Beranda blog Halaman 760

Menag Sebut Merawat Lingkungan Bentuk Zikir Sosial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut bahwa merawat lingkungan merupakan bentuk zikir sosial. Menurutnya, setiap ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang alam selalu menyiratkan pesan tanggung jawab terhadap keseimbangan dan keadilan ekologis.

Hal itu disampaikan Menag dalam seremoni pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 di Tugu Persatuan, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu malam (11/10/2025).

“Melalui penyelenggaraan STQH ini, kita tidak hanya menumbuhkan cinta kepada wahyu, tetapi juga menyemai semangat ekoteologi. Merawat lingkungan adalah bentuk zikir sosial,” ujar Menag.

Tahun ini, STQH mengangkat tema “Syiar Al-Qur’an dan Hadis: Merawat Kerukunan, Melestarikan Lingkungan.” Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi sosial dan ekologis saat ini, di tengah meningkatnya ketegangan sosial dan tantangan lingkungan hidup.

Menag mengatakan, STQH bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan wadah untuk menumbuhkan nilai-nilai ilahiah dan memperkuat generasi Qur’ani yang unggul, tangguh, serta berdaya saing di tengah tantangan global.

“Di era disrupsi ini, para penghafal Al-Qur’an dan hadis menjadi oase spiritual sekaligus penjaga nilai. Mereka adalah tiang peradaban,” kata Menag.

Menurutnya, pembinaan sumber daya manusia Qur’ani merupakan ruh dari pelaksanaan STQH. Para hafiz, hafizah, muhaddis, dan muhadditsah yang berlaga di ajang ini diharapkan menjadi cahaya di tengah tantangan zaman, serta membawa nilai Al-Qur’an ke berbagai lini kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kebijakan publik, dan ruang digital.

“Al-Qur’an dan hadis harus menjadi sumber nilai dalam membangun masyarakat yang merangkul keberagaman, menjunjung persaudaraan, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan,” ungkapnya.

Menag juga mengungkapkan bahwa gelaran STQH sejalan dengan program pembangunan manusia berkualitas sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya cita keempat dan kedelapan, yaitu memperkuat pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperkokoh toleransi antarumat beragama.

Selain menjadi ajang syiar keagamaan, pihaknya juga mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui STQH dengan menghadirkan pameran UMKM, bazar rakyat, dan produk-produk lokal.

“Keberkahan wahyu tidak hanya menghidupkan jiwa, tetapi juga harus menjelma menjadi kesejahteraan umat di bumi,” tandas Menag.

Pembukaan STQH Nasional XXVIII ditandai dengan pemukulan dimba, alat musik tradisional khas Kota Kendari. Pemukulan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menag Nasaruddin Umar, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamenag Serahkan Santunan kepada Keluarga Petugas Haji yang Wafat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, menyerahkan secara simbolik santunan asuransi kematian kepada keluarga almarhum Budi Iskandar Pulungan, salah satu petugas haji 1446 H/2025 M yang wafat setelah menuntaskan tugasnya di Tanah Suci. Penyerahan simbolik ini diterima oleh Rosmala, istri almarhum, didampingi putri mereka, Syifa.

Penyerahan dilakukan di Kantor Pusat Kementerian Agama RI, Jakarta, Senin (13/10/2025). Santunan sebesar Rp42 juta ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Agama dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi petugas haji.

Wamenag Romo menyampaikan rasa hormat dan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum Budi Iskandar Pulungan. “Saya menjadi saksi hidup dari para petugas haji yang melaksanakan tugas dengan hati yang tulus,” ujarnya.

“Bahkan ketika saya tiba, saya melihat para petugas dalam keadaan kumal, lelah, dan kurus, karena mereka menjadi garda terdepan di tengah pelaksanaan haji yang kala itu mengalami guncangan sistem. Alhamdulillah, para petugas bekerja dengan sangat baik. Termasuk di antara mereka ada Pak Budi Iskandar,” tutur Wamenag Romo.

Rosmala, istri almarhum Budi Iskandar Pulungan, menyampaikan terima kasih kepada Kemenag dan BPJS Ketenagakerjaan atas perhatian yang diberikan. “Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa ini, sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

“Beliau (almarhum) wafat setelah pulang dari melayani tamu-tamu Allah, mengemban tanggung jawab yang mulia. Dan acara yang diadakan hari ini menjadi penguat bagi kami sekeluarga. Ini juga menjadi penghibur dan pelajaran besar bagi anak-anak kami agar mereka bisa menjaga nama baik ayahnya dan meneladani amal kebaikannya.” lanjutnya.

