Beranda blog Halaman 743

Gubernur Rudy Mas’ud: Kaltim Siap Jadi Motor Swasembada Energi Nasional

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud menegaskan komitmen daerahnya untuk menjadi pusat kemandirian energi nasional. Dalam paparannya di Leadership Forum: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita yang digelar CNN Indonesia, Selasa (14/10/25), Rudy menyoroti peran strategis Kaltim sebagai penopang utama ketahanan energi Indonesia sekaligus motor penggerak transisi energi hijau di masa depan.

“Kaltim sudah lebih dari 50 tahun menyalakan energi untuk Indonesia. Bahkan jauh sebelum merdeka, bangsa Kutai sudah bekerja sama dengan Belanda untuk memproduksi minyak bumi pada 1897. Tahun 1903, minyak pertama kali keluar dari Tarakan dan Sanga-Sanga,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud di hadapan para pemimpin daerah dan tokoh nasional.

Menurutnya, hingga kini Kaltim masih menjadi tulang punggung energi nasional dengan produksi 53 ribu barel minyak per hari dan 1,1 juta kaki kubik gas per hari. Angka itu diproyeksikan melonjak pada 2028–2029 menjadi 100 ribu barel minyak dan 1,8 juta kaki kubik gas per hari.

“Ini adalah anugerah Tuhan kepada Kaltim untuk seluruh bangsa. Tapi tentu kami ingin agar daerah penghasil seperti Kaltim diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola nilai tambahnya,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.

Lebih jauh, Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan, dari total produksi batu bara nasional yang mencapai 836 juta ton per tahun, lebih dari 50 persennya atau 437 juta ton berasal dari Kalimantan Timur.

“Batu bara ini kami persembahkan untuk Indonesia tercinta. Tapi tentu kami juga berharap, pemerintah memberi ruang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan turunan industri energi di dalam negeri,” katanya.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyoroti tantangan besar dalam pemenuhan energi dalam negeri, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik independen (Independent Power Plant).

“Kebutuhan batu bara nasional sekitar 150 juta ton per tahun, dan sebagian besar dipasok dari Kalimantan. Namun tanpa infrastruktur yang memadai, sulit bagi daerah untuk menggerakkan roda ekonomi secara optimal,” jelasnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2024 tercatat 6,17 persen dengan target jangka menengah mencapai 8 persen. “Kuncinya adalah infrastruktur yang kuat agar uang berputar dan ekonomi tumbuh,” tegasnya.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyinggung pentingnya transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Dengan produksi 4,8–5,2 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun, Kaltim disebut siap menjadi pusat produksi biodiesel dan biofuel.

“Kalau kelapa sawit sampai di-banned dunia, justru jadi berkah bagi kita. Karena dari situ kita bisa hasilkan energi biodiesel sendiri,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa secara nasional, Indonesia masih belum memiliki cadangan energi strategis. “Saat ini cadangan energi operasional kita hanya mampu bertahan rata-rata 18–22 hari. Itu artinya ketahanan energi nasional kita masih nol,” ungkapnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menyebutkan, Kaltim baru memanfaatkan 1,5 juta hektare dari total 3 juta hektare lahan sawit. “Kalau ini dimaksimalkan dan digabungkan dengan potensi dari Riau, Sumatera, hingga Medan, saya yakin kita bisa mandiri energi. Bahkan dunia bisa kita kendalikan hanya dari kelapa sawit,” katanya optimistis.

Menutup paparannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.

“Bangsa yang besar bukan dari tambangnya, tapi dari ladang-ladang pangannya. Energi sejati kita ada di situ. Di pangan, di sawit, di sumber daya terbarukan yang bisa kita kendalikan sendiri,” pungkasnya penuh semangat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Sebut Pesantren sebagai Pilar Peradaban Bangsa

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut pondok pesantren sebagai lembaga yang telah mengabdikan diri untuk membangun peradaban bangsa selama berabad-abad lamanya. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Dialog Interaktif dan Podcast bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia (RRI) secara virtual.

