Beranda blog Halaman 748

Gubernur Gorontalo Lakukan Kunjungan ke Polda NTB Bahas Kolaborasi Koperasi Tambang

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail secara estafet tanpa mengenal lelah memaksimalkan kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memperoleh masukan terkait kolaborasi dalam pengelolaan pertambangan. Pada hari keduanya di Bumi Seribu Masjid, Selasa (14/10), Gubernur Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo dan Ketua Deprov, mendatangi Markas Polda NTB yang diterima langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan didampingi Irwas, Direskrimsus, dan jajarannya.

Pertemuan lanjutan itu membahas hal yang lebih bersifat teknik operasional menyangkut kiat dan kolaborasi pengembangan koperasi tambang. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sangat tertarik dengan skema koperasi pertambangan di NTB yang berdampak positif bukan hanya pada pengendalian lingkungan, namun juga telah memberi dampak pada pengurangan angka kemiskinan.

“Hal menarik dari koperasi pertambangan di NTB adalah dampak nyatanya terhadap pengurangan angka kemiskinan. Skema yang dijalankan di sini tidak hanya berhasil dalam pengendalian lingkungan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Ini yang ingin kita terapkan di Gorontalo,” kata Gusnar.

Sejumlah masukan penting juga diperoleh pada pertemuan itu. Mulai dari kemudahan dan fasilitas bagi koperasi dalam pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), kepengurusan inti koperasi oleh masyarakat lokal, hingga elemen lainnya yang ikut sebagai anggota dan anggota luar biasa yang terdiri dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), lembaga swadaya masyarakat, investor, pemerintah, dan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan koperasi juga harus berbasis digitalisasi melalui pemanfaatan aplikasi daring atau online untuk menjamin manajemen keuangan dilakukan secara profesional dan transparan. Melalui kolaborasi dan pembelajaran dari keberhasilan NTB, Gubernur Gusnar berharap koperasi tambang di Gorontalo dapat naik kelas, sekaligus memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.

“Penerapan koperasi tambang ini akan meningkatkan pendapatan daerah, dan dampaknya bisa dirasakan bukan saja oleh masyarakat lokal, namun cakupannya lebih luas hingga skala kecamatan dan kabupaten,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Segel Lima Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal di Malut dan Kepri

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut tidak sesuai ketentuan di lima lokasi dalam kurun waktu 6-9 Oktober 2025. Penghentian kegiatan karena tidak memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dan melakukan kegiatan reklamasi terminal khusus (tersus) tidak sesuai perizinan.

Penghentian sementara ditandai dengan pemasangan papan segel oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal PSDKP. Rincianya, empat lokasi berada di Kabupaten Halmehera Timur, yakni tersus kegiatan pertambangan PT. JAS seluas 0,797 Ha, PT. MJL seluas 2,204 Ha, PT. ANI seluas 1,066 Ha, dan PT. AR seluas 8,452 Ha. Kemudian satu lokasi usaha PT. MDP seluas 0,291 Ha di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

“Jadi dalam seminggu ini total lima lokasi telah disegel, dengan luasan 12,519 ha di Haltim, dan 0,291 ha di Karimun Kepri,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat terjun langsung memimpin penyegelan di Haltim, pada Kamis (9/10). Penyegelan ini bertepatan dengan momen Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT ke-26 tahun KKP.

Pengentian kegiatan pemanfaatan ruang laut ini sebagai bentuk kehadiran KKP dalam menjaga sumber daya laut dan pesisir Indonesia dari kegiatan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Awalnya, tim Polsus PWP3K melakukan pengawasan dan menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin PKKPRL dan reklamsi di lima lokasi tersebut.

Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di Halmahera Timur dan Kabupaten Karimun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021. Adapun regulasi yang dilanggar oleh pelaku usaha diantaranya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Untuk tindak lanjut dari penyegelan ini, kami akan mendalami dan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” pungkas Ipunk.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya dokumen KKPRL sebagai upaya menjaga harmonisasi setiap kegiatan di ruang laut. Harmonisasi ini tidak hanya untuk kegiatan ekonomi dan sosial, tapi juga kelestarian ekosistem laut itu sendiri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Percepat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik lewat Pameran KIP 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berupaya mempercepat implementasi keterbukaan informasi publik dengan berpartisipasi dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.

Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10), menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjamin hak-hak warga negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, baik dalam bentuk barang publik, jasa publik, maupun pelayanan administratif,” kata Bayu Aji.

Berdasarkan amanat tersebut, dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“UU ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka,” ujar Bayu.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi bagi masyarakat, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 bertema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global” pada 14–16 Oktober 2025 di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta.

Bayu menjelaskan, kegiatan ini menyasar masyarakat umum dan badan publik sebagai penerima manfaat. Pameran tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik, sekaligus memperluas akses terhadap informasi yang semakin mudah dan transparan.

Di sisi lain, kegiatan ini juga berfungsi sebagai tolok ukur benchmark bagi badan publik untuk saling belajar mengenai produk, inovasi, dan layanan informasi yang dimiliki lembaga lain sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan internalnya.

“Kegiatan ini bertujuan mendorong percepatan implementasi UU KIP dan menjadi bagian dari edukasi pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik,” kata Bayu.

Kepala Biro Komunikasi Kemenpar, Indri Wahyu Susanti, menambahkan bahwa sebagai salah satu badan publik yang tergabung dalam kegiatan KIP, Kemenpar turut menghadirkan berbagai informasi penting yang patut diketahui oleh masyarakat.

“Pameran ini menjadi wadah bagi badan publik untuk menampilkan produk, inovasi, dan layanan informasi publik yang dimilikinya, sekaligus memberikan kemudahan akses serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pameran, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Information Transparency Award 2025, sebuah ajang penghargaan bagi badan publik yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan keterbukaan informasi secara transparan, profesional, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltara Dukung Program 1 Juta Rumah Nasional

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si mengungkapkan jika pemerintah berkomitmen terus menjalankan program pembangunan rumah layak huni, rumah bagi korban bencana, serta penyediaan prasarana permukiman yang didukung oleh APBD Provinsi Kaltara. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah Perkotaan untuk Wilayah Kalimantan, yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (15/10).

Dalam Rakor tersebut melibatkan pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Kaltara, Kaltim, dan Kalsel.

Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas komitmen dan langkah konkret dalam mendorong penyediaan perumahan nasional. Ia mengungkapkan langkah ini selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Program ini akan menempatkan sektor perumahan sebagai bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia,” kata Wagub Ingkong.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan, khususnya Kaltara. Wagub menjelaskan bahwa program prioritas pemerintah ini menekankan pentingnya menjamin ketersediaan rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa serta warga yang membutuhkan.

Perlu diketahui, Kaltara sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sektor perumahan, di antaranya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi,

“Berdasarkan data tahun 2021 Kaltara memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan peningkatan jumlah penduduk dari 713.600 jiwa (2021) menjadi 749.400 jiwa pada 2025,” ujar Wagub.

Kedua, backlog perumahan yang cukup tinggi, yaitu backlog kepemilikan rumah mencapai 27.127 rumah tangga dan backlog penghuni sebanyak 17.752 rumah tangga per 2023; ketiga, terbatasnya rumah terjangkau, terutama di daerah perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor.

Keempat, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih yang menjadi hambatan dalam pengembangan permukiman; kelima, banyak permukiman tidak terencana yang muncul secara informal dan berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang dan pelayanan publik.

Keenam, hadirnya risiko lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan yang mengancam keberlanjutan hunian; dan terakhir ketujuh, tingginya arus migrasi dan urbanisasi, seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berdampak pada meningkatnya permintaan perumahan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Wagub mengatakan Kaltara juga memiliki potensi besar dalam pengembangan perumahan karena memiliki yang posisi geografis yang strategis sebagai gerbang utara Indonesia.

Selain itu, Kaltara memiliki ketersediaan lahan pengembangan seluas 222 hektare, khususnya di Kabupaten Malinau dan Bulungan.

“Kawasan strategis seperti Koridor Sungai Kayan, Sembakung, Sesayap, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, serta kawasan industri dan PLTA Mentarang yang siap menjadi pusat pertumbuhan baru,” jelasnya.

Wagub Ingkong menegaskan bahwa penyediaan hunian layak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan bermartabat.

“Mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah dalam semangat #KaltaraDiHati untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan,” pungkasnya.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi nyata untuk menjawab berbagai tantangan perumahan dan menghadirkan solusi konkret demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres dan Gubernur Maluku Tinjau BMPP Nusantara 1, Dorong Listrik 24 Jam di Desa-Desa

Penulis
Syifa
-

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1 di Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (14/10).

Kunjungan tersebut dilakukan usai Wapres meninjau progres Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru. Dalam kunjungan ke BMPP Nusantara 1, Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wapres Gibran menerima paparan dari General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, mengenai kondisi sistem kelistrikan di Pulau Ambon dan upaya PLN memperluas jangkauan energi di wilayah Maluku.

BMPP Nusantara 1 sendiri merupakan pembangkit listrik terapung terbesar di Indonesia Timur dengan kapasitas 60 megawatt (MW). Sejak beroperasi pada April 2022, pembangkit ini menjadi penopang utama pasokan listrik di Ambon dan sekitarnya.

Mendengar paparan GM PLN, Wapres Gibran menyoroti pentingnya peningkatan jam operasional listrik di wilayah-wilayah pedesaan Maluku. Ia meminta PLN untuk mempercepat langkah menuju layanan listrik 24 jam penuh agar masyarakat merasakan pemerataan energi.

“Jam operasi listrik di daerah pedesaan yang masih 12 jam perlu ditingkatkan menjadi 24 jam. Pemerintah ingin semua masyarakat Maluku mendapat akses energi secara merata,” tegas Wapres Gibran.

Gubernur juga menanyakan terkait program Listrik Desa, karena masih ada juga masyarakat yang belum menikmati listrik 24 jam.

General Manager PLN Maluku-Malut, Noer Soeratmoko, dalam laporannya menjelaskan bahwa peningkatan jam operasi listrik dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi sosial dan infrastruktur masyarakat setempat.

“Banyak desa dihuni petani dan nelayan, yang biasanya baru menggunakan listrik pada malam hari. Namun, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di siang hari, kebutuhan listrik juga bertambah. PLN akan meningkatkan operasi secara bertahap dari 6 ke 12 jam, dan dari 12 ke 24 jam,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan layanan listrik dilakukan sambil memperbaiki mesin pembangkit lama dan menunggu realisasi program energi baru terbarukan seperti listrik tenaga surya.

“Kami optimalkan peralatan yang ada agar semakin banyak masyarakat bisa menikmati listrik 24 jam, sesuai arahan Bapak Wapres,” tambah Soeratmoko.

PLN juga menyoroti kendala infrastruktur jalan menuju desa-desa terpencil yang menyulitkan mobilisasi jaringan listrik. Gubernur Hendrik Lewerissa pun menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung demi pemerataan energi di Maluku.

“Pemerintah daerah siap membantu dan bersinergi agar akses jalan dan jaringan listrik bisa segera menjangkau seluruh desa. Energi yang merata adalah fondasi pembangunan Maluku ke depan,” tegas Gubernur.

Kunjungan kerja Wapres Gibran bersama Gubernur Hendrik Lewerissa ke BMPP Nusantara 1 menjadi simbol komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan kemandirian energi dan keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan di Maluku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Palu dan BMKG Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, menerima kunjungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Palu, pada Selasa (14/10) di ruang kerjanya.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BMKG dan Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan sadar bencana, khususnya di wilayah rawan gempa dan tsunami seperti Kota Palu.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Palu, Sujabar, dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah agenda utama kepada Wali Kota Hadianto.

Di antaranya, laporan terkait perangkat monitoring gempa bumi dan tsunami yang telah terpasang di wilayah Kota Palu, seperti shelter InaTEWS, intensitymeter, tsunami gauge, dan warning receiver system new generation (WRSNG).

Selain itu, BMKG juga memaparkan berbagai layanan informasi dan sistem peringatan dini yang dapat diakses masyarakat, termasuk warning receiver system (WRS) dan pemanfaatan aplikasi mobile BMKG untuk memperoleh data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika (MKKuG) secara real time.

“Kami juga menyampaikan kepada Wali Kota mengenai rencana pelaksanaan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami Kota Palu 2025 yang akan digelar dalam waktu dekat, serta rencana hibah sirine tsunami dari BMKG,” ujar Sujabar.

