Beranda blog Halaman 737

Wali Kota Tarakan Dukung Pembangunan 80.000 Gerai Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fisik 80.000 Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Sungai Mahakam, Kelurahan Kampung Empat, pada Jumat (17/10).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas peran aktifnya dalam mendukung pembangunan daerah melalui program strategis nasional seperti KDKMP. Menurutnya, kehadiran TNI dan Polri tidak hanya menunjukkan kekuatan pertahanan negara, tetapi juga menggambarkan sinergi nyata antara aparatur negara dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Wali Kota menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini, lanjutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menempatkan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Pemerintah Kota Tarakan menyambut baik serta mendukung penuh pelaksanaan program ini, dan berkomitmen menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar implementasinya berjalan efektif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya menumbuhkan kembali semangat koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat. Ia menyebut, Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasanya dalam mengembangkan sistem koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Semangat tersebut, katanya, perlu terus dihidupkan di tengah masyarakat.

Di Kota Tarakan sendiri, semangat koperasi telah terwujud melalui Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Selumit, yang hingga kini berjalan dengan baik dan menjadi contoh penguatan ekonomi berbasis kebersamaan serta kemandirian warga.

Sebagai penutup, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat sinergi, kolaborasi, dan gotong royong demi mewujudkan masyarakat Tarakan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Palu Hadiri Pengucapan Syukur GPID Koinonia, Serukan Harmoni dan Persaudaraan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E., menghadiri perayaan Pengucapan Syukur 2025 Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) Jemaat Koinonia Palu yang berlangsung pada Minggu (19/10) di Gereja Koinonia, Jalan Tangkasi, Kota Palu.

Kehadiran Wali Kota disambut penuh sukacita oleh seluruh jemaat yang turut merayakan momen penuh makna tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas penyertaan Tuhan selama perjalanan pelayanan Gereja Koinonia yang telah berdiri cukup lama dan terus menjadi berkat bagi masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto Rasyid menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas apresiasi yang diberikan kepadanya untuk hadir dalam perayaan tersebut.

“Saya merasa sangat tersanjung atas apresiasi yang diberikan ini di tengah-tengah rasa sukacita atas gereja kita yang sudah cukup lama berdiri sebagai wujud dan tempat di mana kita berusaha menunjukkan pengabdian kepada Tuhan serta memperkuat rasa persaudaraan dan kesatuan di antara kita,” ujar wali kota.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap agar gereja senantiasa tumbuh menjadi wadah pemersatu hati, pikiran, dan semangat untuk bersama-sama mengawal pembangunan Kota Palu.

“Pemerintah Kota Palu berharap gereja terus menjadi tempat yang menginspirasi, bukan hanya dalam mempererat persaudaraan antarjemaat, tetapi juga menjadi penguat identitas dan eksistensi umat sebagai bagian dari satu kesatuan kehidupan beragama di Kota Palu,” tambah wali kota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun harmoni lintas agama sebagai fondasi kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Saya yakin Tuhan menciptakan keberagaman untuk saling menguatkan. Jika tidak ada perbedaan, maka tidak ada ruang untuk evaluasi dan pembelajaran. Justru keberagamanlah yang menghadirkan warna dan suasana yang lebih baik, lebih indah, dan lebih harmonis,” ungkap wali kota.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Hadianto menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat GPID Koinonia Palu atas peran aktifnya dalam menjaga kerukunan, memperkuat nilai-nilai kasih, serta mendukung pembangunan dan kedamaian di Kota Palu.

Perayaan Pengucapan Syukur 2025 GPID Jemaat Koinonia Palu berlangsung dengan penuh khidmat dan diwarnai suasana kebersamaan serta semangat kekeluargaan antarjemaat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sulteng dan Pemprov Jatim Jalin Sinergi Ekonomi Lewat Misi Dagang dan Investasi 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempererat kerja sama antarwilayah melalui kegiatan Misi Dagang dan Investasi yang digelar di Hotel Best Western Coco Palu, Sabtu (18/10).

Kegiatan bertema “Meningkatkan Jejaring Konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah” ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, unsur Forkopimda Sulteng, pemerintah daerah Jawa Timur, serta sejumlah pejabat dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama turut hadir mendampingi jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido menyampaikan apresiasi dan harapannya agar kegiatan ini dapat memperluas jejaring kerja sama di berbagai sektor strategis.