Direktur Bina Haji, Mustain Ahmad, melaporkan bahwa almarhum Budi Iskandar Pulungan merupakan petugas haji yang bertugas di Sektor 5 Daerah Kerja Makkah, dengan tugas khusus melayani jemaah lanjut usia dan disabilitas. “Beliau wafat pada 18 Juli 2025, atau 14 hari setelah tiba di Tanah Air, usai menunaikan tugasnya,” lapornya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 3.575 petugas haji yang terlindungi oleh asuransi. “Alhamdulillah, hampir tidak ada kejadian fatal di lapangan. Bahkan, Mas Budi (almarhum) sendiri saat tiba di rumah masih dalam keadaan sehat. Namun, tentu Allah lebih sayang kepada beliau.” jelasnya.

Eko juga menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi para pekerja di ekosistem keagamaan. “Kami sangat bersyukur karena kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya di lingkungan Kementerian Agama dan ekosistem keagamaan, berjalan dengan baik,” jelas Eko.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Isu Polusi Udara Kian Mendesak, Kemenko IPK Dorong Sinergi Lintas Pemerintah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Setiap hari, belasan juta warga Jakarta dan sekitarnya menghirup udara yang kualitasnya jauh di bawah standar aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Krisis ini bukan sekadar deret statistik, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi mendatang.

Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mendorong penguatan sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah dalam penanggulangan polusi udara. Dalam lokakarya nasional bertajuk “Membangun Konsensus Nasional Pengendalian Pencemaran Udara di Jabodetabek” yang digelar Kamis (10/10), Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani persoalan polusi udara yang semakin kompleks.

“Dua tahun lalu saya menyaksikan sendiri betapa buruknya kondisi udara di Jakarta. Situasi itu mengingatkan saya pada Beijing, yang pernah mengalami krisis serupa. Mereka berhasil keluar, tapi prosesnya panjang dan mahal,” ujar Deputi Rachmat.

Ia menambahkan, masih banyak kesalahpahaman publik terkait sumber utama pencemaran udara.

“PLTU kerap jadi kambing hitam, padahal sebagian besar emisi dihasilkan dari aktivitas transportasi dan konsumsi energi harian. Setiap molekul hidrokarbon yang dibakar — dari kendaraan, pabrik, dapur, hingga pembakaran sampah — turut memperburuk kualitas udara,” jelasnya.

Kolaborasi Multistakeholder untuk Udara Bersih

Lokakarya ini merupakan hasil kerja sama antara Kemenko IPK, organisasi nirlaba Clean Air Asia (CAA), serta ViriyaENB. Dalam kegiatan dua hari ini, para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk memetakan tantangan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek.

Direktur Clean Air Asia Indonesia, Ririn Radiawati Kusuma, menekankan bahwa persoalan polusi udara berdampak luas, bukan hanya pada lingkungan, melainkan juga pada kesehatan, ekonomi, hingga produktivitas masyarakat.

“Clean Air Asia selama ini berkomitmen mendukung pemerintah, khususnya pemerintah daerah di wilayah dengan tingkat aktivitas tinggi seperti Jabodetabek, agar dapat memperkuat kapasitas teknis dan kebijakan dalam mewujudkan udara bersih,” terang Ririn.

CAA juga mendorong pembentukan forum lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wadah pertukaran data, pengalaman, serta penguatan koordinasi kebijakan. “Solusi berbasis data dan kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.

