Beranda blog Halaman 75

Generasi Muda Jadi Sasaran Edukasi Bea Cukai melalui Program Customs Goes to School

Penulis
Reta
-

Bea Cukai perkuat edukasi kepada generasi muda melalui program Customs Goes to School (CGTS). Kali ini, CGTS digelar oleh Bea Cukai Kotabaru di SMK Negeri 1 Kotabaru, Kalimantan Selatan, dan Bea Cukai Jagoi Babang di SMA Methodist Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Program ini bertujuan meningkatkan literasi kepabeanan dan cukai sekaligus memperkenalkan peluang pendidikan serta karier di lingkungan Kementerian Keuangan.

Di SMK Negeri 1 Kotabaru, kegiatan yang digelar pada Rabu (29/07) mendapat sambutan antusias dari para siswa. Melalui pemaparan interaktif, peserta dikenalkan dengan visi dan misi Bea Cukai serta empat fungsi utama institusi, yaitu sebagai trade facilitator, industrial assistance, community protector, dan revenue collector. Selain itu, siswa juga memperoleh pengetahuan mengenai proses ekspor dan impor, barang kena cukai, serta berbagai unit operasional khusus Bea Cukai, seperti Marine Customs, Customs Dog Protecting Unit (K-9), dan Laboratorium Bea Cukai.

Tidak hanya itu, Bea Cukai Kotabaru juga memberikan informasi mengenai jalur rekrutmen CPNS Bea Cukai dan pendidikan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, termasuk berbagi pengalaman dari pegawai Bea Cukai yang berhasil meniti karier melalui jalur tersebut.

Sementara itu, Bea Cukai Jagoi Babang menyelenggarakan Customs Goes to School di SMA Methodist Sanggau Ledo pada Kamis (30/07). Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan peran strategis Bea Cukai sekaligus membangun kedekatan dengan generasi muda melalui edukasi yang informatif dan inspiratif.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa program Customs Goes to School merupakan salah satu upaya Bea Cukai untuk membangun pemahaman masyarakat sejak usia sekolah mengenai peran institusi dalam mendukung perekonomian dan melindungi masyarakat.

“Bukan hanya mengenalkan tugas dan fungsi Bea Cukai, kami juga ingin membuka wawasan para pelajar mengenai peluang pendidikan dan karier di lingkungan Kementerian Keuangan. Kami berharap kegiatan ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus belajar, berintegritas, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa melalui pelayanan publik,” ujar Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Perkuat Kepemimpinan di Sumatera Utara, Dukung Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan OJK di Provinsi Sumatera Utara.

Komitmen tersebut ditandai dengan pengukuhan Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (31/07). Triyoga menggantikan Khoirul Muttaqien yang selanjutnya mendapat penugasan baru di lingkungan OJK.

Dalam sambutannya, Hernawan menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan OJK di daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang semakin strategis.

“Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat peran OJK di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks serta memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hernawan.

Hernawan menyampaikan bahwa implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memperluas mandat OJK sekaligus meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kemampuan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Kondisi tersebut juga tercermin di Provinsi Sumatera Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen pada triwulan I-2026, didukung oleh kinerja sektor jasa keuangan yang tetap terjaga. Oleh karena itu, Hernawan menekankan pentingnya kepemimpinan OJK Daerah yang profesional, berintegritas, serta mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang erat dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Hernawan mendorong agar implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) terus diperkuat melalui kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperluas akses keuangan serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya kebijakan sektor jasa keuangan yang mampu mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, penguatan koordinasi antara OJK dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan masyarakat terdampak bencana, termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Gubernur Sumatera Utara juga mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, efisien, dan berdaya saing.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Komisioner dan Kepala Departmen OJK terkait, Kepala OJK di wilayah Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota, pimpinan industri jasa keuangan, akademisi, serta para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara.

