Beranda blog Halaman 746

Menpora Erick Thohir Evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional Hambalang

Penulis
Syifa
-

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir terus melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Setelah sebelumnya meninjau Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur, kali ini Menpora Erick meninjau P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10) pagi.

Setiba di lokasi, Menpora Erick berkeliling melihat kondisi bangunan yang sudah lama terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Bahkan ketika mau melihat kondisi lapangan sepak bola, Menpora Erick harus terhalang semak belukar yang tidak terawat dan tingginya 1-2 meter.

Menpora Erick menyampaikan bahwa peninjauan yang dilakukan ke Hambalang ini adalah bagian dari untuk melakukan evaluasi aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Dirinya berharap semua aset-aset yang dimiliki Kemenpora kedepannya bisa berfungsi dengan baik dan efektif penggunaanya.

“Setelah kemarin kami datang ke pusat pelatihan atlet Cibubur, hari ini kami mengunjungi P3SON Hambalang untuk mengevaluasi aset-aset yang ada di Kemenpora, sehingga bisa digunakan secara efektif ke depannya,” kata Menpora Erick.

Usai berkeliling melihat bangunan, Menpora Erick bersama Sesmenpora Gunawan Suswantoro melakukan rapat kecil bersama Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Infra Arif Rahman, Asdep Infrastruktur Umum dan Sosial Kemenko Infra Lukijanto, Dirut Adhi Karya Entus Asnawi, Dirjen Strategis KemenPU Bisma Staniarto dan beberapa pejabat lainnya.

Sekadar diketahui, proyek Hambalang dicetuskan sejak tahun 2003 ketika Kemenpora masih berbentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Proyek Hambalang dilatarbelakangi kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga berkualitas. Pada tahun 2004 telah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola dan pagar.

Semula proyek tersebut bukan bernama P3SON melainkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional yang awalnya menjadi tempat pembibitan atlet usia dini dan remaja.

Selain asrama dan masjid, kompleks olahraga seluas 32 hektar tersebut sudah berdiri sebuah gedung olahraga serbaguna yang kondisinya baru 50 persen.

Hampir sebagian dari 25 bangunan yang direncanakan digarap di kompleks olahraga Hambalang sudah sekitar 75 persen dibangun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin: Regulasi Baru TKDN Prioritaskan Produk Lokal dan Pacu Investasi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Regulasi baru ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem industri nasional melalui kebijakan yang lebih murah, mudah, cepat, dan berbasis insentif.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa terbitnya Permenperin 35/2025 merupakan hasil pembahasan mendalam yang telah dimulai sejak Maret 2025, menggantikan Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 yang sudah berusia lebih dari 14 tahun.

“Regulasi itu tidak bisa dan tidak boleh dianggap sakral. Ketika ada dinamika dan kebutuhan baru di lapangan, pemerintah harus berani meregulasi ulang. Karena itu sejak Maret 2025 kami sudah melakukan kick-off revisi terhadap Permenperin 16/2011,” ujar Menperin di Jakarta, Rabu (15/10).

Menperin menyampaikan bahwa Kebijakan TKDN berlaku untuk semua jenis produk industri yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD melalui PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) baik yang berteknologi tinggi ataupun tidak. Ukuran utamanya bukan terletak pada apakah produk tersebut tergolong high-tech atau tidak, atau dihasilkan oleh industri berteknologi tinggi, melainkan pada kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksinya.

Apabila produk berteknologi tinggi telah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri, maka pemerintah wajib memprioritaskan pembelian produk tersebut dibandingkan produk impor. Namun, jika industri dalam negeri belum memiliki kemampuan untuk memproduksinya, pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pembelian produk impor sejenis.

Sedangkan pemberlakuan kebijakan TKDN terhadap produk industri yang dibeli oleh rumah tangga dan swasta bergantung kepada kebijakan Kementerian/Lembaga lain pembina sektor tersebut. “Jadi, pemberlakuan kebijakan TKDN pada produk high-tech tersebut tidak bergantung pada apakah industri high-tech atau tidak, melainkan pada penilaian Kementerian/Lembaga lain sebagai pembina sektor tersebut dalam upaya menarik investasi dan mengembangkan sektor tersebut,” jelas Menperin.

