Beranda blog Halaman 738

Kaltim Juara Umum STQHN 2025, Gubernur Rudy Mas’ud Serahkan Penghargaan kepada Kafilah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, menghadiri kegiatan penyambutan dan penyerahan penghargaan bonus kepada para kafilah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits Nasional (STQHN) 2025 asal Provinsi Kalimantan Timur, yang telah mengharumkan nama daerah dengan meraih gelar juara umum nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian luar biasa Kafilah STQHN Kaltim pada ajang nasional yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut.

“STQHN 2025 yang diselenggarakan di Kendari memberikan kenangan yang terindah bagi Provinsi Kalimantan Timur sebagai juara nasional. Alhamdulillah, Kalimantan Timur menjadi juara umum,” ungkap Gubernur Rudy Mas’ud kepada rekan media Senin (20/10/25) di Anjungan Kalimantan Timur, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Gubernur Rudy Mas’ud juga memberikan apresiasi khusus kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Ketua LPTQ Kaltim, para pendamping, pembina, pelatih, dan seluruh kafilah yang telah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi tinggi demi membawa nama baik daerah.

“Kami memberikan apresiasi terkhusus kepada Ketua LPTQ beserta seluruh pihak, kafilah-kafilah, pendamping, serta pembina dan pelatih yang telah memberikan kontribusi,” lanjutnya.

Sebagai bentuk penghargaan dan motivasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bonus penghargaan kepada para peserta yang telah meraih prestasi dalam ajang tersebut.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyampaikan harapannya agar pencapaian ini menjadi semangat bagi generasi muda Kaltim untuk terus mengembangkan potensi di bidang keagamaan dan kebudayaan.

“Harapan kami ke depannya, prestasi ini dapat terus dipertahankan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan berskala nasional bahkan internasional, Kalimantan Timur harus tetap bisa memberikan kontribusi nyata bagi negara,” pungkasnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan para insan Qur’ani yang telah membanggakan Kalimantan Timur di kancah nasional. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa Kalimantan Timur mampu menjadi barometer pembinaan tilawah dan hafalan Al-Qur’an dan Hadits di Indonesia.

Berikut kafilah-kafilah Kalimantan Timur yang berhasil meraih juara dalam gelaran STQHN 2025

Juara 1

Tilawah anak anak putra : Muhammad murjani alawi
Hafidz 1 Juz dan Tilawah putri: Alfiah rohmah
Hafidz 20 juz putri: fadila
Hafidz 30 juz putri: aliifah khansaa’ dewi
tafsir bahasa arab putra: Muhammad andi saputra
Ktih putra: prananda priyandan mahmud
Ktih putri: tara aqila humayra

Juara 2

Tilawah anak anak putri: asri wahyuni
Tahfidz 5 juz dan tilawah putra: muhammad rifky veroza raditian
Tahfidz 20 juz putra: helfan rusydi

Juara 3

Tilawah dewasa putra: jumarlin
Tahfidz 5 juz dan tilawah putri: Nita rahmatiah
Tafsir bahasa arab putri: saudah tsabita
Hadits 100 dengan sanad putra: Yasin albar
Hadits 100 dengan sanad putri: Fakhihatun nizar nasrullah

Harapan 1

Tilawah dewasa putri: nadita aisyah fitri
1 juz dan tilawah putra: yasykur zafir ozora enk

Harapan 2

Tahfidz 20 juz putri: tsurayya aniqa

Harapan 3

Tahfidz 30 juz putra: Muhammad haikal al ghifari

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Tangerang Dukung Pemprov Banten Sinkronkan Aturan Truk Tambang Lintas Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memperkuat sinkronisasi pengaturan operasional truk tambang lintas kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, usai mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Banten, Andra Soni, serta beberapa wilayah lainnya, membahas pengendalian lalu lintas kendaraan tambang di wilayah Provinsi Banten.

Wakil Wali Kota Tangerang, menjelaskan Pemprov Banten tengah menyusun langkah terpadu dari hulu ke hilir dalam penanganan aktivitas truk tambang yang melintas di delapan kabupaten/kota di Banten.

“Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari jalur hilir distribusi hasil tambang dari wilayah Lebak dan sekitarnya. Karena itu, sinkronisasi lintasan antar daerah menjadi sangat penting agar kebijakan yang diterapkan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Maryono, di KP3B, Banten, Jumat (17/10).

