Beranda blog Halaman 77

BNN Bongkar Jaringan Penyelundupan Vape Berisi Etomidate Asal Malaysia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika lintas negara yang mengedarkan cartridge vape berisi cairan etomidate melalui operasi gabungan yang dilaksanakan di empat lokasi berbeda di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam operasi tersebut, Tim Gabungan mengamankan enam orang tersangka berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Selain itu, petugas masih melakukan pengejaran terhadap dua warga negara asing berinisial SL dan WKC yang diduga berperan sebagai pemasok utama cartridge vape berisi cairan etomidate dan sabu.

Pengungkapan jaringan ini merupakan hasil pengembangan informasi intelijen dan penyelidikan intensif yang dilakukan secara terpadu oleh BNN bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Tim Gabungan berhasil mengidentifikasi peran para pelaku hingga akhirnya melakukan penindakan secara bertahap di empat lokasi berbeda di Kota Batam.

Adapun kronologi pengungkapan kasus di empat lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. TKP Pertama (Jl. Kompleks Teluk Tering, Kel. Belian, Kec. Batam Kota)

Tim berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial BAP dengan barang bukti yang ditemukan berupa satu bungkus plastik berisi dua buah botol Orange Fiber Xtra berisi serbuk warna orange mengandung narkotika jenis MDMA.

2. TKP Kedua (Hotel di sekitar Baloi, Kota Batam)

Tim berhasil melakukan pengembangan dan mengamankan tiga orang tersangka dengan inisial ED, NC, dan TFS. Barang bukti yang ditemukan berupa satu buah device vape dan dua buah etomidate dalam cartridge vape, tiga butir ekstasi, dan lima gram metamfetamina.

3. TKP Ketiga (Apartemen di wilayah Teluk Tering, Kota Batam)

Hasil pengembangan ditemukan barang bukti milik tersangka TFS berupa kemasan snack dan produk lainnya yang di dalamnya diselipkan cartridge vape berisi etomidate dengan jumlah cartridge berisi etomidate sebanyak 47 buah, alat isap sabu (bong), device vape, timbangan digital, ekstasi, serbuk MDMA dan ketamine.

4. TKP Keempat (Rumah Kos di wilayah Batu Ampar, Kota Batam)

Tim berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial AJ dan DA dengan barang bukti yang ditemukan berupa metamfetamina, ekstasi, ketamin, 91 buah cartridge vape berisi etomidate yang disimpan di dalam kemasan makanan kering dan kemasan sachet, alat isap sabu (bong), dan 86 butir psikotropika jenis happy five (H5), serta alat press plastik.

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, Tim Gabungan berhasil menyita barang bukti berupa 1.076,18 gram serbuk MDMA, 50 gram metamfetamina (sabu), 10 butir ekstasi, 170 cartridge vape berisi cairan etomidate, 12 botol vial etomidate dengan berat total 226 gram, 86 butir psikotropika jenis happy five (H5), 25,6 gram serbuk ketamin, 88 device vape elektrik, 9 set alat isap sabu (bong), 3 alat press plastik, 6 timbangan digital, serta 1 pak plastik kemasan cartridge etomidate berlogo World Brothers (WB).

Berdasarkan hasil penyelidikan, jaringan ini menjalankan rangkaian kegiatan secara terorganisir mulai dari penyelundupan, pengolahan, hingga pemasaran narkotika. Cartridge vape yang telah berisi etomidate maupun cairan etomidate di dalam botol diduga dibawa dari Malaysia menuju Batam melalui jalur laut pelabuhan tikus. Jalur tersebut dipilih untuk menghindari pemeriksaan dan memperkecil kemungkinan terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam proses pemasarannya para pelaku melakukan berbagai bentuk kamuflase dengan menyembunyikan cartridge vape maupun narkotika jenis sabu ke dalam kemasan makanan kering dan kemasan sachet.

Ancaman Hukuman:
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, serta denda minimal Rp1.000.000.000 hingga maksimal Rp10.000.000.000.

Melalui pengungkapan ini, BNN bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta instansi terkait lainnya telah menyelamatkan kurang lebih 13. 964 jiwa.

