Beranda blog Halaman 741

Pemerintah Luncurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat untuk 35 Juta Keluarga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah secara resmi mengumumkan dua program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi di Kantor Pos Cikini, Jakarta, pada Jumat (17/10/2025). Kedua program paket ekonomi diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk program BLT Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk pemberian BLT pada bulan Oktober hingga Desember 2025. 

“Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Ekon dalam keterangan persnya.

Menurut Airlangga, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

Menko Ekon menambahkan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

“Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta,” tambahnya.

Tidak hanya BLT Kesra, pemerintah turut memberikan bantuan dalam program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang ditujukan kepada para lulusan baru.

“Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru (fresh graduate) baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” ucapnya. 

Turut hadir dalam pengumuman program paket ekonomi yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upaya Gaet Investor, Otorita dan Gubernur Kaltim Dorong Pembangunan Fasilitas Golf Dekat Istana Kepresidenan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya mempercepat pembangunan IKN, salah satunya dengan menghadirkan fasilitas penunjang untuk menarik minat investor.

Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, secara aktif mendorong realisasi pembangunan sarana olahraga dan rekreasi bertaraf internasional, termasuk lapangan golf.

Dalam rangka mewujudkan ekosistem IKN sebagai tempat yang menarik untuk bekerja, tinggal, dan bermain, Otorita IKN menyambut baik berbagai rencana investasi, termasuk di sektor fasilitas rekreasi.

“Suasana di sini bagus, udaranya segar luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi daya tarik dan ikon baru IKN,” kata Gubernur Kaltim di lokasi perbukitan WP IKN Barat.

Otorita IKN dan Gubernur kaltim di dampingin Kadis Pupr kaltim dan kehutanan kaltim telah meninjau lokasi pembangunan Royale Nusantara Golf Resort & Residence di IKN.

Meskipun secara spesifik proyek yang disebutkan oleh Gubernur Kaltim adalah golf range di kawasan belakang Istana Kepresidenan, rencana pembangunan fasilitas golf yang lebih besar di IKN telah menjadi bagian dari upaya menarik investasi.

Lokasi pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan golf ini diposisikan dekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan termasuk dalam zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sebelumnya, Otorita IKN juga telah mengindikasikan adanya rencana pembangunan lapangan golf 36 holes sebagai bagian dari investasi oleh PT Pertamina (Persero) yang juga akan membangun kawasan resor dan pusat penelitian.

Dorongan dari Gubernur Kaltim untuk segera memiliki lapangan golf bertaraf internasional di IKN menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan Otorita IKN.

“View-nya indah sekali. Kita bisa lihat keindahan IKN dari sini. Keren sekali,”‘ kata Gubernur Kaltim.

Fasilitas ini dinilai penting tidak hanya sebagai sarana olahraga, tetapi juga sebagai ajang untuk mempererat komunikasi dan memperluas jejaring kerja antar sektor, yang sangat mendukung iklim investasi di Ibu Kota Negara Nusantara.

Kehadiran fasilitas olahraga dan rekreasi yang beragam, mulai dari lapangan golf hingga rencana Taman Safari, merupakan bukti nyata keseriusan dalam menyiapkan IKN sebagai kota dunia untuk semua.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Sore Ini

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan berintensitas ringan pada Sabtu (18/10). Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sepanjang hari.

Dalam keterangan resminya, BMKG menyebutkan bahwa hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Jakarta Barat, Pusat, Timur, Utara, dan Selatan pada sore hari. Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi akan diselimuti awan tebal.

Menjelang malam hari, hujan ringan diperkirakan masih akan berlanjut di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, sedangkan wilayah lainnya berpotensi cerah berawan.
Pada siang hari, cuaca di seluruh wilayah Jakarta relatif cerah berawan, sehingga aktivitas masyarakat diperkirakan masih dapat berlangsung normal.

BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca mendadak, terutama bagi pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Hari Ini, Sabtu: Cek Lokasi dan Syarat Perpanjangan SIM A dan C

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik wilayah Jakarta pada Sabtu (20/10). Program ini bertujuan memudahkan masyarakat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang langsung ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Layanan mobil SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB dan tersebar di lima lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Lobi depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobi Selatan Mall Ciputra

Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM diharuskan mempersiapkan persyaratan administrasi sebelum mendatangi lokasi. Adapun dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

  1. Fotokopi dan asli KTP yang masih berlaku

  2. Fotokopi dan asli SIM lama

  3. Bukti cek kesehatan

  4. Bukti tes psikologi

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, pemohon diwajibkan mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas terdekat.

Untuk biaya perpanjangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tarifnya ditetapkan sebesar Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Sementara itu, SIM B tidak dapat diperpanjang melalui layanan keliling karena memiliki peruntukan khusus untuk kendaraan dengan berat di atas 3,5 ton. Proses perpanjangan SIM B hanya dapat dilakukan di kantor Satpas.