*Dokumen Strategis untuk Aksi Kolektif*

Puncak dari lokakarya ini adalah peluncuran dokumen strategis berjudul “Menuju Udara Bersih Jabodetabek: Sinergi Lintas Kementerian dan Daerah untuk Aksi Kolektif”. Dokumen ini menjadi rujukan bersama dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi, dengan lima pilar strategis:

1. Kelembagaan dan Regulasi: Penguatan struktur kelembagaan dan harmonisasi kebijakan pengendalian emisi lintas sektor dengan pendekatan berbasis risiko.
2. Transportasi Bersih: Implementasi uji emisi kendaraan, pengawasan transportasi publik, penerapan Pergub terkait kendaraan rendah emisi, serta pengembangan zona emisi rendah (Low Emission Zone/LEZ) di wilayah padat polusi.
3. Infrastruktur Teknis: Penyediaan alat pemantauan kualitas udara ambien dan fasilitas uji emisi guna mendukung pengawasan berbasis data.
4. Penegakan Hukum: Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran emisi, baik di sektor industri maupun kendaraan dinas milik pemerintah.
5. Kesadaran Publik: Kampanye masif tentang pentingnya transportasi ramah lingkungan dan kebersihan area publik, guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Deputi Rachmat berharap dokumen ini menjadi titik awal sinergi yang lebih konkret antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Kita semua menghirup udara yang sama. Ini saatnya menanggalkan ego sektoral dan bekerja bersama untuk kualitas hidup yang lebih baik,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Imipas Tinjau Kantor Imigrasi Palembang, Pastikan Layanan Berjalan Profesional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, meninjau secara langsung proses pelayanan di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Palembang, Senin (13/10). Dalam kunjungannya, Menteri Agus memastikan pelayanan keimigrasian yang diterima masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur layanan yang profesional.

Menteri Imipas pun turut berdialog dengan pemohon layanan dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan keimigrasian tanpa kendala yang berarti.

“Bagaimana pak pelayanan di Kantor Imigrasi Palembang ini, apakah ada kendala? Kalau ada pelayanan yang tidak sesuai tolong disampaikan kepada saya,” ujarnya terhadap salah satu pemohon layanan paspor.

Pengunjung tersebut mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengalami kendala yang berarti selama mengurus permohonan paspor. Ia pun mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prosedur layanan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Imipas meminta kepada jajarannya untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Selain itu, ia pun menekankan pentingnya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

“Kepada petugas imigrasi, saya harap untuk terus membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam mengajukan permohonan pelayanan paspor,” ujar Menteri Imipas.

Kunjungan ini merupakan wujud nyata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengupayakan pelayanan yang akuntabel dan transparan terhadap masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi langkah sistematis dalam memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pusat dan wilayah untuk mewujudkan layanan publik yang modern dan responsif.

Kunjungan ini pun turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman; Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi; dan Inspektur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yan Sultra.

Melalui kehadiran dan kunjungan langsung ini, Menteri Imipas beserta jajaran memastikan bahwa pelayanan keimigrasian yang diterima masyarakat mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan optimal dan mengedepankan akuntabilitas, profesional, serta kemudahan terhadap masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menperin: Ekspor 3 Juta Unit Toyota Bukti Ketangguhan Industri Otomotif Nasional

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan apresiasi atas pencapaian ekspor ke-3 juta unit kendaraan yang dilakukan oleh Toyota Group di Indonesia. Capaian tersebut menjadi bukti nyata ketangguhan sektor manufaktur Indonesia yang terus tumbuh dan berdaya saing di kancah global.

“Toyota Indonesia telah menjadi salah satu motor penggerak industri otomotif nasional dengan kontribusi besar terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan menembus ekspor tiga juta unit ini adalah tonggak penting yang menunjukkan bahwa struktur industri kita semakin kuat dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).

Menperin menjelaskan, sektor otomotif memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2024, nilai tambah bruto industri kendaraan bermotor mencapai Rp180 triliun. Dengan backward linkage sebesar 2,07 dan forward linkage sebesar 2,4, industri ini diperkirakan memberikan dampak tambahan sebesar Rp804 triliun terhadap sektor hulu dan hilir.

“Industri otomotif bukan hanya memproduksi kendaraan, tetapi juga menggerakkan ekosistem industri pendukung seperti baja, karet, plastik, logam, hingga sektor transportasi dan logistik,” papar Menperin. Toyota Indonesia juga telah membina lebih dari 700 perusahaan pemasok dan menyerap lebih dari 360 ribu tenaga kerja. Ini adalah kontribusi luar biasa terhadap ekonomi nasional.

Menperin berharap Toyota Indonesia terus mendukung komitmen pemerintah dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi industri menuju keberlanjutan.

“Keberhasilan ekspor tiga juta unit ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga momentum untuk mempercepat adopsi teknologi hijau di industri otomotif. Kita ingin Indonesia menjadi pemain utama kendaraan rendah emisi di Asia,” tegasnya.

