Beranda blog Halaman 745

Pemkab Sumedang Teken PKS dengan DJP dan DJPK untuk Optimalisasi Pemungutan Pajak

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara daring di Command Center Setda, Rabu (15/10).
Penandatanganan seremoni PKS antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dilakukan dengan  109 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. “Kerja sama antara tripartit selama ini sudah berjalan melalui beberapa aktivitas yang terkait dengan pertukaran data dan informasi sesuai dengan PP 31 tahun 2017 nomor 228,” kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Bimo mengungkapkan data dan informasi tersebut telah dimanfaatkan secara optimum untuk menguji kepatuhan formal dan kepatuhan material wajib pajak. “Juga pengawasan terhadap pemotongan pemungutan serta penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD melalui kegiatan rekonsiliasi serta pelaksanaan komfirmasi status wajib pajak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Rohana mengatakan tujuan dari PKS tersebut adalah untuk optimalisasi peningkatan pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. “Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pajak pusat maupun pajak daerah,” ujarnya.
Ia menyebutkan Bapenda  Sumedang bekerja sama dengan KPP Pratama Sumdang telah menelusuri beberapa wajib pajak termasuk sosialisasi dan juga terkait dengan penelusuran wajib pajak. “Dengan begitu, akan meningkatkan pendapatan  baik pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah maupun pendapatan dari pajak pusat bekaitan dengan PPH dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Ia menuturkan setelah bekerja sama dengan KPP Pratama Sumedang terkait dengan penelusuran wajib pajak, maka di tahun 2025 targetnya bisa tercapai. “Kami sudah merencanakan dengan KPP Pratama terkait dengan peneluauran wajib pajak. Mudah-mudahan di tahun 2025 yang tinggal dua bulan lagi, kita juga bisa mencapai target terkait dengan penelusuran wajib pajak,” katanya

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Adi Arnawa Dukung Pelestarian Lingkungan dan Resmikan Monumen Kalpataru di Kuta

Penulis
Syifa
-

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri upacara pecaruan rsi gana, melaspas dan mendem pedagingan di Pura Tirtha Campuhan Kuta. Bupati juga meresmikan Monumen Kalpataru yang dibangun di Jaba sisi Pura, pada Rabu (15/10).

Pada upacara yang dipuput Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba dari Muding Kerobokan tersebut, Bupati berkesempatan mendem pedagingan di Pelinggih Padmasana, melakukan persembahyangan bersama, menandatangani prasasti dan meresmikan Monumen Kalpataru. Bupati juga menyerahkan secara simbolis bantuan hibah tahun 2024 untuk pembangunan Pura sebesar Rp 2,3 miliar dan medana punia Rp 20 juta.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan terima kasih kepada krama pengempon pura yang telah melaksanakan upacara penyucian stana ida bhatara melalui upacara pecaruan dan melaspas. Hal ini sebagai wujud bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, semoga Beliau senantiasa melimpahkan waranugraha, keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Beliau juga mengapresiasi langkah dari Komunitas Peduli Sungai Tukad Mati Lestari Kuta yang berperan aktif menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan khususnya kawasan tukad mati yang berdampingan dengan Pura Tirtha Campuhan. Terlebih komunitas ini sudah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat dengan diraihnya penghargaan Kalpataru.

“Tentu kami pemerintah daerah sangat mendukung dan terus mendorong agar kawasan Tukad Mati sebagai hilirnya aliran sungai dan Kuta sebagai pusat pariwisata tetap terjaga kebersihannya. Kami juga imbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai sehingga tidak terulang lagi musibah banjir,” harapnya.

Sementara, Ketua Panitia Jero Mangku Nyoman Sukra yang akrab dipanggil Jero Dolphin menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Badung sehingga pembangunan Pura Tirtha Campuhan Kuta dapat terlaksana dengan baik termasuk jalannya upacara. Disebutkan bahwa, parahyangan pura awalnya dibangun pada Buda Kliwon Wuku Gumbreg, 9 September 2009 dengan pengempon 9 KK.