Layanan SIM Keliling Jakarta ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjaga kelengkapan dokumen berkendara, sekaligus mengurangi antrean di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Sabtu: Depok, Tangerang, dan Bekasi

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melalui Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) kembali menyediakan layanan Samsat Keliling di sejumlah titik wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi (Detabek) pada Sabtu (18/10/2025).

Program ini digelar untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa harus datang ke kantor Samsat utama.

Sesuai informasi dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro, layanan Samsat Keliling tersedia di delapan titik berikut:

  1. Kota Tangerang – Alun-Alun Cibodas dan Apartemen Ayodya Tangerang (pukul 08.00–12.00 WIB)

  2. Serpong – Halaman parkir Samsat Serpong (pukul 08.00–11.30 WIB) dan ITC BSD (pukul 13.00–15.00 WIB)

  3. Ciledug – Halaman kantor Samsat dan Rukan Fresh Market Green Lake City (pukul 09.00–12.00 WIB)

  4. Ciputat – Halaman kantor Samsat dan kantor Kelurahan Pondok Betung (pukul 09.00–12.00 WIB)

  5. Kelapa Dua – Halaman GTown House (pukul 08.00–12.00 WIB)

  6. Kota Bekasi – Kantor Kecamatan Bekasi Barat (pukul 09.00–11.00 WIB)

  7. Depok – Halaman parkir Samsat Depok (pukul 08.00–12.00 WIB)

  8. Cinere – Kantor Kelurahan Bedahan (pukul 08.00–11.30 WIB)

Melalui layanan ini, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya, karena lokasi-lokasi Samsat Keliling telah disebar di titik strategis agar mudah dijangkau.

Namun demikian, warga yang ingin memanfaatkan layanan ini diwajibkan membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, serta STNK asli dan fotokopinya. Selain itu, pemohon tidak boleh memiliki tunggakan pajak kendaraan lebih dari satu tahun.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk datang langsung ke lokasi Samsat Keliling terdekat sesuai domisili kendaraan. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak sekaligus mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor di wilayah Jadetabek.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag Masuk Tiga Besar Kementerian Berkinerja Terbaik Versi IndoStrategi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo–Gibran diwarnai dengan apresiasi publik terhadap kinerja sejumlah kementerian. Berdasarkan hasil survei IndoStrategi Research & Consulting, Kementerian Agama (Kemenag) menempati peringkat ketiga kementerian dengan kinerja terbaik nasional dengan skor 3,26 poin.

Capaian ini menempatkan Kemenag di antara tiga besar lembaga yang dinilai paling efektif dan berkontribusi dalam pelayanan publik, bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Luar Negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyebut hasil ini sebagai buah dari kerja sistematis yang berlandaskan pada Asta Protas—delapan prioritas strategis Kemenag yang menekankan pelayanan umat, tata kelola transparan, dan transformasi digital di bidang keagamaan.

“Alhamdulillah ini kabar yang sangat membanggakan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penilaian yang diberikan. IndoStrategi kita tahu merupakan lembaga yang kredibel dalam melakukan survei ini,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Jumat (17/10/2025).

“Capaian ini juga kontribusi banyak pihak, mulai pimpinan unit eselon I, Kepala Kanwil, pimpinan PTKN, dan seluruh ASN Kementerian Agama. Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya. Keberhasilan ini milik kita semua,” imbuhnya.

“Penguatan yang kami lakukan selama satu tahun terakhir berfokus pada Asta Protas. Delapan prioritas strategis ini menjadi panduan kami dalam memperluas jangkauan layanan, memperkuat literasi keagamaan moderat, dan membangun birokrasi yang melayani dengan hati,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Jumat (17/10/25).

Lebih jauh, Kamaruddin menegaskan bahwa arah kerja Kemenag juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan manusia, keadilan sosial, dan pemerataan pendidikan sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

“Kemenag menjadi bagian integral dari orkestrasi besar pemerintahan dalam mewujudkan Asta Cita Presiden. Kami mendukung penuh agenda PHTC Presiden Prabowo seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Garuda, karena nilai-nilai di balik program tersebut sangat sejalan dengan misi keagamaan yang humanis dan berkeadilan,” jelasnya.

Kamaruddin menambahkan, Kemenag terus berinovasi melalui dua inisiatif strategis: Ekoteologi dan Kurikulum Berbasis Cinta. Keduanya menjadi simbol bagaimana nilai-nilai agama dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang menyentuh aspek kemanusiaan dan keberlanjutan.

“Ekoteologi mengajarkan bahwa kepedulian terhadap alam adalah bagian dari ibadah. Sementara Kurikulum Berbasis Cinta menumbuhkan empati, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Inilah wajah baru Kemenag—agama yang membangun, bukan memisahkan,” ungkapnya.