“Sulawesi Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, energi, dan industri pengolahan. Melalui misi dagang dan investasi ini, kami berharap konektivitas dengan Jawa Timur dapat mempercepat arus investasi dan perdagangan antar daerah,” ujar Wagub Reny.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menegaskan komitmen Jawa Timur untuk memperkuat kerja sama ekonomi lintas wilayah dalam semangat pemerataan pembangunan nasional.

“Konektivitas antara Jawa Timur dan Sulawesi Tengah bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga tentang berbagi pengalaman dalam tata kelola ekonomi, digitalisasi layanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia,” ungkap Gubernur Khofifah.

Di sisi lain, Plt. Kadis Kominfosantik Sulteng Wahyu Agus Pratama menyebutkan bahwa pihaknya siap mendukung dari sisi transformasi digital dan publikasi informasi untuk memperkuat sinergi antar daerah.

“Kominfosantik berperan penting dalam memperkuat komunikasi pembangunan dan penyebarluasan informasi terkait peluang investasi antarprovinsi. Kolaborasi digital antara Jawa Timur dan Sulawesi Tengah akan menjadi jembatan baru untuk mempercepat konektivitas ekonomi,” jelas Wahyu Agus.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kerja sama antara kedua provinsi dapat menghasilkan kemitraan konkret di bidang perdagangan, investasi, dan pengembangan potensi daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Sukses Pimpin Misi Dagang Jatim-Sulteng Transaksi Final Tembus Rp 1,542 Triliun

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali mencatatkan prestasi membanggakan melalui gelaran Misi Dagang dan Investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Best Western Plus Coco, Kota Palu, Sabtu (18/10).

Kegiatan ini sukses mencatatkan total transaksi final fantastis sebesar Rp 1.542.632.334.000 per pukul 17.00 WITA meningkat 14 kali lipat lebih dibandingkan misi dagang sebelumnya pada 23 Februari 2022 yang hanya mencatatkan 40 transaksi dagang senilai Rp 104,92 miliar.

Transaksi misi dagang Jatim-Sulteng tahun 2025 ini menjadi tertinggi kedua sepanjang gelaran misi dagang yang telah dilaksanakan Pemprov Jatim sejak tahun 2019.

“Alhamdulillah, per 17.00 WITA total transaksi mencapai Rp 1,542 Triliun lebih. Tercatat Jatim menjual Rp 1,297 triliun lebih dan membeli dari Sulteng senilai Rp 245,09 miliar. Ini menjadi starting point kita untuk membangun penguatan bersama semua sektor,” ucap Gubernur Khofifah.

Misi Dagang Jatim-Sulteng 2025 ini sendiri merupakan pelaksanaan yang kesembilan oleh Pemprov Jatim di Tahun 2025. Serta misi dagang ke-45 oleh Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah.

Ia mengatakan, capaian fantastis kali ini merupakan bukti akan tingginya potensi ekonomi dari Seller dan Buyer dari kedua provinsi.

Dalam misi dagang kali ini, sejumlah komoditas unggulan Jawa Timur menjadi primadona transaksi. Produk-produk yang diminati meliputi bahan bangunan, benih tanaman hortikultura, susu dan olahan daging, daging sapi, pakan ikan dan pakan udang, daging ayam dan karkas ayam, mesin las serta mesin pengurai sabut kelapa, buah apel dan jeruk, Beras dan tepung mocaf, Gula merah (brown sugar) dan Alat olahraga.

Adapun dari sisi pembelian, pelaku usaha Jatim juga melakukan transaksi atas sejumlah komoditas unggulan Sulawesi Tengah, seperti Kopi arabika natura, Kelapa bulat, Ikan kembung, tuna, dan bandeng, Kelapa dan kemiri, serta Rotan asalan.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menjelaskan, berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jawa Timur dengan seluruh Provinsi 2022, total nilai Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 4,693 triliun. Yang terdiridari nilai bongkar (beli dari Sulawesi Tengah) sebesar Rp 1,357 triliun dan nilai muat (jual ke Sulawesi Tengah)sebesar Rp 3,336 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jawa Timur terhadap Sulawesi Tengah surplus sebesar Rp 1,978 triliun.

Lima komoditas utama yang dijual Jatim ke Sulteng adalah motor dan generator DC berdaya ≤37,5 watt (29,85%), tembakau dan produk pengganti tembakau (22,17%), ubin dan paving keramik (12,55%), lori crane dan mobil derek (8,99%), serta trailer dan semi-trailer lainnya (4,50%).

