Beranda blog Halaman 736

Pemerintah Tambah Jumlah Penerima Bantuan Sosial di Triwulan IV 2025

Pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai sementara (BLTS). Peluncuran ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan disalurkan pada triwulan empat untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Bantuan tersebut diberikan senilai Rp900 ribu, dengan rincian Rp300 ribu per bulan yang diberikan satu kali di bulan Oktober.

Bantuan ini diberikan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Jumlah ini lebih tinggi sebelumnya, dan ini bisa menjangkau 104 juta orang, kalau asumsi 1 KPM ada ayah, ibu, dan dua orang anak,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat penyaluran BLTS Kesra di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10).

BLTS ini memberikan penambahan jumlah KPM diluar BLT reguler yang disalurkan oleh Kemensos melalui PKH dan Sembako.

Penyaluran akan disalurkan melalui dua cara yaitu melalui himbara dan PT POS Indonesia. “Melalui Himbara yang 18,2 juta dan ini akan langsung diberikan minggu depan, dan juga yang 17,2 juta akan melalui PT POS, dan hari ini dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya dan masuk di angka 17,2 juta,” tambah Airlangga.

Untuk 18,2 juta KPM yang juga masuk sebagai penerima bantuan regular Kemensos, mendapatkan penebalan bantuan di triwulan ke empat ini melalui BLTS.

“Katakanlah kalau dia di 3 bulan ke-4 ini dapat Rp600 ribu. Ada tambahan dari Bapak Presiden, Rp300 ribu kali 3. Berarti Rp900 ribu. Maka KPM sembako pada 3 bulan ke-4 ini mendapatkan Rp1,5 juta setiap keluarga,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang turut sera hadir menyaksikan penyaluran BLTS Kesra.

Gus Ipul juga menjelaskan penerima bantuan ini telah masuk dalam Data Tungal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 hingga 4.

Gus Ipul juga mengimbau kepada penerima bantuan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukan yaitu membeli bahan pokok atau kebutuhan dasar. “Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak peruntukannya apalagi untuk Judol,” Gus Ipul, mengingatkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Belasungkawa untuk Timothy, Kemdiktisaintek Serukan Kampus Jadi Ruang Aman bagi Sivitas Akademika

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Timothy Anugerah Saputra serta serta mendorong terwujudkannya ruang aman di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto usai memenuhi undangan ke kediaman Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, Minggu (19/10).

Mendiktisaintek menyampaikan belasungkawa terhadap kasus yang terjadi di Unud, serta menyatakan bahwa langkah-langkah strategis telah diambil untuk mengawal kejadian ini.

“Kami sangat prihatin dan menaruh duka cita yang mendalam pada keluarga Timothy Anugerah Saputra maupun keluarga besar Universitas Udayana. Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unud. Kami juga sudah meminta pihak kampus untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga korban,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Menteri Brian juga mengingatkan bahwa sudah terdapat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

“Kami sudah dapat laporan dari Rektor bahwa Unud membentuk tim untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi, serta melakukan pendampingan, baik untuk keluarga maupun untuk pihak-pihak lain yang terhubung dengan kasus ini,” tegas Menteri Brian.

Baca Juga : Indonesia Serukan Solidaritas dan Inovasi Bersama di Forum OIC-15
Menteri Brian menambahkan bahwa peristiwa ini menjadi refleksi bagi seluruh pihak di lingkungan pendidikan tinggi, termasuk Kemdiktisaintek, pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dan sivitas akademika untuk lebih mencermati kondisi sosial dan psikologis mahasiswa.

“Kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada seluruh kampus serta teman-teman mahasiswa, mari lakukan pembinaan dan bangun atmosfer yang baik,” pungkas Menteri Brian.

Sebagai langkah sistemik, Kemdiktisaintek melalui Inspektorat Jenderal saat ini menjalankan Kampanye Nasional PPKPT. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh kampus di Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKPT, sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Satgas tersebut berfungsi untuk:

  • Pencegahan: menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan.
  • Penanganan: menyediakan mekanisme pelaporan, investigasi, dan pendampingan korban.
  • Pendampingan: memberikan dukungan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban.
  • Mendorong budaya positif: memperkuat relasi yang sehat, setara, dan berintegritas di antara seluruh warga kampus.

Mekanisme pelaporan kasus kekerasan dapat dilakukan oleh korban maupun saksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kanal pelaporan kampus masing-masing atau ke Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek.

