Beranda blog Halaman 761

BNN dan UI Paparkan Hasil Studi Kualitatif Budaya dan Kriminologis di 14 Lokasi Rawan Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tim peneliti dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (Puska-Budaya) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) dan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, memaparkan hasil Studi Kualitatif Budaya dan Kriminologis di 14 lokasi rawan narkoba di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (10/10).

Studi ini dilakukan dalam rangka penyusunan Penelitian Kualitatif 7 Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Pencegahan bekerja sama dengan UI.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi antara BNN dan UI yang terjalin sejak tahun 2020 silam. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga akademik sangat penting untuk memperkuat landasan ilmiah dalam merumuskan arah kebijakan.

“Kerja sama dengan lembaga akademik seperti UI memperkuat sinergi antara praktisi dan peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai modus serta dampak ekonomi dan politik penyalahgunaan narkoba di wilayah pesisir,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, Zainul Muttaqien, menjelaskan bahwa riset ini berangkat dari Indeks Kerawanan Narkoba Nasional yang dipetakan oleh BNN bersama unit terkait. Lebih lanjut Ia menjelaskan, riset ini dilakukan secara objektif dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian kriminologi dan budaya lokal.

Ketua tim peneliti UI, Dr. Junaidi, S.S., M.A., menyampaikan terima kasih kepada BNN atas kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan studi ini. Pihaknya berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika penyalahgunaan narkoba di tingkat komunitas.

“Penelitian ini melibatkan bidang ilmu kriminologi dan budaya. Kami berharap hasilnya bermanfaat dan membuka cara pandang baru terhadap permasalahan narkoba, bukan hanya dari sisi tempat, tetapi juga dari perilaku, interaksi sosial, dan kegiatan masyarakat,” tuturnya.

Studi kasus ini dilakukan di 14 kawasan prioritas rawan narkoba yang terletak di 7 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Penelitian berlangsung sejak akhir Juli 2025 dengan mengusung pendekatan kualitatif kriminologis untuk menelaah tiga dimensi kerawanan narkoba di masyarakat: dimensi statis, dimensi dinamis, dan dimensi penggerak.

Finalisasi hasil penelitian dijadwalkan akan berlangsung pada 24–25 Oktober mendatang, dan hasilnya akan segera dipublikasikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Opsi Undo & Redo Gratis di Foto Jadi Video AI

Penulis
Syifa
-

Mengedit secara kreatif bisa jadi menyenangkan, tapi kesalahan kecil sering kali bikin frustrasi. Sedikit salah posisi objek atau perubahan yang tidak sesuai bisa mengganggu alur proyekmu. Rasanya menyebalkan kalau semua progres hilang hanya karena satu klik yang keliru. Inilah alasan kenapa fitur undo dan redo penting di setiap alat editing. Fitur ini jadi semacam safety net yang memungkinkan kamu mencoba sebebas mungkin tanpa rasa takut. Platform Pippit menawarkan ubah foto jadi AI gratis, sehingga kamu bisa dengan mudah mengonversi gambar jadi video sambil menikmati alur kerja yang mulus dan bebas error.

Pentingnya Undo/Redo dalam Pembuatan Video AI

Opsi undo dan redo memberi fleksibilitas bagi kreator video. Kamu bisa bereksperimen dengan berbagai efek visual, gaya, atau posisi teks tanpa takut merusak hasil akhirnya. Undo memungkinkan kamu membatalkan koreksi secara langsung, jadi tidak perlu buang waktu memperbaiki manual. Redo juga memberi kebebasan untuk mengulang kembali langkah yang sebelumnya dibatalkan agar ide tetap berkembang.

Dalam pembuatan video profesional, fitur ini krusial. Undo/redo membantu menyempurnakan urutan, menjaga timing tetap rapi, dan memastikan estetika stabil. Dengan fleksibilitas ini, konten berbasis AI bisa benar-benar mencerminkan visi kreatormu.

Bagaimana Pippit Mempermudah Editing dengan Undo/Redo

Pippit menggunakan sistem non-destructive editing, artinya perubahan tidak akan permanen sebelum kamu menyelesaikan proyek. Itu membuat undo dan redo bisa dilakukan seketika dengan hasil yang konsisten. Kamu juga bisa berpindah antar draf untuk mencoba berbagai ide animasi, teks, atau transisi.