Pemkot Tangerang sendiri, lanjutnya, telah menetapkan enam titik pantau kendaraan berat dan menerapkan pembatasan jam operasional berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2022, yakni hanya diperbolehkan beroperasi antara pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.

“Aturan ini sudah berjalan, namun ke depan kami berharap sinkronisasi antar daerah di bawah koordinasi Pemprov Banten bisa semakin kuat. Dengan begitu, lalu lintas kendaraan berat bisa lebih tertib dan tidak menimbulkan gangguan di kawasan perkotaan,” tambahnya.

Maryono, juga berharap agar ke depan jalur distribusi kendaraan berat dapat lebih diarahkan ke akses jalan tol untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan umum.

“Khususnya bagi kendaraan berat yang mengangkut hasil tambang menuju wilayah kabupaten, kami harap bisa diarahkan melalui jalur tol Kartaraja, Teluknaga dan PIK 2,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan Pemprov akan segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan menyusun pengaturan jam operasional yang sinkron antar kabupaten/kota.

“Kita ingin ada keseragaman pengaturan jam operasional kendaraan tambang di seluruh wilayah Banten. Rapat koordinasi ini bagian dari langkah bersama agar pergerakan truk tambang bisa lebih tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” jelas Andra Soni.

Ia juga meminta seluruh pihak, termasuk pengelola tol dan instansi terkait, untuk berkoordinasi menyiapkan regulasi teknis dan memastikan pelaksanaan di lapangan benar-benar efektif.

“Pemerintah punya kewenangan untuk mengatur ini. Kalau sudah ada tol, ya harus dimanfaatkan. Jangan sampai truk-truk berat justru memilih jalur alternatif yang membahayakan masyarakat hanya karena ingin menghindari biaya tol,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Promosikan Indonesia sebagai Destinasi Wisata Edukasi ke Wisatawan Australia

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan Garuda Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney, dan KJRI Melbourne menyelenggarakan kegiatan Familiarization Trip (Famtrip) Wisata Edukasi Australia–Indonesia 2025.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempromosikan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di pasar wisata edukasi internasional, khususnya bagi wisatawan asal Australia.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/10), mengatakan bahwa kegiatan bertema “Archipelago Gems: Islands of Ancient Souls” tersebut berlangsung pada 15–20 Oktober 2025 dan diikuti oleh 15 peserta famtrip yang berasal dari lembaga pendidikan, agen perjalanan, serta asosiasi edukasi di Australia.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam top of mind pasar Australia, tidak hanya sebagai destinasi liburan, tetapi juga sebagai tujuan wisata edukasi yang aman, nyaman, dan relevan bagi wisatawan muda asal Australia,” ujar Made.

Travelku, Special Travel, Southern Christian College, Way to Australia and Beyond, Trip.com, Day Dream Luxury Travel, Crusoe Secondary College, University of Tasmania, University of Technology Sydney/ Australia Indonesia Association (AIA), Point Cook P-9 College, Australian Indonesian Youth Association (AIYA) Burwood Girls High School, Launceston Christian School, Macarthur Anglican School

“Famtrip ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian target kunjungan 1.800.000 wisatawan Australia sekaligus mendorong penyebaran kunjungan melalui dua pintu utama, yakni Bali dan Jakarta, sebagai hub pariwisata Indonesia,” tutur Made.

Ia menjelaskan, kegiatan famtrip merupakan tindak lanjut dari kegiatan Business Matching Edukasi serta rangkaian promosi wisata edukasi 2025. Para peserta dibagi menjadi dua kelompok perjalanan berdasarkan destinasi yang dikunjungi.

Kelompok pertama yang terdiri atas sembilan peserta mengikuti perjalanan ke Yogyakarta dan Jakarta, sedangkan kelompok kedua yang berjumlah enam peserta melanjutkan perjalanan dari Yogyakarta ke Bali.

Di Yogyakarta, seluruh peserta dari kedua kelompok menikmati kenyamanan menginap di hotel Tentrem dengan kekentalan budayanya dan merasakan langsung pengalaman mengunjungi destinasi edukatif dan budaya, seperti kunjungan ke Candi Borobudur melalui tur “Borobudur Trail of Civilization”, eksplorasi Museum Ullen Sentalu, Museum Sonobudoyo, serta kegiatan budaya di Desa Wisata Wukirsari.