Kemdiktisaintek juga mengembangkan portal SAHABAT (Satgas Harmoni, Anti Kekerasan, dan Bantuan Tanggap) di sahabat.kemdiktisaintek.go.id, yang menjadi ruang aman untuk edukasi, konsultasi, dan komunikasi terkait pencegahan kekerasan di perguruan tinggi.

Sivitas akademika juga dapat melaporkan tindak kekerasan di kampus melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di laman lapor.go.id. Laporan yang masuk akan diteruskan ke instansi terkait, termasuk perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kemdiktisaintek berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, agar mahasiswa dapat belajar, tumbuh, dan berprestasi tanpa rasa takut.

Pertemuan di kediaman Presiden RI kali ini juga membahas penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah menekankan pentingnya keselarasan antara program pendidikan tinggi, termasuk penyaluran beasiswa, dengan arah pembangunan industri nasional. Dengan demikian, pengembangan SDM di perguruan tinggi diharapkan dapat menjawab kebutuhan sektor industri yang tengah tumbuh, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tuban Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran: Program Nasional Mulai Berdampak Nyata

Momentum satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., atau yang akrab disapa Mas Lindra, menyatakan ucapan selamat dan menegaskan komitmen Pemkab Tuban dalam menyukseskan program-program pemerintah pusat yang kini telah mulai berdampak nyata di Bumi Ronggolawe.

Mas Lindra menyoroti bahwa dalam setahun terakhir, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, terutama dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui program-program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat.

“Kami bersyukur, program-program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo telah mulai diimplementasikan di Tuban dengan dukungan penuh dari Pemkab. Ini adalah bukti nyata keseriusan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju,” ujar Mas Lindra dalam keterangannya, Senin (20/10).

Mas Lindra menyebutkan bahwa Tuban kini telah menjadi salah satu daerah yang bergerak cepat dalam mengimplementasikan beberapa program utama dari pusat.

Pertama, terkait dengan pemenuhan gizi dan kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, begitu juga Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di beberapa sekolah. Mantan anggota DPRD Jatim ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar agenda pemberian makanan, tetapi merupakan investasi besar negara dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Tuban yang unggul. Program ini juga didorong untuk menciptakan multiplier effect ekonomi dengan melibatkan UMKM lokal dalam penyediaan dan pengelolaan makanan.

Kedua, di sektor pendidikan, Bupati Tuban mengapresiasi penunjukan Tuban sebagai salah satu daerah implementasi awal program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Proses pembelajaran sudah berjalan, dan Pemkab telah menyiapkan dukungan penuh, termasuk rencana penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas sekolah dan asrama permanen di masa mendatang.

Ketiga, untuk memperkuat fondasi ekonomi di tingkat akar rumput, implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) mendapat perhatian serius. Ia melihat koperasi ini sebagai sentra aktivitas ekonomi baru yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari sembako, pupuk, hingga layanan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang dimulai dari Desa.

“Kami di daerah siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan agenda besar Pemerintah Pusat. Capaian satu tahun ini adalah fondasi yang kuat, dan kami optimis di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, sinergi ini akan membawa Tuban semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tutup orang nomor 1 di Kabupaten Tuban ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Ajak Komunitas Ojek Online Bersinergi Jaga Keamanan dan Ketertiban Jakarta

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak komunitas ojek online (ojol) untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ajakan itu disampaikan saat memimpin Apel Ojol Kamtibmas di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Pantauan di lokasi, ratusan pengemudi ojol hadir dengan mengenakan rompi biru bertuliskan “Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya”. Suasana apel semakin khidmat ketika Kapolri secara simbolis menyerahkan helm dan rompi kepada perwakilan ojol. Turut hadir Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, pejabat utama Mabes Polri, serta jajaran Kapolres Polda Metro Jaya.

“Kegiatan ini menjadi momentum strategis yang menjadi semangat baru untuk Polri dan komunitas ojek online untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa kita tercinta,” ujar Jenderal Sigit dalam sambutannya.

Kapolri menegaskan, peran ojol tidak hanya sebagai penyedia layanan transportasi, melainkan juga bagian penting dari roda perekonomian nasional.

“Peran ojek saat ini bukan hanya fasilitator mobilisasi masyarakat, rekan-rekan sebagai penggerak ekonomi nasional. Kehadiran rekan-rekan telah menjangkau setiap sudut kota memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjadi salah satu penghubung UMKM dengan konsumen,” jelasnya.

