Beranda blog Halaman 79

Groundbreaking PSEL Legok Nangka Resmi Dimulai, Jawa Barat Ubah Sampah Jadi Energi Listrik

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Yuliot Tanjung secara resmi meletakkan batu pertama (groundbreaking) proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Rabu (29/7/2026).

Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Jawa Barat dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.

KDM –sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan PSEL Legok Nangka adalah wujud nyata komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat untuk menuntaskan permasalahan sampah, khususnya di wilayah aglomerasi Bandung Raya dan sekitarnya.

“PSEL Legok Nangka merupakan komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Kami ingin menjadikan persoalan sampah bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya yang dapat memberikan nilai tambah melalui energi bersih, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat Jawa Barat,” tegas KDM.

TPPAS Regional Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pengolahan sekira 2.131 ton sampah per hari. Fasilitas ini akan melayani enam wilayah di Jawa Barat, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang.

Melalui pemanfaatan teknologi waste-to-energy, proyek strategis ini tidak hanya akan mengurangi volume sampah secara signifikan, tetapi juga memproduksi energi listrik ramah lingkungan yang akan berkontribusi pada bauran energi nasional.

Turut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Waste-to-Energy di Jawa Barat, proyek ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

Wakil Menteri ESDM RI Yuliot Tanjung mengapresiasi terobosan Pemda Provinsi Jabar beserta seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, proyek ini akan memberikan multiplier effect (efek ganda) yang luas, mulai dari penyediaan energi bersih, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi daerah, hingga penurunan emisi.

“Proyek ini diharapkan menjadi percontohan nasional untuk pengembangan _waste-to-energy _di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi percepatan implementasi proyek serupa melalui kolaborasi yang solid,” ungkap Yuliot.

Dukungan Penjaminan Investasi dari PT PII
Keberhasilan dimulainya konstruksi PSEL Legok Nangka juga tidak lepas dari kolaborasi kuat antara pemerintah dan badan usaha, termasuk dukungan penjaminan investasi dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, yang merupakan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI.

Sebelumnya, PT PII telah memberikan penjaminan pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) TPPAS Regional Legok Nangka pada April 2026 lalu, yang melibatkan PT Jabar Environmental Solutions (JES) selaku Badan Usaha Pelaksana dan Pemdaprov Jabar selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

Plt. Direktur Utama PT PII Andre Permana menjelaskan, penjaminan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek (bankability), serta memberi kepastian alokasi risiko yang proporsional sehingga proyek dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

“Groundbreaking PSEL Legok Nangka merupakan milestone penting dalam pengembangan infrastruktur persampahan berbasis KPBU di Indonesia. Kami berharap proyek ini menjadi model pengembangan infrastruktur hijau yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Andre.

Melalui sinergi erat antara Pemda Provinsi Jabar, Pemerintah Pusat, PT PII, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, PSEL Legok Nangka diyakini akan segera beroperasi secara optimal demi mewujudkan ketahanan energi dan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi warga Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor dan KNPI Tanam Pohon serta Bersihkan Sungai Ciliwung, Perkuat Mitigasi Bencana

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor melaksanakan tanam pohon dan bersih-bersih Sungai Ciliwung di Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Minggu (2/8/2026).

 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam peluncuran Satuan Tanggap Bencana (Santana) KNPI Kota Bogor bersama Pemkot Bogor dan Tim Percepatan Pembangunan Pemuda.

 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengapresiasi kegiatan ini sebagai wujud kepedulian para pemuda dalam tanggap bencana dan kepedulian terhadap lingkungan.

 

“Kita tidak bisa menunggu dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Semua harus bergerak untuk merebut masa depan, apalagi KNPI garda terdepan calon-calon pemimpin bangsa yang harus terus dikuatkan,” ucap Dedie Rachim.

 

Dedie Rachim yang secara konsisten terus turun membenahi permasalahan lingkungan mengaku miris melihat masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

 

Ia pun tidak pernah bosan dan tidak henti-hentinya menggerakkan hati masyarakat untuk menjaga lingkungan.

