Beranda blog Halaman 76

Sonny Danaparamita Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur III, Sonny Tri Danaparamita, S.H., M.H., terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku UMKM sektor kelautan.

Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sonny Danaparamita menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kewirausahaan dan Akses Permodalan di Kabupaten Banyuwangi, baru-baru ini.

“Fasilitas dan program yang dikucurkan pemerintah harus benar-benar dioptimalkan. Harapan kita bersama, alat kerja dan modal bantuan ini mampu mendongkrak taraf ekonomi kelompok penerima serta memberi dampak positif bagi masyarakat luas,” kata Sonny Danaparamita, dikutip Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan GARASI (Griya Rajut Aspirasi), Kecamatan Genteng, Banyuwangi, tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan berbagai fasilitas dan program pemerintah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam sambutannya, Sonny Danaparamita menegaskan bahwa bantuan pemerintah tidak boleh berhenti pada proses penyaluran semata. Menurutnya, seluruh fasilitas dan program yang diterima masyarakat harus dirawat, dimanfaatkan, serta dikembangkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

Dukungan terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan juga disampaikan secara virtual oleh Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP RI, Ali Rahmat Iman Santoso. Ia menilai Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala pemasaran dan akses permodalan.

“Melalui kolaborasi DPR RI dan KKP, Bimtek ini dirancang khusus untuk mengakselerasi penumbuhan wirausaha baru di bidang perikanan, sekaligus membantu mengatasi kendala permodalan dan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku usaha,” ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran berbagai kelompok, mulai dari nelayan tangkap, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR), hingga pelaku UMKM kreatif dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyuwangi.

Untuk memperkuat wawasan peserta, panitia menghadirkan praktisi bisnis sekaligus pemilik merek D’Beja (PT Profita Berkah Jaya), Etik Nur Kristiani, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya strategi bisnis agar potensi perikanan Banyuwangi mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.

Menurut Etik, pelaku usaha perlu memahami kebutuhan pasar melalui survei yang tepat, fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah, memilih bidang usaha sesuai minat dan kemampuan, memaksimalkan keahlian yang dimiliki, serta menyesuaikan pengembangan usaha dengan ketersediaan sumber daya dan modal.

“Passion akan menjaga semangat berwirausaha saat menghadapi berbagai tantangan. Sementara kemampuan dan pengelolaan sumber daya yang baik akan menjadi modal utama untuk membangun usaha yang berdaya saing,” jelasnya.

Sejumlah peserta mengaku merasakan manfaat dari berbagai program kelautan dan perikanan yang selama ini diperjuangkan Sonny Tri Danaparamita. Mereka berharap program pemberdayaan seperti ini terus berlanjut karena dinilai mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Melalui kolaborasi antara DPR RI dan KKP, kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mencetak wirausaha baru di sektor kelautan dan perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal Banyuwangi di pasar yang lebih luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron: Gerakan Langit Biru Sejalan dengan Program Indonesia ASRI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Partai Demokrat menegaskan komitmennya mendukung Program Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Komitmen itu diwujudkan melalui Gerakan Nasional Langit Biru Indonesia ASRI, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada 9 September 2026.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui aksi nyata dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI sejalan dengan semangat Program Indonesia ASRI yang digagas Presiden Prabowo. Bagi Partai Demokrat, semangat tersebut harus terus digelorakan. Kami ingin berada di barisan terdepan untuk ikut menyukseskan program tersebut,” ujar Herman Khaeron, Jumat (31/7/2026).

Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI telah digelar selama empat pekan berturut-turut, yakni pada 10, 17, 24, dan 31 Juli 2026. Pada pekan keempat, Demokrat menggelar 89 aksi serentak di 70 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut melibatkan kader partai, pemerintah daerah, komunitas, pelajar, hingga masyarakat. Beragam aktivitas dilakukan, mulai dari kerja bakti, penanaman pohon, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengecatan rumah ibadah dan fasilitas umum.

