cepat, bekerja lebih cermat, dan berdampak lebih luas bagi bangsa dan negara,” tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

Perjalanan satu tahun ini menjadi fondasi kuat bagi Kemenimipas untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan menjaga integritas, inovasi, dan komitmen pelayanan yang berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Banyumas Raih Apresiasi Tinggi atas Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel mendapat apresiasi tinggi. Hal ini terungkap dalam kegiatan visitasi dan verifikasi dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah di Smart Room Graha Satria Purwokerto pada Senin (20/10).

Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Banyumas Drs. Sadewo Tri Lastiono M.M, Sekda Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie S.Sos., M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekda Amrin Ma’ruf S.Sos, Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas Budi Nugroho, S.STP., M.Si, Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah Bapak Indra Ashoka Mahendrayana, S.E., M.H., beserta Asisten Komisioner, Reyhan Sava Odagama. Serta tamu undangan dari PPID se- Kabupaten Banyumas.

Sambutan pembukaan, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyampaikan komitmen teguh Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Melalui PPID, Pemkab berupaya memastikan masyarakat mendapat akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Informasi yang disajikan harus “berdampak” dan mampu memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan” katanya.

Harapan Bupati Banyumas terhadap KIP Jateng dapat memberikan masukan konstruktif agar PPID Banyumas dapat terus berinovasi dan menjadi Badan Publik yang lebih informatif.Sadewo juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Keterbukaan Informasi sebagai napas dalam pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas, Dr. Agus Nur Hadie, S.Sos., M.Si., memaparkan materi dengan judul yang sangat relevan: “Transparansi untuk Kebijakan Publik yang Berdampak di Kabupaten Banyumas”. Pemaparan Sekda menyoroti bagaimana keterbukaan informasi menjadi pondasi utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar menyentuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“PPID bertugas mengelola informasi dan dokumentasi memerlukan pemahaman mendalam tentang UU KIP, ini mengubah paradigm dari informasi yang tertutup mejadi terbuka, kecuali yang dikecualikan. Keterbukaan Informasi publik ini bertujuan untuk transparansi, efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan publik” jelasnya.

Ketua KIP Jateng Indra Ashoka Mahendrayana memberikan pengarahan pentingnya digitalisasi dan inovasi daerah seperti pembangunan infrastruktur , destinasi wisata yang melibatkan banyak swasta dan investor, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan informasi desa. Ketua KIP Jateng juga mengapresiasi Kabupaten Banyumas atas keterbukaan informasi.

“Saya mengapresiasi Kabupaten Banyumas, kemarin meraih nilai tinggi dalam media sosial dan website pada saat SAQ , Kabupaten Banyumas juga sangat baik dalam reformasi informasi karena minimnya sengketa informasi” ucapnya.

Berdasarkan berita acara hasil visitasi dan verifikasi, PPID Kabupaten Banyumas berhasil mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan. PPID Kabupaten Banyumas mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut:

· Nilai Presentasi: 98

· Nilai Verifikasi: 95.85

· Nilai Visitasi: 96.40

Perolehan nilai yang tinggi ini menempatkan PPID Kabupaten Banyumas di jalur unggul menuju predikat Badan Publik Informatif tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hasil akhir pemeringkatan ini diharapkan mampu memicu semangat Badan Publik lainnya di Banyumas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News