Beranda blog Halaman 78

Pemerintah Targetkan PLTP Sarulla Kembali Beroperasi Optimal 330 MW pada 2027-2028

Penulis
Reta
-

Pemerintah mempercepat langkah pemulihan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP Sarulla di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengoptimalkan potensi panas bumi hingga sekitar 1.100 MW. Melalui penyelesaian administrasi dan rencana investasi sekitar USD 270 juta, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang 330 MW dapat kembali beroperasi optimal pada 2027-2028.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot mengatakan, pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi yang dibutuhkan hingga Oktober 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, peningkatan kapasitas produksi akan dikejar pada 2027-2028.

“Yang pertama dari sisi administrasi kita akan selesaikan sampai dengan Oktober 2026 ini. Sudah selesai urusan administrasinya, tahun 2027-2028 ini kita kejar peningkatan kapasitas produksi,” kata Yuliot seusai pertemuan di PLTP Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (31/7).

Menurut Yuliot, pemulihan kapasitas PLTP Sarulla diperkirakan membutuhkan tambahan investasi sekitar USD 270 juta. Investasi tersebut diarahkan untuk mengembalikan kemampuan produksi pembangkit ke kapasitas terpasang sebesar 330 MW.

“Perlu ada tambahan investasi baru itu diperkirakan sekitar 270 juta US untuk mengembalikan kembali ke kapasitas 330 MW dari potensi yang ada 1.100 MW,” tuturnya.

Dalam operasional lapangan panas bumi, perubahan tekanan uap menjadi salah satu tantangan teknis yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas produksi PLTP Sarulla saat ini berada di kisaran 220 MW dari kapasitas terpasang sebesar 330 MW.

Pemerintah bersama pengelola telah menyiapkan langkah penyelesaian administrasi dan rencana investasi untuk mengembalikan kapasitas pembangkit tersebut. Setelah kapasitas eksisting kembali optimal, investasi lanjutan direncanakan dilakukan secara bertahap untuk mendukung pemanfaatan potensi panas bumi yang tersedia.

PLTP Sarulla berlokasi di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pembangkit tersebut dioperasikan oleh konsorsium Sarulla Operations Ltd. atau SOL.

PLTP Sarulla memiliki kapasitas terpasang sebesar 330 MW yang terbagi dalam tiga unit, masing-masing berkapasitas 110 MW. Unit Silangkitang atau SIL mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2017. Unit Namora-I-Langit 1 atau NIL-1 beroperasi sejak Oktober 2017, sedangkan Unit Namora-I-Langit 2 atau NIL-2 mulai beroperasi pada Mei 2018.

PLTP Sarulla merupakan salah satu aset strategis panas bumi Indonesia. Dengan potensi sumber daya sekitar 1.100 MW, penguatan pengelolaan lapangan diharapkan tidak hanya memulihkan kapasitas pembangkit yang ada, tetapi juga mendukung pengembangan energi bersih sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, Taruna Ikrar Tinjau Langsung SPPG Palembang

Penulis
Reta
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar turun langsung memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (31/7/2026). Monitoring dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari proses produksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bukitbaru 1 hingga distribusi dan penyajian makanan bagi kelompok penerima manfaat di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melati.

Kunjungan tersebut menegaskan komitmen BPOM dalam mengawal keamanan pangan Program MBG sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam pelaksanaannya, BPOM bertanggung jawab melakukan pengawasan keamanan pangan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembinaan sumber daya manusia, penyusunan pedoman, hingga pengawasan implementasi di lapangan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden. Program ini harus dikawal bersama agar setiap pangan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.

“BPOM hadir untuk memastikan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis dari proses produksi, distribusi, hingga diterima masyarakat. Prinsip kami jelas, bukan pangan kalau tidak aman. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap makanan yang dikonsumsi benar-benar memenuhi standar keamanan dan mutu,” ujar Taruna Ikrar.

Menurut Taruna Ikrar, keamanan pangan menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Program MBG. Pengalaman terjadinya kasus keracunan pangan pada penyelenggaraan MBG menjadi pengingat penting bahwa pengawasan harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kunjungan Kepala BPOM ke SPPG Bukitbaru 1 ikut didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang Wilayah Kerja Sumatra Selatan-Bangka Belitung Nurya Hartikasari serta Kepala SPPG Bukitbaru 1 Abdul Arif. Turut hadir pula Asisten I Sekretaris Daerah Kota Palembang dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Palembang Putri Damayanti.

