Beranda blog Halaman 742

Wali Kota Sabang Tampil Langsung di Komisi Informasi Aceh, Paparkan Inovasi Keterbukaan Publik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, tampil langsung di hadapan Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam kegiatan Evaluasi Badan Publik 2025, memaparkan berbagai inovasi dan strategi Pemerintah Kota Sabang dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, efektif, dan partisipatif.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sabang menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sabang untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Mulai dari peningkatan akses informasi bagi masyarakat, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga pemanfaatan sistem digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat.

Tahapan presentasi dalam evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 tersebut dilaksanakan sejak 15-20 Oktober 2025. Dengan demikian, sejauh ini Zulkifli menjadi satu-satunya kepala daerah yang hadir langsung untuk memaparkan capaian serta strategi keterbukaan informasi di daerahnya.

Kehadiran langsung Wali Kota Sabang dalam sesi presentasi tersebut mendapat apresiasi dari tim penilai yang terdiri atas Komisioner Komisi Informasi Aceh dan tenaga ahli profesional.

Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, turut memberikan apresiasi atas langkah dan keseriusan Pemerintah Kota Sabang dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

Ia berharap, ke depan Pemko Sabang dapat mengembangkan portal atau aplikasi terpadu yang memuat seluruh informasi tentang Sabang, mulai dari potensi wisata, sejarah Pulau Weh, hingga pusat pengaduan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sabang menyampaikan kesiapannya untuk menindaklanjuti masukan dari tim penilai melalui langkah-langkah nyata.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh informasi tentang Kota Sabang, baik potensi daerah maupun layanan publik, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan wisatawan. Ini menjadi bagian dari upaya kami menjadikan Sabang sebagai kota yang transparan, informatif, dan ramah publik,” tambahnya.

Tahapan presentasi ini menjadi bagian dari proses evaluasi yang menilai sejauh mana komitmen badan publik di Aceh dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Lamongan Fokus Bersihkan Sungai untuk Tingkatkan Indeks Kualitas Air

Penulis
Syifa
-

Guna memaksimalkan kualitas air dan Indeks Kualitas Air (IKA), Pemerintah Kabupaten Lamongan Fokus membersihkan sungai. Upaya tersebut komitmen realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang di dalamnya mencakup baku mutu air sungai dan sejenisnya.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan, Indeks Kualitas Air (IKA) menduduki angka 59,6 (kategori cukup). Dan akan berkomitmen memaksimalkan hingga angka 65.

Realisasi pemaksimalan dilaksanakan dengan tindakan kolaborasi antara DLH Kabupaten Lamongan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Lamongan, dan Perkim Kabupaten Lamongan. Yakni melalui program Gerakan Bersih Lumpur Saluran dalam Kota (Gempur Saloka).

Program ini bertujuan untuk membersihkan saluran air, khususnya di perkotaan, agar fungsinya maksimal terutama saat musim hujan dan dapat mencegah terjadinya genangan atau banjir. Pelaksanaannya dilakukan secara rutin dan terjadwal, terutama menjelang datangnya musim hujan.

Tidak hanya itu, seperti yang dituturkan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro dalam kegiatan aksi Jumat Bersih Sampah Sungai, Jumat (17/10) di Sungai Bengawan Jero Kabupaten Lamongan, bahwa untuk mendapatkan hasil maksimal juga mengajak keterlibatan masyarakat. Sehingga aksi bersih sampah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat.

“Kegiatan ini upaya kita mendorong keterlibatan masyarakat dalam disiplin sampah. Karena tantangan kita akan persoalan masih harus dihadapi, dan akan lebih efisien jika serentak dan kompak,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Diungkapkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro, Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah terpilih aksi bersih sampah serentak di Indonesia. Adapun enam terpilih lainnya adalah Jakarta Timur, Bogor, Cimahi, Tangerang, Magelang, dan Lamongan.

Terpilihnya Kota Soto didasari faktor komitmen pengelolaan sampah yang berada pada kategori baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Rembang dan Kementan Dorong Perluasan 5.000 Hektare Lahan Tebu untuk Pendirian Pabrik Gula

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bersama Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mendorong perluasan lahan tebu seluas 5.000 hektare. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis mewujudkan pembangunan pabrik gula di Kabupaten Rembang.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Kick Off Bongkar Ratoon yang berlangsung di Desa Kerep, Kecamatan Sulang, Kamis (16/10).