Hingga sekarang Pura ini pengayahnya sudah banyak dari seluruh Bali. Untuk penataan kawasan Pura di support oleh Pemkab Badung dan PLN Peduli. Dari penataan ini dikembangkan tanaman hidroponik hingga tanaman langka yang sudah ada disumbangkan bagi masyarakat.

“Dari upaya peduli lingkungan yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Sungai Tukad Mati Lestari Kuta telah berhasil meraih penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan pada tahun 2019 dan Kalpataru Lestari tahun 2025,” jelasnya.

Hadir pada upacara tersebut, Kadis Kebudayaan Badung I Gde Eka Sudarwitha, Perwakilan DLHK Provinsi Bali, Balai Wilayah Sungai Bali Penida, PLN, Camat Kuta, Bendesa Adat Kuta serta Lurah Kuta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ponorogo Lakukan Mutasi Tunggal, Agus Sugiharto Ditunjuk Pimpin BPPKAD

Penulis
Syifa
-
Di luar kebiasaan, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko melakukan mutasi tunggal pejabat eselon II. Pelantikan dan pengambilan sumpah seorang pejabat tinggi pratama yang berlangsung di Pringgitan, Selasa (14/10) malam itu, untuk mengisi formasi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Kang Giri –sapaan Bupati Sugiri Sancoko– memercayakan jabatan BPPKAD kepada Agus Sugiharto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda). Kang Giri membenarkan mutasi itu mendesak bersamaan kondisi fiskal daerah yang kurang menggembirakan.
“Kekuatan APBD berkurang banyak karena transfer ke daerah (TKD) berkurang,” kata Kang Giri.
Pemerintah pusat memangkas alokasi TKD jatah Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 243 miliar. “Maka PAD (pendapatan asli daerah) harus naik tanpa harus menaikkan pajak. Kita berinovasi sedalam-dalamnya,” imbuh Kang Giri.
Tangan dingin Ugin –sapaan Agus Sugiharto– yang akan memegang kendali keluar dan masuknya dana ke kas daerah. Ugin pula yang harus piawai menggali potensi pendapatan di saat Kang Giri memproyeksikan PAD Ponorogo mampu tembus nominal Rp 1 triliun. Selain itu, pengelolaan aset daerah butuh inovasi tersendiri.
Kendati gerbong mutasi kali ini hanya menarik seorang pejabat eselon II, Kang Giri meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk memutasi mindset, spirit, dan integritas. Yakni, melakukan instrospeksi untuk meningkatkan kinerja. “Yang belum dilantik, yang tidak dimutasi, atau yang tetap pada posisinya, saya ajak untuk mutasi mindset. Biar kemudian instrospeksi dari segala kekurangan, kesalahan, segala yang buruk-buruk menjadi lebih baik,” ajaknya.
Bupati Ponorogo dua periode itu sempat menyebut mutasi sebagai perang melawan diri sendiri. “Perang tidak melawan musuh tetapi melawan diri sendiri, nafsu, gengsi, masa lalu, dan banyak hal yang harus diselesaikan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara mutasi itu, Wakil Bupati Lisdyarita, Sekretaris Daerah Agus Pramono, dan mayoritas kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Ambon Luncurkan Aplikasi SI LAPARD untuk Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bekerja sama dengan Bank Maluku-Malut resmi meluncurkan Aplikasi SI LAPARD (Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah) sebagai inovasi untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Peluncuran berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (14/10).

Dalam sambutan, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa peluncuran SI LAPARD merupakan langkah penting menuju transformasi digital tata kelola keuangan di Kota Ambon.

“Kita sementara ada dalam sebuah era yang menuntut kita untuk melakukan penyesuaian terhadap tuntutan di era digitalisasi. Kalau kita ingin tetap eksis dan terus memastikan kemajuan menjadi milik kita, maka penyesuaian itu mesti segera dilakukan, yaitu beralih dari sistem manual ke sistem digital,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa kehadiran SI LAPARD akan membantu pemerintah memantau penerimaan daerah secara langsung sehingga proses evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

“Aplikasi SI LAPARD ini menjadi salah satu inovasi yang turut membantu kita dalam meningkatkan indeks digital di Kota Ambon, sekaligus memastikan penerimaan daerah dapat dipantau setiap waktu. Dengan demikian, evaluasi dan perbaikan bisa segera dilakukan agar tata kelola keuangan semakin efektif dan akuntabel,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Maluku-Malut, Abidin, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh upaya digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon.