Ia menegaskan, kolaborasi antara BMKG dan Pemerintah Kota Palu sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan membangun ketangguhan masyarakat terhadap potensi bencana alam.

Sementara itu, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, menyambut baik kunjungan dan inisiatif BMKG tersebut.

Wali kota menyampaikan apresiasi atas peran aktif BMKG dalam membantu pemerintah daerah memperkuat sistem mitigasi dan edukasi kebencanaan di Kota Palu.

Dengan sinergi yang semakin erat antara BMKG dan Pemerintah Kota Palu, diharapkan masyarakat dapat semakin sadar, tangguh, dan sigap menghadapi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadilah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Walikota Dedy Pastikan MBG di Kota Bengkulu Aman

Penulis
Syifa
-
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi meminta makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dengan memperketat pengawasan di dapur penyedia, memastikan kebersihan, higienitas, dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk mencegah keracunan.
Pasalnya, hingga saat ini masih ditemukan kasus keracunan hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah.
Tentu ini menjadi alarm keras untuk menyoroti pentingnya pengawasan kualitas. Pasalnya, masalah keamanan pangan dapat merusak kepercayaan dan hasil program jika tidak ditangani.
“Kita telah berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kita mengimbau dan mengajak agar betul-betul makanan tersebut layak konsumsi. Maksudnya higienisnya, proses masaknya dan harus sesuai SOP,” jelas Walikota, Selasa (14/10).
Walikota juga mengajak seluruh pihak terlibat untuk sama-sama menyukseskan program MBG Presiden Prabowo.
“Program pak presiden ini program yang sangat baik, kami sangat mendukung untuk anak bangsa dan sama-sama kita antisipasi. Jadi bukan saling menyalahkan tapi kita meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada,” ujarnya.
Sebagai informasi, untuk Kota Bengkulu sendiri, MBG di wilayah ini ada 68.950 siswa telah menerima manfaat dari 247 sekolah, dengan rincian PAUD/TK (87 sekolah), SD (78 sekolah), SMP (33 sekolah), SMA (26 sekolah), MI (2 sekolah), MTS (7 sekolah), MA (5 sekolah), SLB (5 sekolah) dan Pesantren (4 sekolah).
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua SPPG Regional Bengkulu, Gloria Situmorang.
“Sementara untuk kategori Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD (3B) total ada 2.738 dengan rincian Ibu Hamil (148 orang), Ibu Menyusui (328 orang), Balita (2.260 orang),” jelasnya.
Sejauh ini, MBG di Kota Bengkulu berjalan baik meskipun masih ada beberapa kendala teknis saat implementasinya.
Ke depan, MBG diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Kurang lebih ada 1.833 tenaga kerja langsung di 39 SPPG belum termasuk pekerja di huluseperti peternak atau petani. Jadi total orang yang mendapat manfaat dari sisi tenaga kerja bisa jauh lebih besar.
Kemudian pertumbuhan UMKM / supplier lokal. Dengan setiap SPPG melibatkan minimal 15 supplier atau pemasok lokal, maka untuk rencana 39 SPPG minimal ada 585 pemasok lokal yang aktif terlibat dalam menyediakan bahan pangan untuk MBG di Kota Bengkulu.
Selain itu, adanya MBG diharapkan jadi perputaran ekonomi lokal. Per SPPG per bulan mendapatkan dana kurang lebih Rp1 Miliar, dan 85% dana SPPG digunakan untuk pembelian produk pertanian lokal, artinya sebagian besar uang yang dinvestasikan terus mengalir ke sektor pertanian (petani besar/kecil, pengolah bahan baku) dan distribusi dalam lokal.
Jika program menjangkau target nasional dan manfaat di 39 titik SPPG di seluruh Kota Bengkulu, maka kebutuhan bahan pangan seperti telur, lele, dan lainnya akan meningkat drastis.

Tentu ini akan mendorong volume produksi dan distribusi, yang otomatis memperluas lapangan kerja dan memperbesar skala UMKM & petani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogya Rehab Ruang Terbuka Hijau Publik, Bakal Dilengkapi Pengelolaan Sampah Organik

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan menambah pengelolaan sampah organik. Rehabilitasi itu menyasar RTH publik Warungboto yang akan menambah pengelolaan sampah organik. Optimalisasi RTH publik yang dilengkapi pengolahan sampah organik itu mendukung gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS).