“Dimana, secara keseluruhan, kelima komoditas utama ini berkontribusi sebesar 78% terhadap total penjualan Jawa Timur ke Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Sedangkan, lima komoditas utama yang mendominasi pembelian Jatim dari Sulteng antara lain tanaman bahan wewangian, farmasi, dan insektisida (91,52%), kakao (1,91%), kayu gelondongan non-konifera (1,88%), barang dari plastik untuk pengemasan (1,77%), dan buah-buahan tropis dan subtropis (1,74%). Kelima komoditas ini menyumbang 97,6 persen dari total pembelian Jawa Timur.

Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga meyakini bahwa pertemuan Misi Dagang ini bukan sekedar selesai di transaksi. Namun juga diharapkan akan berlanjut di kerjasama yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antar Perangkat Daerah di kedua provinsi.

Ia mencontohkan, Jatim memiliki total 293 Desa Devisa yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Melalui SK oleh LPEI tersebut, para Desa Devisa akan mendapat banyak nilai tambah seperti pembinaan, penguatan desain sesuai tren pasar, penguatan modal dan yang terpenting akses pasar.

“Sulteng memiliki kain tenun dan kain songket yang saya rasa akan memiliki kekuatan atau potensi untuk dijadikan Desa Devisa. Nantinya akan mendapatkan penguatan berupa akses market, penguatan modal, desain sesuai tren kebutuhan pasar,” jelas Khofifah.

Potensi lain yang dinilainya sangat memungkinkan adalah penguatan Perhutanan Sosial. Khofifah meyakini bahwa Perhutanan Sosial di Sulteng masih bisa didorong dan ditingkatkan lebih luas dan besar volumenya.

“Intinya kita sama-sama berproses. Kita tidak boleh anti perubahan. Ditambah kehadiran jajaran BUMD Jatim dan Sulteng disini sebagai penggerak ekonomi akan menjadi bagian penguat bahkan lokomotif dari proses pembangunan di masing-masing daerah,” lanjutnya.

Kekuatan baru yang juga sangat berpotensi adalah Durian Musang King yang berhasil tumbuh subur di Sulteng. Ia menuturkan, 85 persen Durian Musang King di Jatim masih dipenuhi dari impor. Sedangkan, hasil Durian Musang King di Sulteng telah mampu merambah pasar Ekspor.

“Sehingga sangat dimungkinkan bahwa melalui pertemuan ini kemudian membuka pintu perdagangan baru, dimana Durian dari Sulteng sangat potensial,” ucapnya optimis.

Di akhir, Gubernur Khofifah berharap agar nantinya Provinsi Sulteng akan mampu bertandang ke Jatim untuk melakukan misi dagang serupa.

“Banyak potensi-potensi yang kita temu kenali di dalam Misi Dagang ini. Sehingga kerjasama antar dinas dan antar Gubernur menjadi bagian penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama,” pesan Gubernur Khofifah.

“Terima kasih kepada seluruh pelaku usaha yang turut hadir hari ini. Mudah-mudahan terus memberikan penguatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua provinsi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengaku optimis akan ada hal yang bisa dikerjasamakan antara Sulteng dan Jawa Timur.

Sulteng disebutnya memiliki potensi yang besar, namun masih memerlukan pendampingan dan peningkatan kualitas.

“Terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifah yang telah menginisiasi kerjasama ini sehingga disamping punya potensi, kita juga bisa berkembang lebih baik lagi,” ujar Gubernur Anwar.

Ia bahkan mengaku sangat senang karena bisa bertemu dan belajar langsung dengan Gubernur Khofifah. Seperti halnya potensi Durian Musang King yang ada di Sulteng, bagaimana nantinya bisa dikembangkan untuk mendapat nilai tambah.

Dalam kesempatan itu, dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OPD Jatim dengan OPD Sulteng sebagai penguatan sinergi dan kolaborasi antar kedua daerah. Penandatanganan dilakukan oleh Disperindag Prov Jatim dan Prov Sutleng, Dinas Koperasi, UKM Prov Jatim dan Sulteng, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jatim dan Prov. Sulteng, Dinas Peternakan Prov Jatim dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Sulteng, dan Dinas Perkebunan Prov Jatim dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Sulteng.

Kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jatim dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sulteng, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim dengan Dinas Pangan Daerah Prov. Sulteng, Dinas PMD Provinsi Jatim dan Sulteng, Dinas Kehutanan Jatim dan Sulteng, DPMPTSP Jatim dan Sulteng serta Diskominfo Jatim dan Sulteng.

Sebagai informasi, dalam Misi Dagang Jatim-Sulteng juga mencatatkan nilai transaksi tertinggi oleh beberapa pelaku usaha. Diantaranya antara Asosiasi Pelaku Usaha Peternakan Jatim asal Mojokerto dengan Asosiasi Pelaku Usaha Peternakan Sulteng asal Kota Palu dengan komoditi Susu Sapi, Daging Ayam, Daging Sapi dan Daging olahan senilai Rp 919 Miliar per tahun. Kemudian CV. RUM SEAFOOD dengan CV. ANDI FITRI REZKIANA dengan komoditi 900 ton ikan kembung, 720 ton tuna loin dan 300 ton bandeng senilai Rp 96,3 Miliar per tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Penyambutan Kafilah STQHN 2025, Sekda Kaltim Tekankan Pentingnya Pembinaan Berkelanjutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara penyambutan dan penyerahan penghargaan bonus dari Gubernur Kalimantan Timur kepada para kafilah yang telah berprestasi pada ajang Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits Nasional (STQHN) 2025. Acara ini berlangsung meriah di Anjungan Kalimantan Timur, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, tokoh agama, pembina, pelatih, serta keluarga besar kafilah Kalimantan Timur.

Kaltim berhasil mencatat sejarah sebagai juara umum nasional STQHN 2025, sebuah prestasi yang menunjukkan hasil dari proses panjang pembinaan dan kerja keras berbagai pihak.

Dalam sesi wawancara, Sekda Kaltim Sri Wahyuni menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pembinaan peserta, serta strategi yang telah ditempuh dalam beberapa tahun terakhir.

“Selama ini kita minim melakukan pembinaan dengan melibatkan pelatih nasional. Dua tahun ini kita geber, dan hasilnya juara umum MTQ. Jadi kuncinya adalah pembinaan yang harus dilakukan terus menerus,” tegasnya.

Sekda Kaltim Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa selain pembinaan intensif, proses seleksi yang ketat dan menyasar potensi terbaik dari berbagai kalangan juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan Kaltim.

“Selain pembinaan, kita juga seleksi dan merekrut potensi-potensi—ada yang juara MTQ, alumni pesantren—yang memiliki potensi untuk menjadi kafilah-kafilah,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen memperkuat peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) dan semua elemen pendukung lainnya dalam menjaga kesinambungan prestasi ini. Bonus penghargaan yang diberikan diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para peserta dan juga masyarakat luas untuk terus mencintai dan mendalami Al-Qur’an dan Hadits.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menhan Sjafrie Tinjau Kesiapan Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Minggu (19/10). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau secara langsung kesiapan dan kapabilitas operasional alutsista strategis TNI Angkatan Udara dan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Perisai Trisula Nusantara, yang menekankan integrasi kekuatan darat, laut, dan udara dalam membangun sistem pertahanan yang tangguh, modern, dan berdaya tangkal tinggi. Hal ini mencerminkan capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana sektor pertahanan menunjukkan kemajuan nyata dalam peningkatan kesiapan operasional TNI.

Tiba di Lanud Sultan Hasanuddin, Menhan RI diterima langsung oleh Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Pangkodau) II, Marsda TNI Deni Hasoloan S., beserta para pejabat TNI yang bertugas di wilayah Makassar.

Kegiatan utama kunjungan Menhan berfokus pada Skadron Udara 11, yang merupakan markas dari pesawat tempur taktis Sukhoi Su-27/30. Di lokasi tersebut, Menhan RI menerima paparan rinci mengenai kondisi dan kesiapan alutsista pesawat tempur tersebut.

Paparan kesiapan operasional alutsista Sukhoi Su-27/30 disampaikan langsung oleh Komandan Skadron Udara 11 (Danskadron Udara 11), Letkol Pnb Andry Libarsyah Agung N, yang mencakup status kelaikan, program pemeliharaan, serta kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga efektivitas tempur.

Dalam arahannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan bagian integral dari upaya Kementerian Pertahanan untuk memastikan seluruh aset pertahanan berada dalam kondisi siaga tertinggi. Kementerian Pertahanan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan kebutuhan logistik, suku cadang dan modernisasi guna menjamin kesiapsiagaan operasional pesawat tempur yang bertugas mengamankan wilayah udara nasional.