Melalui pemgungkapan Ini juga menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Pengawasan di seluruh pintu masuk wilayah Indonesia, baik melalui jalur laut maupun udara, akan terus diperketat guna mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang semakin kompleks, termasuk penyalahgunaan cartridge vape berisi cairan etomidate.

BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus baru peredaran gelap narkotika, termasuk penyalahgunaan cartridge vape berisi cairan etomidate. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan Call Center 184 BNN.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi ancaman kejahatan narkotika serta mampu mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) demi melindungi generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Bukan Umat yang Memberdayakan Masjid, tetapi Masjid yang Memberdayakan Umat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa masjid harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar tempat ibadah. Menurutnya, fungsi masjid perlu terus diperluas agar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial, kemanusiaan, hingga pembangunan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Menag dalam kegiatan Bridging to International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 di Masjid Al Akbar Surabaya, Minggu (2/8/26), yang dihadiri sekitar 20.000 jamaah.

“Bukan umat yang memberdayakan masjid tapi masjid yang memberdayakan umat,” ujarnya.

Menurut Menag, transformasi fungsi masjid telah mulai berjalan di Indonesia. Ia mencontohkan ribuan masjid yang dimanfaatkan sebagai posko pelayanan masyarakat selama arus mudik.

“Mari kita fungsikan masjid-masjid di indonesia sebagai contoh. Sekarang masjid memiliki fungsi baru yaitu posko mudik, 6000an masjid menjadi posko mudik.”

Ia mengatakan, perluasan fungsi tersebut sejalan dengan teladan yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW, ketika masjid menjadi pusat penyelenggaraan berbagai urusan masyarakat dan pemerintahan.

“‎Kita lihat masjidnya Rasulullah berfungsi sebagai sekretariat negara. Semua persoalan-persoalan pemerintahan diselesaikan di masjid. Jadi masjid itu adalah rumah besar untuk kemanusiaan,” ungkapnya.

Dalam konteks itu, Menag menilai peran imam masjid menjadi semakin strategis. Imam tidak hanya memimpin ibadah, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan fungsi sosial masjid sehingga menjadi pusat pelayanan, pemberdayaan, dan penyebaran nilai-nilai perdamaian di tengah masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, menjadi salah satu semangat penyelenggaraan International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 yang akan mempertemukan para imam dari berbagai negara.

“Kita ingin imam Indonesia bukan hanya menjadi imam yang baik bagi jamaahnya, tetapi juga menjadi duta perdamaian Indonesia yang mampu membawa pengalaman Islam Indonesia ke panggung dunia,” tegas Menag.

Selain itu pada September nanti ada penyelenggaraan International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 di Jakarta.

Konferensi internasional tersebut ditargetkan menghadirkan sekitar 400 imam besar dari berbagai negara sebagai wadah memperkuat jejaring dan pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan masjid serta penguatan peran imam di tingkat global.

“Dan akan hadir sekitar 400 imam-imam besar dunia, termasuk kita usahakan insyaAllah. Sheikh Sudais akan datang, kemudian juga imam besar yang lain termasuk Grandsheikh Al-Azhar kita juga undang. Dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, Korea, semua imam-imam besar pada negara-negara terutama negara-negara besar itu akan datang secara simbolik di Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo, Menhut Pastikan Stok Bibit Aman di Persemaian Fatukoa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gerak cepat Kementerian Kehutanan merespon arahan Presiden RI, Prabowo Subianto saat Kunjungan Kerja di Kab. Batang, Jawa Tengah (30/7), Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau Pesemaian Permanen Fatukoa, Kupang, NTT (31/7).

Sebagaimana diketahui, dalam arahannya, Presiden RI saat kunjungan kerja di Batang, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari transformasi bangsa menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan asri. Presiden menginstruksikan gerakan nasional untuk mengembalikan kehijauan alam Indonesia.

“Kalau pohon sudah banyak berkurang, kita tanam ratusan juta pohon,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga secara khusus meminta Menteri Kehutanan untuk membangun pusat-pusat persemaian (nursery) guna menyediakan benih-benih pohon yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini bertujuan agar setiap kota dan kabupaten memiliki akses terhadap bibit pohon yang baik guna mendukung terciptanya lingkungan yang indah dan estetik.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menhut Raja Juli Antoni, hari Jum’at (31/7) meninjau Pesemaian Permanen Fatukoa, di Kupang, NTT untuk memastikan ketersediaan stok bibit setempat. Pesemaian Permanen Fatukoa merupakan unit kerja dalam UPT BPDAS Benain Noelmina, NTT.