“Kehadiran SI LAPARD merupakan langkah strategis dalam upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, mentransformasi penerimaan dan pembayaran daerah dari sistem manual menjadi digital,” ujarnya.

Melalui SI LAPARD, seluruh transaksi penerimaan daerah kini dapat tercatat secara real time, dengan dukungan kanal pembayaran digital seperti QRIS, M-Banking, ATM, dan M-POS. Hal ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi di mana pun berada, sekaligus mempercepat penerapan Smart Governance di Kota Ambon.

Kegiatan peluncuran turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala OJK Provinsi Maluku, Direktur Kepatuhan Bank Maluku-Malut, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Melalui kerja sama ini, Pemkot Ambon menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat sistem pemerintahan berbasis digital, dengan tujuan mewujudkan Ambon sebagai Kota Cerdas yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Banjar Dorong Pemanfaatan Pekarangan Rumah Lewat Program P2B

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Banjar, Dr. H. Supriana, M.Pd., menghadiri kegiatan Penyerahan Bantuan dan Bimbingan Teknis Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Kota Banjar, bertempat di Aula Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi dan Bibit, Jalan Ir. Purnomo Sidi Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman. Selasa (14/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat, khususnya rumah tangga, agar dapat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan sehat, bergizi, dan berkelanjutan. Program P2B menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal serta mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Bimtek diikuti oleh 120 orang anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Kota Banjar, di mana masing-masing kelompok akan menerima bantuan benih dan bibit sayuran serta obat-obatan. Bantuan yang disalurkan berasal dari aspirasi Anggota Komisi IV DPR RI, serta bantuan reguler dari Kementerian Pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa, eksistensi para petani sebagai garda terdepan menjadi ketahanan pangan di Kota Banjar. “Siapapun kita, harus mengapresiasi keberadaan petani, dimana kita hidup saling melengkapi. Inilah pola fikir yang harus kita bangun, karena sebuah keniscayaan kehadiran para petani yang juga berkotribusi dalam ekonomi kita,” tegasnya.

Program P2B ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, meningkatkan gizi keluarga, serta membentuk masyarakat yang lebih mandiri dan sadar pangan bergizi. Diakhir acara, Wakil Wali Kota berkesempatan meninjau Gudang Prosesing Benih dan Gudang Penyimpanan Benih Padi.

Hadir pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi PKB, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala DKPPP, serta Kasatpol PP Kota Banjar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sidak Pustu Pango Raya yang Tutup Saat Jam Operasional

Penulis
Syifa
-

Merespon respon cepat aduan masyarakat, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Gampong Pango Raya, Kamis, 16 Oktober 2025.

Berangkat dari laporan yang ia terima dari warga setempat, unit pelayanan dasar kesehatan di tingkat desa tersebut, kerap tutup pada saat jam operasional. Selain itu, ketersediaan obat-obatan di sana juga terbatas.

Benar saja, tatkala tiba di lokasi sekira pukul 8.30 WIB, Pustu Pango Raya masih tutup. Tak nampak satu pun tenaga kesehatan yang bertugas. Illiza sendiri yang kemudian membuka pintu loket pelayanan.

“Laporan masyarakat ternyata memang benar adanya. Sekarang (pukul) 8.30 WIB masih tutup. Padahal ini adalah unit layanan dasar, ujung tombak pelayanan kesehatan,” ujar Illiza yang pada kesempatan itu didampingi Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra, Bachtiar dan Kadinkes, Wahyudi.