Herman Khaeron menjelaskan, gerakan tersebut merupakan arahan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Program itu juga menjadi salah satu dari 25 agenda utama peringatan HUT ke-25 Demokrat yang dirancang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, Partai Demokrat yang lahir, tumbuh, dan berkembang bersama rakyat kini memasuki usia seperempat abad. Kami ingin peringatan hari ulang tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” kata Herman Khaeron.

Menurut Herman Khaeron, Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI tidak akan berhenti sebagai kegiatan seremonial. Demokrat berkomitmen menjadikannya sebagai gerakan berkelanjutan yang mampu menumbuhkan budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat.

Karena itu, kata dia, pelaksanaannya terus didorong menjadi ruang kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen agar manfaatnya semakin luas.

“Partai Demokrat akan terus konsisten, kolaboratif, dan memberikan manfaat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah hingga desa. Karena bersih itu sehat, sehat itu berkah. Dengan keberkahan itu, Indonesia akan semakin mampu menjalankan berbagai program yang memajukan dan menyejahterakan rakyat,” pungkas Herman Khaeron.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Dukung Bulog Bersih-Bersih Mitra Maklon

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, mendukung langkah Perum Bulog yang akan mewajibkan seluruh mitra kerja maklon memiliki sertifikasi mulai tahun 2027. Kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan itu dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penyerapan gabah dan beras nasional agar lebih profesional, berkualitas, dan akuntabel.

Menurut Firman Soebagyo, penerapan sertifikasi merupakan bagian dari upaya membangun rantai pasok beras nasional yang lebih sehat dan berstandar. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memastikan setiap mitra Bulog memiliki kapasitas pengolahan yang memadai sehingga kualitas gabah petani tetap terjaga hingga menjadi beras siap konsumsi.

“Kami di Komisi IV DPR RI sependapat. Selama ini ketentuan maklon sering dilanggar. Banyak mitra kerja yang melakukan maklon tidak memiliki Rice Milling Unit (RMU) modern dan dryer sebagaimana mestinya. Akibatnya mutu gabah petani jatuh dan kualitas beras tidak konsisten,” ujar Firman Soebagyo.

Politisi senior Partai Golkar itu menilai praktik pengolahan gabah yang tidak memenuhi standar selama ini menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas hasil panen petani. Minimnya fasilitas pascapanen yang modern tidak hanya berdampak pada rendahnya mutu beras, tetapi juga berpotensi mengurangi nilai jual gabah yang diterima petani.

Karena itu, Firman Soebagyo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan sertifikasi harus menjadi persyaratan utama bagi seluruh mitra maklon Bulog. Menurutnya, langkah tersebut akan menciptakan sistem pengadaan beras pemerintah yang lebih tertib, transparan, dan mampu menjamin kualitas pangan nasional secara berkelanjutan.

“Dengan adanya sertifikasi ini maka kualitas dan standar beras akan terjaga. Petani diuntungkan karena gabahnya dihargai sesuai mutu, konsumen mendapatkan beras yang layak konsumsi, dan Bulog dapat menjalankan tugas penugasan pemerintah secara optimal,” tegas legislator asal Dapil III Jawa Tengah ini.

Firman Soebagyo menjelaskan, mulai tahun 2027 seluruh mitra maklon Bulog diwajibkan memiliki fasilitas pengolahan yang memenuhi standar, termasuk Rice Milling Unit (RMU) modern serta dryer sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Kebijakan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menekankan pentingnya jaminan mutu, keamanan pangan, serta tata kelola rantai pasok yang lebih baik.

Melalui penerapan sertifikasi, Bulog diharapkan dapat bekerja sama dengan mitra yang benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan memiliki kemampuan menjaga kualitas hasil pengolahan. Mitra yang tidak memenuhi standar sertifikasi nantinya tidak lagi dapat melanjutkan kerja sama dengan perusahaan.

Firman Soebagyo berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat daerah-daerah sentra produksi padi, termasuk Kabupaten Pati, sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu melindungi petani dari praktik pengolahan gabah yang tidak sesuai standar, meningkatkan nilai tambah hasil panen, serta memastikan masyarakat memperoleh beras dengan kualitas yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nasir Djamil Serahkan Beasiswa PIP kepada Ratusan Pelajar di Bener Meriah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota DPR RI H M Nasir Djamil melanjutkan rangkaian penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di daerah pemilihannya dengan mengunjungi Kabupaten Bener Meriah. Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD PKS Kabupaten Bener Meriah, Minggu (2/8/26).