Menperin juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan kontribusi Toyota Indonesia yang telah mengekspor produk ke lebih dari 100 negara. “Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh pelaku industri untuk terus berinovasi, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Presiden Toyota Motor Corporation Koji Sato menyampaikan, pencapaian tiga juta unit kendaraan ini menjadi pengingat akan kemampuan Indonesia yang mumpuni, menunjukkan kualias atas apa yang telah kami produksi di sini. “Kami menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pelanggan setia di Indonesia yang telah mendukung produk Toyota Group, apresiasi ini juga kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia atas dukungan yang telah diberikan, dan kepada para mitra dan semua pemangku kepentingan atas upaya dan dedikasinya selama lebih dari lima dekade ini,” ungkapnya.

Ke depannya, lanjut Koji Sato, pihaknya akan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat Research and Development (R&D) dan ekspor untuk Global South. “Bersama para mitra, kami terus berupaya untuk menciptakan kendaraan yang semakin berkualitas, untuk masyarakat Indonesia, dan kemajuan bangsa yang hebat ini,” imbuhnya.

Sebagai industri padat karya, Toyota Indonesia secara aktif berkontribusi untuk memperkuat ekosistem industri otomotif Indonesia, melalui kerjasama dengan lebih dari 240 pemasok lokal Tier-1 dan lebih dari 520 pemasok lokal Tier-2 dan Tier-3. Sinergi ini bukan hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemandirian industri dalam negeri, termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), sebagai bagian penting dari rantai pasok nasional. Hasil dari kolaborasi ini terlihat nyata pada kandungan lokal produk Toyota Indonesia yang kini mencapai hingga lebih dari 80%.

Di Indonesia, investasi Toyota Group yang mencapai Rp 100 triliun, turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Investasi ini, bersama dengan jaringan pemasok lokal dan dealer yang melibatkan lebih dari 360.000 tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari produksi, rantai pasok, distribusi, hingga layanan purna jual. Kolaborasi tidak hanya membangun kemandirian industri namun menjadi pilar penting yang memperkuat pondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Industri otomotif juga berperan penting dalam penerimaan pajak, tidak hanya melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan secara nasional, tetapi juga melalui Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menurut Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap fiskal daerah.

“Berkat kekuatan industri manufaktur dan komitmen terhadap kualitas, Toyota Indonesia telah memproduksi 10 juta unit dan mengekspor 3 juta unit kendaraan, membuktikan bahwa talenta Indonesia siap bersaing di pasar global melalui produk-produk berkelas dunia,” ucap Presiden Direktur PT. TMMIN Nandi Julyanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Tegaskan Keamanan Pangan sebagai Kunci Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/4954/2025 yang mengatur aspek keamanan pangan, kesiapsiagaan, serta respons cepat terhadap potensi keracunan pangan massal (KLB).

http://s.kemkes.go.id/SEProgramMBG

Program MBG menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia sebagai kelompok rentan. Program strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi dan menekan angka stunting. Namun, keberhasilan program hanya dapat tercapai apabila standar keamanan pangan diterapkan secara ketat di setiap tahap penyelenggaraan.

“Pencegahan keracunan pangan adalah tanggung jawab bersama. Keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal mutu makanan, tetapi juga soal menjaga nyawa dan keberlangsungan program pemerintah,” tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Melalui surat edaran tersebut, Kemenkes meminta Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota berperan aktif dalam menjamin keamanan pangan. Upaya ini mencakup pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan secara rutin, serta pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan dan tenaga gizi melalui platform Learning Management System (LMS) Kemenkes.

Selain itu, pemenuhan standar gizi diperkuat melalui pembinaan penyusunan menu sesuai pedoman, pelatihan sistem manajemen penyelenggaraan makanan, edukasi gizi, serta pemantauan status gizi peserta program di sekolah dan posyandu.

Dalam kondisi darurat seperti munculnya gejala keracunan pangan massal, masyarakat diimbau segera menghubungi call center 119 atau fasilitas kesehatan terdekat. Tim Gerak Cepat (TGC) akan ditugaskan melakukan investigasi epidemiologi dan uji sampel makanan di laboratorium terakreditasi, sementara seluruh laporan KLB harus segera disampaikan ke Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) melalui nomor 0877-7759-1097.