Menurut Kamaruddin, capaian survei ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan nyata dari kepercayaan publik yang tumbuh karena perubahan pelayanan dan komunikasi yang semakin terbuka. Di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kemenag terus memperkuat tata kelola berbasis data, mempercepat digitalisasi layanan pendidikan, early warning system kondisi kerukunan umat beragama, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

“Kami bersyukur atas apresiasi publik ini. Namun bagi kami, ini bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan panggilan untuk bekerja lebih keras, lebih jujur, dan lebih empatik dalam melayani umat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Bersama Wakil Panglima TNI Lakukan Groundbreaking Kopdes Merah Putih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto Bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revia melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (17/10/2025) petang.

Mendes Yandri mengatakan, pendirian Kopdes Merah Putih itu dinilai sangat penting dan manfaatnya amat signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Mari kita sambut, ground breaking atau peletakan batu pertama ini, insyaallah hari ini akan kita bangun delapan ratus. Dan insyaallah ini akan menggema di seluruh tanah air,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengharapkan agar semua instansi baik pemerintah maupun swasta agar melakukan soliditas dan harmonisasi lembaga atau koperasi khususnya bagi lingkungan desa agar dapat berdaya guna dan berhasil, serta berperanan sesuai cita-cita dan harapan para anggotanya.

Sebab dalam banyak hal, Koperasi terbukti menjadi lembaga yang mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Karenanya, Mendes Yandri juga telah memberikan sertifikat badan hukum kepada ribuan desa yang telah resmi mendirikan Kopdes Merah Putih.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh unsur desa, mulai dari desa yang sudah saya sebutkan tadi. Mulai dari desa yang sudah saya sebutkan tadi, BPD, RT/RW, seluruh masyarakat, jangan ada lagi silang sengketa, jangan ada lagi silang pendapat,” jelas mantan Anggota DPR RI itu.

“Dari Kemendes, dari awal sudah terlibat pembentukannya di tujuh puluh lima ribu desa. Melalui musyawarah desa khusus. Dan Alhamdulillah itu semua sudah berbadan hukum,” tambahnya.

Mendes Yandri juga menegaskan, salah satu manfaat utama koperasi adalah penciptaan lapangan kerja di desa. Melalui berbagai unit usaha seperti pertanian, perdagangan, hingga layanan jasa, koperasi membuka peluang kerja bagi warga lokal.

Selain itu, koperasi desa ini juga berperan dalam distribusi pendapatan yang lebih merata sehingga mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

“Jangan ada lagi perpecahan di antara kita. Harus kita sukseskan program strategis nasional kita ini. Harus kita pastikan koperasi desa merah putih akan mengantarkan negara yang maju dan berdaulat,” kata Mendes Yandri.

Turut hadir dalam peletakan batu pertama ini, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, dan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Cilacap Mantapkan Strategi Baru Penurunan Stunting Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap terus memperkuat langkah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting Semester I Tahun 2025 yang digelar di Hotel Sindoro, Kamis (16/10), berbagai pihak diminta memperkuat kolaborasi lintas sektor serta memastikan kelengkapan data aksi konvergensi di tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap, Ari Windhy Hardanu, menjelaskan, Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Bimbingan Teknis Aksi Konvergensi Penanggulangan Stunting yang digelar oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah pada 7 Agustus lalu. “Pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar target nasional dapat tercapai,” ujarnya.

Ari menambahkan, tahun 2025 menjadi momentum penting dengan adanya perubahan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Jika sebelumnya strategi nasional berfokus pada lima pilar, kini diperluas menjadi enam pilar yang menekankan sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas pelaksana di berbagai tingkatan pemerintahan. Enam pilar tersebut meliputi komitmen politik dan kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi program dan kemitraan, ketahanan pangan dan gizi, peningkatan kapasitas pelaksana program, serta pemantauan dan evaluasi.

Menurut Ari, transformasi aksi konvergensi ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi intervensi lintas sektor dalam menurunkan prevalensi stunting. Salah satu langkah konkret yang menjadi perhatian utama adalah kelengkapan dan akurasi data yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan di daerah.

“Diperlukan dukungan dari seluruh dinas, instansi, dan kecamatan untuk melengkapi data aksi konvergensi. Petugas pengelola data di tiap OPD, kecamatan, puskesmas, serta koordinator penyuluh KB harus bersinergi dalam penginputan data melalui aplikasi web aksi konvergensi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Bappeda Cilacap, Endah Setiarini, memberikan paparan teknis mengenai pengisian data pada sistem berbasis web yang akan digunakan oleh peserta dari Puskesmas, PLKB, dan admin OPD terkait.

