Beranda blog Halaman 74

Investasi Rp5,7 Triliun Masuk KEK Batang, Perusahaan Australia Bangun Pabrik Bahan Baterai Kendaraan Listrik

Penulis
Reta
-

Jawa Tengah membuktikan diri masih menjadi magnet investasi asing setelah perusahaan asal Australia, Pure Battery Technologies (PBT), berkomitmen menanamkan modal sekitar 350 juta dolar AS, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Investasi yang yang bergerak di sektor fasilitas produksi bahan prekursor katoda aktif atau precursor cathode active material (PCAM) ini, diproyeksikan menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja pada masa konstruksinya. Pabrik tersebut rencananya akan dibangun mulai 2027.

Chairman PBT, Stephen Wilmot mengatakan, perusahaannya saat ini tengah mengerjakan tahap rekayasa atau engineering, sebagai persiapan pembangunan pabrik.

“Kami berharap dapat mulai melakukan pembangunan tahun depan,” katanya, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di kantor gubernur, Senin (3/8/2026).

Setelah beroperasi, pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 200 pekerja tetap. Jumlah itu belum termasuk tenaga kerja pada sektor pendukung, seperti logistik, angkutan, dan pengiriman.

Wilmot menegaskan, PBT akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Perusahaan juga akan memberikan pendidikan dan pelatihan, agar masyarakat setempat memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri baterai.

“Kami tidak ingin mendatangkan tenaga kerja dari negara lain. Kami ingin melatih masyarakat lokal, agar dapat bekerja di pabrik kami,” katanya.

Menurut Wilmot, proyek di Jawa Tengah menjadi investasi terbesar yang pernah dilakukan PBT. Skala pabrik tersebut diperkirakan lebih dari empat kali lipat, dibandingkan fasilitas pemurnian milik perusahaan di Jerman.

Pabrik itu diproyeksikan menghasilkan pendapatan sekitar 900 juta dolar AS per tahun. Namun, realisasinya akan bergantung pada perkembangan harga nikel.

Ditambahkan, PBT berencana menggunakan bahan baku nikel dari Indonesia, untuk membangun rantai nilai industri baterai secara menyeluruh. Material yang dihasilkan dapat digunakan untuk baterai bus, mobil, maupun sistem penyimpanan energi pada jaringan listrik.

“Kami ingin membangun seluruh rantai nilai kendaraan listrik, termasuk pengelolaan baterai yang telah mencapai akhir masa pakainya. Kami ingin melakukan daur ulang untuk memastikan tidak muncul persoalan lingkungan,” jelas Wilmot.

Dia mengatakan, PBT sebenarnya dapat membangun pabrik di wilayah yang berdekatan dengan tambang nikel. Namun, perusahaan memilih Jawa Tengah karena letaknya strategis, didukung populasi besar, serta dinilai mempunyai masa depan kuat sebagai pusat industri manufaktur.

“Kami telah menghabiskan banyak waktu untuk mengambil keputusan datang ke Jawa Tengah. Ini merupakan investasi yang sangat penting bagi perusahaan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, investasi tersebut sejalan dengan arah pengembangan energi terbarukan di Jawa Tengah. Dia berharap, hasil produksi pabrik tidak hanya ditujukan untuk ekspor, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Kalau bisa, energi terbarukan seperti solar panel, pemanfaatannya tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga digunakan di dalam negeri, khususnya di Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Menurut Luthfi, pasar energi terbarukan dan kendaraan listrik di Jawa Tengah sangat potensial. Provinsi ini memiliki sekitar 38 juta penduduk, yang tersebar di 35 kabupaten/ kota.

Pemprov Jawa Tengah juga terus mendorong pemanfaatan panel surya pada gedung pemerintahan, serta menjajaki penggunaannya di kawasan waduk dan danau. Ke depan, moda transportasi umum juga diarahkan beralih menggunakan kendaraan listrik.

“Kalau bisa, kebutuhan itu tidak hanya ditarik keluar, tetapi industri-industri kita juga mendapatkan pasokannya dari sana, sehingga dapat menggerakkan industri di dalam negeri,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PKP Targetkan 25.606 Hunian Tetap Pascabencana Rampung hingga 2027

Penulis
Reta
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana melalui pembangunan hunian tetap (Huntap) di wilayah Sumatera. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.