Menhan juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Udara di Lanud Sultan Hasanuddin atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. Hasil peninjauan dan paparan ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan strategis pengadaan dan pemeliharaan alutsista TNI di masa mendatang.

Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan langsung Menhan ke fasilitas pendukung dan pemeliharaan di Skadron Udara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubri Abdul Wahid Ikuti Rakor bersama Menkeu dan Mendagri: Jaga Stabilitas Ekonomi

Penulis
Syifa
-

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pertemuan tersebut berlangsung secara virtual di Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Senin (20/10) pagi.

Gubri Abdul Wahid menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran serta upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan yang masih dihadapi bumi lancang kuning. Dikatakan, bahwa tingkat realisasi APBD Riau hingga saat ini baru mencapai sekitar 65 persen.

“Kami baru saja selesai rapat dengan Menteri Keuangan dan Mendagri dalam rangka realisasi APBD tahun 2025 ini. Ya, kita masih di 65 persen, belum sampai 70 persen. Belanja juga kita masih seperti itu karena memang kita menunggu uang kita ada, baru kita belanja karena memang komponen belanja lebih banyak bayar hutang,” katanya.

Dijelaskan, pengeluaran tahun ini banyak dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang, terutama yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur strategis. Meski demikian, ia tetap berupaya menjaga agar kegiatan ekonomi di masyarakat tidak terganggu.

“Saya hampir tiap bulan mengevaluasi bagaimana aktivitas ekonomi di daerah bisa berjalan dengan baik. Terutama memudahkan investasi, realisasi APBD, yang selanjutnya tentu daya beli masyarakat,” jelasnya.

Diungkapkan, daya beli masyarakat menjadi indikator penting yang menggambarkan stabilitas ekonomi daerah. Ia menambahkan bahwa inflasi daerah menjadi salah satu aspek yang terus dipantau.

“Daya beli masyarakat ini kita lihat dari inflasi, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa terpenuhi dengan baik, berarti belanja masyarakat stabil lagi,” ungkapnya.

Ia menegaskan pemerintah juga fokus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat agar lebih dinamis. Sehingga, Gubri Abdul Wahid berkomintmen untuk mempermudah iklim investasi di Riau.

“Komitmen kita mendorong perekonomian daerah yang pertama kemudahan investasi. Kalau ada kendala-kendala, saya sudah bilang kepada seluruh pengusaha dan para investor kalau ada kendala info ke kita supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat,” tegasnya.

“Maka itu saya buat Satgas di Migas, supaya perizinan-perizinan jadi dimudahkan. Yang selama ini umpamanya tiga bulan, ternyata bisa selesai dalam seminggu,” tambahnya.

Selain itu, Gubri Abdul Wahid menuturkan, Pemprov Riau bersama Polda Riau telah membentuk Satgas PHK. Tujannya untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja yang bersifat mendadak.

“Kami sama Pak Kapolda telah membuat Satgas PHK, ini juga mengantisipasi kalau ada PHK yang sifatnya bisa dibicarakan, kita carikan solusinya sehingga kepastian kerja bagi rakyat kita terjamin,” tuturnya.

Menurut Gubri, langkah-langkah tersebut diambil untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa iklim investasi yang kondusif harus berjalan beriringan dengan jaminan ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan bahwa kondisi investasi di Riau saat ini menunjukkan perkembangan positif.

“Kondisi investasi kita saat ini saya dapat laporan sekitar Rp21 triliun ya, sudah masuk, sudah realisasi, insyaAllah ini bagus ya. Yang paling tinggi itu di Dumai, Pelalawan, Inhil. Ya target kita mudah-mudahan sampai akhir tahun bisalah Rp25 triliun.” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Makassar Borong Tiga Penghargaan di Hari Jadi Sulsel ke-356

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali menorehkan catatan gemilang.

Pada puncak perayaan Peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356, Pemkot Makassar berhasil memborong tiga penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (19/10).

Tiga penghargaan yang diraih Kota Makassar meliputi kategori Kota Layak Anak Terbaik dengan predikat Nindya, Kota dengan persentase penduduk miskin terendah dengan capaian 4,97 persen, serta Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi, yakni 83,92 poin.

Capaian ini semakin menegaskan posisi Makassar sebagai salah satu kota dengan performa pembangunan terbaik di Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada daerah yang telah menunjukkan kinerja positif.