Ditengah kondisi alam yang keras dan penuh tantangan, Persemaian Permanen Fatukoa, NTT yang dibangun tahun 2010 langsung mulai produksi sebanyak 100.000 batang. Saat ini, kapasitas produksinya sendiri mencapai 1 juta batang/tahun.

Jenis-jenis bibit di pesemaian ini meliputi merbau, mahoni, trembesi, kemiri, asam, gmelina. Bibit Multi Purpose Tree Species (MPTS) antara lain jambu biji, alpukat, kopi, serta jeruk bali yang memiliki manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.

Bibit-bibit tersebut dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan kawasan, pemulihan daerah aliran sungai, serta peningkatan tutupan vegetasi sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Selain sebagai pusat produksi bibit, Persemaian Permanen Fatukoa juga berfungsi sebagai pusat sarana edukasi dan pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, kelompok tani hutan, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan mengenai teknik pembibitan, pemeliharaan tanaman, dan pentingnya pelestarian lingkungan.

“Kita apresiasi upaya luarbiasa dari BPDAS Benain Noelmina ini, dari apa yang ditolak oleh masyarakat, dengan cara persuasif, komunikasi yang baik, akhirnya kita liat daerah yang awalnya kritis, menjadi hijau. Kita lihat tadi sumber air yang tadinya kering sekarang dapat mengalir deras.” ujar Menhut.

“Menindak lanjuti arahan Bapak Presiden di Batang kemarin, dimana beliau memberikan pesan sangat spesifik kepada Kementerian Kehutanan, untuk memproduksi bibit lebih banyak lagi, puluhan juta atau berapapun, yang tujuannya adalah membuat lingkungan kita asri, alam lebih natural. Karena itu kita akan memproduksi lebih banyak lagi bibit, membangun lebih banyak lagi pesemaian, kita kembangkan dengan teknologi yang lebih mutakhir sehingga bibit kita lebih baik sehingga ketika ditanam masyarakat, kemungkinan hidupnya akan lebih tinggi. Sekali lagi, kita mendukung program ASRI Bapak Presiden, terutama dari aspek keindahan, keamanan, kelestarian lingkungan maupun hutan dan alam di sekeliling perumahan kita.” tambah Menhut.

Untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan informasi maupun cara mendapatkan bibit pohon Kementerian Kehutanan menyediakan dashboard stok bibit pesemaian Indonesia yang dapat diakses melalui tautan bibitgratis.com. Informasi tentang bibit gratis juga dapat diakses melalui tautan web resmi Kementerian Kehutanan di https://www.kehutanan.go.id/ayotanampohon.

Kementerian Kehutanan telah membangun fasilitas persemaian bibit yang tersedia dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini Kementerian Kehutanan telah memiliki stok bibit nasional 5 juta bibit lebih, 55 pesemaian aktif yang tersebar di 34 propinsi dibawah naungan 37 unit BPDAS. Fasilitas ini dibangun untuk memastikan pemenuhan kebutuhan bibit pohon dalam program penghijauan nasional dapat terpenuhi secara cepat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhut Tuntaskan Berkas Perkara Pemilik Gudang Penampungan Kayu Ilegal Di Samarinda

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Ditjen Gakkum Kehutanan berhasil menuntaskan berkas perkara penyidikan PS (51), selaku pemodal dan penanggung jawab gudang penampungan kayu ilegal. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli serta pengumpulan alat bukti serta pemenuhan petunjuk Jaksa, pada tanggal 22 Juli 2026 Kejaksaan Negeri Samarinda mengeluarkan surat pemberitahuan berkas perkara atas nama tersangka PS dinyatakan lengkap (P-21).

Pada Rabu, 29 Juli 2026 Penyidik telah melimpahkan Tersangka PS beserta barang bukti berupa 2 Unit kendaraan Truk, Handphone, dokumen SKSHH yag diduga tidak sah, serta 5.259 pcs (140,7537 Meter kubik) kayu olahan jenis Ulin ke Kejaksaan Negeri Samarinda untuk proses persidangan.