Perkembangan pelaksanaan program tersebut dipaparkan dalam penyampaian progres realisasi pembangunan hunian tetap pascabencana yang berlangsung di Wisma Mandiri Lantai 21, Jakarta, Jumat (31/7).

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP juga menyampaikan perkembangan realisasi anggaran serta pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran (TA) 2026.

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp2,219 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan 7.952 unit hunian tetap pada Tahun Anggaran 2026 yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Percepatan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Teddy Paul H. Siagian.

Secara keseluruhan, pembangunan hunian tetap pascabencana direncanakan mencapai 25.606 unit hingga tahun 2027 dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak bencana.

Pada Tahun Anggaran 2026, pembangunan hunian tetap ditargetkan sebanyak 7.952 unit dengan total anggaran sebesar Rp2,339 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas 6.220 unit di Provinsi Aceh dengan anggaran Rp1,819 triliun, 919 unit di Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran Rp299,38 miliar, serta 813 unit di Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran Rp220,51 miliar.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 17.654 unit hunian tetap dengan total anggaran sebesar Rp5,067 triliun. Rinciannya meliputi 14.427 unit di Provinsi Aceh dengan anggaran Rp4,153 triliun, 2.788 unit di Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran Rp802,66 miliar, serta 439 unit di Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran Rp111,37 miliar.

Untuk Tahun Anggaran 2028, seluruh pembangunan hunian tetap pascabencana telah dituntaskan sehingga tidak terdapat target pembangunan maupun alokasi anggaran pada ketiga provinsi tersebut.

Melalui percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana, Kementerian PKP berkomitmen memastikan setiap masyarakat terdampak bencana memperoleh hunian yang layak, aman, dan memiliki kepastian hukum, sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Program pembangunan hunian tetap ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan permukiman terhadap bencana serta mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Sekolah Rakyat Surabaya, Menkeu Tegaskan Komitmen APBN untuk Pendidikan

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8).

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan anggaran agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Melalui dukungan APBN, pemerintah berupaya menghadirkan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia, khususnya dari keluarga yang membutuhkan.

“Saya diperintah menyediakan anggaran Sekolah Rakyat. Belajarnya yang semangat ya, biar jadi menteri, biar jadi orang kaya,” kata Menkeu.

Motivasi juga disampaikan Menkeu kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, pendidikan menjadi bekal utama bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik sekaligus meningkatkan mobilitas sosial.

“Jadi ini Program Pak Prabowo. Semoga adik-adik jadi orang pintar. Jangan malas belajar ya,” pesan Menkeu kepada para siswa.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Menkeu untuk melihat secara langsung implementasi APBN dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektare dengan nilai kontrak sebesar Rp227,37 miliar. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan, serta dilengkapi fasilitas asrama untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Tercatat secara keseluruhan di Jawa Timur nilai kontrak pembangunan sebesar  Rp3,52 triliun dan pagu anggaran Rp3,82 triliun. Hingga saat ini, realisasi anggaran pembangunan telah mencapai Rp3,21 triliun.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya memperluas akses pendidikan berkualitas, tetapi juga membangun harapan bagi lahirnya generasi yang cerdas, berdaya saing, dan mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Dorong Link and Match Pendidikan dengan Industri Kendaraan Listrik

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya memperkuat keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat meninjau PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/07/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri guna mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Mengawali kegiatan, Wapres meninjau fasilitas produksi PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory untuk melihat secara langsung proses perakitan kendaraan listrik beserta ekosistem produksinya. Wapres juga mencoba salah satu motor listrik produksi PT Tangkas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

Usai peninjauan, Wapres berdialog dengan para siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mahasiswa yang sebelumnya mengikuti workshop mengenai ekosistem produksi kendaraan listrik. Anton, mahasiswa Politeknik Industri ATMI Cikarang, menanyakan harapan pemerintah terhadap kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa dan sekolah dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

“Apa harapan Bapak dari industri dan juga mungkin dari negara yang bisa kita lakukan secara konkret dari teman-teman mahasiswa, SMK-SMK gitu, kontribusi apa yang bisa kita kasih ke industri ini?” tanya Anton.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wapres menekankan bahwa kemajuan industri harus dibangun melalui kolaborasi erat antara pelaku industri dan dunia pendidikan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam menyiapkan talenta masa depan.