Kepala BPOM meninjau secara langsung seluruh tahapan pengolahan MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga kesiapan distribusi. SPPG Bukitbaru I melayani sebanyak 2.221 penerima manfaat di wilayah Kota Palembang.

Dari hasil pemantauan di SPPG, secara umum penyelenggaraan telah memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pengolahan. Meski demikian, BPOM masih memberikan sejumlah catatan perbaikan, salah satunya terkait pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar semakin memenuhi persyaratan.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan BPOM tidak hanya dilakukan melalui inspeksi, tetapi juga melalui pendekatan pembinaan yang berkelanjutan. “BPOM tidak berada setiap saat di SPPG, tetapi kami membangun sistem pengawasan yang terstruktur melalui surveilans, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan seluruh unit pelaksana teknis BPOM di Indonesia,” tutur Taruna.

“Kami juga telah menyusun berbagai pedoman agar penyelenggara memiliki acuan yang jelas dalam menjaga keamanan pangan,” jelasnya lagi.

Usai meninjau SPPG, Kepala BPOM melanjutkan monitoring ke Posyandu Melati untuk memastikan keamanan pangan tetap terjaga hingga makanan diterima oleh kelompok 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan Program MBG bagi kelompok rentan.

“Saya pernah bertugas sebagai Kepala Puskesmas sehingga memahami betul bahwa Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Di sini lah kesehatan ibu dan anak dibangun sejak awal. Karena itu, keamanan pangan bagi kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kesehatan anak dimulai sejak masa kehamilan. Oleh sebab itu, ibu hamil harus memperoleh pangan yang bergizi, aman, dan seimbang agar tumbuh kembang janin berlangsung optimal. Setelah persalinan, pemenuhan gizi yang baik juga diperlukan untuk mendukung pemulihan kesehatan ibu sekaligus meningkatkan kualitas ASI bagi bayi.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan mulai dari SPPG hingga Posyandu, BPOM menilai penyelenggaraan Program MBG bagi kelompok 3B telah menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan sesuai standar yang ditetapkan. selain itu, faktor kedekatan lokasi Posyandu dengan SPPG juga menjadi nilai tambah karena membantu menjaga mutu dan keamanan pangan selama proses distribusi. Hal ini dikarenakan kualitas pangan sangat dipengaruhi oleh pengendalian waktu distribusi, jarak pengiriman, dan kondisi penyimpanan.

Taruna Ikrar juga mengingatkan bahwa makanan bergizi harus memenuhi prinsip gizi seimbang dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat yang cukup. Selain aman dan bergizi, penyajian makanan yang menarik juga penting untuk meningkatkan selera makan, khususnya bagi anak-anak dan balita.

Menutup kunjungannya, Kepala BPOM menyampaikan komitmen untuk terus mendukung keberhasilan Program MBG melalui pembinaan, edukasi, dan pengawasan yang berkesinambungan. “Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada masyarakat, tetapi juga dari terjaminnya keamanan pangan di setiap tahapan. BPOM akan terus hadir mengawal program ini agar setiap pangan yang diterima masyarakat benar-benar aman, bermutu, bergizi, dan mampu mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045,” pungkas Taruna Ikrar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemitraan Indonesia–Jepang Fokus pada Pengembangan Talenta Global dan Pendidikan Vokasi

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Jepang.

 

Menurutnya, hubungan kedua negara ke depan tidak hanya dibangun melalui kerja sama ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia yang memperkuat hubungan antarmasyarakat (people-to-people ties) secara berkelanjutan.

 

“Indonesia membutuhkan masyarakat yang siap mengambil peluang kerja global, sementara Jepang membutuhkan tenaga kerja berkualitas,”  ujar Menko Muhaimin dalam pertemuan dengan Minister in charge of a Society of Well-Ordered and Harmonious Coexistence with Foreign Nationals Kimi Onoda di Tokyo, Jepang, Kamis (30/07/2026).

 

“Karena itu, kerja sama kita bukan sekadar pengiriman tenaga kerja, tetapi membangun SDM yang memiliki kompetensi, kemampuan bahasa, dan pemahaman budaya Jepang yang baik,” sambungnya.