Topping Off Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Medan, Hernawan juga menghadiri seremoni topping off pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. Prosesi tersebut menandai selesainya pekerjaan struktur utama bangunan hingga rooftop lantai tujuh sebagai tonggak penting penguatan kapasitas kelembagaan OJK dalam mendukung pelaksanaan tugas pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen, dan pengembangan sektor jasa keuangan.

Hernawan menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut merupakan investasi kelembagaan untuk memperkuat peran OJK di daerah.

“Gedung ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan pusat koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat kehadiran OJK serta mendukung sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kehadirannya diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik sehingga OJK dapat lebih responsif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Hernawan.

Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara merupakan gedung ketujuh yang dibangun OJK dari lahan kosong dan dirancang dengan konsep bangunan hijau (green building) sebagai wujud komitmen OJK terhadap pembangunan berkelanjutan. Kehadiran gedung baru tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, edukasi dan literasi keuangan, serta pelindungan konsumen di Sumatera Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Monas Dipenuhi 100 Ribu Jemaah, Zikir dan Doa Kebangsaan Warnai Awal Peringatan HUT RI ke-81

Penulis
Reta
-

Suasana khidmat menyelimuti kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026, saat pemerintah menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan sebagai pembuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengusung semangat kebersamaan dalam keberagaman, Zikir dan Doa Kebangsaan yang dihadiri lebih dari 100.000 jemaah tersebut, menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa sekaligus memperkuat tekad bersama dalam mengisi kemerdekaan.

Acara doa kebangsaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, pembacaan ayat suci Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 1 s.d. 14 oleh juara 1 MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) International Al-Ameed ke-3 Karbala di Irak Tahun 2026, Muhammad Zian Fahrezi.

Dalam sambutannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa makna Zikir dan Doa Kebangsaan sebagai ikhtiar spiritual bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Nasaruddin menyebut bangsa yang besar juga dibangun oleh kekuatan doa, keluhuran akhlak, dan kokohnya kerukunan antarsesama.

“Dengan zikir kita menumbuhkan hati, dengan doa kita mengetuk langit, dan dengan kerja serta pengabdian kita membangun bumi. Sekitar 100 ribu peserta zikir dan doa malam ini datang dari berbagai wilayah, dari berbagai agama, bersama-sama berdoa untuk negeri,” ujar Nasaruddin.

Acara selanjutnya adalah doa kebangsaan lintas agama yang dipimpin oleh enam tokoh lintas agama. Doa dipanjatkan secara bergantian sesuai dengan keyakinan masing-masing sebagai wujud rasa syukur atas nikmat kemerdekaan sekaligus harapan agar Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, persatuan, serta kekuatan dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Pembacaan doa diawali dari agama Kristen Protestan yang dipimpin oleh Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty. Sementara untuk agama Katolik dipimpin oleh Romo Fransiskus Yance Sengga, S.Fill.Lic.Th. Selanjutnya, doa bagi umat Hindu dipimpin oleh Pinandita Gede Pastika, dilanjutkan dengan doa bagi umat Budha oleh Bhikku Bhadranatha, Thera. Selanjutnya, pembacaan doa bagi umat Konghucu yang dipimpin oleh Xs. Budi S. Tanuwibowo. Doa lintas agama ditutup oleh H. Husni Ismail untuk umat beragama Islam.

Suasana khidmat kemudian berlanjut melalui lantunan Selawat Kebangsaan yang dipimpin oleh Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf bersama ribuan jemaah yang memadati kawasan Monas.

Sebelumnya, rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Khotmil Qur’an yang dipimpin oleh Dr. KH. Rijal Ahmad Rangkuti dilanjutkan dengan pembacaan Doa Khotmil Qur’an yang dipimpin oleh Ust. H. Muzakkir Abd Rahman, MA.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta para tokoh lintas agama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemuka Lintas Agama Bersatu dalam Zikir dan Doa Kebangsaan Sambut HUT Ke-81 Indonesia

Penulis
Reta
-

Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026, menjadi ruang kebersamaan bagi para pemuka agama dan masyarakat untuk memanjatkan doa bagi bangsa. Momentum tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberagaman Indonesia merupakan kekuatan yang terus dirawat melalui semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong.

Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Jakarta, Romo Agustinus Heri Wibowo, Pr, memandang doa sebagai fondasi penting dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, setiap ikhtiar yang dilakukan bangsa Indonesia perlu dilandasi doa agar mendapat penyertaan Tuhan.

“Doa adalah fondasi dasar hidup kita sebagai bangsa yang religius. Semua daya upaya manusiawi kita, kerja sama di antara kita, dilandasi atas doa supaya Tuhan merestui, memberkati, dan menyempurnakan semua pekerjaan baik yang telah kita rencanakan, dan kita lakukan, dan akan kita laksanakan,” ujar Romo Agustinus.

Sementara itu, Ketua Umum Pinandita Sanggraha Nusantara, Pinandita Gede Pastika, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan doa kebangsaan lintas agama yang dinilainya menjadi sarana memperkuat keharmonisan di tengah kemajemukan Indonesia.

“Kami mewakili masyarakat Hindu sangat apresiasi, sangat menyambut dengan baik. Ini adalah bagaimana mempersatu umat seluruh, masyarakat, lapisan masyarakat di Indonesia untuk menyatukan dengan kebinekaan ini menjadi satu, menjadi keharmonisan yang luar biasa,” tuturnya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Sangha Agung Indonesia, Bhikkhu Bhadranatha, Thera. Ia menilai doa lintas agama menjadi cerminan wajah Indonesia yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan dan hidup dalam keberagaman.

“Untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang perlu kita jaga adalah nilai-nilai cinta kasih di dalam diri kita dan terlebih juga nilai-nilai dari Pancasila kita yang juga cukup kuat bahwa kita memang sudah beragam tetapi dengan adanya cinta kasih yang terus dikembangkan akan membawa persatuan dan kesatuan dengan jauh lebih indah karena memang inilah Indonesia,” ucapnya.

Dari kalangan Konghucu, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Xs. Budi S. Tanuwibowo, menilai doa lintas agama menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola keberagaman secara damai. Ia menyebut perbedaan bukan alat perseteruan, melainkan ibarat seperti orkestra yang terdiri atas berbagai macam alat musik namun berpadu harmonis karena ada satu lagu kebersamaan yaitu Indonesia.

“Bekerja samanya banyak agama dalam satu kebersamaan tentu menegaskan sila pertama. Tentu kemudian sila kemanusiaan bahwa di atas segala perbedaan, kemanusiaan kita satu. Kemudian jelas persatuan dan kemudian bisa saling berembuk, bisa bermufakat, dan mudah-mudahan ini dengan kebersamaan bisa membikin Indonesia adil, makmur, sejahtera,” ujar Xs. Budi.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, mengatakan bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari doa seluruh umat beragama. Ia menyambut dan mendukung penuh doa lintas agama ini menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia.

“Saya kira itu nilai-nilai luhur yang telah ditaruh oleh para pendiri bangsa sejak awal mereka membangun bangsa ini. Tidak melihat apapun, latar belakang suku, agama tapi berdiri bersama-sama dan saya kira itu legacy yang sangat luar biasa yang harus kita pelihara dan kita jaga bagi keutuhan Indonesia ke depan,” ungkap Pdt. Jacklevyn.

Senada dengan para pemuka agama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa zikir dan doa kebangsaan merupakan bentuk rasa syukur atas berbagai capaian bangsa sekaligus ikhtiar memohon keberkahan bagi masa depan Indonesia.

“Saya kira memang sangat tepat kita melakukan doa dan syukur semua kebangsaan kita yang tetap minimum dipertahankan dengan kondisi yang kita capai selama ini, dan syukur-syukur nanti kita akan terus dan terus berkembang dan menjadi episentrum peradaban dunia masa depan adalah Indonesia,” ujar Nasaruddin.