 

“Tadi di sungai kita lihat ada kain bekas, baju, semuanya dibuang ke sungai. Tas, sepatu, Ya Allah. Saya pikir sebagai manusia ya, makhluk yang berakal mestinya berpikir. Masa sih kita tidak bisa memuliakan sungai? Masa sih kita tidak bisa menjadikan air ini sebagai betul-betul sumber kehidupan yang juga dimanfaatkan oleh makhluk lain, termasuk orang-orang lain yang mungkin bukan hanya di hulu, tapi di hilir juga,” ungkapnya.

 

Untuk itu, ia menekankan sekaligus menegaskan penyadaran akan cinta lingkungan harus terus dibangun.

 

Ketua DPD KNPI Kota Bogor, Rivaldo Surya Dharmawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari puncak rangkaian kegiatan HUT KNPI.

 

“Harapannya mudah-mudahan tim Santana ini bisa terus berkontribusi positif untuk seluruh masyarakat, bisa hadir untuk seluruh masyarakat Kota Bogor, bisa ada garda paling depan ketika emang ada bencana-bencana di Kota Bogor,” ucapnya.

 

Tapi harapan kami, sambungnya, bukan hanya pada saat ada bencana saja, tapi harus bisa melakukan mitigasi bencana, harus juga bisa melakukan edukasi kepada masyarakat.

 

“Bagaimana mengantisipasi dan juga mencegah timbulnya adanya bencana di Kota Bogor, terutama persoalan kebersihan,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menuju WBBM 2027, Puskesmas Tuban dan Kenduruan Kaji Tiru Zona Integritas di Puskesmas Sempu

Penulis
Reta
-

Setelah meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Puskesmas Tuban dan Puskesmas Kenduruan kini menatap target berikutnya, yakni menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mematangkan persiapan, keduanya belajar langsung ke UPTD Puskesmas Sempu Banyuwangi yang telah lebih dulu menuntaskan pembangunan zona integritas hingga meraih predikat WBBM.

Kegiatan kaji tiru tersebut diikuti Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban, UOBF Puskesmas Kenduruan, dan UOBF Puskesmas Tuban. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Puskesmas Sempu, Yatianiningsih, beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, Bambang Suhaji, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari pengalaman dan praktik baik yang diterapkan Puskesmas Sempu dalam pembangunan zona integritas.

“Puskesmas Sempu telah membangun zona integritas dari WBK menuju WBBM dan mampu menginspirasi Puskesmas Kenduruan maupun Puskesmas Tuban yang menargetkan maju penilaian menuju WBBM pada 2027,” ungkapnya.

Lebih dari itu, rombongan juga mempelajari berbagai aspek yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas, mulai dari tata kelola layanan, budaya kerja, inovasi pelayanan, hingga pengelolaan lingkungan puskesmas.

Tak heran, penataan kawasan Puskesmas Sempu turut menarik perhatian peserta kaji tiru. Lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman dinilai mampu mendukung kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan kesehatan.

Berbekal pengalaman tersebut, Puskesmas Tuban dan Puskesmas Kenduruan diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam proses penilaian menuju WBBM.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Sempu, Yatianiningsih, menyambut baik kedatangan rombongan dari Kabupaten Tuban. Ia menegaskan pihaknya terbuka untuk berbagi informasi dan pengalaman kepada seluruh peserta kaji tiru.

Untuk memudahkan proses pembelajaran, peserta diajak meninjau berbagai layanan dan inovasi yang ada di Puskesmas Sempu secara berklaster. Melalui mekanisme tersebut, peserta dapat berdiskusi langsung dengan petugas sesuai bidang layanan yang dikunjungi.

Tak kalah penting, Yatianiningsih juga menyampaikan dukungannya kepada Puskesmas Tuban dan Puskesmas Kenduruan yang tengah mempersiapkan diri menuju WBBM.