Seluruh penilaian, kata Ia, berbasis pada data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil yang ditampilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penghargaan kami berikan kepada daerah, perusahaan-perusahaan, kepada OPD (pemprov) yang tentu menjadi apresiasi,” ujarnya.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah kota, tetapi juga buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran OPD dan dukungan penuh masyarakat Makassar.

Ia menilai capaian sebagai Kota Layak Anak merupakan peningkatan signifikan, karena Makassar kini bergerak dari status madya menuju level utama. Hal ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak.

Terkait dengan pencapaian IPM tertinggi, Munafri menjelaskan bahwa indikator tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ia menilai capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan selama ini berhasil memberi dampak langsung bagi warga.

Sementara itu, penghargaan sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah dianggapnya sebagai buah dari berbagai intervensi yang selama ini dijalankan Pemkot Makassar.

“Alhamdulillah, tiga penghargaan ini adalah bukti kerja nyata yang kita lakukan bersama. Kota Layak Anak meningkat ke level utama, IPM yang terus membaik menunjukkan perhatian besar kita terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penurunan kemiskinan menandakan intervensi kita berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Munafri.

Namun demikian, Ia menekankan bahwa penghargaan ini tidak boleh membuat pemerintah kota berpuas diri. Justru, kata dia, capaian ini menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk mempertahankannya di masa mendatang.

Olehnya, Munafri menuturkan bahwa strategi khusus telah disiapkan, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan pemerintah kota dapat memberikan dampak langsung dan signifikan kepada masyarakat.

“Kami akan memperkuat monitoring dan evaluasi, serta memastikan intervensi kebijakan selalu tepat sasaran. Harapannya, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Makassar,” jelasnya.

Munafri tidak lupa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sulawesi Selatan. Ia berkomitmen untuk terus membangun sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BPOM Paparkan Regulasi Produk Terapi Advanced dalam Pelatihan Diploma ABRM

Penulis
Syifa
-

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar berkesempatan membagikan ilmu dan pengalamannya dalam Pelatihan Diploma of the American Board of Regenerative Medicine (DABRM) yang diadakan oleh Indonesian Society of Regenerative Medicine (INASRM) pada Sabtu (18/10). Kegiatan peningkatan kompetensi tersebut diikuti oleh para dokter Angkatan I Tahun Ajaran 2025–2026 secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Taruna Ikrar menyampaikan paparan mengenai Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced. Ia menyoroti sejumlah hal, antara lain tren inovasi dan regulasi dalam pengembangan advanced therapy medicinal products (ATMP), tantangan pengawasan obat, pedoman penilaian produk terapi advanced, serta perkembangan terkini ATMP di Indonesia.

“Produk terapi advanced yang kompleks memerlukan perhatian khusus terhadap risikonya. BPOM berkomitmen memastikan ketersediaannya yang aman, bermutu, dan berkhasiat melalui pendampingan regulatori dan pengawasan menyeluruh,” urai Taruna Ikrar.

Selanjutnya, Kepala BPOM menjelaskan gambaran umum mengenai pengaturan dan mekanisme pengawasan ATMP di Indonesia. Dalam kerangka regulasi, BPOM berperan dalam proses registrasi produk dan sertifikasi fasilitas produksi (cara pembuatan obat yang baik/CPOB), sementara aspek perizinan penggunaan klinis berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Terbitnya Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025 bertujuan menjamin keamanan, efektivitas ATMP, dan mutu sekaligus memastikan keselarasan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), United States Food and Drug Administration (US FDA), dan European Medicines Agency (EMA).

“Peraturan yang berlaku menjadi landasan hukum dalam penilaian ATMP untuk memperoleh izin edar, sekaligus mendorong hilirisasi hasil penelitian yang terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya, serta memiliki daya saing dengan produk internasional,” jelasnya lebih lanjut.

INASRM merupakan organisasi yang berperan dalam membentuk standar etika, kompetensi, dan pengembangan karier bagi tenaga medis yang berfokus pada bidang regenerative medicine. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas tersebut, INASRM bekerja sama dengan American Board of Regenerative Medicine (ABRM) dalam menyelenggarakan Pelatihan DABRM. Pelatihan ini bertujuan membekali para dokter dengan pengetahuan dan keterampilan terkini di bidang terapi regeneratif sesuai standar internasional.