Dialog ini membahas peran strategis Program Prioritas (Protas) Kementerian Agama dalam mendukung suksesnya Asta Cita Pembangunan Nasional. “Pondok pesantren adalah lembaga yang telah mengabdi selama 300 tahun, membangun lahirnya masyarakat yang beradab,” ujar Menag di Jakarta (16/10/2025).

Ia kemudian mengingatkan peran historis pesantren di masa lalu. “Di masa perlawanan penjajahan, pondok pesantren tampil sebagai lembaga perjuangan. Pergerakan santri dan kyai waktu itu sangat luar biasa, dengan semangat ‘mati syahid atau hidup mulia’,” lanjutnya.

Menag menekankan spiritual message yang menjadi inti pendidikan di pesantren. Salah satunya adalah kepatuhan dan kesantunan seorang santri kepada gurunya, yaitu sebuah etika luhur yang diharapkan dapat berdampak luas, menjadi cerminan sikap anak terhadap orang tuanya di rumah.

“Di pesantren, kita melihat para kyai tampil sebagai individu yang berwibawa di hadapan para santri, dan pada saat yang sama, kita menyaksikan bagaimana para santri bersikap santun kepada guru-gurunya. Inilah fondasi utama yang melahirkan cita-cita untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab,” paparnya.

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan umat, melainkan juga sebagai lembaga pembentuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. “Pesantren telah lama menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” katanya.

Ia mencontohkan, bahan-bahan kebutuhan pokok pesantren seperti beras, ikan, telur, hingga tenaga kerja, mulai dari cleaning service sampai guru, banyak didatangkan langsung dari masyarakat sekitar. “Kita tidak perlu lagi repot-repot ke pasar, karena masyarakat setempat yang mendatangkan diri ke pesantren menjual langsung ke dapur”, jelasnya.

“Dengan demikian, di mana ada pondok pesantren, di situlah tumbuh kemandirian masyarakat. Masyarakat pesantren itu bukan bersifat konsumtif, tetapi sangat produktif karena menciptakan kemandirian tersebut,” lanjut Menag.

Menag menggarisbawahi keunggulan pesantren dalam mengajarkan nilai-nilai yang semakin langka. “Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa pesantren memiliki keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai yang kini semakin langka, yaitu moralitas yang tinggi, kesantunan yang sangat terpuji, mengasah keimanan, serta mengajarkan kekayaan sosial dan budaya,” pungkasnya.

Pernyataan Menag ini semakin menguatkan komitmen Kementerian Agama untuk terus melindungi dan memajukan institusi pendidikan keagamaan, serta memastikan Program Prioritas Kemenag berjalan optimal demi mendukung tercapainya Asta Cita Pembangunan Nasional yang berlandaskan moral dan peradaban luhur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Raih Penghargaan Badan Publik Terfavorit 2025 dari Komisi Informasi Pusat

Kementerian Agama (Kemenag) meraih penghargaan Badan Publik Terfavorit dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia dalam ajang Information Transparency Award 2025. Penghargaan ini diumumkan pada closing ceremony Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang digelar di Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Information Transparency Award merupakan agenda tahunan Komisi Informasi Pusat sebagai bagian dari rangkaian Pameran Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini menjadi ruang bagi badan publik untuk menampilkan inovasi, strategi komunikasi, serta komitmen dalam menyajikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Tahun ini, penghargaan dibagi ke dalam lima kategori, yaitu Booth Terinformatif, Penyedia Informasi Terbaik, Strategi Komunikasi Terbaik, Badan Publik Terinovatif, dan Badan Publik Terfavorit.

Kemenag menjadi salah satu instansi yang berhasil menarik perhatian publik melalui inovasi dan strategi komunikasinya yang dinilai informatif, interaktif, dan mudah diakses. Selain Kemenag, sejumlah badan publik lain yang turut menerima penghargaan antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Juara 1) serta Kementerian PANRB (Juara 2) pada kategori yang sama.