Lebih lanjut, Nasaruddin juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, Indonesia merupakan “lukisan yang paling indah” yang harus dipelihara bersama agar tetap menjadi bangsa yang damai, harmonis, dan mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kadin Apresiasi Kepemimpinan Prabowo, James Riady Sebut Agenda Transformasi Visioner dan Berani

Penulis
Reta
-

Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady, menilai kepemimpinan Presiden memiliki arah yang visioner, strategis, serta ditopang keberanian mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.

Berbicara dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026, James menilai arah kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan global saat ini, tetapi juga mempersiapkan posisi Indonesia pada masa mendatang.

“Saya kira ini hari yang Bapak uraikan dan juga beberapa kali yang Bapak uraikan sesungguhnya memberikan kita kesan ya, kepemimpinan yang sangat visionary, sangat strategis, sangat jelas. Dari sisi defensif maupun ofensif,” ujar James.

Menurutnya, keberanian pemerintah menjalankan berbagai terobosan secara bersamaan menjadi salah satu karakter penting kepemimpinan Presiden Prabowo. Agenda tersebut dilengkapi dengan perhatian kuat terhadap pelaksanaan program dan kecepatan menghasilkan capaian konkret.

“Keberanian dari terobosan-terobosan itu, not many people have that kind of guts. Agenda transformasi yang bersamaan yang begitu banyak, yang terobosannya,” ungkapnya.

“Ketiga, ini adalah fokus kuat pada eksekusi. Kalau kita lihat manajemen eksekusi ini dan kecepatannya. Swasembada pangan, ketahanan energi. Bisa sampai situasi dunia seperti ini tapi listrik subsidi itu enggak naik, 3 kilo LPG itu juga enggak naik. Jadi ini kan luar biasa ya,” lanjut James.

Sejumlah kebijakan yang disorot James antara lain pencapaian swasembada pangan, penguatan ketahanan energi, hilirisasi industri, pembangunan perumahan rakyat, reformasi pendidikan kedokteran, serta pembentukan Danantara. Menurutnya, berbagai langkah tersebut memperlihatkan pendekatan pemerintahan yang visioner sekaligus pragmatis.

James juga menilai diplomasi ekonomi Presiden telah memperkuat kepercayaan perusahaan-perusahaan teknologi global terhadap Indonesia. Ia mencontohkan makin terbukanya akses Indonesia terhadap teknologi strategis serta meningkatnya pandangan positif pelaku industri internasional terhadap prospek ekonomi nasional.

Dalam hal pengelolaan kekuatan ekonomi negara, James mengapresiasi pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat sinergi pemerintah, badan usaha milik negara, dan sektor swasta dalam semangat Indonesia Incorporated.

“Dan pembentukan Danantara sebagai instrumen Indonesia Inc. Kita pikir memang harus pemerintah memimpin in a strong way, dan I think Danantara is the way,” tuturnya.

James bahkan menyebut pendekatan pemerintahan Presiden Prabowo sebagai entrepreneur presidency, yakni kepemimpinan yang memiliki visi kuat, bersikap pragmatis, dan tegas dalam mengambil keputusan.

Pada kesempatan tersebut, James turut mendorong pemerintah dan dunia usaha menyiapkan strategi nasional menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial dan robotika. Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu menciptakan teknologi, membangun talenta, dan melahirkan industri baru menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Dorong Daya Saing IKM Service Handphone Lewat Pendampingan Teknis di Brebes

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi pelaku IKM dari berbagai sektor dan lapangan usaha, termasuk di bidang jasa perbaikan telepon seluler yang memiliki prospek usaha semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri merupakan salah satu prioritas Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan daya saing industri nasional. SDM yang kompeten menjadi fondasi utama dalam menciptakan industri yang produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Seiring meningkatnya penggunaan perangkat handphone dan telekomunikasi, kebutuhan terhadap layanan perawatan dan perbaikan juga terus bertumbuh. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi IKM jasa service handphone, namun harus didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar,” ucap Menperin dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (31/7).

Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2025, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai sekitar 80 persen dari total penduduk atau lebih dari 229 juta pengguna internet. Sebagian besar masyarakat mengakses internet melalui perangkat smartphone, sehingga kebutuhan terhadap layanan perbaikan perangkat telepon seluler diproyeksikan akan terus meningkat.

Oleh karena itu, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka khususnya Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut melaksanakan program Pendampingan Teknis Sertifikasi IKM Service HP di Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing IKM di sektor tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Brebes pada 21 Juli 2026 yang diikuti oleh 12 pelaku IKM jasa service handphone.

“Dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbaikan perangkat telepon seluler terus meningkat sehingga membuka peluang tumbuhnya usaha jasa service handphone yang profesional sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ungkap Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita.

Reni menambahkan, Kabupaten Brebes dinilai memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usaha jasa service handphone. Dalam pendampingan tersebut, peserta memperoleh pembekalan teknis sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan diagnosis kerusakan, perbaikan perangkat, penggantian komponen, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Plt. Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (LMEA) Budi Setiawan menyampaikan, pembekalan ini menjadi modal bagi peserta untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga kompetensi yang dimiliki memperoleh pengakuan secara nasional dan dapat meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa service handphone.

“Sertifikasi kompetensi bukan hanya menjadi pengakuan atas kompetensi yang dimiliki, tetapi juga nilai tambah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan daya saing IKM,” ujar Budi.

Budi menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Perindustrian dalam menciptakan SDM industri yang unggul dan meningkatkan daya saing IKM nasional melalui penguatan kompetensi tenaga kerja. Ia berharap kualitas layanan jasa service handphone semakin baik, serta mampu mendukung pertumbuhan industri elektronika nasional seiring dengan meningkatnya jumlah teknisi yang tersertifikasi.

Pelaksanaan Pendampingan Teknis Sertifikasi IKM Service HP ini turut didukung oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM IKM. “Semoga kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem IKM yang lebih kompeten, profesional, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi,” tutupnya.

Selain pendampingan teknis, Ditjen IKMA Kemenperin juga konsisten menyelenggarakan kegiatan peningkatan daya saing industri, antara lain melalui sertifikasi kompetensi, sertifikasi produk, restrukturisasi mesin dan peralatan, serta transformasi digital bagi pelaku IKM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Shopping Festival 2026 Resmi Digelar, UMKM dan Ritel Jadi Penggerak Ekonomi

Penulis
Reta
-

Kementerian Perdagangan mendukung program belanja nasional Indonesia Shopping Festival (ISF) 2026. Program yang berlangsung pada 7–23 Agustus 2026 ini sekaligus untuk merayakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI. ISF 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menjadi program untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, pada Konferensi Pers ISF 2026 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis, (30/7). Turut hadir pada konferensi pers, yakni Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja dan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B.S. Sukamdani. Konferensi pers juga didukung dan dihadiri perwakilan sejumlah asosiasi usaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

“Indonesia Shopping Festival merupakan salah satu kegiatan yang mendukung perekonomian dalam konteks konsumsi rumah tangga. ISF 2026 tidak hanya diselenggarakan di kota-kota besar, tetapi di seluruh Indonesia. Targetnya, ISF 2026 dapat menghasilkan transaksi hingga Rp38 triliun,” ujar Iqbal.

Iqbal menyampaikan, kinerja perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut didukung konsumsi rumah tangga dengan kontribusi mencapai 54,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Iqbal berharap, ISF 2026 dapat melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat mengakses pasar yang lebih baik. “Kami berharap, ISF juga dapat menjadi sarana bagi UMKM untuk mendapatkan akses pemasaran yang lebih baik,” kata Iqbal.

Kemendag juga akan memanfaatkan jaringan perwakilan dagang RI di luar negeri untuk mempromosikan ISF ke calon buyer mancanegara. “Kami akan tugaskan perwakilan perdagangan RI untuk menarik calon buyer datang ke Indonesia dan juga bisa berbelanja di Indonesia,” ungkap Iqbal.