Direktur Jenderal Perkebunan, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh terhadap program perluasan lahan tebu, mulai dari penyediaan benih, bantuan dana, hingga pembukaan lahan.

“Kalau masyarakat Rembang ingin ada pabrik gula, maka mari kita siapkan perluasan lahan hingga 5.000 hektare. Pemerintah siap membantu, mulai dari bibit hingga biaya pengolahan lahan,” ungkapnya di hadapan para petani.

Menurutnya, saat ini luas lahan tebu di Rembang mencapai sekitar 6.900 hektare. Jika ditambah perluasan 5.000 hektare, totalnya hampir mencapai 12.000 hektare, sehingga secara keekonomian sudah layak untuk dibangunnya pabrik gula.

“Tahun ini bisa dimulai dulu dengan perluasan 500 hektare. Ajak saudara, tetangga, atau kelompok tani untuk bersama-sama mendukung program ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Rembang H. Harno menyambut baik dukungan dari pemerintah pusat. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong atau lahan kurang produktif guna mendukung pengembangan tebu.

“Kami harap seluruh camat dan kepala desa bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Lahan-lahan kosong bisa didata dan dimanfaatkan untuk penanaman tebu. Dengan begitu, tidak ada lagi tanah yang nganggur,” ujar Bupati.

Pemkab Rembang memastikan bahwa petani akan memperoleh bantuan berupa benih tebu, biaya olah lahan, serta pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pertanian.

“Ini merupakan peluang besar bagi masyarakat Rembang. Selama masih ada dukungan dari pemerintah pusat, mari kita manfaatkan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Program perluasan lahan tebu ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Kabupaten Rembang dapat menjadi salah satu sentra produksi gula nasional di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SPPG Dievaluasi, Wali Kota Yogyakarta Telusuri Penyebab Siswa Sakit Usai Menyantap MBG

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo gerak cepat melakukan penelusuran terkait kejadian siswa SMAN 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang mengalami gejala sakit setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wali Kota melakukan dialog dengan pihak sekolah juga mengunjungi salah satu siswa yang mengalami gejala sakit pada Kamis (16/10) dilanjutkan meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wirobrajan.

Menurut Hasto, insiden ini bermula ketika para siswa mengonsumsi makanan sekitar pukul 11.20 WIB. Selang belasan jam kemudian, tepatnya pada malam hingga dini hari, para siswa mulai mengalami gejala seperti sakit perut, mual, muntah, dan diare.

“Kasus ini terjadi setelah siswa mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Wirobrajan,” jelas Hasto.

Dalam dialog bersama pihak sekolah, Hasto yang memiliki latar belakang sebagai dokter memberikan analisis awal mengenai dugaan penyebab keracunan. Ia menjelaskan bahwa jeda waktu munculnya gejala memberi petunjuk penting.

“Kalau itu karena toksik non-bakterial, biasanya gejala muncul sangat cepat, hanya beberapa menit sampai beberapa jam setelah makan. Tapi kalau ini jaraknya lama, antara 12 sampai 13 jam. Sehingga dugaan saya, kalau itu ada hubungannya dengan makanan, maka penyebabnya adalah bakterial.” jelasnya.

Di SMA Negeri 1 Yogyakarta, lanjutnya, tercatat sedikitnya 32 siswa tidak masuk sekolah pada Kamis pagi karena kondisi sakit yang cukup serius. Sementara di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, jumlah siswa yang mengalami gejala serupa bahkan lebih banyak, yakni sekitar 65 siswa.

Gejala yang dilaporkan hampir sama di kedua sekolah yakni sakit perut, diare, muntah, hingga badan lemas.

Tidak hanya meninjau sekolah, Wali Kota Hasto juga langsung mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Wirobrajan, yang menjadi penyedia makanan program MBG. Dalam peninjauan tersebut, ia menegaskan bahwa operasional SPPG akan segera dihentikan sementara hingga proses evaluasi dan pemeriksaan laboratorium selesai.

“Kita tidak bisa mengambil risiko. Layanan dari SPPG ini harus dihentikan terlebih dahulu sampai hasil uji laboratorium keluar,” tegas Hasto.