“Kami berharap Puskesmas Tuban dan Puskesmas Kenduruan dapat meraih predikat menuju WBBM sesuai target yang telah dicanangkan,” tuturnya.

Adapun rombongan kaji tiru turut diikuti Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, perwakilan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban, Diskominfo SP Kabupaten Tuban, Kepala UOBF Puskesmas Kenduruan beserta jajaran dan UOBF Puskesmas Tuban.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangun Ekonomi Berkeadilan, BKPM Perkuat Ekosistem Investasi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Penulis
Reta
-

Upaya mewujudkan investasi yang inklusif tidak cukup hanya melalui penyusunan regulasi dan pemberian akses pembiayaan. Yang tidak kalah penting adalah membangun cara pandang masyarakat bahwa penyandang disabilitas merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, produktivitas, dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas, Agus Diono, menyikapi meningkatnya perhatian publik terhadap isu investasi inklusif dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang diangkat berbagai media nasional. Salah satunya melalui Rubrikasi Setara & Berdaya dalam artikel Investasi Inklusif: Modal Disabilitas Naik Kelas yang diterbitkan Media Indonesia pada Kamis, 30 Juli 2026.

Menurut Agus Diono, pembangunan ekonomi yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, termasuk penyandang disabilitas, “Penyandang disabilitas bukan objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan. Yang perlu dibuka bukan rasa iba, tetapi akses terhadap kesempatan, investasi, kemitraan usaha, pekerjaan, dan pengembangan kapasitas.”

Sebagai Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas, Agus Diono memiliki mandat untuk memberikan rekomendasi strategis dalam memperluas peran penyandang disabilitas dalam ekosistem penanaman modal. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan investasi yang inklusif, perluasan kemitraan usaha, peningkatan akses legalitas usaha, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi penyandang disabilitas.

Dalam beberapa tahun terakhir, perspektif disabilitas mulai terintegrasi dalam berbagai kebijakan investasi. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses perizinan, pembiayaan, kemitraan, hingga pasar yang lebih luas.

Menghapus Stigma, Membangun Kepercayaan

Agus Diono menilai bahwa tantangan terbesar saat ini bukan semata-mata keterbatasan regulasi, melainkan masih adanya stigma yang berkembang di masyarakat.

Banyak penyandang disabilitas masih dipandang sebagai kelompok yang bergantung pada bantuan sosial. Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa ketika diberikan akses, pelatihan, dan kesempatan yang setara, mereka mampu menghasilkan karya, membangun usaha, bekerja secara profesional, bahkan menciptakan lapangan kerja.

“Kemampuan penyandang disabilitas tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yang berbeda hanyalah cara untuk mencapai kemampuan tersebut. Karena itu, masyarakat perlu berhenti melihat keterbatasan dan mulai melihat potensi,” ujar Agus.

Menurutnya, perubahan cara pandang merupakan fondasi utama bagi terciptanya lingkungan yang inklusif. Dunia usaha akan semakin terbuka apabila masyarakat mulai memahami bahwa profesionalisme ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan kualitas kerja, bukan oleh kondisi fisik seseorang.

Investasi Inklusif untuk Meningkatkan Kelas Pelaku Usaha Disabilitas

Dalam menjalankan tugasnya, Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong agar pelaku usaha penyandang disabilitas tidak berhenti pada sektor usaha informal, tetapi mampu berkembang menjadi usaha yang legal, berdaya saing, dan terhubung dengan ekosistem investasi nasional.

Legalitas usaha, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi produk, akses pembiayaan, serta kemitraan dengan perusahaan besar merupakan langkah nyata agar pelaku usaha penyandang disabilitas dapat naik kelas dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, menengah, hingga menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.

Pesan bagi Penyandang Disabilitas

Agus Diono juga mengajak seluruh penyandang disabilitas di Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensi, memanfaatkan teknologi digital, membangun jejaring, dan tidak ragu menunjukkan kemampuan terbaiknya.

