Memasuki masa satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah diterapkan berbagai kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan solid ekonomi nasional dengan capaian 5,12% pada kuartal II 2025 dan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20, serta inflasi yang tetap terkendali di rentang 2,5±1% dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20.
“Lembaga IMF menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability, dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35% dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Talkshow Metro TV yang bertema “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran – Optimism on 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).
Selain itu, defisit APBN juga terjaga di bawah 3% PDB dengan rasio utang terhadap PDB menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20. Peringkat kredit Indonesia dari tiga lembaga pemeringkat internasional utama juga berada di kategori Investment Grade dengan outlook stabil. Kemudian, IHSG mampu mencetak rekor all time high pada level 8.200 dan disertai cadangan devisa nasional yang mampu mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai USD157 miliar pada bulan Maret 2025. Pemerintah juga merealisasikan Bullion Bank, menempatkan Rp200 triliun di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet UMKM sektor produktif sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil.
Dari sisi investasi, pada semester I-2025 mencapai Rp942,9 triliun atau naik 13,6% dibanding tahun sebelumnya dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan turun menjadi 8,47% dan menjadi terendah sepanjang sejarah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, jumlah orang bekerja pada Februari 2025 sebesar 145,77 juta orang, jumlah tambahan orang yang bekerja pada Februari 2025 sebesar 3,59 juta orang, serta tingkat pengangguran yang saat ini tercatat 4,76% atau menjadi yang terendah sejak 1998.
Pemerintah juga telah menyalurkan akses permodalan murah melalui Kredit Usaha Rakyat kepada 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan sepanjang Januari–September 2025. Reformasi struktural juga terus didorong melalui deregulasi kemudahan berusaha dengan diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sejak 5 Oktober 2025, yang diharapkan akan mendorong proses perizinan berusaha menjadi semakin cepat, mudah, dan pasti. Setelah penyaluran stimulus pada semester I-2025, Pemerintah melanjutkan pada semester II-2025 dengan meluncurkan Program Paket Ekonomi 8+4+5 dan stimulus lainnya, termasuk Program Magang Nasional, yang diharapkan akan meningkatkan konsumsi dan menciptakan multiplier effect.
Selain mendorong investasi strategis melalui hilirisasi industri, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan semikonduktor, Indonesia juga terus memperkuat posisi ekonomi di tataran global dengan bergabung ke BRICS dan menurunkan tarif resiprokal dengan AS dari 32% menjadi 19%. Kesepakatan I-EU CEPA dan Indonesia-Canada CEPA juga akan membuka akses pasar yang lebih luas.
“Indonesia tidak hanya bertahan di dalam ketidakpastian global. Indonesia tetap tumbuh, Indonesia berinovasi, Indonesia memimpin, dan kita punya fondasi yang kuat,” tutup Menko Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang turut hadir menjadi narasumber dalam talkshow sesi 1 menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan investasi sangat signifikan dan semakin berkualitas. “PDB kita PMTB-nya sekitar 27,83%. Memang masih paling tinggi adalah spending, konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, juga multiplier effect-nya ke berbagai sektor. Karena itu saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8%, kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa dari sisi capaian kerja sama internasional, Indonesia memiliki mesin penggerak digitalisasi melalui perjanjian ASEAN DEFA. Hal ini juga didukung oleh penerapan Local Currency Transaction (LCT) yang kini telah digunakan di berbagai negara, termasuk kawasan ASEAN, Uni Emirat Arab, dan Jepang. “Hingga saat ini jumlah pemegang QRIS telah mencapai sekitar 56 juta pengguna yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai aktif beradaptasi dengan sistem keuangan digital,” pungkas Jubir Haryo.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