Jenderal Sigit menekankan pentingnya peran komunitas ojol dalam menjaga ketertiban bersama aparat kepolisian.

“Polri ingin meningkatkan pendekatan kepolisian berbasis masyarakat. Dimana keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab seluruh bangsa secara bersama khususnya komunitas ojek online,” imbuhnya.

Dalam apel tersebut, para driver ojol juga membacakan deklarasi bersama untuk berkomitmen menjaga keamanan Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tegal Gelar Apel Kesiapsiagaan untuk Antisipasi Potensi Bencana Alam Hidrometeorologi

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui BPBD menggelar apel dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana alam hidrometeorologi tahun 2025 di Lapangan Pemda, Kamis (16/10). Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman yang diikuti oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, BPBD, OPD, TNI, Polri, PMI, hingga Damkar.

Dalam sambutannya, Ischak menyampaikan bahwa Kabupaten Tegal termasuk wilayah dengan potensi bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi, terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap terjadi saat memasuki musim hujan. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

“Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kewaspadaan, serta memastikan seluruh sumber daya siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya bencana,” ujarnya.

Untuk menangani bencana alam di Kabupaten Tegal, BPBD bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, dan relawan bencana telah melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti pemetaan daerah rawan banjir dan longsor, pembersihan saluran air dan sungai, peningkatan kapasitas relawan desa tangguh bencana, serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana.

Ischak juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya soal peralatan dan pasukan, tetapi juga komitmen dan sinergi. Menurutnya, penanggulangan bencana akan berhasil jika ada sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dunia usaha, dan masyarakat saling bekerja sama.

“Latihan kesiapsiagaan seperti ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan operasional untuk memastikan peringatan dini bekerja, jalur evakuasi jelas, dan koordinasi antar lembaga tanpa putus saat respons nyata diperlukan,” tambahnya.

Usai apel, Bupati Tegal melakukan peninjauan peralatan kesiapsiagaan bencana alam. Ia berharap melalui apel ini untuk tetap mengutamakan gotong royong dalam menghadapi ancaman bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka UMKM Fest 2025, Wali Kota Bima: UMKM Tulang Punggung Ekonomi Daerah

Wali Kota Bima menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Ketika sektor besar tertekan oleh berbagai tantangan global, UMKM justru menjadi sektor yang tangguh, adaptif dan mampu bertahan.

Hal itu disampaikan H. A. Rahman, SE saat membuka UMKM Fest 2025 yang melibatkan sebanyak 120 pelaku UMKM di Kota Bima, berlangsung di Halaman Museum Istana Kesultanan Bima Asi Mbojo, pada Jum’at malam (17/10).

“Dari tangan kreatif para pelaku UMKM, roda perekonomian lokal tetap berputar, lapangan pekerjaan tercipta, dapat menghidupi perekonomian keluarga hingga menggerakkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Wali Kota Bima menegaskan komitmennya mendukung penuh untuk menguatkan ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bima.

“Dukungan tidak hanya melalui pelatihan dan pendampingan, tetapi juga melalui kebijakan yang berpihak, akses permodalan, perluasan pasar serta digitalisasi usaha,” tegas Aji Man sapaannya.

H. A. Rahman menyebut bahwa UMKM Fest 2025 menjadi wadah penting untuk mempertemukan para pelaku UMKM dengan konsumen, investor, lembaga keuangan serta mitra strategis lainnya. Ia menegaskan, melalui kegiatan ini tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menampilkan semangat, kreativitas dan inovasi anak daerah.

“Saya ingin tegaskan, bahwa semangat menguatkan UMKM, menggerakkan ekonomi daerah bukan sekadar slogan, tetapi gerakan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya penuh semangat.

Menutup arahannya, Wali Kota mendorong agar belanja masyarakat dan pemerintah lebih berpihak kepada produk lokal. Ia pun berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk melahirkan jejaring bisnis baru, memperkuat kolaborasi dan menumbuhkan optimisme baru bagi para pelaku UMKM.

“Cintai, beli dan banggakan produk daerah kita sendiri,” imbuhnya.