Dinas Kesehatan provinsi juga diharapkan menjalankan peran penting dalam membina, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan kebijakan ini di tingkat kabupaten/kota.

“Kami ingin memastikan makanan dalam program ini tidak hanya bergizi, tetapi juga aman. Dinas kesehatan daerah adalah garda terdepan dalam menjamin hal tersebut,” tambah Kunta.

Kementerian Kesehatan menekankan bahwa keamanan pangan dan respons cepat terhadap KLB merupakan syarat utama keberhasilan Program MBG. Pelaksanaan surat edaran ini diminta berjalan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Gelar Diskusi dengan Ketua MPR dan Sejumlah Menteri Bahas Isu Terkini

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (12/10) malam. Pertemuan tersebut digelar dalam suasana hangat untuk membahas berbagai isu terkini yang tengah menjadi perhatian nasional.

“Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden terkait berbagai program strategis pemerintah. Masukan itu mencakup hasil serap aspirasi dari anggota MPR dan DPR yang diterima melalui Ketua MPR, guna memperkuat arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.

“Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR / DPR yang disampaikan melalui Ketua,” imbuh Seskab.

Seskab menegaskan bahwa komunikasi dan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Sinergi yang kuat akan mempercepat tercapainya pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kolaborasi yang baik dan konsisten antara Legislatif dengan Eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pertemuan malam tersebut mencerminkan semangat dialog dan kerja sama antarlembaga negara dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat fondasi pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini Didominasi Awan dan Hujan Ringan, Senin 13 Oktober 2025

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (13/10), akan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan di sejumlah wilayah.

Mengutip laman resmi BMKG, cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Jakarta, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, sebagian besar wilayah Ibu Kota masih akan diselimuti awan, yakni di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Selatan diprediksi mengalami hujan ringan.

Pada sore hingga malam hari, BMKG memprakirakan kondisi cuaca berawan merata di seluruh wilayah Jakarta.

Adapun suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara antara 63 hingga 91 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga malam hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Cek Jadwal dan Syarat Perpanjangan SIM A dan C

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik strategis di wilayah Jakarta. Program ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Melalui akun resmi X (Twitter) @TMCPoldaMetro, diinformasikan bahwa layanan SIM Keliling Jakarta dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Berikut lokasi layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya hari ini:

  1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  2. Jakarta Utara: LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan: Area parkir Universitas Trilogi Kalibata

  4. Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bagi pemilik SIM B atau SIM yang sudah habis masa berlakunya, diwajibkan untuk melakukan perpanjangan di kantor Satpas terdekat.

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM di lokasi keliling harus membawa KTP dan SIM asli beserta fotokopi, serta mengisi formulir yang tersedia di tempat. Pemohon juga akan menjalani tes kesehatan dan tes psikologi sebelum perpanjangan dilakukan.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Selain itu, terdapat biaya tambahan berupa tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi Rp50.000.

Melalui layanan ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat mengurus perpanjangan SIM dengan mudah, cepat, dan efisien tanpa harus mengantre panjang di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Samsat Keliling Hari Ini Hadir di 13 Titik Jadetabek, Simak Lokasinya

Penulis
Syifa
-

Masyarakat kini dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling yang tersebar di 13 lokasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada hari ini. Layanan ini memudahkan warga dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan STNK tahunan, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa harus datang ke kantor Samsat induk.

Program Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling ini digelar untuk memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku STNK tahunan dengan cepat dan praktis.

Untuk mengakses layanan ini, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK asli, masing-masing disertai fotokopi. Selain itu, pemohon juga tidak boleh memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Namun, perlu diperhatikan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan. Untuk proses pembayaran pajak lima tahunan atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Berdasarkan informasi dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro), berikut daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling di Jadetabek hari ini:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading, pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Barat: Mal Citraland, pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (08.00–15.00 WIB) dan TMP Kalibata (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur (08.00–15.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (08.00–14.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–15.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Jababeka Cikarang (09.00–14.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kecamatan Bojong Gede (09.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Sementara itu, layanan Samsat Keliling Kota Bekasi hari ini ditiadakan.

Dengan tersebarnya lokasi Samsat Keliling di berbagai titik strategis, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan pajak di wilayah Jadetabek.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...759760761...4,908Halaman 760 dari 4,908