Dalam kegiatan tersebut, peserta terlibat langsung dalam aktivitas storytelling dan membatik, serta mendapatkan penjelasan mendalam dari pemandu wisata berbahasa Inggris.

Dengan cara ini, para peserta memperoleh pengalaman belajar yang imersif dan interaktif mengenai budaya lokal. Peserta juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan stakeholder setempat seperti Dinas Pariwisata Provinsi, industri pariwisata lokal dan perwakilan 3 Desa Wisata seperti Wukirsari, Pentingsari, dan Krebet dalam balutan networking dinner di Marriott Yogyakarta.

Made menuturkan bahwa kelompok pertama kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta pada 18–20 Oktober 2025.

Di Jakarta, peserta mengikuti workshop jamu yang diselenggarakan di Acaraki, sebuah ruang budaya dan kuliner yang menggabungkan warisan tradisional dengan pendekatan kontemporer.

“Selain itu, peserta juga diajak mengunjungi Museum Nasional, mengikuti Walking Tour Kota Tua Jakarta, berpartisipasi dalam workshop di Museum Wayang, dan menikmati pengalaman menginap di Morrissey Jakarta” ucapnya.

Sementara itu, kelompok kedua berangkat ke Bali dan mengikuti rangkaian kegiatan yang mengangkat kekayaan alam serta budaya Bali Timur.

Mereka menjelajahi Karangasem, mengunjungi Museum Samsara Living, serta menjalani pengalaman live local di Desa Wisata Taro yang menawarkan atraksi malam kunang-kunang dan berbagai aktivitas budaya lainnya.

Famtrip ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses dan eksposur Indonesia sebagai destinasi wisata edukasi berkualitas, sekaligus mempererat kerja sama bilateral di sektor pendidikan dan pariwisata antara Indonesia dan Australia.

“Kementerian Pariwisata akan terus mendorong program serupa di masa mendatang melalui strategi promosi terpadu, kemitraan dengan stakeholder, serta pemanfaatan potensi pariwisata berbasis edukasi secara maksimal,” kata Made.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Malang Tekankan Kualitas Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M menekankan menjaga kualitas maknan dalam mendukung keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya saat meresmikan beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kidal Kecamatan Tumpang, Sabtu (18/10) pagi.

Dalam arahannya Bupati Malang menekankan SPPG yang ada di Desa Kidal Kecamatan Tumpang ini agar nantinya dapat benar-benar memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyediaan MBG, mulai dari perencanaan menu dan logistik; pengadaan dan penerimaan bahan baku; persiapan dan proses memasak; pengemasan makanan; hingga proses distribusi MBG ke masing-masing sekolah.

“Ini perlu saya tekankan karena melihat banyaknya kasus keracunan makanan yang terjadi di daerah lainnya, dan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di Kabupaten Malang,” tutur Bupati Malang

Lebih lanjut disampaikan Bupati Malang bahwa program MBG ini memiliki proses yang saling terkait, dan semua pihak hendaknya dapat meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan standar operasional, agar MBG yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas gizi yang baik.

Berdasarkan data yang sudah terhimpun, sampai dengan bulan Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah mampu menjangkau kurang lebih 231.483 penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD, TK/KB, SD, SMP, SMA/SMK/SLB, dan juga Ibu Menyusui, Ibu Hamil serta Balita.

Sedangkan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini yang sudah berdiri sebanyak 82 SPPG, dan 76 di antaranya sudah running atau beroperasi. Untuk pembangunan SPPG sendiri saat ini juga terus dilakukan, sampai menuju target 233 unit SPPG yang nantinya tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG.

“Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025,” jelas Bupati Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang juga mendukung penyediaan lahan/bangunan untuk pinjam pakai dapur MBG berdasarkan Surat Edaran Nomor: 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

“Guna optimalisasi program MBG Pemerintah Kabupaten Malang terus menjalin koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Malang, serta pelaku usaha atau UMKM, serta BUMDes sebagai supplier Makan Bergizi Gratis,” pungkas Bupati Malang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Magelang Salurkan Bantuan Rp8,8 Miliar untuk Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni

Penulis
Syifa
-

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyerahkan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas RTLH, di Pendopo Merapi, Rumah Dinas Bupati Magelang, Jumat (17/10).