Nasir Djamil menyerahkan beasiswa PIP kepada ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Ketua DPD PKS Kabupaten Bener Meriah, Sayid Mahbengi, serta Anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah Zefri Noci Vera dan Sandari Miko. Kehadiran para pengurus dan legislator daerah tersebut menjadi wujud sinergi dalam memastikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dapat diterima oleh para siswa yang berhak.

Dalam sambutannya, Nasir Djamil menegaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan instrumen penting negara untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Pendidikan adalah investasi terbesar bangsa. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kendala ekonomi. Karena itu, Program Indonesia Pintar harus benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi para siswa,” ujar Nasir Djamil.

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II itu berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pembelian buku, seragam, perlengkapan sekolah, maupun kebutuhan lain yang menunjang proses belajar.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari pemerataan akses pendidikan. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan perlu terus memperkuat kolaborasi agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak.

“Kami ingin anak-anak di Bener Meriah terus semangat belajar, berprestasi, dan kelak menjadi generasi yang mampu membawa kemajuan bagi daerah serta bangsa,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Bener Meriah, Sayid Mahbengi, menyampaikan apresiasi atas komitmen M. Nasir Djamil yang secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

Ia menilai Program Indonesia Pintar sangat membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Karena itu, pihaknya berharap program tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelajar di Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan penyerahan beasiswa berlangsung dengan tertib dan mendapat sambutan antusias dari para siswa beserta orang tua yang hadir. Penyaluran PIP di Bener Meriah merupakan bagian dari komitmen M. Nasir Djamil dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata serta mendorong lahirnya generasi Aceh yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut HUT Ke-81 RI, Pemkot Pekalongan Ajak Warga Kibarkan Merah Putih Sebulan Penuh

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) Tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih selama satu bulan penuh, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026.

Imbauan tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor B/1674/100.3.4/2026 tentang Himbauan Melaksanakan Kerja Bakti dan Pemasangan Bendera Merah Putih pada Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

Sebagai tindak lanjut arahan Sekretaris Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) menggelar siaran keliling (sirkel) menggunakan Mobil Pusat Teknologi Informasi dan Komunitas (M-Pustika). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (29/7/2026) dan Jumat (31/7/2026) dengan menyusuri berbagai ruas jalan, kawasan permukiman, pertokoan, perkantoran, hingga instansi di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi melalui Kepala Bidang IKP, Dimas Arga Yudha menjelaskan bahwa pemasangan Bendera Merah Putih merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Menurutnya, semarak peringatan Hari Kemerdekaan perlu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Semarak peringatan hari kemerdekaan harus dirasakan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat ikut memasang bendera di rumah masing-masing selama bulan Agustus,” ujar Dimas.

Ia menambahkan, melalui sirkel tersebut pihaknya juga mengajak masyarakat yang belum memasang bendera agar segera mengibarkannya di halaman rumah maupun tempat usaha. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan semakin memperkuat semangat persatuan dan kecintaan terhadap Tanah Air.

“Mari kita hargai jasa para pahlawan kemerdekaan dengan memasang Sang Saka Merah Putih di halaman masing-masing. Selain itu, halaman toko juga diimbau untuk dipasang bendera Merah Putih,” tambahnya.

Dimas berharap, peringatan HUT Ke-81 RI tidak hanya diramaikan dengan pemasangan bendera, tetapi juga diisi berbagai kegiatan positif yang mempererat kebersamaan, gotong royong, dan rasa cinta tanah air.

“Dengan semangat kemerdekaan yang terus tumbuh, masyarakat diharapkan semakin guyub, kompak, serta bersama-sama menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kota Pekalongan dan Indonesia,”pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Reses DPR RI Jadi Sarana Menyerap Aspirasi, Aher Soroti Pendidikan hingga Infrastruktur

Penulis
Reta
-

Masa reses merupakan jembatan utama antara masyarakat dan DPR RI dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi publik. Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Ahmad Heryawan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Reses, Jembatan Aspirasi Rakyat: Fondasi Kebijakan Berkeadilan” di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

 

Menurut Ahmad Heryawan, masa reses bukan sekadar agenda bertemu konstituen, melainkan kesempatan bagi anggota DPR untuk turun langsung mendengar berbagai persoalan masyarakat yang nantinya diperjuangkan melalui fungsi DPR bersama kementerian dan lembaga terkait.