Baik pemula di dunia video AI maupun profesional dengan proyek kompleks, fitur ini tetap memudahkan proses. Undo/redo di Pippit menghilangkan rasa takut saat bereksperimen. Semua penyesuaian bisa dibalik kapan saja, jadi kamu bebas berkreasi tanpa khawatir. Hasilnya, proses editing jadi lebih cepat, lebih mulus, dan fokus utama tetap di kreativitas. Dengan AI pembuat video otomatis gratis, setiap perubahan langsung tercermin tanpa kehilangan versi sebelumnya.

Langkah Menggunakan Undo & Redo Gratis di Photo to AI Video Maker

Langkah 1: Unggah foto dan siapkan dasar video

Masuk ke Pippit lalu buka menu Video generator. Klik tombol Add media untuk mengunggah foto dari perangkatmu, ponsel, Dropbox, atau link. Kalau tidak punya foto, pilih saja dari pustaka aset bawaan. Tambahkan text prompt untuk menjelaskan video yang ingin kamu buat, lalu tekan “Generate”.

Langkah 2: Gunakan draf dan lakukan koreksi

AI akan langsung memadukan teks dengan foto untuk menghasilkan video. Sistem akan mengatur kecepatan, transisi, dan peningkatan otomatis. Hasilnya juga sudah dilengkapi avatar, caption, suara, dan elemen pendukung lain.

Biasanya kamu akan mendapat 4–5 draf. Pilih salah satu, lalu klik edit more untuk masuk ke editor dan manfaatkan fitur undo/redo gratis supaya editing bisa lebih santai.

Langkah 3: Ekspor setelah selesai koreksi

Dalam editor, kamu bisa mengubah caption, memperbaiki ukuran, mengganti warna, atau mengatur ulang posisi elemen. Semua opsi seperti filter, efek, musik latar, dan penghapusan background juga tersedia. Gunakan undo/redo sebanyak yang dibutuhkan sampai puas.

Kalau sudah jadi, klik “Export”. Kamu bisa langsung membagikan ke TikTok, Instagram, atau Facebook dengan “Publish”, atau simpan lewat “Download” sesuai resolusi, format, dan kualitas yang kamu inginkan.

Manfaat Undo/Redo Tanpa Batas di Pippit

Eksplorasi bebas tanpa stres jadi mungkin berkat undo/redo tanpa batas. Kamu bisa coba berbagai kombinasi warna, memindahkan motion text, atau mengubah tempo dengan aman. Semua jalur editing bisa dibandingkan sebelum memilih hasil terbaik.

Undo/redo menciptakan keseimbangan antara kreativitas manusia dan kecepatan AI. Kamu tetap pegang kendali kreatif, sementara AI mempercepat proses teknis. Kombinasi ini penting untuk menghasilkan video profesional yang rapi dan konsisten.

Situasi Nyata di Mana Undo/Redo Sangat Berguna

Undo/redo terbukti berguna di banyak kasus saat membuat video dengan AI. Misalnya saat menempatkan motion text agar pas dengan objek visual, mencoba berbagai gradient overlay, atau mengganti musik latar.

Tidak ada risiko saat bereksperimen dengan tempo, efek background, atau versi edit lainnya. Semua variasi bisa langsung dibandingkan, lalu kamu tinggal pilih yang paling sesuai. Dengan Pippit, proses kreatif tidak lagi terhambat hanya karena satu kesalahan kecil.

Tips Editing Lebih Efisien

Simpan beberapa draf untuk berjaga-jaga. Jika salah satu versi tidak sesuai, kamu masih punya cadangan. Gunakan redo setelah mencoba opsi kreatif untuk mengembalikan versi terbaik. Padukan perbaikan berbasis AI dengan sentuhan manual supaya hasil tetap otentik.

Contohnya, AI bisa membuat animasi teks atau efek warna dasar, lalu kamu bisa menyempurnakannya agar lebih sesuai dengan cerita. Dengan undo/redo, alur editing terasa lebih ringan, fokus tetap pada penceritaan, dan bukan perbaikan kesalahan.

Kesimpulan

Cara terbaik membuat video adalah dengan fleksibilitas. Jangan biarkan kesalahan kecil menghentikan proses kreatif. Fitur undo dan redo di Pippit memberi ruang untuk bereksperimen, menyempurnakan, dan menyelesaikan proyek dengan bebas.

Dengan kemampuan membuat video dengan AI yang terintegrasi bersama kontrol editing yang kuat, setiap proyek bisa mencapai hasil profesional. Undo/redo menjadikan alur kerja lebih intuitif, fleksibel, dan sepenuhnya di bawah kendali kamu—memberimu keunggulan nyata dalam setiap proyek video.