*Apresiasi untuk Semangat Keterbukaan*

Komisioner KIP sekaligus Ketua Dewan Juri, Rospita Vici Paulyn, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang penghargaan, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi dan semangat transparansi antar badan publik di Indonesia.

“Keterbukaan informasi bukan hanya menjalankan regulasi, tetapi juga cara efektif membangun kepercayaan publik. Melalui kegiatan ini, kami melihat banyak inovasi komunikasi yang inspiratif,” ujarnya.

Menurutnya, proses penilaian dilakukan secara objektif dan independen, dengan mempertimbangkan substansi informasi, kejelasan pesan, dan strategi komunikasi publik yang digunakan oleh setiap peserta.

*Kemenag Terus Perkuat Layanan Informasi Publik*

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar, mengapresiasi penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Kemenag dalam memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas publik.

“Kami berterima kasih atas apresiasi dari Komisi Informasi Pusat. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh tim humas dan unit layanan informasi di lingkungan Kemenag yang terus berupaya menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan ramah publik,” ungkap Thobib.

Ia menegaskan bahwa Kemenag akan terus berinovasi dalam mengembangkan sistem komunikasi publik yang partisipatif, transparan, dan berbasis data.

“Transparansi informasi adalah bagian dari nilai integritas yang kami pegang dalam melayani umat. Ke depan, kami akan terus memperkuat peran humas pemerintah dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan akuntabel,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tak Main-Main, KemenImipas Pindahkan Enam Warga Binaan Termasuk Ammar Zoni ke Nusakambangan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Kali ini, sebanyak enam warga binaan berstatus high risk, termasuk artis Ammar Zoni, resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security di Nusakambangan.

Langkah tegas ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bawah arahan Menteri bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Dirjen PAS, tidak akan mentoleransi siapapun yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas.

“Ini bukti bahwa peringatan Bapak Menteri dan Pak Dirjen itu serius. Siapapun yang terlibat peredaran narkoba di dalam Lapas/Rutan akan ditindak,” tegas Rika Aprianti, Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Ditempatkan di Lapas Super Maksimum Karang Anyar

Keenam narapidana tersebut tiba di Nusakambangan pada pukul 07.43 WIB dan langsung ditempatkan di Lapas Super Maksimum Security Karang Anyar. Seperti narapidana high risk lainnya, mereka akan menjalani pembinaan dan pengamanan dengan standar super maksimum.

Langkah ini, menurut Ditjen PAS, diharapkan dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik, sekaligus memperkuat sistem Pemasyarakatan dalam mencetak narapidana yang siap kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.

Sudah Lebih dari 1.500 Narapidana Dipindahkan

Menurut Rika Aprianti, hingga saat ini lebih dari 1.500 warga binaan high risk telah dipindahkan ke Nusakambangan. Kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi Lapas dan Rutan dari peredaran narkoba dan gangguan keamanan lainnya, tetapi juga demi kepentingan para warga binaan sendiri agar mereka dapat menjalani proses pembinaan yang lebih efektif.

Pemindahan Dilakukan dengan Pengamanan Ketat

Proses pemindahan dilakukan pada dini hari dan melibatkan kolaborasi antara tim Pengamanan Intelijen dan Kepatuhan Internal Ditjen PAS, Polres Jakarta Timur, Mabes Polri, serta petugas Pemasyarakatan dari Jakarta. Seluruh tahapan, mulai dari pemindahan hingga penerimaan di Nusakambangan, dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Jakarta, Heri Azhari, menegaskan bahwa pemindahan ini adalah bagian dari langkah berkelanjutan untuk mewujudkan komitmen “Zero Narkoba” di lingkungan pemasyarakatan.

“Seperti yang berulang kali diingatkan Pak Menteri dan Dirjenpas, bahwa Zero Narkoba adalah harga mati. Maka ini menjadi alarm kami untuk terus waspada dan bertindak,” ujar Heri.