Sisa makanan dari SPPG langsung dikirim ke Labkesda DIY untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk uji kultur bakteri, guna memastikan jenis bakteri yang kemungkinan menjadi penyebab keracunan.

Usai meninjau SPPG, Hasto melanjutkan kunjungan ke salah satu korban yang merupakan siswa kelas 12 SMAN 1 Yogyakarta bernama Aksania Raya Santoso Putri.

Wali Kota menyampaikan empati dan memastikan penanganan medis bagi para siswa akan menjadi prioritas utama. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk mencegah insiden serupa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini menjadi program unggulan pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah. Namun, insiden ini menjadi alarm penting mengenai pengawasan kualitas makanan, standar higienitas dapur, proses distribusi, dan penyimpanan makanan.

Kepada Hasto, Aksania mengaku mengalami sakit perut dan buang air besar terus-menerus setelah mengonsumsi makanan MBG.

“Di kelas saya ada 19 orang yang gejalanya sama. Sakit perut, terus BAB berkali-kali,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Temui Menpan, Wamenag Optimistis Hari Santri Ada Kado Izin Prakarsa Ditjen Pesantren

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan kabar baru tentang proses pendirian Direktorat Jenderal Pesantren. Romo Syafi’i mengatakan bahwa surat permohonan izin prakarsa segera dikirim ke Sekretariat Negara.

Hal ini disanpaikan Wamenag usai bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenpan RB, Jakarta.

Hadir, Deputy Kelembagaan Menpan RB Nanik Purwati. Ikut mendampingi Wamenag, Kepala Biro Ortala Setjen Kemenag Nur Arifin. Staf Khusus Wamenag Gayatri, serta Tenaga Ahli Wamenag Junisab dan Jaka.

“Hari ini saya bersilaturahim ke Menpan RB, Ibu Rini. Alhamdulillah, ada kabar baik. Surat permohonan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren ditandatangani hari ini untuk dikirim ke Sekretariat Negara,” terang Wamenag usai pertemuan di Jakarta, Jumat (17/10/25)

“Saya optimistis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo,” lanjutnya.

Wamenag mengapresiasi pendampingan yang dilakukan Kemenpan RB dalam proses pengusulan pembentukan Ditjen Pesantren. Pasalnya, usul ini sudah berproses sejak 2019, lalu diusulkan kembali pada 2021, 2023, dan 2024.

“Tim KemenpanRB selama ini terus melakukan pandampingan. Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini, ada progress signifikan. Kita sangat apresiasi,” ujar Wamenag.

Urgensi Ditjen Pesantren

Dijelaskan Wemenag, pembentukan Ditjen Pesantren sangat mendesak karena pesantren mengemban mandat undang-undang yang sangat berat. Pasal 4 UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur tiga fungsi pesantren, yaitu: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Ketiga fungsi ini bahkan sudah diperankan banyak pesantren sejak sebelum Indonesia merdeka. Pesantren sudah ada sejak abad 15 masehi,” paparnya.

Fungsi pendidikan yang diemban pesantren, menurut Wamenag, terus berkembang, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (ma’had aly). Lembaga pendidikan keagamaan Islam khas Indonesia ini menjadi kawah bagi para jutaan santri dalam mendalami ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

Pesantren dan para lulusannya juga berkiprah di berbagai bidang kehidupan sosial, memberi pemahamaan keagamaan yang moderat bagi masyarakat. “Dakwah pesantren mempromosikan nilai tawassuth, tawazun, i’tidal, dan tasamuh. Ini membangun modal sosial yang diperlukan dalam membangun kerukunan umat,” tegas Wamenag.

Sementara dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren terbukti bukan menjadi lembaga yang seperti menara gading keilmuan, tapi juga menjadi episentrum pembangunan ekonomi lokal. Sksistensi pesantren terbukti ikut berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di wilayah perdesaan.

“Tiga fungsi ini tidak bisa berkembang jika hanya dikelola dalam satuan kerja setingkat eselon II, di bawah Ditjen yang fokus pada fungsi pendidikan Islam. Perlu kehadiran negara untuk bisa lebih mengoptimalkan tiga fungsi pesantren, tidak hanya pendidikan, tapi juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Wamenag.