Salah satu peserta pelatihan Sukma, yang merupakan dokter kecantikan, turut membagikan pengalamannya dalam melakukan penelitian produk berbasis stem cell, yakni sekretom, yang telah memperoleh hak paten pada tahun 2022. Dalam sesi diskusi, ia menyampaikan pertanyaan kepada Kepala BPOM mengenai langkah yang perlu dilakukan agar produknya dapat memperoleh izin edar dari BPOM, termasuk apakah diperlukan kerja sama dengan pihak industri.

“Khusus untuk pendaftaran di BPOM, tidak harus bekerja sama dengan industri,” jelas Taruna Ikrar sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut.

Taruna menjelaskan lebih lanjut bahwa pendaftaran produk ATMP ke BPOM tidak harus dilakukan melalui kerja sama dengan industri farmasi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau fasilitas pelayanan penunjang kesehatan yang memiliki izin dan sarana sesuai persyaratan seperti laboratorium, klinik, atau rumah sakit. Hal ini sesuai Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan yang baru saja diterbitkan pada 3 Oktober 2025. Produk obat termasuk produk ATMP dapat didaftarkan oleh industri produk farmasi, rumah sakit pemerintah/swasta, dan pelayanan penunjang kesehatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BPOM berfokus pada pemenuhan aspek keamanan, khasiat, dan mutu produk sesuai standar. Aspek komersial dan kemitraan bisnis menjadi tanggung jawab para pelaku usaha. Untuk keperluan tersebut, pelaku usaha melampirkan dokumen kerja sama dengan pihak terkait yang sesuai baik industri farmasi, laboratorium, klinik, maupun rumah sakit sesuai bentuk dan kebutuhan kegiatan yang dijalankan, sebagai bagian dari dokumen registrasi.

“BPOM berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap produk terapi advanced yang aman, bermutu, dan berkhasiat melalui pendampingan regulatori yang optimal serta pengawasan ketat, sejak sebelum beredar hingga selama masa peredaran,” pungkas Taruna Ikrar mengakhiri sesi pemaparannya. Ia berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara regulator, tenaga medis, dan akademisi dalam mengembangkan ekosistem regenerative medicine yang inovatif, aman, dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Tawarkan Konsep Waterfront City untuk Integrasikan Pemanfaatan Tata Ruang

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengintegrasian tata ruang laut dan darat sebagai pondasi utama pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP Kartika Listriana menyebutkan, keterpaduan perencanaan antara ruang darat dan laut dimaksudkan untuk meminimalisir konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih kebijakan serta menciptakan efisiensi investasi.

“Sebagai modelling penataan ruang laut dan darat, KKP akan mengembangkan kawasan waterfront city yang terencana dan terintegrasi. Lokasi tersebut mencakup kawasan Sabang, Batang, Bitung, Morotai, Marunda, Semarang dan Surabaya,” jelas Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (16/10).

Hal tersebut juga disampaikannya dalam pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanografi Indonesia yang berlangsung di Semarang akhir pekan ini. Pertemuan itu bersamaan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 tahun KKP.

Kartika melanjutkan, pengembangan waterfront city bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui pariwisata dan komersial, meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan ekosistem, serta menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan menarik bagi masyarakat.

“Waterfront city ini diselaraskan dengan pengembangan kawasan berbasis energi baru-terbarukan dan program penurunan emisi kota melalui transformasi kawasan urban pesisir,” ujar Kartika.

Selain integrasi antara darat, laut dan pulau kecil sebagai prasyarat utama pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, diperlukan juga penguatan jejaring dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi/akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pesisir khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan ruang laut.

“Pendekatan kolaboratif akan memastikan bahwa pengelolaan ruang laut tidak hanya efektif secara teknis namun juga inklusif, adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang,” pungkasnya.

Tata ruang laut di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan. Salah satunya, Rencana Tata Ruang Laut Nasional telah masuk tahap pengintegrasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan direncanakan akan ditetapkan pada Desember 2025 mendatang.

Tidak hanya itu, KKP juga telah menyelesaikan beberapa rencana zonasi di antaranya 17 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), 16 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), 44 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).

Integrasi penataan ruang laut yang dicanangkan dalam One Spatial Planning Policy ini menjadi salah satu bukti konkrit komitmen KKP yang kini memasuki usia ke-26 tahun untuk menyelaraskan pembangunan, menghindari tumpang tindih kebijakan, memberikan kemudahan investasi sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, penataan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...736737738...4,906Halaman 737 dari 4,906