Dengan penguatan koordinasi dan integrasi data lintas sektor, Pemkab Cilacap berharap upaya percepatan penurunan stunting di wilayahnya dapat berjalan lebih terukur dan tepat sasaran, sejalan dengan target nasional pengurangan prevalensi stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Mojokerto Perkuat Ekosistem Industri Halal Lewat Bimtek Sertifikasi Gratis untuk IKM

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat ekosistem industri halal di daerahnya. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemkab menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), pada Kamis, (16/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari program fasilitasi sertifikasi halal gratis yang bertujuan untuk mendorong standarisasi produk IKM serta memperkuat daya saing industri lokal di tengah persaingan pasar global.

Kegiatan yang berlangsung di gedung Dekopinda, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar ini diikuti oleh 41 pelaku IKM produk sembelihan dan non sembelihan. Secara resmi, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa membuka acara tersebut, didampingi Tim Sistem Penjaminan Mutu Halal Indonesia (SPMHI) dari Yayasan Prof. Mochamad Bisri sebagai pendamping teknis.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan, sertifikasi halal bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga menjadi jaminan mutu, keamanan, dan kepercayaan konsumen.

“Label halal bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga menjadi standar global yang mampu meningkatkan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Bupati Albarraa.

Pihaknya menambahkan, di era digital saat ini, batas wilayah dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dalam aktivitas perdagangan. Pelaku usaha dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kenyamanan konsumen.

“Dalam perdagangan bebas, pemenangnya adalah mereka yang mampu menyediakan produk berkualitas dengan harga bersaing dan memenuhi selera konsumen,” imbuhnya.

Bupati yang akrab disapa Gus Barra atau Gus Bupati ini mengingatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal semakin meningkat. Ia mengutip ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168 sebagai landasan spiritual pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Selain itu, ia menekankan bahwa mulai Oktober 2026, seluruh produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019.

“Jika pada saat itu pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal, maka berarti melanggar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Untuk mendukung percepatan pemenuhan kewajiban tersebut, Pemkab Mojokerto melaksanakan program fasilitasi pendaftaran sertifikat halal secara gratis bagi pelaku IKM. Program ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan kegiatan bimbingan teknis yang memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku usaha. Pemerintah daerah juga menggandeng Tim Sistem Penjaminan Mutu Halal Indonesia (SPMHI) Yayasan Prof. Mochamad Bisri sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan ini.

“Program ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Mojokerto dalam mengembangkan ekosistem industri halal dan ekonomi syariah daerah,” jelas Gus Bupati.

Lebih lanjut, Gus Barra berharap, Mojokerto tidak hanya dikenal sebagai daerah industri, tetapi juga sebagai pusat industri halal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha agar mengikuti kegiatan ini dengan tekun dan menerapkan prosedur halal secara konsisten dalam proses produksi.

“Penyelenggaraan produk halal adalah bentuk tanggung jawab kepada konsumen, kepada pemerintah, dan tentu saja kepada Allah SWT. Semua upaya ini bernilai ibadah dan akan dicatat sebagai amal saleh,” tutupnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemkab Mojokerto berharap dapat mewujudkan industri yang lebih maju, adil, dan makmur, serta membentuk ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan di bumi Majapahit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkop: Inpres Percepatan Pembangunan Gudang/Gerai Kopdes Sudah Masuk Tahap Finalisasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, sudah masuk tahap finalisasi.

“Oleh karena itu, kita harus sesegera mungkin turun ke lapangan untuk menginventarisasi tanah-tanah desa yang akan dibangun gudang dan gerai oleh PT Agrinas dan pihak TNI tersebut,” kata Menkop, usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Senin (13/10).

Hadir dalam rapat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani.

Menkop juga memastikan bahwa pembangunan gudang dan gerai milik Kopdes Merah Putih juga melibatkan kontraktor-kontraktor lokal, serta melibatkan masyarakat desa. “Intinya, fokus Inpres tersebut ke depan adalah percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai Kopdes Merah Putih,” kata Menkop.

Menkop menambahkan, Rakor kali ini menindaklanjuti pasca penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkop, Menkeu, Mendagri, Mendes, Danantara, dan BP BUMN. Dilanjutkan ada penandatangan MoU antara PT Agrinas Pangan dengan TNI untuk melakukan percepatan pembangunan fisik gudang/gerai dari Kopdes-Kopdes Merah Putih yang akan dibangun.

“Kemudian, kami diundang ke Kertanegara menemui Presiden Prabowo, dan kita sudah menyerahkan draft Instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih,” imbuh Menkop.

Bagi Menkop, Inpres tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal, melalui penguatan peran strategis Kopdes Merah Putih.

“Kebijakan ini juga merupakan langkah konkret dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yaitu kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, serta Asta Cita keenam, yakni pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi nasional,” papar Menkop.

Dengan lebih dari 80 ribu koperasi yang telah terbentuk di seluruh Indonesia, Menkop berharap percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi ini diharapkan dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. “Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” ujar Menkop.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...740741742...4,906Halaman 741 dari 4,906