Layani Jutaan Santri

Kementerian Agama mencatat saat ini ada lebih dari 42 ribu pesantren yang terdaftar. Jumlah pesantren bahkan diperkirakan bisa mencapai 44 ribu karena masih ada beberapa lembaga yang belum terdaftar. Puluhan ribu pesantren itu, kini mengelola lebih dari 11 juta santri dengan kurang lebih 1 juta kiai atau dewan guru.

Selain itu, Direktorat Pesantren saat ini juga membina 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 194.901 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ). “Ini secara kuantitas bukan jumlah yang sedikit,” tegas Wamenag.

“Ditjen Pesantren dibutuhkan karena kehadirannya sesuai dengan kebutuhan atas layanan umat beragama. Kita juga sudah hitung analisis beban kerja setiap unit organisasi/jabatan jika terbentuk Ditjen Pesantren,” lanjutnya.

“Ikhtiar Kemenag bersama Kemenpan RB sudah maksimal. Saya optimis izin prakarsa dari Presiden terbit sebelum 22 Oktober 2025 sebagai hadiah Hari Santri, sekaligus penghormatan kepada para kyai yang telah mendedikasikan diri untuk pengembangan pesantren,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Warsubi Dorong Harmonisasi Hubungan Industrial Lewat Sidang Pleno Tripartit Jombang 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Sidang Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada hari Kamis, (16/10). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, H. Warsubi, S.H., M.Si., ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Abah Bupati Jombang, Warsubi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jombang, beserta seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah konsisten menjaga harmonisasi hubungan industrial di Kabupaten Jombang. Menurut beliau, hubungan industrial yang kondusif adalah kunci untuk memberikan jaminan kenyamanan bagi investor dalam menanamkan modal di Jombang.

“Dengan semakin banyaknya investasi di wilayah kita, akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperluas penciptaan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran,” tegas Bupati.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bupati Warsubi meminta kepada pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh untuk meningkatkan pemberdayaan dan fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di masing-masing perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil potensi perselisihan dan menjaga keberlangsungan usaha yang adil bagi semua pihak. Selain itu, peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan juga diminta untuk ditingkatkan dalam memberikan informasi dan masukan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan daerah dan Tim LKS Tripartit.

Sidang Pleno Tripartit ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam menciptakan kondisi kerja yang layak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jombang. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi hasil audiensi Bupati dengan perwakilan lembaga Masyarakat, aspirasi yang diidentifikasi oleh Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan, progres penanganan permasalahan ketenagakerjaan, upaya-upaya dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis dan pelayanan investasi di Kabupaten Jombang.

Diharapkan, forum ini dapat menghasilkan penjelasan, pertimbangan, serta saran dan pendapat konstruktif dari semua pihak mengenai isu-isu strategis ketenagakerjaan. Hasil pembahasan pleno ini akan menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam merumuskan kebijakan yang tepat, yang berdampak langsung pada kelangsungan berusaha dan perlindungan pekerja/buruh, demi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut Paparan Bahasan Pokok LKS Tripartit disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Isawan Nanang Risdiyanto S.Hut., M.Si. Sedangkan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji S.Ag., M.Pd menekankan untuk “Menjaga Kondusivitas Iklim Investasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Acara ini juga dihadiri Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag., M.Pd., Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bambang Suntowo, para Kepala OPD terkait, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, pimpinan KADIN, APINDO, dan Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Jombang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Siaga Hadapi Panas Ekstrem, Gubernur Pramono: Keselamatan Warga Prioritas Utama

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan seluruh jajaran untuk menghadapi dampak cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara di Jakarta pada Rabu (16/10) mencapai 35 derajat Celsius, dengan kisaran suhu harian antara 26 hingga 34 derajat Celsius. Sebelumnya, pada 14 Oktober 2025, suhu tercatat mencapai 34–37 derajat Celsius di sejumlah wilayah.

BMKG memperkirakan kondisi panas ekstrem ini masih berpotensi berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November, dipengaruhi oleh gerak semu matahari dan penguatan Monsun Australia yang mengurangi kelembapan udara di wilayah selatan Indonesia, termasuk Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak cepat dan terukur dalam melakukan mitigasi serta memastikan keselamatan warga.