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Rina Aryati Nugraha mengatakan di RTH publik Warungboto masyarakatnya sudah mengelola sampah organik, tapi kecil dan terus berkembang. Sampah organik itu diolah jadi kompos untuk budidaya tanaman lidah budaya di RTH publik Warungboto.

“Jadi ini kita mengoptimalisasi fungsi RTH publik di Warungboto dengan menambah pengolahan sampah organik rumah maggot,” kata Rina saat dikonfirmasi, Selasa (14/10/2025).

Dia menyatakan pengolahan sampah organik di RTH publik di Warungboto itu inisiatif masyarakat. Sudah adan komunitas yang mengelola sampah organik ada dari komunitas/kelompok pertanian dan pengelola sampah. Lahan RTH publik di Warungboto cukup luas sekitar 1.000 meter persegi. Ada lahan sebagian untuk mengelola sampah organik jadi kompos.

“Karena di Warungboto masyarakat sudah jalan sendiri pengelolaan sampahnya, tinggal kita support. Mereka antusias terus kita bantu,” paparnya.

Rina menjelaskan rehabilitasi RTH publik Warungboto saat ini tengah disiapkan masuk unit layanan pengadaan secara elektronik. Pembangunan rumah- rumah maggot menggunakan APBD Perubahan 2025. Rencana November pengerjaan rehab untuk optimalisasi RTH publik Warungboto akan dimulai dan ditargetkan selesai Desember.

“RTH publik dengan penambahan pengelolaan sampah organik di Warungboto itu akan kita jadikan percontohan optimalisasi RTH publik,” tambah Rina.

Selain itu ada rehabilitasi di RTH publik di Wirogunan dengan membangun pendopo dengan pagu anggaran sekitar Rp 200 juta dari APBD Perubahan 2025. Tapi tidak ada penambahan pengelolaan sampah organik. Dia menyampaikan kalau lahan RTH luas, itu masih memungkinkan untuk ditambah pengelolaan sampah organik.Tapi yang luas lahan RTHP 200 meter susah untuk menambah.

“Untuk pengelolaan sampah terutama terkait lahan susah di kota. Sehingga RTH publik harus berpartisipasi mengelola sampah organik yang tidak berbau,” ucapnya.

Selain di Warungboto, RTH publik yang sudah dilengkapi pengelolaan sampah organik adalah Gajah Wong Edupark. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan DLH Kota Yogyakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Mataram Dukung Penuh Program MBG, Wujudkan Generasi Sehat dan Cerdas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Mataram mendukungan penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat memastikan seluruh anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing sebagai generasi penerus masa depan bangsa.

“Program ini adalah komitmen Bapak Presiden untuk membangun generasi bangsa yang sehat dan kuat. Tugas kita memastikan implementasi di daerah berjalan baik, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan harapan beliau,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. L. Martawang, saat memimpin rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Program MBG di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram, Senin (13/10).

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah mulia yang berangkat dari niat tulus untuk membentuk generasi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram menempatkan program ini sebagai salah satu prioritas daerah dengan memastikan seluruh pelaksanaannya berjalan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Kota Mataram telah menjalin kerja sama dengan PDAM Kota Mataram untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi dapur MBG, menginstruksikan seluruh Puskesmas agar aktif melakukan pendampingan dan pengawasan di lapangan, serta menggandeng sektor pendidikan agar guru turut mengawasi pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah.

“Pemerintah Kota Mataram di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota H. Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota TGH. Mujiburrahman memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran agar mendukung penuh program MBG. Kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak kita,” tegas Martawang.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di Kota Mataram telah diarahkan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini. “Kita ingin memastikan anak-anak Kota Mataram bisa tumbuh sehat dan berkembang sesuai harapan Bapak Presiden. Apa pun kebutuhan di lapangan yang memerlukan dukungan pemerintah daerah, kami siap membantu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menekankan pentingnya pengawasan mutu dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

“Program ini merupakan amanat nasional yang harus kita jaga bersama. Pemerintah Kota Mataram memberikan perhatian penuh terhadap aspek kesehatan dan kebersihan makanan agar setiap anak penerima manfaat mendapatkan gizi yang berkualitas,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan membentuk tim koordinasi khusus yang melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat komunikasi dan pengawasan. Langkah konkret lain yang telah dilakukan antara lain penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG, pelatihan Penjamah Makanan bagi perwakilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemeriksaan rutin sampel air dan makanan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

“Kami juga melakukan pemeriksaan sumber air dan sampel makanan secara berkala agar pelaksanaan MBG di Kota Mataram benar-benar aman dan berkualitas,” tambah dr. Emirald.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Mataram, Hermawan, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terdata 32 dapur MBG, dengan rincian 27 dapur telah beroperasi dan 5 dapur dalam tahap persiapan.