 

Menko Muhaimin dan Menteri Kimi Onoda bertukar pandangan mengenai arah strategis kerja sama pengembangan SDM jangka panjang antara Indonesia dan Jepang. Kedua pihak sepakat pentingnya membangun ekosistem yang mampu menghasilkan talenta berkualitas serta memperkuat kemitraan bilateral yang saling menguntungkan.

 

Menko Muhaimin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar melalui bonus demografi yang perlu dipersiapkan menjadi kekuatan talenta global, sementara Jepang membutuhkan dukungan SDM untuk pembangunan ekonominya.

 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci agar masyarakat Indonesia dapat berkontribusi positif sekaligus beradaptasi dengan baik di Jepang.

 

Dalam kesempatan tersebut, Menko Muhaimin memperkenalkan program SMK Go Global sebagai upaya nasional menyiapkan lulusan vokasi yang siap bersaing di pasar kerja internasional.

 

Program SMK Go Global mengintegrasikan penguatan keterampilan, pembelajaran bahasa Jepang, pemahaman budaya kerja, serta kemampuan adaptasi di lingkungan global.

 

Paparan mengenai SMK Go Global mendapat sambutan positif dari Menteri Kimi Onoda. Pemerintah Jepang menyambut baik komitmen Indonesia dalam menyiapkan SDM berkualitas dan membuka peluang penguatan kerja sama pengembangan talenta kedua negara.

 

Menko Muhaimin juga mendorong penguatan kerja sama melalui penyelarasan pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan Mutual Recognition Agreement (MRA) pada sektor-sektor prioritas agar keterampilan tenaga kerja Indonesia semakin sesuai dengan kebutuhan industri Jepang.

 

Selain itu, Menko Muhaimin menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong mobilitas tenaga kerja yang aman, tertib, dan bertanggung jawab (safe and orderly migration) dengan memastikan tenaga kerja Indonesia memahami aturan, etika kerja, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Jepang.

 

Kerja sama pengembangan SDM Indonesia–Jepang diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan tenaga kerja kedua negara, tetapi juga memperkuat hubungan strategis melalui pembangunan manusia, pengembangan talenta, dan pertukaran antarmasyarakat yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Ungkap Anomali Rekening SPPG, Dana Rp311 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menjelaskan bahwa BGN telah melakukan penyisiran menyeluruh terhadap ribuan rekening virtual account (VA) yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pemeriksaan tersebut, lebih dari Rp311 miliar telah dikembalikan oleh BGN ke kas negara.

 

 

“Dalam proses pemeriksaan, kami menemukan semacam anomali pada rekening virtual account SPPG. Setelah kami verifikasi satu per satu, maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya double atau rekeningnya dapurnya tidak ada, atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak Rp311.246.295.184 dari sisiran kami, hasil penelusuran yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur,” ujar Kepala BGN yang akrab disapa Mas Dar dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (31/7).

 

 

Mas Dar menjelaskan bahwa dana tersebut telah dikembalikan melalui sejumlah bank penyalur sebagai bagian dari langkah korektif untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran Program MBG. Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi masih terus dilakukan dan hasilnya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

 

 

Sebagai wujud transparansi, BGN juga menyerahkan seluruh temuan yang memiliki indikasi tindak pidana kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

“Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum apakah adanya indikasi mens rea, misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep apa tidak dan lain-lain. kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Tentu saja bagi SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini tidak ada yang kebal hukum, kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum,” tegas Mas Dar.

 

 

Selain melakukan penelusuran terhadap rekening, BGN juga menindaklanjuti hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit yang telah diterima dari Kejaksaan. Data tersebut menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap SPPG yang masuk kategori risiko tinggi, sedang, maupun ringan guna memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Program MBG.

 

 

“Kami juga telah menerima hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari kejaksaan. Ini ada daftarnya semua, ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam dari 16.482 tadi, ada 5.355 itu kemudian kategori-kategori ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan gitu ada 5.000, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat,” ungkap Mas Dar.

 

 

Dalam aspek pembinaan, Ia menegaskan bahwa penegakan disiplin tidak hanya menyasar operasional dapur, tetapi juga kepala SPPG dan mitra yang terbukti melakukan pelanggaran.