“Jangan pernah merasa rendah diri karena kondisi yang dimiliki. Teruslah belajar, berinovasi, dan berkarya. Pemerintah terus berupaya membuka akses yang lebih luas, namun kesempatan tersebut perlu disambut dengan kesiapan, profesionalisme, dan semangat untuk terus berkembang.” Transformasi digital, menurutnya, telah membuka peluang baru bagi penyandang disabilitas untuk berkarya di berbagai sektor, mulai dari ekonomi kreatif, perdagangan digital, teknologi informasi, hingga kewirausahaan berbasis digital.

 

Kolaborasi Menjadi Kunci

Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, akademisi, organisasi penyandang disabilitas, serta masyarakat luas.

 

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem investasi yang semakin inklusif, mampu memperluas kesempatan berusaha dan bekerja bagi penyandang disabilitas, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan semangat No One Left Behind.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Malang dan RS Hermina Bersinergi Wujudkan Generasi Sehat Bebas Stunting

Penulis
Reta
-

Komitmen dalam mencetak generasi sehat dan bebas stunting terus diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya diwujudkan lewat penyelenggaraan Lomba Balita Sehat dan Fashion Show dalam rangka Hari Anak Nasional yang digelar Rumah Sakit Hermina Tangkubanprahu di Malang City Point, Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat tersebut juga dirangkai dengan Health Talk bertema tumbuh kembang anak sebagai upaya meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini. Wali Kota Malang menyebut kegiatan ini selaras dengan Dasa Bakti Unggulan Ngalam Tahes yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk memastikan anak-anak Kota Malang tumbuh sehat dan terhindar dari stunting.

“Ini adalah kegiatan yang sangat baik. Tidak hanya memberikan ruang bagi anak-anak untuk bergembira, tetapi juga memastikan tumbuh kembang mereka dapat dipantau dengan baik. Yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak tetap sehat, bukan ketika sudah sakit baru ditangani. Karena pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan,” tutur Wahyu.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini menambahkan, keterlibatan rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada orang tua merupakan langkah strategis untuk membangun budaya hidup sehat sejak dini. Menurutnya, pendampingan terhadap orang tua menjadi bagian penting dalam memastikan status gizi, perkembangan, dan kesehatan anak terus terjaga.

“Melalui Ngalam Tahes, kami ingin memberikan kepastian bahwa kualitas kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, terus meningkat. Kolaborasi seperti ini sangat kami apresiasi karena mendukung upaya Pemerintah Kota Malang mencetak generasi yang sehat, unggul, dan bebas stunting,” tambahnya.

Selain lomba balita sehat, kegiatan juga dirangkaikan dengan Fashion Show Anak yang bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian anak untuk tampil di depan umum. Wahyu menilai kegiatan tersebut menjadi media positif bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri sekaligus mengembangkan karakter sejak usia dini.

Di kesempatan yang sama, Direktur Rumah Sakit Hermina Tangkubanprahu, dr. Agnes Widayu Estiningsih, MMRS., menegaskan bahwa rumah sakit tidak hanya berperan memberikan layanan saat anak sakit, tetapi juga mendampingi orang tua dalam menjaga kesehatan anak sejak dini melalui edukasi dan pemantauan tumbuh kembang.

“Lomba Balita Sehat ini bertujuan memantau status gizi dan perkembangan motorik anak sekaligus menjadi wadah edukasi bagi orang tua. Melalui Health Talk, kami mengajak seluruh orang tua memahami pentingnya pencegahan stunting dan pemantauan tumbuh kembang anak. Kami juga ingin mendukung program Pemerintah Kota Malang melalui Ngalam Tahes untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan bebas stunting,” jelasnya.

Sebanyak 70 balita mengikuti Lomba Balita Sehat setelah melalui proses seleksi, sedangkan 20 anak tampil sebagai finalis Fashion Show. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak serta penguatan peran keluarga dalam mewujudkan generasi emas Kota Malang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TPT SDN Citraresmi Sumedang Rampung, Wabup Fajar Pastikan Sekolah Kini Lebih Aman dari Longsor

Penulis
Reta
-

Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila meninjau  pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di SDN Citraresmi, Lingkungan Cilipung, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Jumat (31/7/2026). Sebelumnya tebing ini longsor sehingga harus dipasang TPT.