ISF merupakan program belanja nasional tahunan untuk memeriahkan perayaan HUT RI dengan meningkatkan pengunjung dan penjualan di pusat-pusat belanja di Indonesia. Tahun ini, rangkaian ISF akan dimulai dengan acara pembukaan di K Mall, Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2026 dan ditutup di Pakuwon Mall Bekasi pada 28 Agustus 2026.

ISF 2026 menawarkan program diskon hingga 80 persen di 407 mal di 24 provinsi Indonesia. ISF 2026 juga akan menghadirkan sejumlah kegiatan untuk memperkuat identitas budaya bangsa sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Rangkaian kegiatan tersebut, yakni Bazar Produk Dalam Negeri dan UMKM, Festival Kuliner Nusantara, serta Pertunjukan Kesenian.

Selama penyelenggaraannya, ISF juga akan menggelar program undian berhadiah bertajuk “Big Shop Big Win”. Program tersebut menawarkan berbagai hadiah dari voucher belanja hingga grand prize. Program dapat diikuti peserta melalui transaksi di pusat perbelanjaan.

Selain ISF 2026, APPBI memiliki sejumlah program belanja lainnya untuk mendukung perekonomian nasional, seperti Belanja di Indonesia Aja (BINA), Jakarta Great Sale, dan Wonderful Indonesia Gastronomi.

Alphonzus menilai ISF menjadi kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan industri ritel yang selanjutnya menjadi penggerak ekonomi nasional. “ISF 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pertumbuhan industri ritel nasional. Lewat sinergi antara pusat perbelanjaan, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan, kami optimistis ISF dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat posisi pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi nasional,” kata Alphonzus.

Sementara itu, Hariyadi menyambut baik diselenggarakannya ISF 2026. Hariyadi mengungkapkan, ISF 2026 menjadi momen untuk meningkatkan penjualan sekaligus memberikan akses terhadap wisatawan mancanegara.

“ISF menjadi kesempatan untuk dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berbelanja di Indonesia, terlebih saat ini diadakan lebih panjang selama 17 hari. Kami akan mendukung untuk promosi di luar negeri melalui Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) dan Board of Airline Representatives Indonesia (BARINDO),” ungkap Hariyadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Perkuat Kemitraan dengan Arab Saudi, Bangun Rantai Pasok Haji dan Umrah Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Arab Saudi guna membangun rantai pasok (supply chain) haji dan umrah yang berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Business Matching Indonesia–Saudi Arabia Partnership Forum 2026 bertema Building Strategic Partnership for a Sustainable Pilgrim Supply Chain yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mengatakan forum ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, eksportir, UMKM, asosiasi industri, dan mitra strategis dari Arab Saudi dalam memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi.

Menurut Jaenal, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan konektivitas, koordinasi, dan kemitraan yang lebih terstruktur agar mampu menembus pasar Arab Saudi secara berkelanjutan.

“Forum ini bukan sekadar mempertemukan pelaku usaha, tetapi menjadi titik awal membangun ekosistem yang solid sehingga produsen, UMKM, dan eksportir Indonesia dapat memasuki pasar Arab Saudi secara terstruktur dan berkelanjutan. Di sinilah fondasi rantai pasok haji yang kuat mulai dibangun,” ujarnya.

Jaenal menjelaskan, selama ini masih berkembang anggapan bahwa kebutuhan katering haji hanya terbatas pada bumbu dan makanan siap saji ready to eat/RTE. Padahal, penyelenggaraan katering haji membutuhkan berbagai komoditas pangan, seperti beras, ikan, daging, sayuran, tepung, minyak goreng, rempah segar, produk susu, hingga aneka bahan pangan lainnya.

Menurutnya, besarnya kebutuhan tersebut membuka peluang bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri pangan olahan nasional untuk menjadi bagian dari rantai pasok haji dan umrah global.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Ditjen PE2HU mendorong pembentukan konsorsium ekspor yang dikoordinasikan oleh eksportir yang memiliki kompetensi dan kapasitas. Skema ini diharapkan mampu menjamin kualitas dan kesinambungan pasokan sesuai standar Arab Saudi, memberikan kepastian pasar bagi produsen dan UMKM, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, Ditjen PE2HU juga mendorong harmonisasi standar halal dan keamanan pangan, pembangunan pusat logistik terpadu, pengembangan sumber daya manusia dan transfer teknologi, serta pembentukan Koridor Makanan Haji Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji.