 

 

“Bagi dapur-dapurnya melanggar, ada yang kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend, itu bukan hanya dapurnya kita suspend tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran peringatan dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional,” ujar Mas Dar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Silaturahmi Alumni Lewat Olahraga, Wamenhan Resmikan Turnamen Tenis Alusmanis V

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto, secara resmi membuka Turnamen Tenis Beregu Alusmanis V Tahun 2026 di Lapangan Tenis Jatayu, Markas Besar TNI Angkatan Udara, Jakarta, pada Sabtu (1/8/2026). Turnamen ini diikuti alumni dari sejumlah SMA di Jakarta dan Bandung sebagai ajang silaturahmi sekaligus olahraga.

Dalam sambutannya, Wamenhan yang juga mewakili alumni SMA Negeri 4 Bandung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Wamenhan menegaskan bahwa kejuaraan tenis Alusmanis memiliki makna lebih dari sekadar kompetisi.

“Kegiatan ini sangat bagus. Kita bisa bersilaturahmi khususnya para pecinta tenis. Selain berolahraga kita bisa menjadi lebih sehat. Kemenangan adalah tambahan, yang utama adalah permainan sportif dan semangat persahabatan di antara kita,” ujar Wamenhan.

Wamenhan juga menyampaikan terima kasih kepada TNI Angkatan Udara atas dukungan penyediaan fasilitas di Mabesau yang memiliki enam lapangan representatif untuk mendukung kelancaran turnamen.

Kejuaraan ini akan berlangsung selama dua hari dan Wamenhan dijadwalkan akan menutup Turnamen Tenis Beregu Alusmanis V pada Minggu (2/8/2026).

Turut hadir Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, dan Wakil Kepala BRIN Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

El Nino 2026 Menguat, Pemerintah Siapkan Strategi Jaga Harga Beras Tetap Stabil

Penulis
Reta
-

Indonesia dilaporkan telah memasuki fase El Nino yang mulai aktif. Dalam laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan kondisi iklim terkini bahwa fenomena El Nino 2026 telah aktif dan diprediksi berpotensi dapat mencapai level yang sangat kuat.

Merespons hal tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengaku telah siap menjalankan strategi pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya fluktuasi harga pangan pokok strategis, terutama beras. Kondisi di hulu perberasan dinilai masih cukup baik dengan pertumbuhan harga Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani, sehingga di hilir diperlukan ada jurus intervensi yang cespleng.

“GKP tingkat petani posisi paling rendah itu di Sulawesi Tenggara Rp 6.500. Kemudian yang paling tinggi ada Rp 7.600, walaupun sebenarnya ada juga beberapa daerah di Jawa hampir Rp 7.700, sehingga GKP saat ini memang relatif sangat bagus bagi petani, tapi berdampak pada harga beras di penggilingan,” ungkap Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikutip di Jakarta pada Jumat (31/7/2026).

Dalam pantauan Bapanas, per 30 Juli tercatat rerata harga beras medium dan premium di tingkat penggilingan secara nasional masing-masing berada di Rp 13.251 per kilogram (kg) dan Rp 14.673 per kg. Kendati demikian, rerata harga beras medium secara nasional di tingkat konsumen masih terkendali. Hanya rerata harga beras premium yang sedikit melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Beras memang ada beberapa yang agak naik sedikit tapi cukup stabil. Namun demikian, pertama Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan pemerintah. Kedua, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium digencarkan ke pasar-pasar. Ini karena di beberapa pasar, kami lihat masih harus dioptimalkan,” urai Deputi Ketut.

“Lalu program bantuan pangan beras tahap kedua untuk bulan Agustus akan digeber. Oleh karena itu, saya kira GPM, penyaluran SPHP, kemudian bantuan pangan, segera digerakkan secara masif,” kata Ketut lagi.

Untuk realisasi GPM sejak Januari sampai akhir Juli telah berhasil menorehkan angka hingga 6.589 kali di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota. Sementara penggelontoran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat Januari-Juli totalnya telah mencapai 1,43 juta ton.

Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli tahun ini yang telah mencapai 552,38 ribu ton dan juga ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Ini belum termasuk rencana salur bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga masing-masing 10 kg dengan alokasi 3 bulan. Dengan begitu, pemerintah bersama Perum Bulog nantinya dapat menyalurkan CBP hingga lebih dari 2 juta ton dari total stok saat ini yang masih ada di angka 5,25 juta ton.

Sebagai implikasi positif, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras hingga minggu keempat Juli tercatat ada peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH sebanyak 43 kabupaten/kota. Sementara periode mingguan sebelumnya berada di 40 dan 41 kabupaten/kota saja.