Pembangunan TPT rampung setelah dikerjakan selama kurang lebih satu bulan. Keberadaan TPT diharapkan mampu memperkuat struktur tanah sekaligus mencegah terjadinya longsor sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. “Percepatan penanganan pascabencana merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjamin keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan warga sekitar,” kata Wabup Fajar.

Tokoh masyarakat Cilipung Syamsul Maarif menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas gerak cepat dalam menangani tebing longsor di lingkungan SDN Citraresmi. “Dengan dilakukan pembuatan TPT membuat warga dan anak-anak sekolah tiak waswas,” katanya.

Kepala SDN Citraresmi Nurmaya Sofia bersyukur karena pembangunan TPT dilakukan snagat cepat setelah longsor, langsung lapor dan ada Pembangunan TPT. “Terima kasih, respon cepat sehingga lingkungan sekolah kini lebih aman dan memberikan ketenangan bagi siswa, guru, serta orang tua,” katanya.

Rampungnya pembangunan tembok penahan tanah di SDN Citraresmi menjadi wujud nyata kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan solusi cepat terhadap persoalan infrastruktur akibat bencana, sekaligus memastikan aktivitas pendidikan dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Siswa Unggul Papua Diperkuat, Pemprov Siapkan Rekonsiliasi Data Penerima Beasiswa

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengelolaan Program Siswa Unggul Papua (SUP) guna memastikan keberlanjutan pendidikan mahasiswa penerima beasiswa.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni melakukan rekonsiliasi data terhadap 130 mahasiswa yang diperkirakan masih melanjutkan studi hingga 2027.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, mengatakan rekonsiliasi data menjadi langkah penting untuk menentukan kebijakan pembiayaan bagi mahasiswa yang masa studinya melewati tahun anggaran beasiswa 2026.

“Kemarin kami sudah ke Kementerian Dalam Negeri dan kami akan lakukan rekonsiliasi data, selanjutnya kami akan mengundang semua bupati untuk hadir di Kota Jayapura dan kita akan melakukan rekonsiliasi data,” kata Marthen.

Menurut Marthen, pemetaan berdasarkan kabupaten/kota asal mahasiswa diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai jumlah penerima beasiswa dari masing-masing daerah.

“Pemprov Papua tetap berkomitmen memastikan mahasiswa penerima beasiswa SUP dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Karena itu, mahasiswa juga diminta memanfaatkan kesempatan pendidikan yang diberikan pemerintah secara optimal”

Marthen juga mengingatkan penerima beasiswa Otonomi Khusus (Otsus), khususnya Program Siswa Unggul Papua, agar menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

“Jangan sampai melewati waktu yang sudah ditentukan, jadi mohon agar mereka menyelesaikan studinya dengan baik,” imbaunya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Maluku Ajak GEMAS Cetak Generasi Muda Berintegritas dan Berdaya Saing

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengajak Gerakan Generasi Muda Samasuru (GEMAS) untuk menjadi organisasi kepemudaan yang mampu membina karakter, memperkuat persatuan, serta melahirkan generasi muda yang berintegritas dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta, pada Pelantikan Pengurus Gerakan Generasi Muda Samasuru (GEMAS) Periode 2026–2029, yang berlangsung di Aula Universitas Trilogi, Jakarta, Minggu (2/8/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa amanah organisasi bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab moral untuk menggerakkan potensi generasi muda, memperkuat persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan selamat kepada seluruh Pengurus GEMAS yang telah dilantik. Amanah yang diterima hari ini bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk menggerakkan potensi generasi muda, memperkuat persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Gubernur menilai pemuda merupakan kekuatan utama dalam menentukan masa depan Maluku. Karena itu, GEMAS diharapkan menjadi wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, dan pengabdian yang mampu merangkul seluruh generasi muda tanpa membedakan latar belakang. Organisasi ini juga diminta terus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, gotong royong, dan budaya Masohi yang menjadi identitas masyarakat Maluku.