 

“Reses menjadi tempat untuk langsung mencari dan menjemput aspirasi masyarakat. Sangat banyak keluhan yang disampaikan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pangan, pertanian hingga infrastruktur. Aspirasi itu kemudian dicatat untuk diperjuangkan di komisi sesuai bidangnya,” ujar politikus yang akrab disapa Kang Aher tersebut.

 

Ia menjelaskan, selain menyerap aspirasi, reses juga menjadi sarana untuk memvalidasi pelaksanaan berbagai program pemerintah di lapangan. Menurutnya, anggota DPR dapat melihat secara langsung apakah kebijakan yang telah dibahas bersama mitra kerja benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.

 

Sebagai contoh, Anggota Komisi II DPR RI ini menyoroti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari hasil reses, DPR menemukan bahwa program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, namun masih terdapat sejumlah kendala di beberapa daerah yang perlu segera dibenahi.

 

“Kalau ada persoalan di lapangan, kita bawa ke rapat di DPR RI bersama kementerian atau lembaga terkait agar bisa dicarikan solusinya,” kata Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

 

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan reses juga membantu anggota DPR menentukan isu-isu prioritas yang harus segera ditindaklanjuti, salah satunya penanganan stunting. Menurutnya, penyelesaian stunting membutuhkan data yang akurat hingga tingkat nama dan alamat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

 

Selain itu, ia menilai masa reses berperan penting dalam menjaga kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat. Hubungan yang baik tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.

 

“Jangan sampai antara masyarakat pemilih dengan wakil rakyat tidak memiliki hubungan. Kalau anggota DPR rutin datang ke konstituen, berbagai persoalan bisa didiskusikan bersama dan diupayakan menjadi program perbaikan pemerintah,” tuturnya.

 

Terkait tindak lanjut aspirasi, Aher menjelaskan setiap persoalan akan dipetakan berdasarkan kewenangan pemerintah, baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Karena itu, saat melaksanakan reses dirinya kerap mengajak anggota DPRD kabupaten dan DPRD provinsi agar persoalan yang menjadi kewenangan daerah dapat langsung ditindaklanjuti.

 

Ia mencontohkan, usulan perbaikan gedung sekolah dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan bersama Komisi X DPR RI.

 

Meski demikian, Aher mengakui tidak semua aspirasi dapat direalisasikan dalam waktu singkat. Sejumlah persoalan masih terkendala regulasi maupun sistem pendataan, seperti penyaluran bantuan pendidikan yang kini mengacu pada kategori desil kesejahteraan.

 

“Tidak semua aspirasi bisa langsung diselesaikan. Ada yang mudah, ada yang membutuhkan proses panjang karena menyangkut aturan maupun perubahan kebijakan. Yang terpenting, setiap aspirasi harus ditindaklanjuti dan diperjuangkan,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.

 

Ia pun menegaskan bahwa kewajiban anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan saat masa reses, tetapi juga selama masa persidangan melalui rapat-rapat bersama pemerintah. Dengan demikian, aspirasi yang diterima dari masyarakat dapat terus dikawal hingga menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MK Putuskan Dana MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan, DPR Minta Roadmap Transisi Disiapkan

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028. Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG.

 

Kurniasih menilai putusan MK memberikan kepastian dalam tata kelola anggaran sekaligus menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan. Karena itu, ia berharap implementasi putusan tersebut mampu memperkuat sektor pendidikan tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.

 

“Kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Yang terpenting, setelah putusan ini, kualitas pendidikan harus semakin kuat dan Program Makan Bergizi Gratis juga harus tetap berjalan optimal karena keduanya sama-sama merupakan investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Kurniasih dalam keterangannya dikutip dari Parlementaria, Jumat (31/7/2026).