Agus pun menegaskan, proses revisi aturan TKD tersebut dilakukan atas kesadaran pemerintah sendiri, bukan karena tekanan dari negara lain. “Kalau kita ingat, Trump Tarif baru diberlakukan 1 April 2025. Sedangkan pembahasan revisi sudah kami mulai sebulan sebelumnya. Jadi, bukan karena Trump Tarif. Ini menunjukkan kesadaran kolektif bangsa untuk memperkuat produk dalam negeri, bukan karena tekanan eksternal,” tegasnya.

Menurut Menperin, lahirnya Permenperin 35/2025 juga menjadi bagian dari penyesuaian terhadap agenda besar pembangunan nasional, termasuk Asta Cita kedua, ketiga, dan kelima, yakni peningkatan nilai tambah sumber daya domestik, penguatan industri, dan perluasan kesempatan kerja.

“Tujuan utama kita sederhana, yakni setiap rupiah belanja produk dalam negeri yang dananya berasal dari pajak taxpayer dalam APBN maka tercipta nilai tambah sebesar Rp 2 di dalam negeri. Nilai tambah tersebut dinikmati oleh pekerja industri, perusahaan dan negara. Lain halnya jika dana APBN dari taxpayer dibelanjakan untuk produk impor maka nilai tambahnya dinikmati oleh industri dan pekerja serta pemerintah negara lain,” jelas Agus.

Menperin juga menyatakan bahwa logika kebijakan TKDN berangkat dari prinsip keadilan fiskal. Karena dana pengadaan barang dan jasa pemerintah berasal dari pajak rakyat, maka pembelanjaannya harus kembali kepada industri yang menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

“Kita ingin melindungi tenaga kerja dan ekosistem industri nasional. Karena itu, kalau sudah ada produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 40 persen, maka belanja pemerintah wajib menggunakan produk tersebut dan tidak boleh impor,” ujarnya.

Menperin mengungkapkan, agar prinsip wajib TKDN dapat berjalan efektif, strategi pemerintah adalah membanjiri e-katalog LKPP dengan produk-produk buatan Indonesia.

“Karena PBJ dilakukan melalui e-katalog, maka kuncinya adalah memperbanyak produk dalam negeri yang masuk ke sana. Maka tata cara perhitungan sertifikat TKDN harus dibuat lebih murah, mudah, dan cepat,” ungkapnya.

Hingga saat ini, sebanyak 88 ribu produk dari 15 ribu perusahaan telah tersertifikasi TKDN dan masuk ke e-katalog. “Kami menargetkan dalam dua tahun ke depan jumlah tersebut bisa meningkat dua kali lipat,” tambahnya.

Selain aspek kuantitas, Permenperin 35/2025 juga menekankan insentif nilai tambah bagi industri. “Di peraturan baru ini, tata cara perhitungannya bukan hanya cepat dan efisien, tetapi juga mengandung nilai insentif yang sebelumnya tidak ada di regulasi lama,” lanjut Agus.

Menperin menjelaskan, industri yang berinvestasi dan membangun pabrik di wilayah NKRI otomatis mendapatkan nilai tambah 25 persen. Dari sisi tenaga kerja, 10 persen nilai tambah diberikan bagi penggunaan tenaga kerja lokal, serta 15 persen tambahan dari penerapan BMP.

“BMP ini kami sederhanakan dan buat lebih inklusif. Ada 15 faktor penentu BMP yang kami siapkan, mulai dari penerapan tenaga kerja lokal, penambahan investasi baru, kemitraan dan penguatan rantai pasok, hingga substitusi impor. Jika dijumlah, bobot totalnya bisa mencapai 38 persen,” papar Agus.