Selain itu, GEMAS diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kewirausahaan, pelestarian budaya lokal, kepedulian terhadap lingkungan, serta penciptaan ruang-ruang kreatif yang produktif bagi generasi muda.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi dengan mengedepankan kebersamaan, integritas, profesionalisme, serta budaya dialog dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, organisasi kepemudaan harus mampu menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan menghindari perpecahan.

Di tengah tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda, Gubernur menekankan pentingnya membentuk kader-kader muda yang memiliki karakter kuat, kepedulian sosial, serta kecintaan terhadap daerah.

“Maluku membutuhkan pemuda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kepedulian sosial, dan kecintaan terhadap daerahnya. Jadilah generasi yang mampu menjaga semangat orang basudara, memperkuat persatuan, dan menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat,”tegasnya.

Pada akhir sambutannya, Gubernur berharap kepengurusan GEMAS periode 2026–2029 mampu menjadi motor penggerak lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang inovatif, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi Negeri Samasuru, Kabupaten Maluku Tengah, serta Provinsi Maluku. Ia juga mengajak seluruh generasi muda Maluku untuk terus berkarya dalam mewujudkan Transformasi Menuju Maluku yang Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pelantikan Pengurus Gerakan Generasi Muda Samasuru (GEMAS) Periode 2026–2029 tersebut dihadiri, oleh Tokoh Hatuhaha Amarima, jajaran Pengurus GEMAS yang dilantik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hiri Festival 2026 Dibuka Meriah, Pulau Hiri Tampilkan Wisata, Budaya, dan Kuliner Lokal

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, secara resmi membuka gelaran Hiri Festival 2026 yang berpusat di kawasan utara Pelabuhan Togolobe, Pulau Hiri, pada Minggu (2/8/2026). Festival yang memadukan konsep olahraga dan ekonomi ini menyajikan rangkaian kegiatan mulai dari ajang lari ( run ), ekspo kuliner, hingga pameran budaya dan wisata Pulau Hiri. Ajang kreatif ini merupakan hasil kolaborasi nyata dari program pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Periode II Tahun 2026.

Setibanya di Pelabuhan Togolobe, Wakil Gubernur yang didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Malut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Malut, serta Kepala Dinas DP3A Malut disambut hangat oleh masyarakat setempat. Prosesi penyambutan adat dimeriahkan secara semarak melalui penampilan tari Soya-Soya.

Hiri Festival ini turut dihadiri oleh Camat Pulau Hiri beserta jajaran lurah, Dosen Pembimbing Lapangan KKN-PPM UGM, mahasiswa KKN-PPM UGM Bumi Hiri 2026, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta seluruh warga Pulau Hiri.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara kepada UGM, khususnya Tim KKN-PPM UGM Bumi Hiri Tahun 2026. Kehadiran para mahasiswa dinilai sukses membawa energi baru, ide segar, dan semangat kolaborasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Tema festival tahun ini sangat menarik karena menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital. Inilah arah pembangunan yang ingin terus kita dorong di Maluku Utara,” ujar Wagub Sarbin.

Sarbin menambahkan bahwa Pulau Hiri memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari panorama pesisir, jejak sejarah Kesultanan Ternate, tradisi yang terjaga, hingga produk kuliner khas. Potensi besar tersebut harus dikelola secara optimal agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi kesejahteraan warga lokal.

Lebih lanjut, Wagub juga menekankan pentingnya adaptasi digital pada era modern. Menurutnya, promosi daerah saat ini sangat bergantung pada narasi visual di media sosial serta kemudahan akses informasi bagi wisatawan.

“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Pelaku UMKM harus mampu memasarkan produknya secara digital, dan destinasi wisata wajib memiliki informasi yang mudah diakses agar mampu bersaing,” tegasnya.