Dilihat dari tingkat inflasi beras sampai Juni juga masih cukup terkendali. Data BPS menunjukkan inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,98 persen. Angka ini mulai melandai 0,57 persen yang lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Sementara, untuk tingkat inflasi beras secara bulanan (month-to-month/mtm) sampai Juni 2026 berada di 0,45 persen. Indeks tersebut masih berada di bawah level 1 persen, sehingga mencerminkan pergerakan harga beras yang relatif masih terkendali.

Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras yang dikuasai pemerintah untuk menghadapi musim kekeringan dan El Nino sangat kuat. Amran juga mengingatkan agar para pelaku usaha tidak ada yang memainkan harga beras.

“Yang terpenting hari ini stok kita tetap bertahan di 5,2 juta ton. Jadi insyaallah aman. Tolong sampaikan kepada seluruh pedagang, jangan mempermainkan beras karena itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Ini pesan tegas. Jangan mempermainkan hajat hidup orang banyak, khususnya beras, karena itu adalah kepentingan orang banyak,” tegas Amran.

Terkait perkembangan fenomena El Nino, BMKG melaporkan El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi dari 0,5 derajat celsius. Apabila sudah melewati batas itu, maka dapat dikatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat.

BMKG pun memprediksi kondisi tersebut dapat memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral dan diprediksi berkembang menuju fase positif pada periode September hingga Desember 2026.

BMKG juga memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84 persen wilayah serta September mencakup 25,41 persen wilayah daratan. Selain itu, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitasnya mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertumbuhan Ekonomi Jadi Prioritas, Pemko Medan dan DPRD Perkuat Kolaborasi

Penulis
Reta
-

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sinergi Pemko Medan dengan DPRD dalam merancang strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

Menurut Rico Waas, pola kerja pemerintahan ke depan tidak cukup hanya berjalan baik, tetapi harus semakin responsif, dekat dengan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat membuka Rapat Kerja (Raker) DPRD Medan dalam rangka penyusunan program kerja 2027 di The Hill Hotel Resort Sibolangit, Minggu (2/8/2026) petang.

“Perlu adanya pola kerja pemerintah semakin baik,” kata Rico Waas.

Ia menekankan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus menjadi salah satu barometer capaian pembangunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerja sama bukan hanya antara DPRD dan Pemko Medan, tetapi juga dengan masyarakat, termasuk melalui pengembangan investasi.

“Yang penting menjadi barometer perlu adanya capaian target terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi. Butuh ditingkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu kerja sama, bukan hanya DPRD dengan Pemko Medan, tetapi dengan masyarakat. Dan sangat penting pengembangan investasi,” ujarnya.

Rico Waas mengajak DPRD Medan bersama-sama merancang langkah konkret untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Kota Medan. Di saat yang sama, kolaborasi tersebut harus diarahkan untuk menjawab persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

“Mari kita maksimalkan semua potensi. Sama-sama kita berkontribusi mengatasi segala masalah terkait kemiskinan, pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.

Rico Waas bahkan membuka ruang komunikasi langsung dengan anggota DPRD Medan terkait aspirasi masyarakat yang mereka terima dari daerah pemilihan masing-masing.

“Jika ada masalah atau aspirasi masyarakat yang diterima di dapil masing-masing, WA saya langsung, akan kami bantu tindaklanjuti segera. Bapak/Ibu bagian dari rakyat yang dipercaya oleh rakyat untuk produk Perda dan pengawasan penggunaan anggaran, patut kita respons,” tegasnya.

Ia juga meminta hubungan kerja DPRD dan Pemko Medan terus diperkuat dengan keterbukaan. Menurutnya, tantangan pembangunan membutuhkan kontribusi dan strategi besar sehingga pola kerja sama yang efektif dan efisien harus menjadi perhatian bersama.

“Peran kita butuh kontribusi dan strategi besar untuk bangsa ini. Kerja sama yang efektif dan efisien perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Sejalan, Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen mengajak seluruh anggota dewan mengoptimalkan fungsi alat kelengkapan dewan dalam mengawal pembangunan Kota Medan. Ia mendorong DPRD meninggalkan pola kerja lama dengan mengedepankan pemikiran yang inovatif, kritis, adaptif, serta berbasis teknologi.

“Mari berperan aktif dengan pemikiran yang disruptif, inovatif, dan kritis,” ajaknya.