Melalui kombinasi TKDN dan BMP ini, pelaku industri dapat mencapai ambang batas 40 persen dengan lebih mudah. “Inilah bentuk nyata bagaimana kami menghadirkan regulasi yang murah, mudah, cepat, dan memberikan insentif nyata bagi dunia usaha,” imbuhnya.

Menperin juga mencontohkan keberhasilan penerapan kebijakan TKDN di sektor-sektor tertentu, seperti produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) serta alat kesehatan.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi yang mewajibkan nilai TKDN minimal 35 persen untuk produk HKT agar bisa mendapatkan izin edar. Hasilnya, investasi HKT di Indonesia meningkat dan impor menurun,” ungkapnya.

Begitu pula dengan Kementerian Kesehatan, yang kini mewajibkan alat kesehatan memiliki nilai TKDN minimal 20–30 persen untuk bisa beredar di rumah sakit dalam negeri. “Kalau kementerian lain meniru kebijakan seperti ini, saya yakin manufaktur nasional kita akan terbang,” kata Agus optimistis.

Selain pengadaan pemerintah, Permenperin 35/2025 juga mendorong industri konsumen untuk mencantumkan nilai TKDN di produknya, meski tidak terikat kewajiban izin edar atau PBJ.

“Kita tidak mewajibkan, tapi mendorong. Harapannya nanti ketika anak-anak kita ke supermarket, mereka bisa melihat dua produk air minum kemasan misalnya, yang satu tanpa label TKDN, yang satu lagi mencantumkan nilai TKDN. Kami ingin mereka memilih yang ada TKDN-nya. Ini bagian dari kampanye besar cinta produk Indonesia,” tutur Menperin.

Menperin kembali menegaskan bahwa Permenperin 35/2025 bukan sekadar revisi administratif, tetapi reformasi strategis. “Permenperin ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai bila belanja publik dan konsumsi nasional berpihak pada industri dalam negeri. Kita ingin TKDN bukan sekadar angka, tapi simbol kebanggaan bangsa,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy akan Percepat Peningkatan Akses Jalan Menuju Pelabuhan Patimban

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi akan mempercepat peningkatan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Karenanya Menhub menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pada saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (15/10).

Pertemuan ini membahas langkah strategis untuk memastikan infrastruktur jalan pendukung Pelabuhan Patimban berfungsi optimal, baik dari kawasan industri maupun dari wilayah sumber material (quarry).

“Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Patimban harus didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait menjadi sangat penting,” ujar Menhub Dudy.

Menurut Menhub, sinergi lintas sektor dibutuhkan agar penataan dan peningkatan akses jalan tidak berjalan parsial, tetapi saling mendukung dalam satu rencana terpadu.

“Kita ingin memastikan pembangunan Patimban berjalan terpadu, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pelaku industri. Dengan kerja sama yang solid, konektivitas logistik nasional dapat semakin kuat,” tambahnya.

Selain membahas infrastruktur jalan, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya penataan jalur angkutan material serta pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas menuju kawasan pelabuhan.

“Menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman adalah bagian penting dari keberlanjutan infrastruktur. Pengendalian kendaraan ODOL harus menjadi perhatian bersama,” tegas Menhub.

Sejalan dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menekankan komitmen Pemprov Jabar untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur penunjang Pelabuhan Patimban, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret kolaborasi lintas pemerintah dalam mendukung operasional dan pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu simpul utama konektivitas logistik nasional dan motor penggerak ekonomi kawasan.

Turut hadir dalam pertemuan ini Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar dan Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie dan Surya Paloh Eratkan Silaturahmi Kebangsaan di Kementerian Pertahanan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan silaturahmi tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Dharma Paloh, di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/10).

Pertemuan ini merupakan wujud nyata komitmen Kemhan untuk terus menjaga dan mempererat komunikasi serta sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Silaturahmi difokuskan pada upaya bersama dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan domestik.

Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas masukan informal dari Surya Paloh yang penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme. “Yang memberikan penguatan dan vitamin dalam tugas menjaga stabilitas nasional,” ujar Menhan. Menhan juga menegaskan bahwa Kemhan adalah kantornya rakyat dan terbuka bagi seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju. Kunjungan ini diharapkan menjadi stamina kolektif dalam menghadapi tantangan tugas yang akan datang.