PS dijerat dengan pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 huruf b dan/atau Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada paragraf 4 pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf k UndangUndang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Lampiran I nomor 100 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun dan/atau pidana denda kategori IV.

Penanganan perkara ini bermula dari adanya informasi yang diterima Pangkalan TNI AL Balikpapan terkait adanya truk bermuatan kayu ulin dengan dokumen angkutan yang tidak sah yang akan dikirim keluar Kalimantan Timur melalui Pelabuhan Semayang Balikpapan pada Hari Senin (20/04/2026).

Tim Pangkalan TNI AL Balikpapan berhasil mengamankan Truk yang sedang mengangkut kayu ulin dengan menggunakan dokumen yang diduga tidak sah, guna proses lebih lanjut kemudian menyerahkan penanganan kepada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan yang kemudian melakukan pengembangan ke lokasi asal muat kayu olahan tersebut dan menemukan gudang tempat penampungan kayu milik PS yang berada di Jalan HAM Rifaddin Samarinda.

Dilokasi Gudang tim berhasil mengamankan dan menyita kayu olahan berbagai ukuran jenis ulin ilegal sebanyak 5.250 pcs (kurang lebih 140 meter kubik). Selain itu penyidik juga menyita 1 unit Pick Up yang digunakan oleh PS untuk menyembunyikan sebagian kayu olahan ilegal dari gudang tersebut ke lokasi lain.

Leonardo Gultom, Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan menyatakan pengangkutan kayu hasil hutan yang dilakukan secara tidak sah, dan akan melakukan mengembangkan kasus ini guna mendalami pelaku lain yang terlibat dalam perkara ini, termasuk pembuat dokumen SKSHH-KO yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengembangkan perkara ini guna mendalami pelaku lain yang terlibat, termasuk pihak yang membuat dokumen SKSHH-KO yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Leonardo Gultom, Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan.

Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengapresiasi keberhasilan penanganan kasus ini yang merupakan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Pangkalan TNI AL Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Penanganan perkara ini adalah wujud tanggung jawab dan konsistensi penegakan hukum kehutanan untuk menjaga agar ekosistem hutan tetap lestari sesuai fungsinya.

Kemenhut menempatkan penertiban pembalakan dan peredaran kayu ilegal sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dan berbasis sistem agar kayu ilegal tidak masuk ke pasar, penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan dapat dioptimalkan, serta tercipta persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan. Tata kelola hasil hutan yang tertib juga penting agar manfaat sumber daya hutan dapat kembali kepada masyarakat dan mendukung kesejahteraan secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhut Resmi Buka Mangrofest 2026, Perkuat Kolaborasi Rehabilitasi Mangrove di Kalimantan Timur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) resmi membuka Festival Mangrove Nasional (Mangrofest) 2026 di Nusantara, Kalimantan Timur. Festival ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung rehabilitasi mangrove sebagai upaya meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Muhammad Zainal Arifin, menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Hingga akhir tahun 2025, Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) telah berhasil merehabilitasi lahan mangrove seluas 15.574 hektare secara nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove akan memberikan hasil yang optimal apabila didukung oleh kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Zainal.

Menurut Zainal, Kemenhut melalui Program M4CR akan terus memperkuat upaya rehabilitasi mangrove hingga tahun 2027 dengan target rehabilitasi seluas 32.634 hektare yang tersebar di empat provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada rehabilitasi kawasan mangrove, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove, pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), penguatan kelompok masyarakat pesisir melalui skema matching grants, serta pengintegrasian pendidikan lingkungan melalui Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tematik Mangrove di sekolah-sekolah.

Sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk ekosistem mangrove, menjadi salah satu prioritas pembangunan kehutanan. Kemenhut terus mendorong rehabilitasi mangrove melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, sehingga tidak hanya mampu memulihkan fungsi kawasan pesisir sebagai benteng alami terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan ekosistem mangrove. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, serta masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

Rangkaian Mangrofest 2026 diawali dengan penyelenggaraan Media Gathering Kalimantan Timur. Mengusung semangat kolaborasi dan edukasi lingkungan, para mitra Kementerian Kehutanan, media nasional, serta berbagai elemen masyarakat diajak mengunjungi Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melihat secara langsung kondisi ekosistem pesisir sekaligus hasil rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan melalui Program M4CR.