Wong Cun Sen juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih terbuka, termasuk melalui akses pengaduan warga secara real-time dan transparan. DPRD Medan, menurutnya, perlu mendorong lahirnya Perda yang responsif terhadap perkembangan teknologi, mendukung investasi lokal, serta berbasis data dan riset dengan mengedepankan transparansi dan konsultasi publik.

“Memastikan Perda yang telah disahkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh Pemko Medan melalui Peraturan Wali Kota,” sebutnya.

Ia menegaskan transformasi tersebut harus membuat DPRD menjadi lembaga legislatif yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Trifungsi DPRD, katanya, harus mampu menjadi mesin penggerak pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran, merangkul kelompok rentan, serta menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

Sebelumnya, Plt. Sekretaris DPRD Medan Erisdan melaporkan, raker digelar untuk menyusun dan menyelaraskan program kerja DPRD melalui alat kelengkapan dewan, sekaligus merumuskan kegiatan prioritas untuk 2027.

Raker juga diarahkan untuk mengoptimalkan trifungsi DPRD dengan memperkuat peran lembaga legislatif dalam pembentukan Perda, penganggaran, serta pengawasan terhadap kinerja Pemko Medan. Sinergi DPRD dan Pemko Medan diharapkan semakin kuat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasi Pasar Murah Pemprov Riau Kembali Digelar, Simak Jadwal dan Lokasinya Pekan Ini

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah terus mengupayakan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan operasi pasar murah yang digelar setiap hari dan digilir di kabupaten kota.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau Tetty Nurdianti menyebutkan pada pekan ini, operasi pasar murah Pemprov Riau akan digelar pada dua daerah.

“Pekan ini akan ada 5 titik lokasi operasi pasar murah, yang tersebar pada 2 daerah, yaitu Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru,” kata Tetty, Senin (3/8/2026).

Disebutkannya, operasi pasar murah Pemprov Riau terbagi atas 4 titik di Kota Pekanbaru dan 1 titik di Kabupaten Kampar

“Pagi ini digelar di Halaman Kantor Lurah Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru,” katanya.

Kemudian, pada Selasa, 4 Agustus di Halaman Kantor Camat Rumbai Barat dan Rabu, 5 Agustus di Halaman Kantor Desa Sei Liti, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

“Pada Kamis, 6 Agustus akan kembali digelar di Kota Pekanbaru. Tepatnya di Halaman Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, terakhir, pada Jumat, 7 Agustus di Halaman Kantor Lurah Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya,” ungkapnya.

Tetty menyebutkan dengan adanya operasi pasar murah ini, pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga.

“Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan,” kata Tetty.

Dijabarkannya, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras SPHP Rp60rb per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp165rb per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp83rb per 5kg.

“Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan minyakita Rp15.500 per bungkus,” katanya.

Kemudian, untuk garam krista Rp2rb per 200gram, garam nusantara Rp2rb per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Bagi masyarakat yang ingin berbelanja pada kegiatan Operasi Pasar Murah, diharapkan dapat mengantre dengan tertib dan datang pada waktu yang telah ditentukan.

“Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PSN Budidaya Udang Terpadu di Sumba Timur Diproyeksikan Serap 7.000 Tenaga Kerja

Penulis
Reta
-

Proyek Strategis Nasional (PSN) Integrated Shrimp Farming (ISF) di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, diproyeksikan menciptakan sekitar 7.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus menghasilkan hingga 52 ribu ton udang premium per tahun dengan potensi nilai produksi mencapai sekitar Rp 4 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan menyampaikan bahwa pengembangan kawasan budi daya udang terintegrasi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Dengan luas kawasan sekitar 2.150 Ha dan dukungan investasi pemerintah sebesar Rp7,2 triliun, PSN ISF Waingapu dibangun sebagai kawasan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengembangannya meliputi kawasan budidaya, instalasi pengolahan air limbah, tandon, penghijauan, hingga kawasan industri pendukung yang melibatkan investasi swasta.

Menurut Menko Pangan, manfaat proyek ini tidak hanya diukur dari peningkatan produksi udang nasional, tetapi juga dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. Dari total sekitar 7.000 tenaga kerja yang dibutuhkan, kesempatan kerja akan terbuka pada sektor penyediaan pakan dan benih, kegiatan budidaya, hingga industri pengolahan hasil perikanan.