Sementara itu, Surya Paloh menyatakan kehormatannya atas pertemuan yang berlangsung hangat dan mendalam ini. Dalam diskusi ini berfokus pada kepentingan nasional dan upaya mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Pertemuan ini menjadi simbol yang kuat tentang bagaimana semangat gotong royong dan persatuan tetap menjadi landasan bagi para pemimpin bangsa. Silaturahmi ini diharapkan akan terus berlanjut di masa mendatang sebagai upaya kolektif dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan berdaulat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Depok Tinjau Rumah Rusak di Tapos, Prioritaskan Penanganan dengan Anggaran Darurat

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Depok, Supian Suri, meninjau empat rumah warga yang mengalami kerusakan di Kecamatan Tapos, Selasa (14/10). Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait kondisi rumah yang sudah tidak layak huni. Dari hasil pengecekan, tiga rumah berada di Kelurahan Cilangkap, dan satu rumah di Kelurahan Leuwinanggung.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tapos, Jarkasih, serta lurah dan unsur RT-RW setempat.

Supian Suri menyampaikan rasa prihatin atas kondisi rumah warga, terutama milik Piping dan Lala di RT 06 RW 12, Kelurahan Cilangkap, yang mengalami kerusakan cukup parah di bagian atap.

“Kondisinya sangat memprihatinkan, hampir 80 persen bocor. Atapnya juga sudah hampir ambruk,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota memiliki alokasi anggaran darurat yang bisa digunakan untuk membantu warga dalam kondisi mendesak seperti ini, di luar program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Kita tidak bisa menunda karena ini situasinya darurat. Kalau harus menunggu program RTLH tahun 2027, saya khawatir kondisinya semakin berisiko,” jelasnya.

Supian Suri menegaskan, anggaran tak terduga akan digunakan untuk mempercepat penanganan rumah yang rusak berat dan belum masuk program RTLH tahun berjalan.

“Saya minta para camat dan lurah aktif melaporkan kondisi seperti ini di wilayahnya. Jangan sampai ada korban karena kita lalai,” tegasnya.

Untuk tahun ini, lanjutnya, ada sekitar 1.000 rumah yang dialokasikan melalui program RTLH di Kota Depok, dengan 50 rumah di Kelurahan Cilangkap yang sedang dalam proses perbaikan.

Namun, masih ada beberapa rumah yang belum terakomodir, termasuk rumah warga yang dikunjungi kali ini.

Sambil menunggu proses perbaikan berjalan, warga terdampak sementara akan menempati rumah kontrakan.

“Saya minta Pak Camat dan Pak Lurah bantu carikan tukang dan koordinasi dengan (toko) material. Nanti setelah dananya cair, kita segera bayar,” tutup Supian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Farhan Turun Langsung Tinjau Titik Rawan Banjir di Panyileukan Bandung

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan langkah konkret dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-17 di Kelurahan Mekar Mulya, Selasa 14 Oktober 2025.

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung telah menerima sejumlah keluhan dari warga dan Forum RW terkait permasalahan aliran air yang belum optimal mengalir ke kolam retensi.

“Kami sudah turun langsung ke lapangan. Ada keluhan dari Forum RW tentang alur air agar bisa masuk ke kolam retensi. Perubahannya tidak bisa dilakukan seketika, tetapi akan kita tangani melalui program dana prakarsa,” jelas Farhan.

Menurutnya, dana prakarsa yang diberikan pemerintah untuk setiap kelurahan berkisar antara Rp100 juta per tahun. Dana tersebut diharapkan mampu membantu penanganan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan sistem drainase dan pengendalian banjir.

“Ini pekerjaan yang harus melibatkan dinas perencanaan dan tata ruang supaya hasilnya maksimal,” ujarnya.

Farhan juga terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, hadir pula anggota DPRD Kota Bandung yang memiliki daerah pemilihan di wilayah tersebut.