Turut hadir Pj. Sekda Kota Bima, para Asisten, Staf Ahli Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima, para sponsor UMKM Fest 2025, Lembaga/Organisasi Wanita, Camat dan Lurah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Maluku Tekankan Spirit “Hidup Orang Basudara” dalam Pembukaan Sidang Sinode GPM ke-39

Gereja Protestan Maluku (GPM) secara resmi memulai Sidang Sinode ke-39 yang berlangsung di Gereja Maranatha Ambon, Minggu (19/10). Acara pembukaan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan GPM menuju usia satu abad.
Sidang Sinode kali ini mengangkat tema sentral “Anugerah Allah yang melengkapi dan meneguhkan Gereja menuju Satu Abad GPM” (I Petrus 5:10), dengan subtema “Layanilah Umat dengan Tekun Sesuai Kasih Allah.”
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., dalam sambutannya menekankan peran GPM sebagai pilar rohani, sosial, dan kultural yang telah mengakar di Maluku dan Maluku Utara.
“GPM telah hadir sebagai gereja yang membumi, menyatu dengan masyarakat, serta menjadi tiang penopang spiritualitas masyarakat Maluku dalam menuntun umat untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan sejati,” ujar Gubernur Lewerissa.
Gubernur juga menyoroti nilai luhur “Hidup Orang Basudara,” yaitu semangat persaudaraan yang melampaui sekat agama, suku, ras, maupun status sosial. Beliau menegaskan bahwa keragaman di Maluku harus dirayakan sebagai anugerah Tuhan.
“Pembangunan Maluku tidak hanya soal infrastruktur, ekonomi, dan teknologi, tetapi juga membangun iman, karakter, dan budaya toleransi,” tegas Gubernur, sekaligus mengajak GPM untuk tampil sebagai gereja yang profetik, berani menyuarakan kebenaran, melawan ketidakadilan, dan membela yang lemah, sesuai Firman Tuhan dalam Mikha 6:8.
Rangkaian acara pembukaan juga diwarnai momen seremonial penting. Salah satunya adalah sambutan dari Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM, Pdt. Elifas Tomix Masipaitealla, M.Si., yang sekaligus meluncurkan buku berjudul “Satu Abad Satu Cerita – Sejarah GPM dan Pendidikan Barat di Maluku 1815-1990.”
Selain itu, Gubernur Maluku melanjutkan sambutannya dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) dan penyerahan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku kepada Gereja Protestan Maluku. Tindakan ini merupakan simbol nyata dari sinergi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Gereja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kementerian Agama RI, Dr. Jeanie Marie Tulung, S.Th, M.Pd, yang mewakili Menteri Agama, turut hadir dan memberikan apresiasi atas peran GPM dalam menjaga kerukunan.
Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si, juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta sidang dan tamu undangan, menegaskan Ambon sebagai tuan rumah yang ramah dan suportif.
Di akhir sambutannya, Gubernur Lewerissa menyampaikan harapannya agar Sidang Sinode ke-39 ini tidak hanya menghasilkan keputusan administratif, tetapi juga merumuskan arah pelayanan yang lebih kuat, kontekstual, dan transformatif. Ia berharap GPM di usia satu abadnya menjadi Gereja yang Kokoh secara Teologi dan berakar dalam tradisi iman, Gereja yang Berdampak dan mampu menjawab pergumulan masyarakat, Gereja yang Terbuka dan membangun dialog lintas agama, Gereja yang Harmonis sebagai jembatan perdamaian di Maluku, Gereja yang Mendidik Generasi Muda berkarakter dan berintegritas.
“Pemerintah Provinsi Maluku siap berjalan bersama GPM sebagai mitra kerja. Kita semua terikat pada hukum ketergantungan. Bila bersinergi, kita akan dimampukan ‘Karja Par Maluku Pu’ng Bae’,” pungkas Gubernur.

Acara Pembukaan diakhiri dengan penyerahan cenderamata (plakat) kepada para tamu undangan dan tokoh penting yang hadir, dilanjutkan dengan jamuan makan siang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Aceh Tawarkan Peluang Investasi ke Investor Timur Tengah di Makkah

Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf memaparkan berbagai peluang investasi di Aceh kepada para investor asal Timur Tengah dalam sebuah pertemuan di Kota Makkah Al-mukarramah, Kamis, 16/10. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh perusahaan investasi terkemuka Arab Saudi, Sadeen Al-Bait, dan dihadiri oleh pengusaha dari Arab Saudi, Qatar, Sudan, Kuwait, serta Uni Emirat Arab.

Usai menunaikan ibadah umrah, Mualem, sapaan akrab Gubernur Muzakir Manaf, didampingi Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri H. Muhammad Fauzan Kamil, dan H. Teuku Irsyadi, menghadiri undangan para investor yang tengah berkumpul di kota suci tersebut. Dalam forum itu, Mualem menyampaikan presentasi selama hampir satu jam yang menyoroti potensi besar Aceh di berbagai sektor unggulan.