“Saya titip ke teman-teman mahasiswa, semua pelajar, guru, dosen yang ada di sini. Kita ke depan ingin semua yang ada di sini bisa berpartisipasi. Jadi antara industri, pelaku industri, dan sekolah-sekolah bisa bekerja sama,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan riset bersama maupun penyelarasan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah.

“Entah risetnya, entah bisa terkait kurikulum, bisa disesuaikan dengan yang ada sekarang. Sekarang kan semuanya serba EV. Jadi yang dipelajari di sekolah harus nyambung dengan apa yang ada di industri,” imbuhnya.

Selain membangun sinergi dengan dunia pendidikan, Wapres juga menilai industri memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.

“Jadi nanti kita ingin industri juga berkontribusi ke dunia pendidikan. Dan saya kira nanti edukasi pasar, terkait awareness tentang pentingnya motor listrik, mobil listrik,” ucap Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

“Selain lebih ramah lingkungan dan lain-lain, kita ke depan harus melakukan penghematan impor minyak, impor BBM. Jadi solusinya salah satunya adalah motor listrik,” tegas Wapres.

Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Staf Khusus Wapres Tina Talisa, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Tailan Perkuat Kemitraan Strategis, Fokus pada Ekonomi, Pertahanan, dan Ketahanan Pangan

Penulis
Reta
-

Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa Indonesia dan Tailan, sebagai dua pilar utama ASEAN, perlu terus mempererat kerja sama bilateral untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemajuan kawasan. Hal tersebut disampaikan PM Anutin dalam pengantarnya pada pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.

“Sebagai dua negara yang merupakan pilar utama ASEAN, kita harus bekerja lebih erat untuk memperluas kerja sama bilateral dan mendorong kawasan kita maju,” ujar PM Anutin.

PM Anutin menyampaikan bahwa kunjungannya ke Indonesia melanjutkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Tailan pada tahun sebelumnya, ketika kedua negara menyepakati peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis. Konsultasi Pemimpin Indonesia–Tailan yang kedua dinilainya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan kerja sama sekaligus mempercepat penyelesaian sejumlah agenda bersama.

“Saya yakin peta jalan kemitraan strategis yang akan kita adopsi setelah pertemuan ini akan menjadi kerangka panduan untuk mengubah visi kita menjadi aksi konkret,” ungkapnya.

Dalam bidang politik dan keamanan, PM Anutin mendorong pertukaran kunjungan tingkat tinggi secara lebih rutin, termasuk pertemuan antara pemimpin kedua negara di sela-sela forum regional dan internasional. Ia juga mengusulkan agar Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Bersama tingkat menteri luar negeri untuk memastikan tindak lanjut konkret atas kesepakatan kedua negara.

Kerja sama pertahanan turut menjadi salah satu perhatian utama. Tailan mendorong kelanjutan latihan bersama, pertukaran informasi, keamanan maritim, dan pengembangan industri pertahanan. PM Anutin juga menyampaikan kesiapan Tailan memasok 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda bagi Korps Marinir Indonesia serta mengundang perwakilan Indonesia menghadiri pameran pertahanan dan keamanan di Tailan pada November 2027.

Pada bidang keamanan, PM Anutin mengajak Indonesia memperkuat kerja sama dalam memberantas kejahatan lintas negara, terutama penipuan daring, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika. Sejak tahun sebelumnya, Tailan telah memfasilitasi kepulangan lebih dari seribu warga Indonesia dari pusat-pusat penipuan daring di wilayah perbatasan.

“Tailan dan Indonesia harus mendorong kerja sama regional yang lebih kuat dalam ASEAN untuk menangani penipuan daring,” ucap PM Anutin.