“Kami memahami situasi ini tidak mudah bagi masyarakat. Karena itu, saya telah meminta jajaran terkait untuk melakukan mitigasi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Fokus utama kami adalah menjaga kesehatan dan keselamatan warga Jakarta di tengah cuaca ekstrem ini,” ujar Gubernur Pramono di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (17/10).

Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan disiplin menjaga diri, antara lain dengan:

  • Menghindari paparan langsung sinar matahari antara pukul 10.00–16.00 WIB, saat intensitas radiasi matahari mencapai puncaknya.
  • Menggunakan alat pelindung diri seperti payung, topi, kacamata hitam, dan tabir surya (sunscreen) bila harus beraktivitas di luar ruangan.
  • Memperbanyak minum air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.
  • Mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis.
  • Bila terpaksa berada di luar ruangan, usahakan berteduh di bawah pohon, kanopi, atau menggunakan penutup kepala lembap untuk menurunkan suhu tubuh.

“Kita perlu disiplin menjaga diri, cukup minum air, kurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari, dan manfaatkan ruang publik yang lebih sejuk bila perlu. Pemerintah akan terus hadir memastikan layanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, tetap berjalan optimal,” tambah Gubernur Pramono.

Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis lintas dinas untuk mengurangi dampak panas ekstrem, di antaranya:

  • BPBD DKI Jakarta memperluas operasi modifikasi cuaca (OMC) bekerja sama dengan BMKG untuk mengatur distribusi curah hujan dan memantau potensi cuaca ekstrem.
  • Dinas Kesehatan (Dinkes) meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus dehidrasi, heatstroke, dan ISPA, serta menggelar edukasi publik agar warga menjaga asupan cairan dan membatasi aktivitas luar ruangan pada pukul 10.00–14.00 WIB. Petugas kesehatan juga melakukan pemantauan dan distribusi air minum bagi kelompok rentan.
  • Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bersama Dinas Lingkungan Hidup mempercepat penanaman pohon dan penyemprotan water mist pada jam-jam puncak panas untuk menurunkan suhu mikro dan menambah kadar oksigen. Pemantauan pohon rawan tumbang akibat angin kencang juga diperketat.
  • Dinas Pendidikan memastikan setiap sekolah menerapkan SOP darurat suhu panas, termasuk pengaturan aktivitas luar ruangan bagi peserta didik.
  • Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kolaborasi dengan komunitas lingkungan dan transportasi untuk menyosialisasikan perilaku adaptif, seperti penggunaan masker, pengurangan emisi kendaraan, dan pemanfaatan ruang hijau publik yang teduh bagi pejalan kaki serta pesepeda.
  • Pemprov DKI membuka peluang kolaborasi dengan berbagai perusahaan penyedia air minum, selain PAM Jaya, untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyediakan akses air minum bagi masyarakat di ruang-ruang publik.

Masyarakat dihimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari BMKG dan segera melaporkan kondisi darurat melalui layanan 112. Informasi lebih lanjut mengenai langkah mitigasi dan imbauan kesehatan dapat diakses melalui aplikasi JAKI, situs resmi jakarta.go.id, serta akun media sosial @DKIJakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apresiasi Sangga Nagara, Bupati Ratu Zakiyah Bakal Kolaborasikan Jadi Satu Kesatuan Itu Keren

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Serang Ratu Zakiyah mengapresiasi Festival Sangga Nagara Tahun 2025, dalam rangka Memeringati Hari Pangan Sedunia (HPS) yang digelar Forum Komunikasi Gabungan Kelompok Tani (FK Gapoktan) Kecamatan Padarincang pada Rabu, 15 April 2025. karena itu, atas kehadiran Ratu Zakiyah sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

“Maka kehadiran saya disini dalam rangka mendukung kegiatan ini,” kata Ratu Zakiyah kepada wartawan disela kegiatan di Bumi Perkemahan Sangga Nagara Kampung Rancapanti, Desa Bugel, Kecamaran Padarincang.

Bupati Ratu Zakiyah mengatakan, bahwa kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat baik pelaku pertanian, terdiri dari gapoktan-gapoktan yang ada di Wilayah Kecamatan Padarincang kemudian juga para pelaku seni dan pelaku budaya.

“Menurut saya ini satu hal yang baik, perlu juga di replikasi untuk desa-desa di kecamatan yang lain. Karena saya yakin, di setiap desa pasti punya budaya masing-masing,”ucapnya.