“Kebetulan ada anggota dewan juga yang dapilnya di sini. Kita akan usulkan perbaikan khusus agar bisa dianggarkan lebih besar di tahun berikutnya,” tambahnya.

Selain soal banjir, Farhan menyoroti pengelolaan sampah di kawasan tersebut. Ia meminta masyarakat dan media turut memantau efektivitas fasilitas pengolahan sampah organik di sekitar Pasar Induk.

“Saya belum meninjau langsung, tapi berdasarkan laporan, sampah organik sudah tertangani. Kalau memang masih ada kekurangan, kami akan tindak lanjuti,” katanya.

Ia mengatakan, upaya penanganan banjir dan sampah harus berjalan beriringan. Menurutnya, pengolahan sampah adalah satu-satunya solusi jangka panjang untuk mencegah penyumbatan saluran air.

“Enggak ada cara lain selain pengolahan. Hanya itu,” tegasnya.

Berdasarkan data dari dokumen profil kelurahan, wilayah Mekar Mulya memiliki luas 121,52 hektare dengan 6 RW dan 37 RT, serta kondisi geografis datar yang membuatnya rawan genangan saat hujan deras.

Salah satu titik banjir berada di Jalan Pamekar Timur XXI RW 04, yang kerap tergenang hingga 3–4 jam dengan sekitar 20 rumah terdampak.

Farhan menambahkan, saat Pemkot Bandung juga membuat sistem kerja baru yang memungkinkan koordinasi langsung di tingkat kelurahan melalui Siskamling Siaga Bencana.

“Itulah sebabnya saya akan selalu berkantor di kelurahan setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau kelurahan berhasil mencapai status Kawasan Bebas Sampah (KBS), maka akan ada insentif tambahan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kalsel Apresiasi Semangat Inovasi Daerah Dalam Kalsel Innovation Award 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Tahapan Penjurian serta Presentasi Final Inovasi Daerah Kalsel Innovation Award 2025 di Aula Brida Kalsel, Banjarbaru, Rabu (14/10).

Kegiatan ini menghadirkan masing-masing 10 inovasi daerah terbaik dari tiga kategori, yakni Top 10 SKPD Provinsi Kalsel, Top 10 Kabupaten/Kota, dan Top 10 Masyarakat Umum.

Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang juga memberikan sambutan serta apresiasi kepada seluruh finalis.

“Saudara-saudara semua adalah contoh nyata dari semangat Bekerja Bersama, Merangkul Semua, melalui ide, kreativitas, dan inovasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemajuan pembangunan daerah,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan bahwa Kalsel Innovation Award merupakan wadah apresiasi bagi para inovator daerah yang telah menghadirkan berbagai terobosan dan gagasan baru untuk memperkuat pembangunan di Banua.

“Melalui ajang ini, kita ingin menegaskan bahwa inovasi merupakan bagian dari semangat perubahan menuju birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil,” ujarnya.

Tahun ini, panitia menerima 90 proposal inovasi daerah, terdiri dari 42 proposal dari SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, 26 proposal dari SKPD Kabupaten dan Kota, serta 22 proposal dari masyarakat umum.

Capaian tersebut, lanjutnya, menunjukkan antusiasme dan kepedulian berbagai pihak dalam membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

“Kita ingin memastikan setiap inovasi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tutupnya.

Kegiatan Kalsel Innovation Award 2025 akan berlangsung selama dua hari, 14–15 Oktober 2025, secara hybrid (daring dan luring). Pada hari pertama, peserta yang tampil adalah Top 10 SKPD Kalsel dan Top 5 Masyarakat Umum, sementara pada hari kedua diikuti Top 10 Kabupaten/Kota dan Top 5 Masyarakat Umum.

Dengan penyelenggaraan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen agar budaya inovasi dapat terus tumbuh dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Banua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kepri Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Digitalisasi dan Zona Integritas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau, sebagaimana disampaikan Gubernur Ansar Ahmad, telah melaksanakan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Di antaranya adalah peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan, mendorong transparansi informasi publik, memperkuat kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman dalam pembangunan Zona Integritas.