Dalam bidang ekonomi, PM Anutin menyebut nilai perdagangan bilateral telah mencapai sekitar 20 miliar dolar AS. Namun, dengan besarnya perekonomian kedua negara, ia menilai masih tersedia ruang yang luas untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui pembentukan Komite Perdagangan Bersama Indonesia–Tailan.

PM Anutin juga menawarkan penguatan kerja sama ketahanan pangan, termasuk penyediaan beras berkualitas, peningkatan perdagangan produk pertanian dan peternakan, serta peningkatan impor pupuk urea dari Indonesia dari sekitar 60 ribu ton menjadi 100 ribu ton per tahun. Selain itu, kedua negara didorong mempercepat kerja sama di sektor perikanan dan industri halal.

Pada bidang investasi, PM Anutin menyampaikan tingginya kepercayaan pelaku usaha Tailan terhadap Indonesia. Ia juga menilai keberhasilan investasi Lion Air di Tailan menjadi contoh positif bagi penguatan investasi dua arah serta pembangunan rantai nilai yang menghubungkan perekonomian kedua negara dengan jumlah penduduk gabungan lebih dari 350 juta jiwa.

Untuk memperluas kerja sama energi, PM Anutin mengusulkan pengaktifan kembali Forum Energi Tailan–Indonesia yang terakhir digelar pada 2014. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mengembangkan kolaborasi di bidang gas alam, batu bara, serta berbagai sumber energi masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Thailand Perkuat Hubungan Bilateral, Presiden RI Terima Kunjungan Resmi PM Anutin

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyambut Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan, Anutin Charnvirakul, dalam kunjungan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Kunjungan resmi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Tailan.

Rangkaian kendaraan PM Anutin memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta dengan pengawalan kehormatan yang terdiri atas 17 pasukan motoris dan 120 pasukan berkuda. Pengawalan yang dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas) tersebut menjadi simbol penghormatan Indonesia kepada pemimpin negara sahabat yang tengah melakukan kunjungan resmi.

Nuansa persahabatan juga terasa di halaman Istana Merdeka. Ratusan siswa sekolah dasar tampak antusias melambaikan bendera Indonesia dan Tailan sebagai bentuk sambutan hangat kepada PM Anutin. Penampilan Tari Sekar Sahitya Ayu dari Jawa Barat turut mewarnai prosesi penyambutan, menghadirkan kekayaan budaya Indonesia sebagai bagian dari diplomasi budaya dalam setiap penyambutan tamu negara.

Sesaat setelah tiba di sisi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut langsung PM Anutin dengan jabat tangan yang hangat. Suasana kemudian berubah khidmat ketika lagu kebangsaan Republik Indonesia dan Kerajaan Tailan diperdengarkan, disertai dentuman 19 kali tembakan meriam sebagai penghormatan tertinggi dalam tata upacara kenegaraan.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama PM Anutin melakukan pemeriksaan Pasukan Jajar Kehormatan sebelum dilanjutkan dengan perkenalan delegasi resmi dari kedua negara.

Delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/COO Danantara Dony Oskaria, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Tailan Hari Prabowo.

Setelah prosesi penyambutan selesai, kedua pemimpin menuju Ruang Kredensial, Istana Merdeka, untuk mengabadikan momen melalui sesi foto bersama. PM Anutin kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai tradisi diplomatik yang menandai kunjungan resminya ke Indonesia.

Rangkaian pertemuan kemudian berlanjut secara lebih intensif melalui pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan PM Anutin. Pertemuan empat mata tersebut menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis serta arah penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Tailan. Setelah itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Leaders’ Consultation Meeting bersama delegasi masing-masing negara.

Dalam pengantarnya pada Leaders’ Consultation Meeting, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada PM Anutin atas amanah yang diterimanya sebagai PM Kerajaan Tailan. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama strategis yang telah terjalin lama antara kedua negara.

“Yang Mulia, izinkan saya ingin mengucapkan selamat atas pemilihan dan penugasan Anda sebagai Perdana Menteri Kerajaan Tailan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo turut menekankan bahwa Indonesia dan Tailan memiliki potensi besar sebagai dua negara dengan perekonomian yang kuat di kawasan ASEAN. Kesamaan karakteristik ekonomi dan komoditas unggulan dinilai menjadi modal penting untuk mempererat kemitraan kedua negara di masa mendatang.