Seharusnya, seperti jadwal operasional yang tertempel di pintu depan, pustu tersebut mulai melayani masyarakat sedari pukul 08.15 WIB setiap harinya kecuali Ahad. “Selain kadang buka, kadang tutup, masyarakat juga mengeluhkan stok obat yang terbatas di sini,” ujarnya lagi.

Setelah 30 menit menunggu tanpa kepastian kedatangan petugas medis, Illiza pun bergegas menyambangi Puskesmas Ulee Kareng yang hanya berjarak 500-an meter dari lokasi.

Di puskesmas kecamatan, ia mendapat penjelasan jika tenaga kesehatan penanggung jawab pustu dimaksud dalam keadaan sakit-sakitan. Usianya pun sudah tak muda. Illiza pun langsung menginstruksikan penambahan tenaga kesehatan untuk Pustu Pango Raya.

“Minimal tempatkan satu orang lagi tenaga kesehatan dari PPPK kita di sana. Jangan sampai kondisi seperti ini menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Illiza.

Selanjutnya, wali kota meminta kadinkes untuk memastikan semua unit pelayanan kesehatan di Banda Aceh agar beroperasional sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Juga stok obat untuk penanggulangan pertama selalu tersedia.”

Menurut Illiza, selaku wali kota dirinya mengemban amanah besar dari masyarakat. “Saya dipilih oleh masyarakat, dan kota ini adalah milik masyarakat. Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan pelayanan dasar terutama kesehatan dapat diakses dengan baik oleh seluruh masyarakat.”

Sebelum beranjak dari lokasi, Illiza meluangkan waktu khusus untuk meninjau sejumlah fasilitas medis di Puskesmas Ulee Kareng. Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk berdialog langsung dengan para pasien dan tenaga kesehatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Terima Kunjungan Edukasi Siswa SLB Patriot

Penulis
Syifa
-

Suasana hangat dan penuh semangat tampak di Kantor Wali Kota Bekasi pagi ini, saat puluhan siswa dari SLB Patriot Kota Bekasi melakukan kunjungan edukasi dalam rangka mengenal lebih dekat tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah untuk memberikan pengalaman belajar nyata bagi para siswa berkebutuhan khusus, sekaligus menumbuhkan motivasi belajar dan semangat kebangsaan.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang hadir langsung menyambut para siswa dan tenaga pendidik, memberikan motivasi serta pesan inspiratif agar para siswa terus percaya diri, berani bermimpi, dan berkontribusi bagi kota Bekasi sesuai kemampuan masing-masing.

“Anak-anak ini adalah pejuang kecil yang luar biasa. Mereka mengajarkan kita arti ketulusan dan semangat tanpa batas. Pemerintah Kota Bekasi akan terus memberi ruang dan dukungan agar pendidikan inklusif benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat,” ujar Tri Adhianto.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah dan Yayasan Dharma Wanita atas dedikasi mereka dalam membimbing para siswa berkebutuhan khusus agar tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan berdaya saing.

“Kota Bekasi harus menjadi kota yang ramah bagi semua, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kemajuan kota bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang bagaimana kita memanusiakan manusia,” tambah Tri.

Kegiatan yang berlangsung penuh keceriaan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan kenang-kenangan dari pihak sekolah. Kunjungan edukasi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap Kota Bekasi, sekaligus menjadi momen berharga bagi para siswa untuk belajar langsung tentang semangat pelayanan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Cirebon Fokus Percepat Betonisasi Jalan di Wilayah Timur

Penulis
Syifa
-

Bupati Cirebon Imron memastikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah timur Kabupaten Cirebon terus dipercepat melalui program betonisasi yang kini tengah berjalan di sejumlah titik strategis.

Ia menyebutkan, salah satu ruas yang sedang dikerjakan adalah jalan penghubung Gebangilir–Waled, yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan parah.

“Jalan ini dulu kondisinya sangat jelek. Kami tindak lanjuti aspirasi masyarakat dengan melakukan betonisasi agar kualitasnya lebih kuat dan tahan lama,” kata Imron saat meninjau pengerjaan ruas jalan di Kecamatan Pabuaran, Selasa (14/10) malam.