Mualem menjelaskan, Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat menjanjikan, mulai dari pertambangan, minyak bumi, batu bara, tambang emas hingga bijih besi. Selain itu, Aceh juga memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, terutama komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, dan kayu manis yang sangat diminati oleh pasar Timur Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem mengajak para investor untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan industri pengolahan di Aceh, termasuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit, pabrik pengolahan ikan, pabrik serbuk kayu (wood pellet), dan industri biomassa. Ia juga memperkenalkan rencana pendirian maskapai Aceh Airlines sebagai langkah strategis membuka konektivitas udara langsung domestik dan internasional dari Aceh.

Paparan tersebut mendapat sambutan antusias dari para investor. Sejumlah perusahaan menyatakan komitmen untuk menanamkan modal di Aceh. Perusahaan Alzayer Group dari Arab Saudi menyatakan kesiapannya berinvestasi di Aceh Airlines dengan perencanaan penyediaan delapan unit pesawat berbagai ukuran. Sementara itu, Sadeen Al-Bait Group menegaskan rencana investasi di sektor energi biomassa, dan perusahaan asal Kuwait, Al-Barrak Company, menyatakan minatnya membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta pabrik ikan kaleng di Aceh. Para investor tersebut juga berencana melakukan kunjungan ke Aceh dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pembahasan kerja sama tersebut.

Selain bidang investasi, kerja sama pendidikan juga dibahas dalam pertemuan itu. Dekan Fakultas Bahasa Arab Universitas Ummul Qura, Makkah, yang turut hadir, menyatakan kesediaan menjalin kemitraan dengan Pemerintah Aceh melalui program beasiswa bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan studi di Universitas Ummul Qura, serta pengembangan pendidikan bahasa Arab bagi dayah dan lembaga pendidikan di Aceh.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut ditutup dengan jamuan makan malam di villa keluarga Kerajaan Arab Saudi di kawasan Jabal Khandamah yang menghadap langsung ke Kakbah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua Barat Daya Apresiasi Kinerja Senator di HUT ke-21 DPD RI

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, menghadiri peringatan HUT ke-21 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bertempat di Gedung Graha Yabsira, Kilometer 12 Kota Sorong, Kamis (16/10).

Acara ini dihadiri tiga senator asal Papua Barat Daya, yaitu Mamberob Rumakiek, Agustinus R. Kambuaya, dan Hartono, sementara Paul Finsen Mayor berhalangan hadir karena tugas lain. Momentum tersebut juga menandai satu tahun pengabdian para senator Papua Barat Daya sejak dilantik pada 2024.

Kegiatan diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Elisa Kambu, didampingi para senator. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPD RI atas dedikasi mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional.

“Hari ini bukan hanya perayaan 21 tahun DPD RI, tapi juga satu tahun pengabdian para senator kita. Atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya, saya ucapkan selamat dan sukses kepada keempat senator,” ujar Gubernur.

Gubernur Elisa menegaskan pentingnya peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang sering kali memiliki keterbatasan akses ke pemerintah pusat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan terus bekerja membangun Papua Barat Daya.

“Pekerjaan kita belum selesai. Mari kita maju bersama, kerja dan terus kerja. Tuhan tahu hati dan niat kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Senator Agustinus R. Kambuaya menjelaskan, perayaan HUT DPD RI ke-21 di Sorong digelar lebih lambat karena penyesuaian agenda nasional.

“Hari ini kita rayakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Selain seremoni, ada juga kegiatan sosial seperti donor darah, penyerahan simbolis KIP, pembagian bibit tanaman, dan paket sembako,” ungkapnya

Menurutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap DPD kini mencapai sekitar 80 persen berkat kerja nyata di lapangan.

“Tugas kami bukan hanya bagi-bagi sembako. Yang lebih penting adalah memperjuangkan kebijakan strategis dari daerah-daerah pelosok. Itulah yang terus kami lakukan,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkop Ferry: CSR Jadi Model Dukungan Swasta untuk Kopdes Merah Putih di Tangerang

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa adanya kucuran dana Corporate Social Responsilibility (CSR) di wilayah Kabupaten Tangerang bisa menjadi model dan bukti nyata keterlibatan pihak swasta (korporasi) dalam mendukung dan menyukseskan program strategis Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

“Seluruh Kopdes/Kel Merah Putih di Kabupaten Tangerang akan mendapatkan dana CSR, di mana tahap awal sebanyak 60 Kopdes Merah Putih, yang bisa digunakan sebagai langkah awal kegiatan operasionalnya,” kata Menkop, usai acara Bimtek Perkoperasian dan serah terima dana CSR kepada Kopdes Merah Putih Mock Up, di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (16/10).