Dalam sambutannya, Bupati Magelang menegaskan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, hunian yang layak bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi sarana membina kehidupan keluarga yang sehat, aman, dan produktif.

“Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan manusiawi,” ujar Grengseng.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Magelang, jumlah rumah tidak layak huni masih tergolong tinggi dan tersebar di berbagai kecamatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, serta kurangnya kemampuan warga memperbaiki rumah secara mandiri.

Sebagai bentuk kepedulian dan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi menyalurkan bantuan peningkatan kualitas RTLH di berbagai kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Magelang.

Program bantuan ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Dengan memiliki rumah yang layak, masyarakat diharapkan dapat hidup lebih sehat, produktif, dan memiliki lingkungan yang tertata.

“Bantuan RTLH ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan,” lanjut Grengseng.

Melalui program ini, pemerintah berharap tercipta lingkungan permukiman yang lebih layak huni, aman, dan berkelanjutan, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Lebih lanjut Grengseng mengatakan bantuan peningkatan kualitas RTLH bersumber dari beberapa pihak, di antaranya:

Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) dengan calon penerima masyarakat kurang mampu sebanyak 440 unit rumah di 116 desa pada 21 kecamatan, masing-masing menerima Rp20 juta, dengan total bantuan sebesar Rp8,8 miliar.

BAZNAS Kabupaten Magelang, yang menyalurkan bantuan bagi warga kurang mampu yang belum tercover bantuan pemerintah, sebanyak 9 penerima di 7 desa pada 6 kecamatan dengan total bantuan Rp150 juta.

“Data penerima manfaat disusun berdasarkan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) oleh ASN Kabupaten Magelang yang mengacu pada desil 1 dan desil 2 yang menjadi skala prioritas,” kata Grengseng.

Selain itu, akan dipasang 2.000 sambungan listrik gratis dari PLN bagi rumah tangga miskin yang belum memiliki akses listrik, berdasarkan hasil verifikasi VDK yang mencatat 7.728 rumah tangga belum teraliri listrik. Pembaruan data akan dilakukan setiap tiga bulan sekali agar program tetap tepat sasaran dan dinamis.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magelang, David Rudianto, dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini berpedoman pada:

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan Petunjuk Teknis (Juknis) Disperakin Provinsi Jawa Tengah Nomor 6000.2/377 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas RTLH. Anggaran kegiatan ini bersumber dari DPA SKPD DPUPR Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dengan kegiatan utama berupa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar.

“Program ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan pengentasan kemiskinan serta peringkatan kualitas lingkungan pemukiman,” kata David.

Sebaran Lokasi Penerima Bantuan :

Program Bankeupemdes RTLH Tahap IV Tahun 2025 tersebar di 21 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Data penerima Bankeupemdes PK RTLH tahap IV Bandongan 7 desa, Borobudur 3 desa, Candimulyo 8 desa, Dukun 2 desa, Grabag 4 desa, Kajoran 10 desa, Kaliangkrik 8 desa, Mertoyudan 6 desa, Mungkid 4 desa, Muntilan 5 desa, Ngablak 1 desa, Ngluwar 5 desa, Pakis 7 desa, Salam 6 desa, Salaman 7 desa, Sawangan 7 desa, secang 4 desa, Srumbung 5 desa, Tegalrejo 3 desa, Tempuran 5 desa, Windusari 9 desa.

Desa penerima program bantuan air bersih dampak kekeringan: Desa Menoreh Kecamatan Salaman, Desa Tampingan Kecamatan Tegalrejo, Desa Losari Kecamatan Pakis, Desa Giritengah Kecamatan Borobudur, Pesantren Roudhotul Ulum, Desa Sumber Arum, Tempuran

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Magelang menegaskan komitmen untuk mempercepat penanganan kemiskinan berbasis data akurat dan kebijakan inklusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengusaha Tionghoa Tumbuhkan Ekonomi Baru di Jateng

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada pengusaha Tionghoa yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) wilayah setempat, agar menumbuhkan perekonomian baru di provinsi ini.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Perpit Jawa Tengah periode 2025-2030, di PO Hotel, Semarang, Sabtu (18/10) malam. Hadir juga dalam acara tersebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Ketua Kadin Jateng, dan stakeholder terkait.