Menurut dia, proyek betonisasi tersebut dikerjakan bertahap dengan sistem buka tutup arus lalu lintas agar tidak menghambat mobilitas warga.

Satu sisi jalan memerlukan waktu sekitar 28 hari untuk kering sempurna sebelum dilanjutkan ke sisi lain.

“Sekarang yang dicor bagian timur, nanti bergantian ke barat. Total waktu pengerjaan sekitar dua bulan,” ujarnya.

Imron menambahkan, perbaikan jalan di wilayah timur memiliki peran penting untuk memperlancar konektivitas masyarakat sekaligus mendukung kawasan industri yang terus berkembang di wilayah tersebut.

“Banyak industri baru tumbuh di sini. Kalau jalannya bagus, kegiatan ekonomi masyarakat dan logistik industri juga makin lancar,” katanya.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menambahkan, bahwa proyek perbaikan ruas jalan Sindanglaut–Pabuaran juga menjadi prioritas pemerintah daerah, dengan target rampung pada Desember 2025.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pak Bupati meninjau progres pekerjaan di tiga titik lokasi sepanjang total 760 meter. Insya Allah, Desember nanti selesai,” kata Jigus, sapaan akrab Wabup Cirebon.

Ia menjelaskan, selain dibiayai APBD Kabupaten Cirebon, proyek jalan di ruas tersebut juga mendapat tambahan sepanjang 1,5 km dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang didukung oleh pemerintah pusat.

“Tambahan 1,5 km dari IJD tentu mempercepat peningkatan kualitas jalan dan memperluas manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Jigus menyebutkan, bahwa Pemkab Cirebon telah mengajukan empat ruas jalan untuk mendapatkan dukungan IJD. Namun baru dua yang disetujui, yakni di Sindanglaut–Pabuaran dan Suranenggala–Arjawinangun.

“Dua ruas lainnya, yaitu Gebangilir–Waled dan Pelayangan–Bojongnegara, masih menunggu realisasi bantuan. Kami akan terus perjuangkan agar bisa segera ditangani,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, Sunanto menjelaskan, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan pada 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Anggaran khusus untuk perbaikan jalan naik dari Rp141 miliar pada 2025 menjadi Rp208 miliar pada 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, dana tersebut difokuskan untuk enam titik prioritas di wilayah timur yang kondisinya tergolong rusak berat, seperti di Pabuaran, Karangsembung, Kubangdeleg, dan Karawareng.

“Pekerjaan jalan kami sebar secara merata di berbagai kecamatan. Targetnya, akhir 2025 seluruh ruas prioritas sudah bisa dilalui dengan baik,” ucapnya menambahkan.

Sunanto menegaskan, meski sempat terjadi penyesuaian transfer dana dari pusat, seluruh proyek jalan tetap berjalan sesuai rencana.

“Kami pastikan kualitas betonisasi sesuai spesifikasi dan standar teknis agar hasilnya bertahan lama,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Sultan Dorong Pembaruan Cara Berpikir Gerakan Koperasi dan BMT di Era Digital

Penulis
Syifa
-

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan pentingnya pembaharuan cara berpikir bagi gerakan koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Hal tersebut disampaikan Sri Sultan dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional V dan Silaturahmi Nasional 2025 Perhimpunan BMT Indonesia di Hotel Novotel, Kulon Progo, Rabu (15/10).

Sri Sultan menyebut bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya visi makro negara, tetapi arah kolektif seluruh kekuatan sosial ekonomi bangsa. “Visi ini mensyaratkan sebuah ekosistem ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga menumbuhkan; tidak hanya besar di angka, tetapi kuat di akar,” ujarnya.

Dalam konteks koperasi, Sri Sultan menilai peran strategisnya antara lain memperkuat daya tahan ekonomi rakyat, menciptakan kemandirian finansial, serta menjaga moralitas dalam praktik ekonomi. “Untuk itu, koperasi harus lebih dulu mampu menafsirkan kembali dirinya di tengah dunia yang berubah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sri Sultan menyampaikan bahwa BMT bukan hanya wujud koperasi syariah, tetapi juga simbol kesadaran bahwa ekonomi rakyat perlu dikelola dengan nilai sekaligus dengan disiplin. “Institusi ini bergerak di tengah komunitas, berakar pada kepercayaan, tetapi juga dituntut untuk mampu bertanggung jawab secara profesional di hadapan publik dan regulasi,” paparnya.