“Langkah lainnya adalah osialisasi nilai-nilai integritas melalui pemasangan banner dan media informasi SPI di seluruh OPD,” kata Ansar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa (14/10).

Menyusul hasil SPI Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen memperkuat integritas aparatur dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Gubernur Ansar dalam sambutannya menegaskan bahwa Survei Penilaian Integritas mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

“Integritas adalah pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil SPI harus menjadi cermin untuk introspeksi dan perbaikan diri bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri,” ujar Gubernur Ansar.

Plt Deputi KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo yang hadir dalam kegiatan menekankan bahwa hasil SPI merupakan alat ukur persepsi publik dan internal ASN terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Ia juga menjelaskan keterkaitan antara SPI dan Monitoring Center for Prevention (MCSP), di mana MCSP berperan memperbaiki sistem tata kelola, sementara SPI mengukur hasil intervensi tersebut.

Ia mengingatkan daerah mewaspadai praktik-praktik penyimpangan seperti pemecahan paket pengadaan langsung, serta menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

Di kesempatan ini Gubernur Ansar menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh di seluruh OPD terkait kategori merah (71,66) hasil SPI Kepri.

“Kami akan menelusuri lebih dalam hasil survei ini, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf OPD, serta memperbaiki sistem pengawasan agar ke depan hasil SPI dan indikator reformasi birokrasi bisa lebih baik,” tegas Gubernur Ansar.

Lebih lanjut, Gubernur Ansar menyoroti bahwa hasil MCSP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan nilai tinggi yang mencerminkan keberhasilan sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan daerah.

“Nilai MCSP kita tergolong tinggi dan membanggakan. Artinya, dari sisi sistem, tata kelola dan pencegahan korupsi sudah berjalan dengan baik. Namun hasil SPI yang masih rendah menunjukkan bahwa tantangan kita kini ada pada persepsi dan perilaku. Ini yang akan kita benahi bersama,” tambahnya.

Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi praktik pemecahan paket maupun proyek fiktif. Ia juga mendorong penggunaan E-Katalog Lokal untuk memastikan transparansi dan efisiensi belanja pemerintah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 Uding Juharudin bersama jajaran pejabat KPK, para bupati/wali kota se-Kepri, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Maruarar Sirait Puji Komitmen Pemkab Pasuruan Dukung Program FLPP

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mendukung penuh program kredit perumahan rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ara – sapaan akrab Menteri PKP ini usai menghadiri acara serah terima kunci rumah FLPP di Perumahan Grand Kencana Beji, Rabu (15/10) sore.

Dalam acara ini, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori terlihat mendampingi menteri.

“Jujur, saya senang sekali disini, kepala daerahnya, Bupati dan Wakil Bupati sangat membantu, pengembang bagus kompak, banknya kompak, demandnya atau permintaan pasar tinggi. Jadi perlu digas lagi nih pak Wabup ya. Mari cetak sejarah bersama – sama,” katanya.

Dijelaskan Ara, dari data yang didapatkan, di Pasuruan ada 150 ribu orang tidak punya rumah, atau sekitar 26 ribu keluarga di Kabupaten Pasuruan belum memiliki rumah. Ara meminta Wabup dan Pemkab Pasuruan untuk menggenjot kinerja agar semua masyarakat punya rumah.

“Kalau 1.000 rumah per tahun butuh waktu 25 tahun, atau 500 rumah per tahun bisa selesai 50 tahun. Saya bantu pak, mari sama – sama tuntaskan, dan jamin masyarakat bisa punya rumah semua dalam lima tahun, dengan skenario 5.000 kepala keluarga dapat rumah setiap tahunnya,” urainya.

Ara mengaku, pihaknya siap memberikan kuora 5.000 FLPP di tahun 2026. Dia mengaku akan mencoba periode pertama 2.000 rumah di pertengahan tahun depan, dan sisanya diserahkan akhir tahun depan. Ara optimis Pasuruan bisa menjadi Kabupaten percontohan.