“Kami ingin membangun ekosistem ekonomi haji yang inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku industri nasional. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra Arab Saudi, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen sekaligus pemasok utama kebutuhan haji dan umrah dunia,” jelas Jaenal.

Melalui forum ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap terjalin kemitraan bisnis yang semakin kuat antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga mampu memperkuat hubungan ekonomi kedua negara sekaligus membangun rantai pasok haji dan umrah yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Perkuat Budaya Antikorupsi di Kemenkop, Integritas Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Penulis
Reta
-

Di tengah semakin besarnya tanggung jawab koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, penguatan integritas menjadi fondasi penting agar program nasional berjalan sesuai koridor. Pesan tersebut disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sosialisasi antikorupsi di Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Jumat (31/7).

Melalui konsep talk show dan paparan interaktif, KPK mengajak ratusan pegawai, pimpinan unit kerja Kemenkop, hingga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memperkuat pemahaman nilai-nilai antikorupsi, sekaligus membangun kesadaran integritas sebagai bagian tidak terpisahkan dari setiap tugas koperasi.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam sambutannya menegaskan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum (APH), namun butuh keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.

“Ini merupakan tanggung jawab bersama, baik individu, kementerian, lembaga, maupun elemen masyarakat. Forum ini menjadi salah satu upaya pembangunan, agar korupsi dapat dicegah sejak awal,” ucap Ibnu di hadapan para peserta yang hadir secara daring maupun luring.

Ia pun mengingatkan, praktik korupsi kerap berawal dari penyimpangan kecil (petty corruption), yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi korupsi besar dan sistematis (grand corruption). Untuk itu, KPK mengajak seluruh jajaran Kemenkop menerapkan empat prinsip utama, yaitu no gift, no bribery, no kickback, dan no luxurious hospitality dalam setiap tugas.

Integritas Modal Utama Kepercayaan Publik

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu mengapresiasi komitmen Kemenkop memperkuat integritas, salah satunya melalui tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025 yang mencapai 94,87 persen. Meskipun demikian, ia mengingatkan upaya perbaikan tetap perlu dilakukan, mengingat skor Indeks Integritas Nasional 2025 Kemenkop masih berada pada kategori waspada dengan raihan angka 74,69.

“Penguatan integritas tidak berhenti pada aspek kepatuhan administratif. Yang lebih penting, membangun fondasi integritas di seluruh lini organisasi agar korupsi dapat dicegah berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan besarnya mandat yang diemban Kemenkop harus mengedepankan kepercayaan publik sebagai modal utama. Selain telah membina lebih dari 130 ribu koperasi, saat ini Kemenkop diamanatkan mengoptimalkan program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Menurutnya, besarnya tanggung jawab ini lah yang menjadi alasan Kemenkop menggandeng KPK untuk membekali mengenai pencegahan korupsi bagi seluruh jajarannya. “Karena itu, setiap rupiah yang direncanakan dan dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, aset terbesar Kemenkop bukan gedung atau anggaran, melainkan kepercayaan masyarakat,” ujar Ferry.

Selain paparan materi, forum ini diisi dengan diskusi interaktif sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman serta perspektif pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkop. KPK berharap nilai-nilai antikorupsi tidak sekadar dipahami secara konseptual, namun dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari.

KPK turut berharap, edukasi antikorupsi berkelanjutan mampu melahirkan aparatur yang tidak hanya memahami aturan, namun turut menjadikan integritas sebagai landasan setiap tindakan. Dengan begitu, tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan bersih dapat terus diperkuat demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Pastikan Proses Pengisian Jabatan di Kemendes PDT Dilakukan Secara Transparan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melantik Pejabat Struktural dan Fungsional di Operational Room, Kantor Kemendes PDT, Senin (3/8/2026). Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kemendes PDT.