 

Ia menegaskan pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik tidak boleh dipertentangkan karena keduanya merupakan dua pilar utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan perencanaan fiskal yang matang agar pelaksanaan putusan MK tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun keberlanjutan Program MBG.

 

“Jangan sampai muncul narasi seolah-olah harus memilih salah satu. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan anak-anak yang sehat dan bergizi, sementara program gizi yang baik juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan,” tegas legislator tersebut.

 

Lebih lanjut, Kurniasih menyampaikan Komisi X DPR RI akan mengawal penyusunan APBN pada tahun-tahun mendatang agar amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga. Di sisi lain, Komisi X juga akan memastikan tersedianya skema pendanaan Program MBG yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

 

Menurutnya, pemerintah perlu menyusun peta jalan (roadmap) implementasi putusan MK agar proses transisi menuju skema pendanaan baru dapat berlangsung secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

 

“Perlu hadirnya sebuah roadmap implementasi putusan MK sehingga transisi menuju skema pendanaan baru dapat berlangsung dengan baik tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat. Kepastian kebijakan akan memberikan rasa tenang bagi dunia pendidikan maupun pelaksanaan MBG,” ujarnya.

 

Kurniasih menambahkan, implementasi putusan MK pada akhirnya harus mampu menghadirkan kebijakan publik yang saling menguatkan antara sektor pendidikan dan pemenuhan gizi anak.

 

“Harapan kami sederhana, pendidikan semakin maju, guru semakin sejahtera, kualitas pembelajaran meningkat, dan pada saat yang sama anak-anak Indonesia tetap memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Dua agenda besar ini harus berjalan bersama demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sosialisasi P5HAM di Medan, DPR RI Ajak Masyarakat Terapkan Nilai HAM Sejak Dini

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) harus menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai HAM tidak cukup dipahami sebagai konsep hukum, tetapi perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

 

Hal itu disampaikannya saat menggelar Sosialisasi P5HAM bersama mitra Komisi XIII DPR RI di Gedung Serbaguna HKBP Perumnas Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (1/8/2026) lalu. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau Flora Nainggolan serta Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Janpatar Simamora sebagai narasumber.

 

Dirinya menjelaskan, implementasi P5HAM harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, rumah ibadah, ruang digital, hingga pelayanan publik. Pasalnya, ia meyakini bahwa penghormatan terhadap hak orang lain dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

 

“P5HAM harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati hak orang lain dimulai dari tindakan sederhana, seperti tidak melakukan diskriminasi, tidak menyebarkan fitnah, menghargai perbedaan, melindungi data pribadi, dan memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat,” ujar Maruli melalui rilis yang disampaikan dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Senin (3/8/2026).

 

Di sisi lain, ia turut menyoroti perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang membawa manfaat sekaligus tantangan baru bagi perlindungan hak asasi manusia. Perlu diketahui, berbagai potensi pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan data pribadi, perundungan siber, penyebaran identitas seseorang untuk intimidasi, penipuan digital, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake.

 

Oleh karena itu, Maruli menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. “Teknologi harus membantu kehidupan manusia, bukan digunakan untuk merendahkan, mengintimidasi, atau merampas hak seseorang. Karena itu, negara harus terus memperkuat regulasi, pengawasan, literasi digital, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat,” tegasnya.

 

Selain isu digital, sosialisasi tersebut juga membahas berbagai hak dasar warga negara, antara lain hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kebebasan beragama, perlindungan hukum, lingkungan hidup yang sehat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban tindak pidana, masyarakat adat, dan pekerja migran Indonesia.

 

Ia pun menegaskan, penegakan hukum harus tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurutnya, aparat negara memiliki kewenangan menjalankan tindakan hukum sepanjang dilakukan sesuai peraturan, prosedur, dan prinsip proporsionalitas. “Penegakan hukum bukanlah pelanggaran HAM apabila dilakukan sesuai hukum dan prosedur. Namun, kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, tindakan sewenang-wenang, serta pengabaian terhadap hak dasar masyarakat tidak boleh dibenarkan,” jelasnya.