“Saya pikir kita berdua memiliki ekonomi yang kuat sebagai bagian dari ASEAN. Kita memiliki jumlah populasi yang sangat besar, dan kita memiliki komoditas yang sama. Karet, timah, dan lainnya. Jadi, saya sangat optimis bahwa kita bisa memperbaiki hubungan kita di semua bidang,” tutur Presiden Prabowo.

Setelah itu, Presiden Prabowo dan PM Anutin menyampaikan pernyataan pers bersama mengenai hasil pembahasan kedua pemimpin, khususnya terkait upaya memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Tailan di berbagai bidang. Rangkaian kunjungan resmi kemudian ditutup dengan jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Prabowo bagi PM Anutin dan delegasi Tailan di Istana Negara, Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo dan MPR Bahas PPHN, Sidang Tahunan MPR 2026 Digelar 14 Agustus

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda kebangsaan, mulai dari persiapan Sidang Tahunan MPR Tahun 2026, peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR, hingga penyampaian konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tengah disusun MPR RI.

“Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Majelis Permusyawaratan Rakyat, diskusi dan pembicaraan berlangsung cukup intens, rileks, dan substantif. Kedatangan kami bertemu dengan Presiden, pertama, bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR menyampaikan, pimpinan MPR RI juga secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada 14 Agustus 2026 mendatang. Pada sidang tersebut, Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan tahunan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara di hadapan Sidang MPR.

“Kedatangan kami pada hari ini mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ungkapnya.

Selanjutnya, Ahmad Muzani menuturkan, MPR RI turut mengundang Presiden menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR yang akan dipusatkan pada 29 Agustus 2026. Ketua MPR menyebut, dua momentum penting tersebut akan diperingati secara bersamaan.

“Kami juga mengundang Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, sekaligus hari ulang tahun MPR yang akan jatuh pada tanggal 29 Agustus. Dua peristiwa penting itu kami jadikan satu, rencana yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus,” katanya.

Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR RI juga menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara kepada Presiden Prabowo. Ahmad Muzani mengatakan bahwa konsep yang sebelumnya masih berupa draf tersebut kini telah disampaikan kepada Presiden untuk didiskusikan lebih lanjut sebagai bagian dari penyempurnaan substansi.

“Dalam kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara,” jelasnya.

Terkait pembahasan tersebut, Ketua MPR mengungkapkan bahwa Presiden pada prinsipnya mendukung penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan nasional yang dapat menjadi arah lintas pemerintahan. Presiden juga menyerahkan mekanisme penetapan dokumen tersebut kepada MPR sesuai kewenangannya.

“Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mulai 17 Agustus, Kementerian ATR/BPN Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari di 15 Kantah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memulai uji coba layanan Peralihan Hak dengan waktu penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Langkah ini merupakan salah satu transformasi pelayanan yang diusung oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

“Tanggal 17 Agustus nanti kita akan mulai _pilot project_ di 15 Kantor Pertanahan untuk layanan Peralihan Hak atau balik nama. Targetnya, prosesnya selesai paling lama 10 hari,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid, dalam konferensi pers di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (03/08/2026).

Target penyelesaian maksimal 10 hari kerja tersebut merupakan akumulasi dari setiap tahapan proses layanan. Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan selesai dalam tiga hari, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama dua hari, serta penyelesaian proses administrasi di Kantor Pertanahan dalam waktu lima hari.

“Kalau ada yang terlambat, kita bisa tahu penyebabnya, apakah karena kekurangan petugas atau kendala lainnya. Dengan begitu, solusinya juga bisa segera dilakukan,” jelas Menteri Nusron.

Menurut Menteri Nusron, penerapan target waktu penyelesaian layanan ini adalah upaya membangun budaya kerja yang lebih terukur dan akuntabel. Melalui sistem tersebut, setiap tahapan pelayanan dapat dipantau sehingga kendala yang menyebabkan keterlambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Uji coba layanan Peralihan Hak akan berlangsung selama tiga bulan di 15 Kantor Pertanahan, yakni Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Makassar, Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Batam, Kabupaten Semarang, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hasil pelaksanaan _pilot project_ akan dievaluasi sebelum layanan diperluas secara bertahap ke Kantor Pertanahan lainnya.