Penegasan: Tidak Ada Tempat untuk Bandar Narkoba di Balik Jeruji

Dengan langkah tegas ini, Ditjen PAS kembali menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi para pelaku peredaran narkoba, bahkan di balik jeruji. Upaya penertiban dan pemindahan narapidana berisiko tinggi akan terus dilakukan untuk menjaga integritas pemasyarakatan dan menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat dan kondusif.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Sabang Tegaskan: Semua Pantai Terbuka untuk Umum

Pemerintah Kota Sabang menegaskan seluruh pantai di Sabang tetap terbuka untuk umum. Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam setelah menindaklanjuti isu yang berkembang mengenai dugaan larangan masyarakat memasuki kawasan pantai di sekitar The Pade Dive Resort.

Menindaklanjuti keresahan masyarakat, Wali Kota Sabang melakukan pertemuan langsung dengan owner dan manajemen The Pade Dive Resort untuk mencari kejelasan dan solusi terbaik atas persoalan tersebut. Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa tidak ada larangan khusus bagi masyarakat untuk menikmati pantai yang berada di kawasan tersebut.

“Seluruh pantai yang ada di Sabang terbuka untuk umum, tidak ada area yang bersifat private. Namun masyarakat diminta untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghormati aktivitas para tamu hotel,” tegas Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, Kamis (16/10).

Ia menambahkan, dialog ini merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlanjutan dunia usaha, terutama sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Sabang.

“Sabang adalah kota wisata yang hidup dari keindahan alam dan keramahan masyarakatnya. Pemerintah akan terus memastikan akses publik terhadap pantai tetap terjaga, sembari mendukung dunia usaha untuk berkembang secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Wali Kota Sabang juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan pantai sebagai ruang publik yang aman, bersih, dan terbuka untuk semua. Menurutnya, pantai bukan hanya aset wisata, tetapi juga identitas Sabang, tempat masyarakat berinteraksi, budaya hidup, dan ekonomi lokal tumbuh.

“Kami berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di lapangan. Mari sama-sama menjaga Sabang agar tetap menjadi destinasi wisata unggulan yang terbuka dan ramah bagi siapa pun,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mendes Yandri: Desa Jadi Subjek Utama Pembangunan itu Sudah Sangat Tepat

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa Kemendes PDT sangat erat dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Jadi sekarang desa bukan hanya menjadi objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan,” katanya saat menjadi narasumber dalam Talk Show 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan oleh Metro TV bertema mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di JS. Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Oleh karena itu, pihaknya kemudian menerjemahkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan membuat tagline Bangun Desa Bangun Indonesia. Menurutnya, jika membangun desa, maka otomatis membangun Indonesia.

Saat ini, lanjut Mendes Yandri, desa bagi Indonesia sangat vital dan memegang peranan penting. Oleh karena itu, Kemendes PDT juga telah membuat 12 aksi Bangun Desa Bangun Indonesia.

“Jadi 12 aksi bangun desa ini pertama ada Koperasi Desa Merah Putih, BUM Desa, hilirisasi produk desa, Desa Ekspor, pemuda-pemudi pelopor desa, desa bebas sampah dan sebagainya. Inti pokoknya, Pak Prabowo menempatkan desa menjadi subjek pembangunan itu sudah sangat tepat,“ ungkap Mendes Yandri.

Apalagi, saat ini dua program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berbasis di desa, seperti halnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh yang ada di desa, agar desa jangan hanya jadi penonton saja dalam program utama yang lokusnya berada di desa tersebut.

“Jangan sampai SPPGnya ada di desa ini, tapi ayamnya, telurnya, kangkungnya, kacang panjangnya dari desa lain semua, atau jadi importir, itu yang tidak boleh,” ujar Mendes Yandri.

Oleh karena itu, Kemendes PDT telah membuat desa-desa tematik agar desa menjadi suplier utama program MBG, selain itu juga dalam rangka untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di desa.