 

Tidak henti, ia menyatakan komitmennya untuk konsisten menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran guna memastikan kebijakan negara semakin berpihak pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Ia juga mendorong pendidikan HAM diperkenalkan sejak dini melalui keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha, hingga berbagai ruang pelayanan publik.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau Flora Nainggolan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kesadaran serta pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia. Sementara itu, Janpatar Simamora memaparkan perspektif akademik mengenai kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM sesuai amanat konstitusi.

 

Menutup pernyataan, Maruli berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pemahaman masyarakat bahwa pemajuan HAM merupakan tanggung jawab bersama.

 

“Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat hanya dapat diwujudkan apabila setiap orang diperlakukan secara adil, setara, manusiawi, dan sesuai hukum. Mari kita jadikan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari karakter bangsa,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peluncuran Motif Batik Derawan-Maratua, Musik, dan Tari Baliu Daling Digelar untuk Angkat Potensi Budaya dan Pariwisata Berau

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Ikatan Pecinta Batik Nusantara (IPBN) dan didukung oleh Dana Indonesia (LPDP) menggelar acara peluncuran resmi delapan motif batik baru serta pembaruan musik dan Tari Baliu Daling yang mengangkat kekayaan alam dan budaya Kepulauan Derawan serta Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Acara ini berlangsung di Auditorium Galeri Indonesia Kaya,( 30/7)

Peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Bambang Wibawarta,inisiator sekaligus Ketua Dewan Pengawas IPBN Prof. Sapta Nirwandar, Bupati Kabupaten Berau Hj. Sri Juniarsih Mas, .Ketua Umum IPBN Ayu Diapasya, diaspora Maratua sekaligus dewan pengawas proyek Tuti Kusumawati, serta perwakilan dari berbagai instansi, asosiasi, dan finalis Putra-Putri Batik Nusantara 2026.

Dalam sambutannya, Sekjen Kementerian Kebudayaan Prof. Bambang Wibawarta menyampaikan bahwa pembuatan motif budaya merupakan cara suatu peradaban untuk merawat ingatan dan identitas Keindahan alam Derawan dan Maratua mulai dari terumbu karang, penyu hijau, hingga ubur-ubur tanpa sengat di Danau Kakaban—diterjemahkan oleh masyarakat dan perancang ke dalam bentuk visual wastra dan gerak tari.

“Ketika ombak diterjemahkan menjadi motif, ketika penyu menjadi simbol kehidupan, dan gerak alam diterjemahkan menjadi tarian, sesungguhnya masyarakat sedang memindahkan ingatan alam menjadi ingatan budaya,” ujar Prof. Bambang .

Delapan motif batik baru yang diciptakan dalam proyek ini telah resmi didaftarkan dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) guna memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan nilai aset budaya Kabupaten Berau. Salah satu ciri khas dari batik ini adalah penggunaan warna biru torka (turquoise) yang merepresentasikan keindahan laut pesisir Berau, serta pengaplikasian teknik batik nitik yang melambangkan kesabaran dan persatuan.

Selain wastra, acara ini juga memperkenalkan pembaruan pada Tari Baliu Daling, sebuah tarian tradisional dari masyarakat pesisir Bajau , Kata “Baliu” berarti angin, dan “Daling” berarti kasih sayang dalam bahasa Bajau.

Pembaruan tarian ini dikemas dengan aransemen musik pop etnik kekinian yang memadukan unsur tradisional dengan sentuhan electronic dance music (EDM) agar lebih mudah diterima oleh generasi muda , Ke depannya, tarian ini direncanakan akan dipopulerkan melalui tantangan media sosial (TikTok/Instagram challenge) agar dapat menjadi tren dan ditarikan di berbagai kesempatan luas.

Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih Mas, menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi lintas pihak ini . Sri menjelaskan bahwa Kabupaten Berau tidak hanya memiliki keindahan bahari kelas dunia seperti Pulau Maratua, Kakaban, dan Sangalaki, tetapi juga kekayaan produk lokal unggulan seperti cokelat terbaik serta berbagai motif batik khas daerah lainnya.