Mendampingi Menteri Nusron saat konferensi pers, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri ATR/BPN: Pengukuran Terjadwal Sudah Berlaku di 400 Kantor Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kantor Pertanahan yang menerapkan Pengukuran Terjadwal jumlahnya terus ditingkatkan. Per 3 Agustus 2026, Pengukuran Terjadwal diterapkan di 400 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Penerapan kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang diusung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Sekarang sudah ada sekitar 400 kantor yang menggunakan Pengukuran Terjadwal. Kalau ada masyarakat datang ke kantor BPN mengajukan permohonan pengukuran tanah, sekarang sudah ada kepastian. Masa tunggunya paling lama tujuh hari,” ujar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers, di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (03/08/26).

Dengan layanan Pengukuran Terjadwal, masyarakat dapat mengetahui kepastian kapan petugas ukur akan datang ke lokasi bidang tanah dari awal permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan. Setelah pengukuran selesai dilakukan, Peta Bidang Tanah (PBT) harus diselesaikan maksimal dalam waktu lima hari.

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata masa tunggu layanan pengukuran secara nasional telah berada di bawah target maksimal tujuh hari. Namun, masih terdapat sekitar 10 Kantor Pertanahan yang belum memenuhi target tersebut dan akan diperkuat dengan penambahan sumber daya manusia. Sementara itu, rata-rata durasi penyelesaian hasil pengukuran secara nasional tercatat 6,2 hari dan akan terus didorong agar mencapai target lima hari.

“Target kami masa tunggunya paling lama tujuh hari, sedangkan setelah dikerjakan target penyelesaiannya lima hari. Yang belum memenuhi target akan kami dorong dengan penambahan petugas agar pelayanan semakin baik,” ungkap Menteri ATR/BPN.

Menteri ATR/BPN menegaskan, transformasi layanan ini bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan pertanahan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran terjadwal akan dilakukan secara berkala sebagai dasar penyempurnaan kualitas pelayanan di seluruh Kantor Pertanahan.

“Jadi tujuan kami adalah memberikan karpet merah buat rakyat yang mengurus tanah, jangan sampai ada ketidakpastian, pelayanan itu kata kuncinya kepuasan pelanggan,” tutup Menteri ATR/BPN.

Dalam konferensi pers kali ini, Menteri ATR/BPN turut didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Putusan MK Ubah Skema Anggaran MBG, Kemenkeu Siapkan Penyesuaian APBN 2028

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dengan melakukan penyesuaian struktur penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita ikuti putusan MK”, ungkap Menkeu di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (31/07).

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pembiayaan Program MBG bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, anggaran Program MBG tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusional diwajibkan mencapai paling sedikit 20 persen dari APBN.

Menindaklanjuti putusan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian struktur penganggaran secara bertahap dan terencana. Implementasi kebijakan tersebut akan mulai diterapkan paling lambat pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Penyesuaian ini untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi sekaligus menjaga kualitas pengelolaan fiskal. Dengan adanya masa transisi hingga penyusunan APBN 2028, proses penyesuaian dapat dilakukan secara optimal tanpa mengganggu kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Menkeu menjelaskan bahwa APBN yang saat ini tengah berada pada tahap akhir penyusunan sehingga tidak akan mengalami perubahan karena seluruh proses pembahasan telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Perubahan terhadap rancangan anggaran yang telah melalui proses pembahasan berpotensi mengganggu penyelesaian APBN.

Kemenkeu akan melakukan penghitungan secara cermat terhadap implikasi fiskal dari pemisahan anggaran Program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program prioritas pemerintah tetap terjaga, sekaligus menjamin pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.

Pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dihormati dan dilaksanakan. Untuk itu, Kemenkeu akan terus mengawal proses penyesuaian penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga implementasi putusan dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...737475...4,860Halaman 74 dari 4,860