Kunjungan lapangan tersebut memperlihatkan keberhasilan rehabilitasi mangrove seluas 6.120 hektare di kawasan pesisir Desa Sepatin. Pemulihan ekosistem mangrove telah memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas tambak masyarakat melalui penerapan pola budidaya silvofishery yang mengintegrasikan kegiatan perikanan dengan pelestarian mangrove.

Pembukaan Mangrofest 2026 turut dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, yang menegaskan bahwa pelestarian mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN sebagai kota hutan.

“Pelestarian mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN sebagai kota hutan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” tegas Basuki.

Menurutnya, sinergi antara OIKN dan Kemenhut menjadi langkah strategis dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Zainal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Otorita IKN, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), serta seluruh mitra yang telah mendukung pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan terus diperluas, tidak hanya pada aspek rehabilitasi kawasan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga melalui pengembangan Taman Mangrove Teluk Balikpapan sebagai pusat konservasi, edukasi, penelitian, dan pembelajaran mangrove nasional.

Mangrofest 2026 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye gaya hidup rendah emisi, salah satunya melalui Mangrove Harmony Ride yang diikuti oleh Komunitas Motor Listrik Elders Elletrico bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI). Kegiatan ini menjadi simbol bahwa upaya pelestarian lingkungan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Melalui penyelenggaraan Mangrofest 2026, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Sinergi yang terbangun melalui festival ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target rehabilitasi mangrove nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan mangrove yang produktif dan lestari, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Siapkan Rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-76, HUT RI ke-81, dan Hari Pramuka 2026

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyiapkan serangkaian kegiatan untuk menyemarakkan Hari Pramuka ke-65, Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76, dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang Agustus 2026.

Berbagai agenda tersebut akan berlangsung mulai 5 Agustus hingga 21 Agustus 2026 sebagai upaya memperkuat semangat kebangsaan, mempererat kebersamaan masyarakat, sekaligus menjadi momentum refleksi pembangunan daerah.

Rangkaian kegiatan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Endin Samsudin saat memimpin Apel Pagi di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (3/8/2026).

Menurut Endin, seluruh perangkat daerah dan masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan seluruh agenda yang telah disiapkan pemerintah daerah.

“Memasuki bulan Agustus, dalam rangka memeriahkan dan memperingati momentum bersejarah ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan beberapa kegiatan yang insya Allah akan dimulai pada hari Rabu, 5 Agustus 2026,” ujarnya.

Sekda menjelaskan, rangkaian kegiatan diawali dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat. Salah satunya Gerak Jalan yang akan digelar pada 7 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan Gebrak (Gebyar Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif) yang diselenggarakan Dinas Pariwisata.

Selanjutnya, Upacara Hari Pramuka ke-65 akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Karang Kitri, Kecamatan Bojongmangu.

Pada 15 Agustus 2026, Pemkab Bekasi akan menggelar Upacara Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Bekasi yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Selain upacara, peringatan hari jadi juga akan diisi dengan peresmian sejumlah proyek pembangunan tahun 2025, pemberian penghargaan kepada kecamatan berprestasi, serta berbagai kegiatan lainnya.

Rangkaian peringatan akan berlanjut pada 16 Agustus 2026 melalui kegiatan zikir dan doa bersama yang dirangkaikan dengan tabur bunga di makam Pahlawan Nasional K.H. Noer Ali di Pondok Pesantren Attaqwa, Kecamatan Babelan.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, dilanjutkan dengan upacara penurunan Bendera Merah Putih pada sore harinya.

Sebagai puncak rangkaian kegiatan, Pemkab Bekasi akan menggelar hiburan rakyat pada 21 Agustus 2026 yang terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.

Endin menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan setiap kegiatan akan diumumkan secara bertahap kepada masyarakat.