Melalui sinergi antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata berbasis blue and green economy, serta promosi kreatif hingga tingkat internasional (termasuk kolaborasi desain dengan perwakilan di Tokyo, Jepang), karya batik Derawan-Maratua dan Tari Baliu Daling diharapkan mampu mengangkat nama Kabupaten Berau semakin dikenal luas di kancah nasional maupun global.

Rangkaian acara peluncuran ini juga dimeriahkan dengan peragaan busana (fashion show) mengenakan batik Derawan-Maratua oleh para alumni dan finalis Putra-Putri Batik Nusantara, serta diskusi interaktif bersama para narasumber.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pameran Foto Warna-Warni Parlemen 2026 Resmi Dibuka, Rieke Soroti Pentingnya Dokumentasi Sejarah

Penulis
Reta
-

 Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan peran strategis jurnalis parlemen dalam mengawal demokrasi dan mencatat perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, karya foto yang dihasilkan wartawan parlemen bukan sekadar dokumentasi visual, melainkan warisan sejarah yang merajut memori kolektif perjuangan bangsa.

​Pernyataan itu disampaikan Rieke saat membuka Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 bertema “Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas” sekaligus meluncurkan Anugerah Jurnalistik KWP (AJK) 2026 bertema “Gema DPR di Panggung Dunia!” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

​Dalam sambutannya, Rieke mengenang awal perjalanan politiknya ketika pertama kali dilantik menjadi anggota DPR RI di usia 30-an tahun. Momen tersebut terekam oleh jurnalis parlemen dan menjadi bagian dari perjalanan sejarahnya sebagai wakil rakyat.

​”Selalu ada dedikasi luar biasa dari rekan-rekan media yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang mengawal setiap proses demokrasi di gedung ini. Setiap karya yang diabadikan hari ini akan menjelma menjadi warisan sejarah dan jendela yang jernih bagi generasi masa depan,” ujar Rieke.

​Politisi PDI-Perjuangan yang juga menjabat Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini menekankan pentingnya dokumentasi visual dalam menjaga kejujuran sejarah kenegaraan. ​”Selembar foto mungkin akan memudar dimakan usia, namun memori perjuangan yang kita bangun bersama di gedung ini akan abadi mengawal langkah kaki bangsa menuju Indonesia Emas,” tuturnya.

​Usai pembukaan, Rieke menunjukkan dua dari 100 karya foto pameran yang menyimpan makna khusus baginya. Foto pertama merekam momen saat ia bersama komunitas pengemudi ojek online (ojol) diterima oleh Pimpinan DPR RI. Pertemuan tersebut menjadi tonggak awal usulan resmi regulasi perlindungan pekerja ojol di parlemen, yang kini bertransformasi menjadi aturan potongan tarif 8 persen.

​Sementara foto kedua mengabadikan perjuangannya saat mendampingi Nenek Saudah dalam mengawal kasus sengketa lahan. ​”Foto-foto ini bukan benda mati, melainkan denyut nadi kehidupan perjuangan Indonesia di gedung parlemen ini,” tegasnya.

​Sementara itu, Ketua KWP DPR RI Ariawan mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap jurnalis parlemen yang terus menjaga soliditas dan profesionalisme. ​”Penyelenggaraan AJK tahun ini memasuki kali ke-6 dan pameran foto ke-16. Penggabungan kedua kegiatan ini sudah berjalan selama 5 kali, membuktikan soliditas wartawan parlemen yang terus terjaga,” jelas Ariawan.

​Ariawan menambahkan, KWP juga berfokus pada penguatan kapasitas pendidikan wartawan melalui kerja sama beasiswa S2 dan S3 dengan Universitas Paramadina serta program LPDP. Pihaknya menargetkan para jurnalis pers room parlemen dapat menyelesaikan studi lanjutannya dalam beberapa tahun ke depan.

​”Kami terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan teman-teman wartawan dan keluarganya. Di sisi lain, kehadiran tokoh seperti Mbak Rieke yang selalu hadir di tengah kesulitan rakyat dan kelompok buruh menjadi bagian penting yang selalu terabadikan oleh pers parlemen,” tutup Ariawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...757677...4,860Halaman 76 dari 4,860