“Saya yakin dan percaya, dengan adanya pengurus baru ini, nanti mampu menumbuhkembangkan ekonomi baru, tidak hanya di Kota Semarang, tetapi juga seluruh Provinsi Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Menurutnya, saat ini Jawa Tengah menjadi episentrum pembangunan nasional. Bahkan menjadi daya tarik bagi investor.

Berdasarkan data, realisasi investasi di Jawa Tengah sampai kuartal III 2025 mencapai Rp57 triliun. Penanaman modal asing (PMA) masih mendominasi dengan total 65% dari jumlah investasi tersebut. Sisanya adalah penanaman modal dalam negeri.

“Perpit hari ini harus ikut mewarnai pembangunan di Jawa Tengah. Perpit harus menjawab tantangan untuk mengalahkan investasi dari luar negeri,” jelas gubernur.

Luthfi mengungkapkan, faktor yang membuat Jawa Tengah menarik bagi investor antara lain, tenaga kerja yang kompetitif, jaminan keamanan dan ketertiban dalam berinvestasi, tidak ada premanisme, izin dipermudah, dan lainnya.

Dia mendorong agar industri padat karya di provinsi ini diperbanyak, supaya mampu menyerap tenaga kerja.

Tokoh Perpit Jawa Tengah, Iwan Santoso, mengatakan, Perpit memiliki visi misi untuk meningkatkan kerja sama, antara dunia usaha dengan pemerintah. Selain itu juga menjembatani hubungan ekonomi dan perdagangan, antara Indonesia dengan Tionghoa.

“Kami harap dengan kepemimpinan yang baru akan dapat bekerja sama lebih baik dan maksimal, kemudian mampu memberikan kontribusi pada perekonomian di Jawa Tengah dan Indonesia,” ujarnya.

Adapun Ketua Perpit Jawa Tengah 2025-2030, Siek Siang Yung atau akrab disapa Ayung, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan dan investasi di Jawa Tengah. Dia berharap hal itu bisa terus dilakukan, sehingga iklim investasi di Jawa Tengah terus berkembang ke arah yang semakin baik.

“Jawa Tengah memiliki iklim usaha yang bagus. Perizinan bagus, mudah, lebih bagus daripada sebelumnya. Ini bentuk dukungan Gubernur kepada para pengusaha. Kami berharap bisa lebih bagus lagi,” jelasnya, saat audiensi dengan Gubernur Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Lewat Kerja Sama APKASI dan YPAN

Penulis
Syifa
-

Pemkab Garut menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerja sama lintas lembaga. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menghadiri acara Koordinasi Program Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) di Gedung D Kemendiktisaintek, Jakarta, (16/10).

Bupati Abdusy Syakur Amin hadir bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan, dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Ia menyampaikan, kegiatan ini merupakan inisiatif APKASI yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek untuk memperkuat penyelarasan program strategis nasional di bidang pendidikan daerah.

Menurutnya, kerja sama tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari revitalisasi sarana dan prasarana hingga peningkatan kesejahteraan serta kompetensi guru.

“Tadi kita berbicara tentang revitalisasi sarana-prasarana, peningkatan kesejahteraan guru, dan peningkatan kompetensi guru,” jelasnya.

Bupati juga menyoroti salah satu program yang dianggap penting, yakni Gerakan Nasional Numerasi.

“Gerakan nasional numerasi ini menarik menurut saya, karena kemampuan berhitung yang baik menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah,” ujarnya.

Abdusy Syakur berharap hasil koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti agar memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Garut.

“Banyak hal yang bisa kita peroleh dari pertemuan ini, dan kami berharap implementasinya bisa segera dilakukan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Garut dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) tentang Program dan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Garut.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti serta Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi.

Acara ini turut dihadiri sejumlah bupati anggota APKASI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Apresiasi Kegiatan Bakti Sosial TNI AL di Desa Bojong Koneng

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, beserta seluruh prajurit dan Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL), atas dedikasi dan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Bogor, melalui Kegiatan bakti sosial.

Kegiatan bakti sosial diselenggarakan oleh AAL Angkatan 42 bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/10/2025).

Dalam bakti sosial tersebut terdapat sunatan massal gratis, pelayanan kependudukan, cek kesehatan gratis, Isbat nikah, penanaman pohon, serta peresmian jalan dan jembatan yang diberikan alumni AAL sebagai bentuk kontribusi pembangunan.