Melalui rangkaian peringatan Hari Pramuka, Hari Jadi Kabupaten Bekasi, dan HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Bekasi berharap semangat persatuan, nasionalisme, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin kuat, sekaligus menjadikan peringatan Agustus sebagai momentum mempererat kebersamaan seluruh warga Kabupaten Bekasi.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Pemkab Pati Semarakkan Hari Jadi ke-703 Lewat Turnamen Catur, Dorong Sportivitas dan Pengembangan Generasi Muda

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 dengan menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, salah satunya turnamen catur di SMA Muria Pati, Sabtu (1/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kebersamaan sekaligus mendorong pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga.

Turnamen dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang menegaskan bahwa olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir strategis, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, dan sikap sportivitas.

“Alhamdulillah, dalam rangka merayakan Hari Jadi Kabupaten Pati, kita memeriahkannya dengan mengadakan acara-acara seperti ini. Selain olahraga, kita juga mengisinya dengan seni dan budaya. Wilayah alun-alun pun kita hiasi dengan berbagai kegiatan untuk menghidupkan suasana,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pati dirancang agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain menjadi ajang hiburan, berbagai kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merayakan hari bersejarah bagi Kabupaten Pati.

Ia menilai olahraga catur memiliki filosofi yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat karena mengajarkan pentingnya strategi, pengambilan keputusan, dan sportivitas.

“Catur adalah olahraga yang hebat karena mengasah strategi dan trik untuk mengalahkan lawan, yang tentunya dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Filosofi dalam permainan catur ini sangat relevan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat,” katanya.

Plt Bupati juga mengapresiasi antusiasme para pelajar dan peserta usia muda yang mengikuti kompetisi. Menurutnya, turnamen catur tidak hanya menjadi wadah mengasah kemampuan berpikir, tetapi juga memperluas wawasan, mempererat silaturahmi, dan membangun semangat kompetisi yang sehat.

Chandra berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dengan cakupan peserta yang lebih luas sehingga semakin banyak generasi muda tertarik menekuni olahraga catur.

“Semoga kegiatan seperti ini terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun skalanya, sehingga semakin banyak generasi muda yang tertarik mengembangkan kemampuan berpikir strategis melalui olahraga catur,” tuturnya.

Turnamen catur tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ketua DPC PKB Kabupaten Pati, serta diikuti para pecatur dari berbagai kategori, termasuk pelajar dan generasi muda.

Melalui penyelenggaraan turnamen catur dan berbagai agenda lainnya, Pemkab Pati berharap peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga mendorong tumbuhnya semangat sportivitas, kebersamaan, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Raih Penghargaan Politisi Idola Gen Z, Lia Istifhama Dinilai Dekat dengan Anak Muda

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menerima penghargaan sebagai Politisi Idola Gen Z dalam ajang Radar Surabaya Award 2026 yang digelar di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (30/7/2026). Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kiprahnya yang dinilai mampu membangun kedekatan dengan generasi muda melalui berbagai aktivitas pendidikan, komunikasi publik, dan pemberdayaan kepemudaan.

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu dikenal aktif berdialog dengan berbagai organisasi mahasiswa dan komunitas kepemudaan di Jawa Timur. Menurutnya, generasi muda merupakan mitra strategis dalam pembangunan bangsa yang perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

“Anak muda butuh dirangkul dan didengar, bukan sekadar digurui. Energi kritis Gen Z adalah bahan bakar terbaik untuk perubahan,” ujar Lia.

Selain menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI, Lia juga aktif mengunjungi berbagai kampus, organisasi kemahasiswaan, dan komunitas kepemudaan untuk berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, pendidikan, kepemimpinan, hingga pemberdayaan generasi muda.

Sejumlah organisasi yang pernah menjadi ruang dialog bersama Lia antara lain HMI, PMII, GMNI, IPPNU, KOPRI, serta berbagai komunitas masyarakat lainnya.

Menurut Lia, pendekatan yang terbuka dan partisipatif menjadi salah satu cara membangun komunikasi yang lebih dekat dengan generasi muda sekaligus mendorong mereka terlibat dalam pembangunan.

Lia Istifhama memiliki latar belakang akademik di bidang sosiologi, ekonomi Islam, hingga meraih gelar doktor. Selain aktif di dunia pendidikan, ia juga dikenal sebagai penulis, pembicara, dan komunikator publik yang kerap menyampaikan berbagai gagasan mengenai pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, serta penguatan karakter generasi muda.