Dalam sambutannya, Mendes Yandri mengatakan bahwa dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Kemendes PDT dilakukan secara transparan dan tidak pernah ada transaksi dalam bentuk apa pun. Menurutnya, pejabat-pejabat yang saat ini dilantik adalah orang-orang yang sudah melalui tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh tim penilai/penguji.

“Saya sama Pak Wamen dari awal memang sudah punya komitmen, pertama mengangkat para pejabat ini tidak ada kongkalikong, Bapak Ibu lolos itu ya karena memang tahapan itu ketat dan saya enggak pernah nitip, Pak Wamen juga enggak pernah nitip. Kami, saya dan Pak Wamen hanya titip Bapak Ibu semuanya bekerja dengan baik. jadi saya minta itu saja dengan Pak Wamen,” ujar Yandri.

“Nah kemudian yang kedua, dalam proses pengisian jabatan dari awal tidak ada permintaan apa pun masalah duit, saya ulangi berulang-ulang di ruangan ini, tidak ada pihak mana pun termasuk saya dan Pak Wamen atau orang yang ngaku-ngaku orangnya pak menteri atau pak wamen. Tidak boleh ada pungutan apa pun,” sambungnya.

Oleh karena itu, Mendes Yandri mengucapkan selamat dan kemudian mengajak kepada seluruh pejabat yang hari ini dilantik untuk bersyukur dengan cara melaksanakan tugas, pokok dan fungsi masing-masing dengan baik. Untuk itu ia juga mengajak para pejabat di lingkungan Kemendes PDT memberikan kinerja terbaik untuk Kemendes PDT.

Mendes Yandri juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga nama baik Kemendes PDT, menurutnya nama baik Kemendes PDT bukan hanya di tangan menteri dan wakil menteri saja, tapi di seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendes PDT. Ia meminta semua pihak untuk menjaga nama baik institusi dengan sungguh-sungguh, karena wajah Kemendes PDT ini ada di kita semua.

Selain itu, Mendes Yandri juga mengajak seluruh pihak untuk lebih waspada di zaman pertarungan bebas seperti saat ini. Menurutnya, membangun narasi positif itu kadang-kadang kalah dengan narasi negatif. Tidak hanya itu, bahkan berita yang benar kalau tidak dimasifkan, bisa kalah dengan berita hoaks.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh jajaran di Kemendes PDT itu bisa menyampaikan dan menyebarkan berita yang baik dan benar, serta ikut terlibat untuk mengcounter berita yang hoaks atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi baru-baru ini viral, ada potongan video pernyataan bahwa dirinya akan menutup warung-warung yang ada di desa demi Koperasi Desa Merah Putih. Ia kemudian menegaskan bahwa video pernyataan tersebut sangat merusak dan fitnah besar. Ia memastikan bahwa video tersebut dibuat dengan AI.

“Sebenarnya kalau orang cerdas dalam bermedsos, ketahuan mana yang asli mana yang enggak. Tapi saya baca komennya pada percaya. Nah Bapak Ibu tolong dipantau, saya mau lihat nanti di unit kerjanya eselon I, coba kita harus counter Ini. Bukan hanya di Kemendes PDT, tapi kalau ada yang menyerang pemerintah, dan itu hoax dan tidak benar, cenderung propaganda dan provokatif ya kita punya kewajiban untuk meluruskan dan menegaskan bahwa kalau itu hoax kita sampaikan hoax dan ini yang benar,” ujarnya.

“Kan masing-masing punya handphone, ya jangan diam pak. Jadi yang mengkritik atau yang menyebutkan hoaks itu nyaring bunyinya, sementara yang membela ini sunyi, senyap, kadang-kadang kita nonton TikTok, Instagram atau apa pun itu diam, tidak berkomentar,” sambung mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...747576...4,860Halaman 75 dari 4,860