 

BPK dan MPR Bersinergi Kawal Program Strategis Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Kedua lembaga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan nasional seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan air sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Hal tersebut ditekankan dalam pertemuan MPR dan BPK di kantor pusat BPK RI Jakarta, Selasa (7/10). Ketua MPR Ahmad Muzani beserta Wakil Ketua MPR Rusdy Kirana bersilaturahim dengan Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Budi Prijono, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, dan Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi.

Ketua BPK menegaskan bahwa BPK berkomitmen memastikan setiap pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. “Kami juga berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik,” ujar Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, penguatan koordinasi antarlembaga negara merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. “Kami sangat menghargai dan mengapresiasi kedatangan Ketua MPR untuk menjalin sinergi sebagai sesama lembaga negara. Beliau banyak memberikan motivasi dan masukan yang sangat berarti bagi kami,” kata Isma.

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai pemeriksaan BPK memiliki fungsi strategis dalam memastikan program prioritas nasional berjalan efisien dan tepat sasaran. “Pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, efektivitas program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan BPK mengapresiasi itu,” ujarnya.

Ia menyebut, sinergi antara BPK dan MPR diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan strategis pemerintah benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat. “Program ketahanan pangan, energi, dan air, misalnya, harus bisa efektif dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Dengan begitu, BPK ikut menjadi bagian dari yang menyukseskan kita dalam proses berbangsa dan bernegara,” katanya.

Muzani menambahkan, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara dua lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan. “Silaturahmi ini kami lakukan untuk memastikan MPR dan BPK berjalan sesuai konstitusi. Dengan demikian, negara akan kuat, pemerintah akan efektif, dan ideologi negara akan semakin diterima sebagai ideologi bersama,” ujarnya.

Pertemuan antara pimpinan BPK dan MPR ini diharapkan memperkuat kolaborasi dalam menjaga pengelolaan keuangan negara serta mengawal efektivitas program strategis pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Terima Kunjungan KPK RI, Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam rangka Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (9/10).

‎Dalam sambutannya, Bupati Garut menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya atas kehadiran tim KPK. Ia menekankan bahwa Pemkab Garut memilih pendekatan preventif dalam pemberantasan korupsi.

‎”Merupakan satu kehormatan bagi saya bisa menyambut kunjungan dari KPK. Setelah kita diskusi, tujuannya adalah melakukan monitoring, memberikan pemahaman tentang pedoman penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui MCSP,” ujar Bupati Garut.

‎Ia menegaskan kembali komitmen Pemkab Garut untuk sangat hati-hati dan menghindari kegiatan yang merugikan keuangan negara. Menurutnya, bahwa dalam kegiatan ini Kabupaten Garut akan terus belajar dan berupaya sungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan korupsi.

‎Koordinator Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Irawati, menjelaskan bahwa Kedeputian Koordinasi dan Supervisi dibentuk untuk mengkoordinasikan program pencegahan dan penindakan KPK dengan sasarannya, termasuk pemerintah daerah.

‎Irawati menyoroti dua instrumen utama dalam upaya pencegahan, yaitu SPI dan kajian biaya sosial korupsi. Menurut Irawati, Survei Penilaian Integritas (SPI) kini menjadi salah satu ukuran penting bagi pemerintah, yang sejalan dengan Asta Cita Pak Prabowo ke-7 tentang pemberantasan korupsi. SPI dikembangkan oleh KPK bersama BAPPENAS dan menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

‎”Bicara mengenai penilaian SPI, Pak Bupati, berbicara terkait dengan sudah sejauh mana pemerintah daerah berupaya untuk menutup risiko korupsi,” jelas Irawati.

‎Tak hanya itu, Irawati memaparkan hasil kajian KPK mengenai Biaya Sosial Korupsi. Kajian ini memperkuat alasan mengapa korupsi disebut sebagai extra ordinary crime.

‎”Negara itu dalam satu kasus korupsi saja itu sebenarnya menanggung biaya yang luar biasa,” ungkap Irawati.

‎Ia menerangkan, biaya yang ditanggung bukan hanya terkait penanganan perkara, tetapi juga biaya antisipasi korupsi, serta dampak sosial yang ditimbulkan, seperti kemiskinan, kerusakan alam, dan tingginya biaya ekonomi.