Di DPD RI, Lia terus mendorong berbagai isu yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Nanang Haromain, menilai munculnya nama Lia Istifhama sebagai salah satu figur politik yang mendapat perhatian generasi muda merupakan fenomena yang menarik.

Berdasarkan hasil survei ARCI mengenai persepsi pemilih pemula di Jawa Timur, Lia disebut memiliki tingkat preferensi yang cukup tinggi meskipun tidak menjabat sebagai kepala daerah.

“Nah, ini menarik. Di tengah survei yang dilakukan oleh ARCI kemarin dalam memandang anak muda Jawa Timur untuk membaca persepsi politik di Jawa Timur, Lia ini muncul sejajar dengan tokoh-tokoh politik yang sudah lama beredar,” ujar Nanang.

Menurutnya, tingkat penerimaan tersebut didukung oleh rekam jejak Lia sebagai aktivis, akademisi, dan komunikator publik yang telah dibangun dalam waktu yang panjang.

Nanang juga menilai kemampuan Lia memanfaatkan media digital menjadi salah satu faktor yang memperkuat kedekatannya dengan generasi muda.

“Ning Lia juga menguasai ruang digital, yang hari ini kalau bicara politik digital, siapa yang menguasai ruang ini akan lebih berpeluang untuk masuk di persepsi publik dari sisi positifnya politik,” katanya.

Penghargaan Politisi Idola Gen Z menjadi salah satu pengakuan terhadap kiprah Lia Istifhama dalam membangun komunikasi dengan generasi muda. Melalui pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif, Lia berharap semakin banyak anak muda terlibat dalam pembangunan serta berkontribusi melalui gagasan dan inovasi untuk kemajuan bangsa.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Kunjungi IKN, Hakim Konstitusi Arsul Sani Tinjau Pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi

Penulis
Reta
-

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, beserta jajarannya menerima kunjungan Hakim Konstitusi Yang Mulia Arsul Sani, bersama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Heru Setiawan, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Sabtu (01/08/2026).

Diawali dengan pemaparan progres pembangunan Kawasan Nusantara di Balai Kota Otorita IKN, Basuki menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melaporkan perkembangan infrastruktur kawasan pemerintahan, khususnya pembangunan proyek kawasan yudikatif di KIPP Nusantara.

“Terima kasih atas kunjungan ini. Kami melaporkan progres terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Kami juga menyampaikan terima kasih, termasuk dengan adanya putusan MK itu, karena itu kami senantiasa dikuatkan untuk melanjutkan pembangunan IKN,” ujar Basuki.

Berdasarkan paparan progres konstruksi, rata-rata progres bangunan gedung di kawasan yudikatif mencapai 11,8 persen, sementara progres pembangunan jalan kawasan yudikatif mencapai 27,6 persen dengan panjang 7,8 kilometer. Secara khusus, Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, progres fisik per 29 Juli 2026 tercatat dengan rata-rata 12,41 persen.

Gedung Mahkamah Konstitusi ini direncanakan dibangun dengan total luas bangunan 44.691 meter persegi. Gedung ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan ruang pendukung, seperti ruang sidang pleno dengan kapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, dan berbagai area pendukung lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arsul Sani menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan yudikatif IKN. Ia menilai penjelasan yang disampaikan Otorita IKN memberikan optimisme terhadap penyelesaian pembangunan sesuai jadwal.

“Kami dari Mahkamah Konstitusi, dari kesekjenan, dan saya mewakili para Hakim Konstitusi ingin melihat secara langsung progres perkembangan pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi di sisi yudikatif. Alhamdulillah, dengan diantar oleh Pak Kepala Otorita IKN, kami telah mendapatkan update dan penjelasan yang gamblang dari teman-teman Otorita IKN tentang progres yang ada. Ini tentu membanggakan dan menimbulkan optimisme bahwa sesuai dengan schedule-nya nanti pembangunan ini bisa diselesaikan,” ujar Arsul.

Setelah pemaparan, rombongan Mahkamah Konstitusi meninjau langsung kawasan proyek yudikatif dan legislatif, serta melakukan penanaman pohon di Plaza Yudikatif. Arsul pun menyampaikan keyakinannya terhadap keberlanjutan pembangunan IKN ke depan.