Menkop juga mengajak dunia usaha dan swasta untuk ikut serta dalam program Kopdes Merah Putih, di mana koperasi bisa menjadi mitra bisnis dalam rantai pasok atau pemasaran produk. “Sekaligus menjadi saluran yang efektif bagi perusahaan menyalurkan program CSR,” kata Menkop.

Lanjut Menkop, CSR bukan hanya bantuan sesaat, tapi benar-benar memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang usaha perusahaan. Bagi Menkop, Bimtek ini amat penting agar pengurus memahami cara mengelola koperasi dengan baik dari tata kelola keuangan, pelayanan anggota, hingga pengembangan usaha.

“Koperasi yang kuat juga butuh pengawasan. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari anggotanya sendiri dan masyarakat sekitar. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga kepercayaan dan memastikan koperasi berjalan transparan dan akuntabel,” jelas Menkop.

Maka, Menkop mengapresiasi peran aplikasi Jaga Desa milik Kejaksaan Agung sebagai langkah mitigasi risiko dan pengawasan. “Di dalam aplikasi Jaga Desa, sudah ditambahkan fitur tentang koperasi desa,” ucap Menkop.

Bagi Menkop, ini bisa menjadi proses yang akan meyakinkan semua pihak bahwa kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih bisa termonitor dengan baik. “Termasuk melibatkan asosiasi pengawas desa yang sudah didirikan di setiap daerah yang akan melaporkan kegiatannya ke kejaksaan-kejaksaan di daerah,” kata Menkop.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menegaskan bahwa yang sudah dilakukan Kabupaten Tangerang bisa diikuti daerah lain dalam mengajak pihak swasta terlibat penuh dalam pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Indonesia.

“Daerah lain bisa mengikuti pola ini, dimana pihak swasta di wilayahnya terlibat dengan dana CSR yang dimilikinya. Kabupaten Tangerang bisa dijadikan sebagai percontohan,” kata JAM-intel.

JAM-intel juga meyakini bahwa melalui Kopdes Merah Putih bisa menciptakan banyak pengusaha dari desa. “Kita juga memiliki aplikasi Jaga Desa untuk memonitor dan mengkontrol operasional Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Karena, nantinya, gudang dan gerai Kopdes Merah Putih akan menjadi aset desa,” kata JAM-intel.

Dengan adanya Bimtek ini, JAM-intel berharap para pengurus Kopdes Merah Putih bisa mengelola bisnisnya dengan baik, benar, dan lancar. “Sehingga, bisa mensejahterakan kehidupan para anggotanya di desa,” kata JAM-intel.

Dengan Bimtek ini juga bisa memberikan pemahaman hukum bagi para pengurus Kopdes Merah Putih, agar bisa diterapkan di desanya masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni menyebutkan, pihaknya optimis sebanyak 1.551 Kopdes Merah Putih yang ada di Banten dapat menciptakan pemerataan perekonomian dan memberantas kemiskinan. “Kita banyak lakukan sinergi juga untuk program Ketahanan Pangan,” kata Gubernur Banten.

Menurut Gubernur Banten, melalui Kopdes Merah Putih, setiap desa memiliki peluang dan dana untuk mengelola potensi di wilayahnya masing-masing. “Saya berharap semakin banyak terbentuk desa mandiri di Banten,” kata Gubernur Banten.

Bahkan, Gubernur Banten mendorong ada sinergi antar kepala desa untuk melahirkan suatu produk unggulan dari desanya. “Dengan Kopdes Merah Putih bisa membangun One Village One Product di Banten,” kata Gubernur Banten.

Bupati Tangerang M Maesyal Rasyid menambahkan, melalui program CSR, perusahaan properti raksasa Agung Sedayu Group siap menyalurkan bantuan pendanaan tahap pertama sebesar Rp6 miliar kepada 60 Kopdes Merah Putih yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dana Rp6 miliar tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 60 koperasi untuk pengembangan usaha produktif di tingkat lokal, permodalan anggota koperasi, dan peningkatan kapasitas manajerial koperasi di desa maupun kelurahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News