‎Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Garut untuk semakin serius dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bantul Kebut Program Bantul Bersama, Targetkan 70 Persen Sampah Rumah Tangga Terselesaikan

Penulis
Syifa
-

Tahun 2021 adalah tahun pertama Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan program Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025). Ini adalah program yang membutuhkan banyak sinergi karena perkara sampah tidak pernah mudah. Pula, jalan berliku pengelolaan sampah semakin menantang pasca TPA Piyungan ditutup. Tapi, penutupan TPA terbesar di DIY ini tak bisa dihindari mengingat TPA ini kelewat sesak. TPA Piyungan, pada akhirnya menyerah karena tak lagi sanggup dihujani 700 ton sampah per hari.

Empat tahun berselang, Bantul Bersama terus digencarkan demi menyelesaikan persoalan sampah. Sebab Pemerintah Kabupaten Bantul enggan mewariskan bencana lingkungan kepada generasi selanjutnya jika masalah sampah tak kunjung rampung.

Terkait Bantul Bersama, banyak program ditelurkan. Menggerakkan masyarakat untuk memilah sampah, misalnya. Prosesnya tidak mudah. Tapi tentu saja budaya pilah sampah ini senantiasa dikampanyekan karena dampaknya tidak remeh. Filter sampah dari rumah, nyatanya membuat rantai pengelolaan sampah lebih efektif. Ini, sudah dibuktikan oleh beberapa kalurahan.

“Sebagian besar warga sudah memilah sampah di rumah. Sampah rumah tangga, ketika dipilah dengan baik, sudah menekan masalah sampah sampai 70 persen,” ujar Lurah Caturharjo, Wasdiyanto, dalam acara refleksi tahun keempat Bantul Bersama di TPS3R Caturharo, Kapanewon Pandak, Kamis (9/10/2025).

Lebih lanjut, Wasdiyanto menjelaskan salah satu kunci keberhasilan warga Caturharjo dalam mengelola sampah adalah pembuatan jogangan di halaman rumah masing-masing. Ada lebih dari 700 jogangan di Caturharjo. Keberadaan jogangan ini cukup ampuh dalam menegakkan kemandirian pengelolaan sampah. Sistem yang sederhana, lekat dengan kearifan lokal, dan cocok bagi warga yang masih memiliki sisa lahan di rumah.

“Satu rumah tangga bahkan ada yang memiliki lebih dari satu jogangan. Sampah-sampah organik, sudah teratasi dengan sistem jogangan. Ini juga mendukung gerakan membangun 5.000 jogangan di Bantul. Karena sampah organik sudah teratasi di rumah tangga masing-masing, 70 persen masalah sampah selesai. Maka yang disetor ke TPS3R tinggal sampah plastik saja,” imbuh Wasdiyanto.

Bagaimana dengan warga dengan lahan terbatas? Tentu membuat jogangan menjadi sulit diwujudkan. Sebab itu lah program lain mengekor. Contohnya, pembuatan biopori dan losida. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, bahkan mengeluarkan edaran agar seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul wajib membuat biopori. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan tidak mampu mengelola sampah organik karena lahan sempit.

Selain pilah sampah dan kelola sampah dari rumah, gebrakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah membangun sejumlah tempat pengelolaan sampah. Menyuburkan keberadaan rumah kumpul sampah (RKS), mendorong tempat pengelolaan sampah di tiap Kalurahan, mengebut pembangunan TPST di Modalan maupun Dingkikan, hingga mega proyek seperti ITF Bawuran. Kemampuan tiap tempat pengelolaan sampah ini berbeda-beda. Dari yang bervolume kecil hingga puluhan ton per hari. Kendati upaya-upaya ini telah dipecut, Bantul masih punya PR sampah.

“Dari gap 100 ton sampah, yang berhasil kami kelola baru 62,75 ton per hari. Artinya, masih ada 37,25 ton sampah yang belum teratasi. Ini terus kita upayakan demi meningkatkan derajat kesehatan dan lingkungan yang bersih di Bantul,” tutur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bambang Purwadi Nugroho.

Program-program terkait Bantul Bersama memang telah berkelindan selama empat tahun. Namun program ini tidak akan berhenti sampai di sini. Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus melaksanakan program ini sebagai prioritas karena sejatinya persoalan sampah juga merembet pada aspek lain. Baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, hingga budaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Tegaskan Pentingnya Kepercayaan dan Literasi Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri pasar modal yang adil, transparan, dan inklusif serta menjaga kepercayaan investor.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya pada OJK Internationals Webinar dengan tema “Empowering Investors: Invest Wisely and Stay Safe from Fraud and Scams” yang digelar secara hybrid, Kamis.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa edukasi merupakan bagian penting dari pelindungan konsumen yang dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

“Membangun kepercayaan konsumen di sektor jasa keuangan sangat esensial. Konsumen tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian vital dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Menjaga kepercayaan sifatnya wajib dan harus, bahkan pasar yang kuat tanpa adanya kepercayaan akan runtuh,” kata Friderica.