Oleh karena diketahui itu, kata Bupati Ratu Zakiyah sebagaimana di desa-desa lain pasti mempunyai budaya seni maupun budaya lokal.

“Saya yakin kalau nanti kita kolaborasikan menjadi satu kesatuan itu keren banget. Insya Allah kedepannya kita akan seriuskan untuk hal ini,” tandasnya.

Yang jelas, menurut Bupati Ratu Zakiyah, Sangga Nagara satu hal yang luar biasa karena ini semua berkolaborasi pada kegiatan tersebut, baik mulai dari generasi muda sampai ke generasi pelaku petani.

“Ini luar biasa, kita harus tindaklanjuti, harus kita pertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang,” katanya.

Guna bisa direplikasikan di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Serang, sebut saja Bupati Ratu Zakiyah perlu adanya kekompakan warga karena kekompakan, keseragaman, persatuan dan kesatuan, keguyuban itu harus ada yang menginisiasi seperti hal yang dilakukan warga Padarincang.

“Jadi mulai dari pemangku kepentingan, ada pelaku budaya, gapoktan ini harus seiring. Kalau hanya satu orang atau beberapa komunitas saja mungkin tidak bisa terjadi hal ini, ini mungkin luar biasa tadi kita lihat dari tari kolosal, ada ribuan penari yang saya kejutan di Kabupaten Serang ada yang melakukan hal ini, terutama mengangkat seni budaya lokalm,” ungkapnya.

Ketua Panitia Festival Sangga Nagara Tahun 2025, Haris Munandar mengatakan festival Sangga Nagara adalah kegiatan pertanian kesenian kebudayaan yang ada di wilayah Kecamatan Padarincang. Tujuan untuk mengkolaborasikan kegiatan kesenian dan kebudayaan yang para pelakonnya para petani.

“Sehingga mudah-mudah dengan kegiatan ini apa yang bisa kita angkat untuk memajukan daerah kita khususnya Kabupaten Serang, Provinsi Banten itu kita angkat hari ini. Siapa yang punya potensi mari kita bareng-bareng kita munculkan potensi yang ada di wilayah kita,” ujarnya.

Adapun beberapa kesenian lokal yang diangkat pada Festival Sangga Nagara 2025, kata Haris, salah satunya adalah kuda kepang dari Kampung Kadu Kempong, Bendrong dari Desa Kalumpang, Perang Ujung dari Desa Kalumpang, kemudian budaya ruwatan bumi.

“Ngaruwat bumi tujuannya adalah ucapan terima kasih kepada sang pencipta yang telah diberikan hasil panen yang melimpah, dan berdoa memohon agar tanamannya dilindungi dari serangan hama dan penyakit,” ungkapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Suhardjo mengatakan kegiatan Sangga Nagara dengan tagline ‘Menanam Haraoan Metik Kejayaan’ dirangkaikan dengan Peringatan Hari Pangan Sedunia.

”Kegiatan ini murni dari swadaya masyarakat tidak ada dari APBD Kabupaten Serang. Akan tetapi untuk kepanitiaan, kami membantu kami berkolaborasikan,”ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sekda Kaltim Siap Bersaing di Ajang Nasional ADLGA 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap menghadapi tahap visitasi penilaian Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025. Ajang bergengsi tingkat nasional yang menilai kepemimpinan digital para Sekretaris Daerah (Sekda) di Indonesia.

Rapat persiapan visitasi digelar di Ruang Sekretaris Daerah Kaltim, Kamis (16/10/2025), dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal.

Dalam kesempatan itu, Faisal menjelaskan bahwa ADLGA merupakan ajang penghargaan yang telah berjalan selama empat tahun, dengan dukungan penuh dari Kemendagri, Kemenpan RB, dan Komdigi.

“Tahun ini Kaltim berhasil masuk lima besar nasional dan setelah penilaian tahap kedua, mengerucut menjadi tiga besar bersama perwakilan provinsi lain. Tahap visitasi akan dilakukan pada 24 Oktober 2025, sebelum masuk ke tahap presentasi di Jakarta tanggal 6–7 November,” ungkap Faisal.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tim penilai yang akan datang ke Kaltim terdiri atas tiga tokoh nasional di bidang digitalisasi pemerintahan. Yakni Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna selaku Guru Besar Fisipol UGM, Andi Yuniantoro selaku CEO Inixindo Jogja dan Eddy Santoso selaku Direktur Eksekutif ASKOMPSI.