“Ibu Kota Nusantara ini merupakan calon ibu kota kita bersama dan menurut saya harus sukses, harus bisa selesai sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kami punya keyakinan, di bawah kepemimpinan Pak Basuki, ini akan bisa diselesaikan dengan baik,” tutup Arsul.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Kawasan Industri untuk Tarik Investasi dan Ciptakan Lapangan Kerja

Penulis
Reta
-

Sektor industri memiliki peran strategis sebagai salah satu motor penting penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, serta penguatan daya saing. Dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Pemerintah terus memperkuat pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, sekaligus adaptif terhadap perkembangan hilirisasi, transisi energi, dan transformasi digital.

“HKI sejak tahun 1988 telah tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan nasional. Kalau kita ketahui, mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun yang namanya North Java Corridor. Koridor Utara Jawa, itu seluruhnya diisi oleh kawasan industri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan penutup dan arahan pada Malam Syukuran 38 Tahun Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), sebagai bagian dari rangkaian acara Business Forum dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) XXV HKI di Jakarta, Jumat (31/07).

Perkembangan kawasan industri tersebut tercermin dari keberadaan 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas lahan sekitar 170 ribu hektare. Berbagai kawasan industri tersebut telah menjadi lokasi bagi sekitar 10.400 perusahaan manufaktur dan menyerap sekitar 4,5 juta tenaga kerja. Pemerintah juga terus mengembangkan kawasan industri yang didukung dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai bagian dari upaya memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.

“Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas Menko Airlangga.

Di tengah persaingan investasi global yang semakin dinamis, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk terus memperkuat posisi sebagai salah satu tujuan utama investasi. Menko Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah negara pesaing mulai menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari biaya tenaga kerja yang semakin tinggi, ketersediaan lahan yang semakin terbatas, hingga kebutuhan energi. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing dan menarik investasi berkualitas. Menko Airlangga juga mengungkapkan hasil survei badan promosi perdagangan Jepang atau Japan External Trade Organization (JETRO) yang menunjukkan bahwa sekitar 70 persen perusahaan yang berinvestasi di Indonesia mencatatkan keuntungan dan menjadi yang tertinggi dibandingkan sejumlah negara lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kawasan industri juga perlu semakin adaptif terhadap transformasi digital yang bergerak cepat. Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) telah mendorong peningkatan kebutuhan terhadap data berkualitas dan infrastruktur digital, khususnya data center. Pemerintah telah mengantisipasi perkembangan tersebut, antara lain melalui inisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang mencakup pengembangan ekosistem digital dan AI serta diharapkan semakin memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa peningkatan kebutuhan data center membuka peluang investasi baru bagi Indonesia, khususnya dengan dukungan ketersediaan lahan, energi, dan potensi pengembangan energi terbarukan. Pengembangan data center membutuhkan dukungan listrik, energi terbarukan, air, lahan, serta konektivitas yang memadai. Menurut Menko Airlangga, peluang Indonesia pada sektor tersebut ke depan sangat besar sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk melalui percepatan penguatan konektivitas kelistrikan dan penyediaan energi hijau.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mendorong pengembangan kawasan industri agar kegiatan industri semakin tertata, memiliki ekosistem yang kuat, serta mampu meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus memonitor berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri sekaligus mendorong penyelesaian berbagai hambatan investasi.

“Jadi Pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyampaikan bahwa pelaku kawasan industri terus berkomitmen membawa dan merealisasikan investasi di berbagai wilayah Indonesia. Namun demikian, dukungan Pemerintah tetap diperlukan dalam menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan sehingga investasi yang telah masuk dapat segera terealisasi. Melalui RAKERNAS XXV HKI, berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi pelaku kawasan industri dihimpun sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah dan dunia usaha serta mendorong debottlenecking kebijakan.

Terkait berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pengembangan kawasan industri, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan optimisme Pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi.

“Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan, dan banyak negara juga menghadapi hal yang sama. Karena itu, Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi. Pemerintah tetap optimis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan,” imbuh Jubir Haryo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, jajaran pengurus dan pimpinan HKI, serta perwakilan pelaku usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...767778...4,860Halaman 77 dari 4,860