Lanjutnya, konsumen yang terliterasi dan terlindungi akan menjadi konsumen yang yakin dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Dengan pelindungan konsumen yang baik, konsumen akan mampu mengatur keuangan yang dimiliki dengan bijak dan penuh tanggung jawab.

Dalam meningkatkan literasi keuangan serta memperkuat fungsi pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, kolaborasi antara seluruh pihak akan menciptakan transformasi. Kerja sama dan kolaborasi yang baik maka akan tercipta ekosistem keuangan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Webinar ini merupakan bagian dalam rangkaian World Investor Week (WIW) Tahun 2025 yang digagas oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya investor ritel, mengenai prinsip dasar investasi yang bijak sekaligus strategi pencegahan terhadap penipuan dan kejahatan di sektor jasa keuangan.

Ketua Komite IOSCO untuk Investor Ritel Kanada Camille Beaudoin menyampaikan apresiasinya kepada OJK yang telah melaksanakan webinar dimaksud dengan melibatkan narasumber ekspertis di bidang peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen serta masyarakat dari berbagai negara.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang investasi dan langkah yang dapat dilakukan agar terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Saya juga mengapresiasi langkah OJK yang senantiasa berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan di sektor jasa keuangan dalam rangka meningkatkan keyakinan masyarakat sebagai investor dan pasar keuangan Indonesia,” kata Camille Beaudoin.

Webinar internasional ini menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga otoritas jasa keuangan internasional, dengan dua sesi diskusi utama.

Sesi Pertama dengan tema Pentingnya Cerdas Berinvestasi: Dari Investor Pemula Menuju Investor Sejahtera. Narasumber yang hadir pada sesi ini antara lain Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Cecep Setiawan, Manajer Umum Utama Securities and Exchange Board of India (SEBI) Krishnanand Raghavan, Deputi Komisioner Bidang Hubungan Internasional Financial Services Agency (FSA) Jepang Jutaro Kaneko dan dimoderatori oleh Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh.

Sedangkan diskusi pada Sesi Kedua bertema Waspada Penipuan: Lindungi Aset Investasi dengan narasumber Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Hudiyanto, Kepala Kampanye dan Pemasaran Digital Investor and Financial Education Council (IFEC) Hongkong Francis Li, serta Direktur dan Kepala Isu Konsumen Monetary Authority of Singapore (MAS) Rebecca Chua. Kepala Departemen Keamanan Siber AFTECH Indonesia Genesha Nara Saputra menjadi moderator dalam sesi dimaksud.

Webinar tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Webinar dan diikuti oleh lebih dari 2.421 yang berasal dari pejabat tinggi kementerian dan lembaga pemerintah, perwakilan lembaga jasa keuangan, mahasiswa, akademisi dan ekonom, pegawai OJK dan Duta Literasi Keuangan OJK.

Sebagai otoritas yang berperan menjaga kepentingan konsumen sekaligus stabilitas sektor jasa keuangan, OJK konsisten mendorong literasi dan inklusi keuangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan webinar internasional ini merupakan bentuk dukungan OJK terhadap kampanye WIW Tahun 2025 untuk memperkuat perlindungan investor di seluruh dunia.

Melalui webinar ini, OJK berharap dapat memperkuat komitmen global dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar pemangku kepentingan internasional untuk memperkuat literasi dan perlindungan investor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sumenep Apresiasi Kepedulian Pengusaha Properti Bantu Korban Gempa

Penulis
Syifa
-

Para pengusaha properti Kabupaten Sumenep menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, buktinya mereka bergotong-royong menggalang dana untuk membantu korban gempa bumi di Pulau Sapudi beberapa waktu lalu.

Aksi sosial pengusaha properti mengumpulkan dana untuk memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan sangat berat sebanyak lima unit, dengan total dana sebesar seratus lima puluh juta rupiah.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah nyata pengusaha properti yang memiliki kepedulian membantu masyarakat tertimpa musibah bencana alam.

“Dunia usaha seperti pengusaha properti ini, sejatinya menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah bersinergi dengan elemen masyarakat dalam menghadapi bencana,” kata Bupati kepada Media Center, Kamis (9/10).

Pengusaha properti peduli dalam membantu korban gempa bumi ini, menunjukkan bahwa langkahnya tidak hanya fokus pada keuntungan semata di dunia usahanya, tetapi mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Pemerintah daerah mendukung setiap inisiatif kemanusiaan dari elemen masyarakat maupun dunia usaha, guna mengedepankan gotong royong untuk meringankan korban gempa bumi.