“Kami terus melakukan pendataan dan pemantauan rutin melalui sistem digital agar proses evaluasi dan pengawasan berjalan efektif,” ungkapnya.

Dengan sinergi lintas sektor — kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur —Pemerintah Kota Mataram menegaskan kesiapannya menjadi bagian aktif dari upayanasional untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat, kuat, dan berkarakter.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ternate Resmikan Perubahan Status SD Pertiwi Jadi Sekolah Negeri

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si didampingi Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar meresmikan perubahan status Sekolah Dasar (SD) Pertiwi I dan SD Pertiwi II dari sekolah swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 84 dan 85 Kota Ternate yang ditandai dengan menggunting pita.

Berlangsung di halaman sekolah SDN 84, Kamis (9/10). Peresmian tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE, MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Muhlis S. Djumadil, SE, M.Si, Kepala Sekolah SDN 84 dan 85 peserta para guru.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan bahwa momentum ini merupakan bagian penting dari sejarah pendidikan di Kota Ternate, khususnya bagi masyarakat yang telah lama berjuang untuk mewujudkan perubahan status kedua sekolah tersebut.

“Hari ini akan tercatat sebagai sejarah dari sebuah perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak berdirinya sekolah ini pada 1 Januari 1970. SD Pertiwi adalah sekolah yang legendaris, dikenal sebagai salah satu sekolah favorit pada masanya,” pungkas Wali Kota.

Wali Kota menambahkan, ide untuk mengubah status SD Pertiwi dari swasta menjadi negeri berangkat dari kondisi faktual di lapangan, di mana sebagian besar tenaga pendidik yang mengajar di sekolah tersebut merupakan guru ASN. Selain itu, dukungan administrasi dan penataan aset juga memungkinkan percepatan proses perubahan status tanpa hambatan hukum.

“Alhamdulillah, setelah dilakukan pengecekan, sekolah ini tidak tercatat sebagai aset pemerintah daerah lain, sehingga proses perubahan status dapat berjalan cepat. Saya langsung instruksikan agar segera diproses,” jelasnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pendiri, pengurus yayasan, serta guru-guru yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga mereka sejak awal berdirinya sekolah.

“Perubahan status ini tentu tidak menghapus sejarah perjuangan panjang para pendiri dan pengajar di SD Pertiwi. Justru ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan pengabdian mereka telah memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan di Ternate,” tutur Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa dengan status baru sebagai sekolah negeri, SDN 84 dan SDN 85 akan menjadi bagian dari aset Pemerintah Kota Ternate yang mendapatkan perhatian penuh, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik.

“Pemerintah daerah tidak akan meninggalkan sekolah ini. Karena pendidikan adalah investasi masa depan, kami akan terus memperhatikan kebutuhan guru dan fasilitas sekolah,” tegasnya.

Selain berada di pusat kota, kata Wali Kota, keberadaan kedua sekolah ini juga menjadi kebanggaan tersendiri karena telah banyak melahirkan generasi terbaik di Maluku Utara.

“SD Pertiwi telah memproduksi orang-orang hebat di Maluku Utara. Kita berharap ke depan semakin banyak anak-anak Ternate yang lahir dari sekolah ini dan menjadi generasi penerus bangsa yang unggul,” ujar Wali Kota.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota berharap perubahan status SD Pertiwi I dan II menjadi sekolah negeri dapat menjadi tonggak baru dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ternate.

“Semoga perubahan ini membawa berkah dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing, menuju Ternate Cerdas, Ternate Maju, dan Ternate Berkeadilan,” tutupnya.

Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...747748749...4,906Halaman 748 dari 4,906