Sri Sultan pun menyampaikan apresiasi kepada Perhimpunan BMT Indonesia atas perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan sistem keuangan berbasis komunitas. Ia berharap Musyawarah Nasional ini dapat melahirkan keputusan-keputusan visioner yang membawa gerakan BMT menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang kredibel, inklusif, dan berdaya saing tinggi. “BMT jangan sampai berjalan di belakang negara, tetapi berdampingan: menopang, memperkuat, dan meneguhkan karakter ekonomi bangsa yang berkeadilan,” pungkas Sri Sultan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi RI, Ferry Julianto, menyampaikan ekonomi syariah bukan hanya sistem keuangan, tetapi jalan hidup yang menegakkan keadilan, kebersamaan, dan keberkahan. Ia menekankan BMT sebagai lembaga yang turut menjaga nilai syariah sekaligus ekonomi masyrakat.

“Baitul Maal wa Tamwil berperan strategis sebagai lembaga yang menjaga nilai-nilai syariah sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat kecil. BMT terbukti hadir di tengah masyarakat akar rumput, dari pasar, pesantren, hingga kampung, menjadi jembatan antara niat baik dan kekuatan ekonomi,” ungkapnya.

Sebagai Menteri Koperasi yang baru dilantik, Ferry menyampaikan arahan Presiden agar koperasi mampu mengejar ketertinggalan dari BUMN dan swasta, baik dari sisi aset, volume usaha, kegiatan, maupun partisipasi masyarakat. “Selama beberapa dekade, badan usaha koperasi tersisih karena praktik ekonomi banyak diserahkan kepada mekanisme pasar, yang pada akhirnya memarjinalkan koperasi dan usaha kecil menengah,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kadis Kominfo Provinsi Jambi: Wujudkan Komunikasi Publik yang Terbuka dan Adaptif di Era Digital

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, menegaskan komitmennya dalam memperkuat komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan era digital.

Hal tersebut disampaikan Ariansyah saat wawancara melalui virtual bersama GPR Institute.

Menurut Ariansyah, peran Pemerintah Provinsi Jambi melalui Diskominfo bukan hanya sebatas membangun citra personal pejabat publik, tetapi juga memperkuat branding kelembagaan pemerintah daerah agar setiap program dan kebijakan dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

“Kami di Diskominfo Jambi berperan sebagai Government Public Relations (GPR) yang tidak hanya fokus pada personal branding, tetapi lebih kepada membangun citra institusi Pemerintah Provinsi Jambi. Tujuannya agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dapat tersampaikan dengan jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ujar Ariansyah.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Diskominfo Provinsi Jambi terus memperluas akses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satunya dengan membuka berbagai kanal pengaduan publik, termasuk melalui layanan WhatsApp, website resmi Diskominfo, serta Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau pengaduan melalui berbagai kanal yang kami sediakan. Kami juga sangat terbuka terhadap kerja sama dan akses informasi bagi rekan-rekan media, baik dari media cetak, televisi, maupun online,” tambahnya.

Ariansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi dan konsistensi komunikasi di seluruh perangkat daerah.

Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk aktif memanfaatkan platform digital sebagai sarana menyebarluaskan informasi publik.

“Ke depan, kami akan lebih menggencarkan peran setiap OPD agar aktif dalam aktivitas komunikasi publik. Setiap kegiatan dan program pemerintah harus disuarakan secara masif melalui berbagai platform digital, agar masyarakat mengetahui apa yang telah dan sedang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Melalui strategi komunikasi publik yang terarah dan pemanfaatan teknologi informasi, Diskominfo Provinsi Jambi berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...744745746...4,906Halaman 745 dari 4,906