“Tim penilai akan mengklarifikasi dokumen yang sudah kita unggah dan berdiskusi langsung dengan Sekda Kaltim selaku orkestrator digital di daerah. Karena ini penghargaan untuk para sekda yang punya kepemimpinan digital yang baik. Sehingga bisa jadi pemacu bergeraknya transformasi digital dengan lebih cepat dan baik,” tambah Faisal.

Dalam visitasi nanti, Sekda Kaltim Sri Wahyuni akan memamerkan sederet inovasi digital lintas perangkat daerah yang telah berjalan efektif dan memberi dampak nyata. Sebagai bukti komitmen menuju pemerintahan digital yang transparan dan efisien.

Ajang ADLGA 2025 akan menjadi momentum penting bagi Kaltim untuk menunjukkan komitmennya sebagai salah satu daerah pelopor dalam kepemimpinan digital di Indonesia. Puncak penghargaan dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2025 di Surabaya.

Hadir dalam Rapat Visitasi Tim Penilai ADLGA 2025 Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Iwan Setiawan, Kepala DPMPTSP Fahmi Prima Laksana, serta perwakilan OPD terkait.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Kupas Tuntas Isu Pangan, Energi, dan SDM di Forum Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Rudy Mas’ud (Harum) tampil penuh semangat dalam Leadership Forum: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita yang digelar oleh CNN Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Selasa (14/10/2025).

Dalam forum nasional yang menghadirkan para pemimpin daerah di Indonesia ini, Gubernur Harum mengupas tuntas isu strategis tentang ketahanan pangan, energi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tiga pilar utama yang menurutnya menjadi kunci kemandirian bangsa.

Ketahanan pangan tak hanya soal beras. Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, ketahanan pangan tidak bisa semata diukur dari produksi beras. Dengan wilayah seluas Pulau Jawa, Kalimantan Timur memiliki potensi pangan non-beras yang luar biasa. Seperti kopi dan kakao dari Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu. Hingga sektor peternakan dan perikanan laut yang dapat dikembangkan melalui sistem pertanian terintegrasi.

“Kaltim bukan penghasil beras utama, tapi kita punya kekuatan lain. Laut kita luas, kebun sawit 3 juta hektare, dan hutan 8 juta hektare. Kita bisa hasilkan pangan dari laut, dari perkebunan, bahkan dari energi hijau,” ujarnya.

Gubernur Rudy Mas’ud juga mengungkapkan, sekitar 35–37 persen kebutuhan pangan Kaltim masih bergantung dari luar daerah, terutama beras dari Jawa dan Sulawesi. Namun, dengan dukungan teknologi dan kebijakan pertanian nasional, Kaltim menargetkan peningkatan produksi melalui intensifikasi panen hingga tiga kali setahun dan pembukaan lahan baru untuk sawah.

Dalam isu energi, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Kaltim telah berpuluh tahun menjadi penopang energi Indonesia. Sejak era kolonial, daerah ini sudah memproduksi minyak dan gas bumi, dan kini menyumbang lebih dari 50 persen produksi batu bara nasional.

“Selama ini kami menyalakan Indonesia. Minyak, gas, dan batu bara kami persembahkan untuk negeri. Tapi sudah saatnya Kaltim juga diberi ruang untuk mengembangkan nilai tambah energi di daerah,” katanya.

Selain pangan dan energi, Gubernur Rudy Mas’ud menilai pembangunan SDM menjadi fondasi utama untuk mewujudkan bangsa mandiri. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kaltim, di mana hanya sekitar 30 persen anak-anak mengenyam pendidikan SMA dan jumlah mahasiswa masih sangat terbatas.

Sebagai solusi, Pemprov Kaltim meluncurkan program “Gratispol”, yakni pembebasan biaya pendidikan dari tingkat SMA hingga S3, serta jaminan kesehatan gratis bagi warga dengan domisili minimal tiga tahun di Kaltim.

“Kami geser anggaran Rp 2,7 triliun untuk pendidikan dan layanan dasar. Karena kami sadar, masa depan tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam, tapi harus pada sumber daya manusia,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...741742743...4,906Halaman 742 dari 4,906