“Kita menciptakan banyak peluang, tapi kita juga harus kawal. Maka harus ada pemberdayaan dan pendampingan. Nah makanya kami di samping melakukan kolaborasi dengan K/L lain juga melakukan hal-hal yang rill. Sekarang kita sudah melakukan festival bangun desa, “ pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Percepat Penuntasan PTSL, Menteri Nusron Dorong Kolaborasi dengan Pemda Bebaskan BPHTB bagi Masyarakat Kecil

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengimbau jajaran, khususnya di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan, untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan daerah terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini jadi salah satu upaya untuk menuntaskan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Masyarakat yang mengikuti PTSL rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah dan tidak mampu membayar BPHTB. Memang ini butuh kelihaian Kepala Kanwil BPN maupun Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan komunikasi dengan bupati/wali kota (untuk pembebasan BPHTB),” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/10/25).

Menteri Nusron juga terus berupaya berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah (Pemda), termasuk para kepala daerah terkait pembebasan BPHTB untuk kelancaran pelaksanaan PTSL bagi masyarakat.

“Saya setiap kunjungan ke daerah juga selalu membawa pesan kepada gubernur, ini kan untuk kepentingan masyarakat mereka,” ungkapnya.

Sebagai langkah percepatan penuntasan PTSL, Menteri Nusron mengarahkan agar tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) juga turun melakukan audit PTSL di setiap Kantor Pertanahan.

“Dari tim Itjen nanti melakukan audit (hambatan penyelesaian PTSL) berdasarkan kategori-kategori yang disusun oleh tim Itjen, agar dapat segera diselesaikan,” pesannya.

Adapun Rapim ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, para Kepala Kanwil BPN Provinsi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri PKP Dorong Kolaborasi Strategis dengan REI untuk Kebijakan Perumahan Pro Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha properti dalam memperkuat kebijakan perumahan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Surabaya, Rabu (15/10), yang turut dihadiri oleh Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur, Mochamad Ilyas, serta para pengembang anggota REI di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menteri Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah mematangkan konsep rent to own (sewa untuk memiliki) yang sebelumnya diusulkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Konsep ini, kata Menteri Ara, merupakan salah satu alternatif solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah dengan cara yang lebih ringan dan fleksibel.

“Pemerintah terbuka terhadap berbagai usulan dari asosiasi pengembang, termasuk REI. Saya percaya REI adalah gudangnya pengembang-pengembang yang kredibel, kreatif, dan berintegritas. Karena itu, saya ingin mendengar masukan langsung dari para pelaku di lapangan, terutama dari Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pembangunan perumahan rakyat,” ujar Menteri Ara.

Lebih lanjut, Menteri Ara menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan asosiasi pengembang, agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar lahir dari kebutuhan dan realitas di lapangan. Ia menambahkan, setiap kebijakan pemerintah di sektor perumahan harus mampu menjembatani kepentingan negara, rakyat, dan dunia usaha secara proporsional.

“Di sini kita diuji, bagaimana pemerintah, rakyat, terutama masyarakat kecil dan dunia usaha bisa berjalan seimbang. Saya ingin kebijakan yang lahir membawa manfaat bagi semuanya negara yang kuat, rakyat yang sejahtera, dan dunia usaha yang berkembang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Timur, Mochamad Ilyas, menyambut positif langkah Menteri PKP dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan pengembang. Ia menilai keterbukaan pemerintah terhadap masukan dari asosiasi menjadi angin segar bagi dunia properti, khususnya pengembang yang berkomitmen menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Menteri yang ingin membangun kebijakan berbasis dialog. Dunia usaha, terutama pengembang anggota REI, siap berkolaborasi dalam mendukung program perumahan rakyat. Kami juga berharap mekanisme KUR Perumahan bisa menjadi pintu masuk bagi pengembang kecil dan menengah untuk lebih berperan dalam penyediaan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujar Ilyas.