“Kalau bisa, lima tahun ke depan, sudah 0 persen. Tidak ada keluarga di Pasuruan yang tidak punya rumah. Semuanya punya rumah dengan memanfaatkan program Presiden Prabowo ini. Di Pasuruan ini komplit, Pemerintah mendukung, pengembangnya keren, permintaan tinggi,” imbuhnya.

Dia mengaku senang karena malam ini di Pasuruan sudah ada kebijakan konkret yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kementrian akan support. Daerah tinggal siapkan lahan, regulasinya, pengembang membangun dan masyarakat bisa mendapat manfaat dalam program ini.

Dalam acara penyerahan kunci itu, Ara sempat berkeliling ke lingkungan perumahan sebelum dia mengecek beberapa rumah subsidi yang sudah dimiliki masyarakat. Di perumahan ini, ada 118 rumah subsidi yang sudah laku terjual dalam waktu dua bulan.

Wakil Bupati Pasuruan KH Shobih Asrori mengaku akan berusaha maksimal menjalankan amanah dari Menteri PKP ini. Menurutnya, pirantinya harus disiapkan. Apapun yang berhubungan dengan semua itu harus siap. Mulai regulasi, lahan, kesiapan pengembang dan lainnya.

“Prinsipnya, kalau menyangkut program Presiden, atau program pusat, kami akan berusaha maksimal untuk menerapkan di daerah. Termasuk program rumah subsidi untuk MBR ini. Kami sangat menyambut baik dan mendukung kesuksesan program ini,” ujarnya.

Bahkan, sebagai wujud komitmen menjalankan amanat ini, kata Gus Wabup, ada beberapa penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang itu untuk melancarkan program ini. Misal pembebasan retribusi PBG, pembebasan BPHTB, pendataan untuk MBR dan lain sebagainya.

“Bagi penerima manfaat, saya ucapkan selamat, semoga rumah ini menjadi tempat kebahagiaan. Selain itu, mejadi tempat membangun harapan baru untuk kesejahteraan masyarakat. Mendapat rumah layak, bisa hidup dan terus berkembang adalah hak seluruh warga negara,” imbuhnya.

Gus Wabup juga melaporkan, di tahun 2025 ini, ada 157 perumahan dengan 111 pengembang yang akan dibangun di Pasuruan. Dan sebagian besarnya pembangunan berada di barat Pasuruan. 77 perumahan itu ditujukkan untuk MBR. Satu bulan lalu, ada juga pengembang yang silaturahmi ke Bupati dan berniat membangun perumahan untuk ASN.

Sri Sultonia tak kuasa menahan rasa bahagianya bertemu Menteri. Di hadapan menteri, Sri bercerita tentang cerita bahagiannya bisa punya rumah perumahan. Dia adalah salah satu penerima manfaat program ini. Setiap hari, Sri bekerja sebagai sales sebuah produk susu.

Gajinya yang UMR itu dirasa cukup untuk menjadi bekalnya memiliki rumah idaman. “Senang pak, bagus rumahnya. Allhamdulillah saya bisa rumah,” katanya. Fajar Bima Restu, seorang ojek online (ojol) juga mengaku bangga dan bersyukur karena bisa mendapat kesempatan punya rumah.

“Gaji saya itu berkisar Rp 3-4 jutaan per bulan. Kalau tidak ada program ini, punya rumah perumahan itu hanya sebuah mimpi. Tapi, karena ada program rumah subsidi, punya rumah perumahan itu bisa menjadi sebuah kenyataan dan allhamdulilah saya bisa punya rumah disini,” tambahnya.

Sari, salah satu perawat di RSUD Bangil juga mengaku bersyukur punya rumah. Dia mengaku memilih rumah ini karena dekat dengan lokasi kerjanya. Dia hanya butuh waktu 10 – 15 menit untuk sampai ke lokasi kerjanya dari rumah. “Selain itu, angsurannya juga murah,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Mojokerto Dorong Percepatan Program dan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah

Penulis
Syifa
-

Menjelang triwulan akhir Tahun Anggaran 2025, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Staf Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang digelar pada Senin (13/10) pagi, di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.