“Yang jelas, Pemerintah dan semua elemen berkolaborasi, karena sangat penting dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana, terutama memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan hingga rusak sangat berat,” ujarnya.

Saat ini, para pengusaha properti di Kabupaten Sumenep mengumpulkan dana sebesar seratus lima puluh juta rupiah, untuk memperbaiki rumah yang kerusakannya sangat berat sebanyak lima unit, dengan rincian setiap rumah mendapat dana sebesar tiga puluh juta rupiah.

Bupati menyatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama aparat terkait seperti TNI, Polri serta relawan telah menyalurkan bantuan tanggap darurat, seperti sembako, logistik dan kebutuhan pokok lainnya.

Namun, bantuan perbaikan rumah dari sektor swasta yang dilakukan para pengusaha properti ini, menjadi tambahan kekuatan penting untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat pascagempa bumi.

“Kami mengharapkan, gerakan sosial ini menjadi inspirasi bagi komunitas pelaku usaha lain, agar ikut berpartisipasi membantu masyarakat terdampak bencana di wilayah Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK dan APIP Perkuat Sinergi Pengawasan Daerah Demi Pembangunan Berintegritas

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah korupsi di daerah. Sinergi pengawasan internal dinilai menjadi kunci keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) agar pembangunan tidak hanya berjalan secara fisik, tapi juga berintegritas.

“KPK berkomitmen memperkuat sinergi dengan APIP agar pengawasan internal tidak sekadar administratif, tapi instrumen strategis pembangunan sistem pencegahan korupsi,” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) terhadap Inspektorat Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10).

Setyo mengingatkan, keberhasilan PSN tidak hanya diukur dari capaian infrastruktur, melainkan juga dari integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang masih berada di angka 37 dari 100, mencerminkan rapuhnya fondasi integritas nasional. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya penerapan meritokrasi jabatan publik, rendahnya keterbukaan anggaran, serta belum kuatnya regulasi konflik kepentingan.

Sebagai langkah konkret, KPK memperkuat “trisula” pemberantasan korupsi — pendidikan, pencegahan, dan penindakan — dengan melibatkan APIP sebagai mitra strategis. KPK juga mengembangkan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) dan platform JAGA.id, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi memantau potensi korupsi melalui hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

“Pelaporan masyarakat harus dilihat sebagai sumber informasi penting, bukan sekadar aduan. Ini adalah dasar untuk memastikan pelayanan publik yang adil dan transparan,” jelas Setyo.

KPK menilai, APIP berperan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan di pemerintahan daerah. Melalui audit, konsultasi, dan pengawasan tata kelola, APIP diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan dan memperkuat sistem pengendalian internal. Setyo juga menekankan pentingnya keberanian menolak penyimpangan sebagai fondasi moral aparatur pengawasan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan fungsi pengawasan APIP merupakan amanah publik dan mandat undang-undang. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang adaptif dan berintegritas.

“Rakornas ini merupakan langkah strategis memperkuat sistem pengawasan berintegritas. Fungsi APIP harus dimaknai serius, karena potensi penyimpangan dapat ditekan dan dicegah sejak dini,” ungkap Tito.

Tito menyebut tiga pendekatan penting dalam deteksi dini penyimpangan: peringatan dini terhadap risiko dan deviasi tugas, analisis kepatuhan dan efisiensi program, serta evaluasi kebijakan agar tujuan organisasi tercapai optimal.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, menambahkan bahwa pengawasan efektif harus memberi nilai tambah bagi perbaikan sistem dan pengambilan keputusan.

“APIP harus menjadi mitra strategis yang menghadirkan solusi cepat, rekomendasi berbasis risiko, dan informasi relevan untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Ateh menjabarkan lima pilar kapabilitas APIP: kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan SDM, dan budaya kolaboratif organisasi.

Rakornas ini dihadiri lebih dari 900 peserta, termasuk inspektur dari 38 provinsi dan 532 kabupaten/kota serta perwakilan kementerian/lembaga. Forum ini menjadi ruang kolaborasi nasional antara KPK, Kemendagri, BPKP, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) untuk memperkuat pengawasan internal sebagai fondasi pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bantuan Rumah Pemprov Jateng, Bikin Puluhan Warga Banjarnegara Lepas dari Ancaman Longsor

Penulis
Syifa
-

Puluhan orang warga Dusun Bawang dan Pringamba, Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan. Kabupaten Banjarnegara, akhirnya bisa terlepas dari bayang-bayang bencana tanah longsor. Mereka mendapat bantuan relokasi rumah di tempat yang lebih aman dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Relokasi dilakukan sekitar satu kilometer dari lokasi lama, ke area yang dinilai stabil dan jauh dari tebing rawan longsor. Di tempat baru itu, Pemprov Jateng membangun 29 unit rumah di APBD, dan tujuh unit lainnya dari APBD perubahan 2025.