Rudy hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Danrem 061 Suryakencana, Danlanud ATS, Sekretaris Daerah (Sekda), dan jajaran kepala perangkat daerah.

Rudy menjelaskan, kegiatan ini merupakan bukti kepedulian dan kolaborasi antara Pemkab Bogor dengan TNI Angkatan Laut dalam mendukung pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, beserta prajurit dan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 42,” katanya.

Rudy mengapresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta kepedulian terhadap masyarakat, lingkungan, dan peningkatan derajat kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor.

“Semoga sinergi dan semangat kebersamaan ini terus menguat demi Kabupaten Bogor yang lestari, maju dan sejahtera,” ucapnya.

KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan komitmennya untuk menjadikan kegiatan bakti sosial (Baksos) oleh alumni Akademi Angkatan Laut sebagai program yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

“Program ini bertujuan utama membantu masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan, dan akan dilaksanakan beberapa kali dalam setahun oleh berbagai angkatan (lifting),” ujarnya.

Ia berharap, kalau setiap angkatan melaksanakan kegiatan seperti ini, ini bisa membantu masyarakat. Karena Presiden Prabowo berpesan agar TNI harus selalu bermanfaat dan menolong kesulitan rakyat, karena TNI adalah tentara rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cimahi Dorong Tata Ruang yang Berkelanjutan dan Efisien Melalui Konsultasi Publik

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Konsultasi Publik ke-2 penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Ballroom Mal Pelayanan Publik, Jumat (17/10). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RDTR Kota Cimahi agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam laporan penyelenggara, disampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan prinsip partisipatif terpenuhi dalam perumusan alternatif arahan dan rekomendasi kebijakan prioritas yang mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan pentingnya penyusunan RDTR sebagai pedoman tata ruang kota yang jelas dan terukur. “Melalui konsultasi publik ini, kami melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari kelurahan, kecamatan, lembaga masyarakat. Tujuannya agar setelah punya RDTR, Kota Cimahi dapat menentukan daerah mana pembangunan-pembangunan yang bisa dilaksanakan, daerah mana yang tidak bisa, dan sebagainya. Itu kita lakukan agar punya pegangan dari Pemerintah Kota Cimahi dan diketahui oleh masyarakat umum, sehingga nantinya investor akan bisa masuk ke Cimahi,” ujarnya.

Menanggapi kondisi fiskal daerah yang, Wali Kota Cimahi juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran agar pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. “Secara nasional memang ada pengurangan dana transfer. Maka kami lakukan penghematan, seperti memangkas anggaran makan-minum, alat tulis kantor, perjalanan dinas, bahkan penggunaan listrik di kantor maksimal sampai jam enam sore,” jelasnya. Upaya ini dilakukan agar anggaran dapat dialihkan untuk program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan kota secara efektif.

Melalui kegiatan Konsultasi Publik KLHS RDTR ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap dapat membangun kesepahaman bersama mengenai arah pengembangan tata ruang yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Pastikan Penanganan ASN Devy Indriany Sesuai Prosedur Hukum

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Devy Indriany, yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Polrestabes Surabaya.

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai penahanan yang bersangkutan dari Polrestabes Surabaya. Surat tersebut adalah Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka Nomor B/2803/VII/RES.1.11/2025/Satreskrim tanggal 24 Juli 2025 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRiNT-HAN/277/RES.1.11/2025/Satreskrim tanggal 17 Juli 2025.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tersangka bernama Devy Indriany, NIP/NRK 197212161996032003 / 119327, menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Chaidir menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 53 ayat (2), ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa wajib dikenakan pemberhentian sementara guna mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

“Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, melalui surat Nomor e-0115/KG.06.02 tanggal 24 Juli 2025 tentang Laporan Penahanan dan Penetapan Status Pegawai Negeri Sipil,” ujar Chaidir.

Berdasarkan laporan tersebut, yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dengan hak-hak kepegawaian yang diatur sesuai ketentuan hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht). BKD juga terus melakukan pelaporan dan koordinasi secara periodik terkait status kepegawaian yang bersangkutan, termasuk apabila terdapat perpanjangan masa penahanan dalam proses penyidikan hingga penuntutan.

“Pemprov DKI Jakarta menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengambil langkah lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Chaidir.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa setiap proses administrasi dan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan telah dilaksanakan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...737738739...4,906Halaman 738 dari 4,906