Ia berharap program kerja dan transfer pengetahuan yang telah dibagikan oleh mahasiswa KKN UGM dapat terus dijalankan secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat setempat meski masa KKN telah usai.

Pada akhir sambutannya, Sarbin mengingatkan seluruh pihak agar pembangunan sektor pariwisata tidak sampai mengorbankan kelestarian alam. Kebersihan pantai, tata kelola sampah, dan pelestarian budaya wajib menjadi prioritas utama demi menjaga warisan Pulau Hiri untuk generasi mendatang.

Beliau juga mengajak masyarakat untuk aktif membeli produk-produk UMKM lokal guna memperkuat fondasi ekonomi keluarga dan daerah. Menutup arahannya, Wagub kembali menyampaikan terima kasih mendalam kepada seluruh mahasiswa UGM atas dedikasi, kerja keras, dan empati yang ditunjukkan selama masa pengabdian di Bumi Hiri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Forkopimda Sumedang Siapkan Strategi Terpadu Hadapi Kemarau, Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

Penulis
Reta
-

Menghadapi dampak  kemarau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pertemuan di Aula Tampomas, PPS Lantai 3, Kamis (30/7/2026). Rakor Forkopimda yang dipimpin Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir juga membahas, percepatan penanganan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur jalan.

Bupati Dony menegaskan, penanganan musim kemarau harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah, Perumda Air Minum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, PMI, BAZNas, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah desa hingga masyarakat. “Penanganan kemarau tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar dampaknya dapat diminimalkan,” ujarnya.

Ia menginstruksikan seluruh camat menjadi koordinator penanganan di wilayah masing-masing dengan memperbarui data desa rawan, memantau kondisi harian, mempercepat pelaporan, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama musim kemarau. “Deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gagal panen, krisis air bersih, serta kerusakan jalan harus menjadi dasar penetapan prioritas penanganan,” katanya.

Untuk menjaga ketahanan pangan, Pemkab mengoptimalkan perbaikan irigasi, pengoperasian pompa air, pemanfaatan embung dan waduk, serta menyesuaikan pola tanam. “Pantau  potensi gagal panen juga akan diperkuat disertai penyediaan cadangan pangan dan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak,”ujarnya.

Untuk menjamin ketersediaan air bersih, pemerintah akan mempercepat distribusi air melalui koordinasi BPBD, Perumda Air Minum, BBWS, PMI, serta mengoptimalkan layanan darurat 112. “BPBD sebagai koordinator penanganan kekeringan yang bertugas mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dan memetakan seluruh sumber air yang dapat dimanfaatkan,” katanya.

Bupati juga menginstruksikan percepatan normalisasi sungai, drainase, saluran irigasi, serta penertiban bangunan liar di atas saluran air sebagai langkah antisipasi banjir saat musim penghujan. “Selain itu, Unit Reaksi Cepat (URC) dioptimalkan untuk menangani jalan berlubang, kerusakan drainase, trotoar, irigasi, hingga titik rawan longsor. Pelayanan pemerintah harus cepat, responsif, dan langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Seluruh perangkat daerah juga diminta melaksanakan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) secara serentak dengan fokus membersihkan saluran drainase, sekaligus mempercepat penganggaran melalui Perubahan APBD untuk rehabilitasi jalan, pembangunan drainase dan trotoar. Bupati menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sumedang. “Tugas negara adalah menyejahterakan masyarakat. Karena itu pemerintah harus terus melakukan pembenahan agar angka kemiskinan terus menurun,” katanya.

Ia meminta pengentasan kemiskinan dilakukan berbasis data melalui pemutakhiran data kemiskinan, validasi penerima bantuan sosial, penguatan Program Desa Cantik, serta digitalisasi perlindungan sosial.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai penghematan air, pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan bencana. “Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh tindak lanjut hasil rapat agar setiap persoalan dapat segera ditangani dengan baik,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...787980...4,860Halaman 79 dari 4,860