Puluhan unit hunian dengan konsep Rumah Susun Panel Instan (Ruspin), rumah tahan gempa. Tak sekadar tempat tinggal, kompleks relokasi tersebut juga didesain menyerupai kompleks perumahan modern, dengan jalan lingkungan yang rapi, drainase tertata, serta area terbuka yang bisa dimanfaatkan warga untuk beraktivitas bersama.

“Saya tidak pernah menyangka bisa punya rumah yang aman dari bencana tanah gerak dan longsor,” kata Karsiyem, salah satu penerima manfaat, Kamis (9/10).

Punya rumah yang aman memang sudah menjadi impiannya bersama keluarga. Selama ini, kehidupannya selalu dihantui rasa takut dan khawatir akan ancaman tanah longsor.

“Dulu, kalau musim hujan tidak bisa tidur karena khawatir kena longsor. Apalagi, rumah saya di Dusun Pringamba sudah rusak parah,” ceritanya.

Namun, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merelokasi sekaligus memberi bantuan rumah, membuat Karsiyem dan para korban terdampak lainnya senang.

“Sekarang tidur rasanya tenang, sudah tidak was-was setiap hujan turun. Rasanya senang banget,” imbuhnya.

Begitu pula dengan Sutoyo, penerima manfaat yang lain mengaku, bantuan rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mampu menjawab semua keresahan hidup di antara ancaman longsor.

“Saya sudah lama ingin pindah cari hunian yang lebih aman. Tapi karena tidak punya uang, jadi harus bertahan di situ,” papar warga Dusun Bawang tersebut.

Sutoyo menceritakan, kondisi dusun tempat tinggalnya mengalami tanah gerak, dan kerap terjadi longsor sejak lebih dari tujuh tahun lalu.

“Itu banyak rumah yang dindingnya retak karena tanah gerak. Dan kalau musim hujan longsor,” ungkapnya.

Dari ceritanya itu, Sutoyo sangat bersyukur menjadi bagian warga yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi. Kini, rumah yang baru sudah hampir selesai di lahan yang lebih aman.

“Senang sekali bisa dibantu sama pemerintah. Punya rumah yang jauh lebih aman. Jadi tenang tidak khawatir lagi,” lanjutnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan mengatakan, program bantuan rumah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam memperkuat mitigasi bencana.

“Kami memiliki pembangunan rumah apung, dan kami juga melakukan relokasi dampak bencana lain, yakni tanah gerak, di Desa Aribaya. Di sana kita relokasi bekerja sama dengan pemda setempat ada 29 KK bertempat secara komunal. Dan lokasinya sudah dilakukan kajian, dan dapat ditempati hunian,” ujarnya.

Boedyo menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah program untuk perumahan penanganan kebencaaan.

“Di tahun 2025 ada total 270 unit untuk penanganan akibat bencana. Ada yang relokasi, pembangunan baru dan juga RTLH,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Tegaskan Komitmen Penguatan Self-Care di Asia Pasifik Lewat Forum APSMI 2025

Penulis
Syifa
-

BPOM berpartisipasi dalam Asia Pacific Self-Medication Industry (APSMI) Meeting and Seminar yang digelar di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali (9/10). Kegiatan ini dihadiri oleh regulator, akademisi, dan perwakilan industri dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Tema yang diangkat pada kegiatan ini adalah “Self-Care in Healthcare: From Shared Vision to Shared Action”. APSMI bekerja sama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menggelar rangkaian pertemuan dan seminar ini sebagai wadah untuk berdiskusi dan berbagi pandangan dalam merumuskan langkah bersama memperkuat self-care di Indonesia dan Asia Pasifik.

Self-care atau swamedikasi adalah upaya untuk meningkatkan independensi masyarakat dalam menjaga kesehatan untuk mengurangi beban dari sistem layanan kesehatan. Proses swamedikasi yang rasional memerlukan peran bersama dari pemerintah, kepentingan politik, termasuk kolaborasi internasional. Kolaborasi ini diperlukan dalam menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai akses dan peningkatan praktik layanan kesehatan yang baik.