Saat ini, pemerintah terus mempercepat penyelesaian pembangunan kawasan. Sejumlah pekerjaan telah berjalan, mulai dari pembangunan klaster tambak, jalan kawasan dan jalan klaster, saluran irigasi, fasilitas pendukung, hingga proses perekrutan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal untuk mengikuti pelatihan sebelum operasional kawasan dimulai.

Kemenko Bidang Pangan juga terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan proyek serta mengatasi hambatan implementasi. Pemerintah menargetkan PSN ISF Waingapu mulai beroperasi pada 2028 sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumba Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HoYo FEST 2026 Jadi Bukti Kolaborasi IP Global dan Kreator Lokal Dorong Ekonomi Kreatif Indonesia

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menghadiri HoYo FEST di Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Ajang tahunan garapan HoYoverse ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan raksasa industri gim global dengan talenta lokal, sekaligus memadukan ekosistem kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) melalui pameran kriya dan merchandise karya kreator Indonesia.

Wamen Ekraf menilai HoYo FEST sebagai cerminan nyata bagaimana optimalisasi IP mampu menciptakan nilai tambah bagi ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kolaborasi antara pemilik IP internasional dan talenta lokal tidak hanya membuka ruang komersialisasi, tetapi juga meningkatkan daya saing subsektor kriya hingga desain.

“HoYo FEST menunjukkan bahwa kolaborasi antara IP global dan kreator lokal mampu menciptakan nilai ekonomi yang saling menguntungkan. Inisiatif seperti ini membuka ruang yang lebih luas bagi talenta Indonesia untuk menghasilkan karya kreatif yang memiliki nilai komersial sekaligus menjangkau pasar yang lebih besar,” ujar Wamen Ekraf, Sabtu (1/7).

Sebanyak puluhan pegiat ekraf Indonesia terlibat langsung dalam memproduksi karya kriya dan merchandise berbasis karakter IP HoYoverse. Menariknya, produk-produk tersebut dipasarkan dengan tetap memberikan hak kepemilikan penuh kepada masing-masing kreator. Skema ini menjadi terobosan penting yang memperkuat posisi pegiat ekraf lokal sebagai penerima manfaat ekonomi utama atas kreativitas mereka.

Wamen Ekraf berharap kolaborasi lintas sektor semacam ini dapat direplikasi lebih luas dengan melibatkan IP internasional lainnya. Langkah berkelanjutan ini diyakini akan mengakselerasi pertumbuhan subsektor gim, kriya, ilustrasi, dan desain, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai hub ekonomi kreatif utama di kawasan.

Associate Brand Director HoYoverse Indonesia/COGNOSPHERE PTE. LTD Aswin Atonie, mengatakan lebih dari 9500 orang mengungjungi HoYo FEST sejak 30 Juli, dengan total ada 50 booth, terdiri dari 71 pegiat EKRAF. Aswin mengharapkan kehadiran Kementerian Ekrad di HoYo FEST 2026 menjadi simbol kolaborasi heksaheliks antara pemerintah, industri, dan komunitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Ekonomi Kreatif di HoYo FEST 2026. Bagi kami, ini bukan hanya sebuah kunjungan, tetapi juga bentuk dukungan terhadap para kreator lokal yang telah berkarya melalui Artist Alley. Kami berharap sinergi antara pemerintah, industri, dan komunitas seperti ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak talenta kreatif Indonesia yang memiliki kesempatan untuk berkarya, berkembang, dan dikenal di tingkat yang lebih luas,” ujar Aswin.

HoYo FEST juga menjadi ruang interaksi antara komunitas, kreator, dan industri melalui berbagai aktivitas yang menghadirkan pengalaman kreatif bagi para pengunjung. Melalui Artist Alley, HoYo FEST ingin menunjukkan bahwa industri game tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pejuang ekraf lokal untuk berkarya, berwirausaha, dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Regional Marketing Manager HoYoverse Brady, Director & Chief Growth Officer Indosat Apoorva Mehrotra, EVP–Head of Circle Jakarta Raya Swandi Tjia, SVP–Head of Corporate Communications Ovidia Nomia, SVP–Head of National IM3 Brand Fahroni Arifin, serta SVP–Head of National TRI Brand Galuh Neftita.

Sedangkan Wamen Ekraf didampingi oleh Direktur Arsitektur dan Desain, Sabar Norma Megawati Panjaitan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...777879...4,860Halaman 78 dari 4,860