Agenda rapat ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, mencakup realisasi anggaran, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, serta capaian kinerja prioritas. Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta jajaran teknis.

Bupati Albarraa menekankan, percepatan pelaksanaan program harus dilakukan secara terukur dan akuntabel, terutama untuk kegiatan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita sudah memasuki triwulan terakhir. Waktu kita terbatas, sehingga seluruh kepala perangkat daerah harus mempercepat realisasi kegiatan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat nyata,” tegas Bupati yang akrab disapa Gus Bupati atau Gus Barra.

Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga 13 Oktober 2025 realisasi belanja daerah mencapai Rp1,863 triliun atau 62,77% dari total pagu P-APBD sebesar Rp2,969 triliun. Angka ini diproyeksikan meningkat hingga 94,78% pada akhir tahun, dengan perkiraan SiLPA sebesar Rp 155 miliar.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian positif dengan realisasi 78,06% atau Rp666,68 miliar dari target Rp854,02 miliar. Beberapa sektor bahkan melampaui target, seperti Lain-lain PAD yang Sah (133,33%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (99,79%).

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mencatat total Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp1,187 triliun, terdiri dari pengadaan melalui penyedia Rp 732,79 miliar dan swakelola Rp452,46 miliar. Hingga Oktober 2025, pelaksanaan pengadaan mencakup 4.015 paket e-purchasing, 3.031 paket pengadaan langsung, dan 5.157 paket swakelola.

Gus Bupati juga menegaskan, agar seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) serta melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Di bidang pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaporkan perkembangan positif Mal Pelayanan Publik (MPP) “Grha Manavaseva”, yang kini menaungi 28 instansi dengan 160 jenis layanan. Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP akan membentuk Satgas Percepatan Perizinan, memperkuat integrasi sistem OSS nasional, dan mengadakan coaching clinic bagi pelaku usaha.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto turut melaporkan capaian penting, di antaranya penanggulangan TBC dengan capaian pengobatan 88%, serta program Gercep Stunting (Gemapitu) dan Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 67% dengan cakupan lebih dari 1,8 juta peserta JKN daerah.

BKPSDM mencatat tingkat kehadiran ASN mencapai 98% dan kepatuhan apel sebesar 93%, menunjukkan peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur menjelang akhir tahun anggaran.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto mencatat tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 88,39%, sementara Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD–MCSP) Kabupaten Mojokerto memperoleh skor 59,2 poin, menempati peringkat ke-6 di Jawa Timur dan ke-23 nasional.

Pemerintah daerah juga memperkuat implementasi transaksi non-tunai berbasis internet banking sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023, sebagai langkah nyata memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan.

Menyoroti kondisi fiskal nasional, Gus Bupati menyampaikan, alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi mengalami penyesuaian pada tahun 2026, terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kita harus siap menghadapi penyesuaian kebijakan fiskal nasional. Ketergantungan terhadap dana pusat perlu dikurangi. Kita harus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan menggali potensi PAD secara kreatif dan efisien,” ujar Bupati.

Bupati juga menekankan tiga fokus utama bagi seluruh perangkat daerah, diantaranya Optimalisasi PAD melalui inovasi digital dan perluasan basis pajak, efisiensi belanja birokrasi dengan pengalihan anggaran seremonial menuju program berdampak langsung, serta penguatan tata kelola keuangan melalui pembinaan dan pengawasan internal yang proaktif.

Diakhir arahannya, Gus Barra mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan sisa waktu tahun 2025 sebagai momentum percepatan dan pembuktian kinerja.

“Mari kita buktikan bahwa Kabupaten Mojokerto mampu menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian maksimal, akuntabel, dan membanggakan. Semangat kebersamaan dan integritas harus terus kita jaga demi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...745746747...4,906Halaman 746 dari 4,906