Kehadiran BPOM pada forum ini menegaskan komitmen Indonesia, khususnya dalam mendorong literasi kesehatan nasional, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan melalui praktik self-care yang bertanggung jawab. Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan pembahasan ini pada sesi pembukaan melalui paparannya yang berjudul “Strengthening National Health Literacy and Resilience in Self-Care Through Innovative and Transparent Drug and Food Control”.

Kepala BPOM mengawali paparan dengan penyampaian apresiasi kepada APSMI atas inisiatif penyelenggaraan forum yang relevan dengan tantangan global di bidang kesehatan. Ia menekankan pentingnya peran regulator dalam membangun keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap inovasi kesehatan. “Regulasi tidak seharusnya dilihat sebagai hambatan bagi kemajuan, melainkan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kebutuhan inovasi dengan keselamatan publik,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menjelaskan bahwa peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas, menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan menjaga kesehatan secara mandiri. Dalam konteks ini, swamedikasi (self-medication) atau pengobatan mandiri yang dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat sehat dan produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren swamedikasi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, sekitar 71,46% masyarakat Indonesia melaporkan melakukan pengobatan mandiri. Angka ini meningkat menjadi 84,23% pada 2021 dan masih bertahan tinggi pada kisaran 80% di tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik self-care sudah menjadi bagian dari perilaku kesehatan masyarakat Indonesia dan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi kesehatan agar tetap aman dan rasional.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, BPOM melakukan berbagai langkah strategis guna memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang adaptif serta berbasis risiko. Mulai dari pemastian penerapan good distribution practices (GDP) untuk memastikan integritas rantai pasok obat dari produsen hingga ke tangan konsumen. Kemudian pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui penerapan 2D barcode dan e-label yang memungkinkan masyarakat memverifikasi keaslian produk secara mandiri, serta meningkatkan efektivitas penarikan produk (recall) apabila ditemukan pelanggaran mutu atau keamanan.

Selain itu, BPOM fokus pada peningkatan literasi obat dan pangan melalui program edukasi publik, seperti kampanye “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) di berbagai daerah. Kampanye ini ditujukan sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat yang tidak aman atau ilegal, serta mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam memilih dan menggunakan produk kesehatan.

Ketua APSMI, sekaligus Ketua Komite Swamedikasi GPFI, Rachmadi Joesoef turut menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM dalam mendorong penguatan self-care di kawasan Asia Pasifik. “Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen kita untuk memperkuat peran penting self-care dalam sistem kesehatan. Tantangan yang dihadapi terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, kolaborasi antara regulator, industri, dan asosiasi profesi menjadi kunci untuk menerjemahkan visi bersama menjadi aksi nyata,” ungkap Rachmadi.

Menanggapi hal ini, Taruna Ikrar juga menekankan bahwa isu self-care tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. “Perlu kolaborasi lintas sektor antara regulator, akademisi, industri, media, dan masyarakat sipil agar kita dapat membangun bangsa yang lebih sehat dan tangguh,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah (ABG) perlu terus diperkuat untuk mendorong inovasi dan memperluas akses terhadap obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Rangkaian kegiatan APSMI berlangsung selama 2 hari dengan berbagai sesi diskusi tematik. Pada sesi Self-Carer Meeting di hari pertama (8/10/2025), Direktur Registrasi Obat Tri Asti Isnariani berpartisipasi dengan memberikan paparan dalam Regulatory Streamline Working Group mengenai penyederhanaan regulasi.

Hari kedua juga menghadirkan beragam topik bahasan tematik. Mulai dari visi bersama self-care di kawasan Asia Pasifik hingga praktik regulasi yang progresif. Dalam sesi ini, sejumlah delegasi BPOM tampil sebagai pembicara, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) William Adi Teja, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Bayu Wibisono, serta Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nova Emelda.

Forum APSMI juga menjadi momentum penting bagi BPOM untuk memperluas jejaring internasional dan berbagi praktik terbaik dalam pengawasan obat serta penguatan sistem kesehatan. Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, BPOM menegaskan posisinya sebagai regulator yang progresif, adaptif, dan berkomitmen terhadap pembangunan kesehatan global yang berkelanjutan.

Kepala BPOM menguntai harapan agar forum APSMI dapat menghasilkan rekomendasi nyata untuk mendorong implementasi self-care yang aman di kawasan Asia Pasifik. “Kemandirian masyarakat melalui self-care yang bertanggung jawab merupakan pilar penting menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Taruna.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...760761762...4,908Halaman 761 dari 4,908