Ilyas menambahkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar dalam mendukung program perumahan nasional karena ditunjang oleh jumlah pengembang aktif yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dengan adanya skema KUR Perumahan dan konsep rent to own, ia optimistis bahwa target peningkatan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat kecil bisa lebih cepat tercapai.

“Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang dapat terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa mewujudkan perumahan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Ilyas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Genjot Pembangunan 43 Jembatan Gantung Tahun 2025, Progres Fisik Capai 81 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum terus mendukung peningkatan konektivitas antarkampung/antardesa/antarkecamatan melalui pembangunan infrastruktur kerakyatan jembatan gantung. Pada tahun 2025, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah mengalokasikan anggaran senilai Rp246,36 miliar untuk pembangunan 43 jembatan gantung di berbagai daerah di Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jembatan gantung menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan akses transportasi. “Kehadiran jembatan gantung ini diharapkan memberikan dampak nyata dalam mempercepat aktivitas masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan data e-Monitoring Ditjen Bina Marga hingga awal Oktober 2025, progres fisik kegiatan pembangunan 43 paket jembatan gantung telah mencapai 81% dengan target seluruhnya rampung pada akhir tahun ini~. Program ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas masyarakat pedesaan, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah oleh sungai, jurang, atau perbukitan. Dengan selesainya proyek ini, lebih dari 300 ribu warga akan mendapatkan akses yang lebih aman dan efisien untuk beraktivitas sehari-hari.

Lebih lanjut, Menteri Dody menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. “Jembatan gantung menjadi penghubung ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan adanya jembatan ini, petani dapat lebih mudah mengangkut hasil panen ke pasar, anak-anak bisa bersekolah tanpa harus menyeberangi sungai dengan rakit, dan masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat,” tambah Menteri Dody.

Program pembangunan jembatan gantung juga menjadi bagian dari implementasi Strategi PU 608 untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan akses desa ke pusat-pusat ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang menjangkau pelosok desa diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Kementerian PU memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kualitas, serta ketahanan konstruksi terhadap kondisi alam sekitar. Desain jembatan disesuaikan dengan kontur wilayah, termasuk penggunaan bahan yang kuat namun ringan agar mudah dirawat oleh masyarakat setempat.

Selain fungsi konektivitas, jembatan gantung juga memiliki peran sosial yang signifikan. Jembatan menjadi sarana yang menghubungkan kehidupan masyarakat di dua sisi sungai, mempercepat mobilitas warga, serta memperkuat interaksi antar warga yang selama ini terpisah oleh bentang alam.

Dengan progres yang terus meningkat, Kementerian PU menargetkan seluruh jembatan gantung tahun 2025 dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2026, Kementerian PU juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp920 miliar untuk membangun 122 unit jembatan gantung di berbagai wilayah di Indonesia.

Penentuan 122 lokasi pembangunan jembatan gantung tahun 2026 akan melalui kajian teknis mendalam dan survei lapangan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, tingkat keterisolasian wilayah, aksesibilitas transportasi, dan aspek teknis lainnya. Jembatan gantung dibangun rata-rata dengan bentang antara 40-120 meter dan lebar sekitar 1,8 meter, menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Kabinet, Bahas Pertanian, Ekonomi, dan Pendidikan Nasional

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah khususnya di bidang pertanian, ekonomi dan perbankan, serta pendidikan.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para menteri untuk segera mengambil langkah konkret di sejumlah bidang strategis. Di bidang pertanian, Presiden menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi.

“Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tulis Seskab.

Selain bidang pertanian, Presiden juga menaruh perhatian pada sektor ekonomi dan perbankan. Menurut Seskab, Presiden menekankan optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE).

“Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara,” lanjutnya.

Sementara di bidang pendidikan, Presiden memberikan perhatian terhadap penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bekerja di sejumlah sektor strategis nasional.

“Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional,” tutupnya.

Arahan-arahan tersebut menegaskan fokus pemerintah dalam memperkuat kemandirian nasional melalui peningkatan produksi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia unggul.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News