Beranda blog Halaman 762

BPOM Tegaskan Komitmen Penguatan Self-Care di Asia Pasifik Lewat Forum APSMI 2025

Penulis
Syifa
-

BPOM berpartisipasi dalam Asia Pacific Self-Medication Industry (APSMI) Meeting and Seminar yang digelar di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali (9/10). Kegiatan ini dihadiri oleh regulator, akademisi, dan perwakilan industri dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Tema yang diangkat pada kegiatan ini adalah “Self-Care in Healthcare: From Shared Vision to Shared Action”. APSMI bekerja sama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menggelar rangkaian pertemuan dan seminar ini sebagai wadah untuk berdiskusi dan berbagi pandangan dalam merumuskan langkah bersama memperkuat self-care di Indonesia dan Asia Pasifik.

Self-care atau swamedikasi adalah upaya untuk meningkatkan independensi masyarakat dalam menjaga kesehatan untuk mengurangi beban dari sistem layanan kesehatan. Proses swamedikasi yang rasional memerlukan peran bersama dari pemerintah, kepentingan politik, termasuk kolaborasi internasional. Kolaborasi ini diperlukan dalam menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai akses dan peningkatan praktik layanan kesehatan yang baik.

Kehadiran BPOM pada forum ini menegaskan komitmen Indonesia, khususnya dalam mendorong literasi kesehatan nasional, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan melalui praktik self-care yang bertanggung jawab. Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan pembahasan ini pada sesi pembukaan melalui paparannya yang berjudul “Strengthening National Health Literacy and Resilience in Self-Care Through Innovative and Transparent Drug and Food Control”.

Kepala BPOM mengawali paparan dengan penyampaian apresiasi kepada APSMI atas inisiatif penyelenggaraan forum yang relevan dengan tantangan global di bidang kesehatan. Ia menekankan pentingnya peran regulator dalam membangun keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap inovasi kesehatan. “Regulasi tidak seharusnya dilihat sebagai hambatan bagi kemajuan, melainkan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kebutuhan inovasi dengan keselamatan publik,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menjelaskan bahwa peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas, menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan menjaga kesehatan secara mandiri. Dalam konteks ini, swamedikasi (self-medication) atau pengobatan mandiri yang dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat sehat dan produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren swamedikasi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, sekitar 71,46% masyarakat Indonesia melaporkan melakukan pengobatan mandiri. Angka ini meningkat menjadi 84,23% pada 2021 dan masih bertahan tinggi pada kisaran 80% di tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik self-care sudah menjadi bagian dari perilaku kesehatan masyarakat Indonesia dan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi kesehatan agar tetap aman dan rasional.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, BPOM melakukan berbagai langkah strategis guna memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang adaptif serta berbasis risiko. Mulai dari pemastian penerapan good distribution practices (GDP) untuk memastikan integritas rantai pasok obat dari produsen hingga ke tangan konsumen. Kemudian pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui penerapan 2D barcode dan e-label yang memungkinkan masyarakat memverifikasi keaslian produk secara mandiri, serta meningkatkan efektivitas penarikan produk (recall) apabila ditemukan pelanggaran mutu atau keamanan.

Selain itu, BPOM fokus pada peningkatan literasi obat dan pangan melalui program edukasi publik, seperti kampanye “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) di berbagai daerah. Kampanye ini ditujukan sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat yang tidak aman atau ilegal, serta mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam memilih dan menggunakan produk kesehatan.

Ketua APSMI, sekaligus Ketua Komite Swamedikasi GPFI, Rachmadi Joesoef turut menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM dalam mendorong penguatan self-care di kawasan Asia Pasifik. “Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen kita untuk memperkuat peran penting self-care dalam sistem kesehatan. Tantangan yang dihadapi terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, kolaborasi antara regulator, industri, dan asosiasi profesi menjadi kunci untuk menerjemahkan visi bersama menjadi aksi nyata,” ungkap Rachmadi.

Menanggapi hal ini, Taruna Ikrar juga menekankan bahwa isu self-care tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. “Perlu kolaborasi lintas sektor antara regulator, akademisi, industri, media, dan masyarakat sipil agar kita dapat membangun bangsa yang lebih sehat dan tangguh,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah (ABG) perlu terus diperkuat untuk mendorong inovasi dan memperluas akses terhadap obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Rangkaian kegiatan APSMI berlangsung selama 2 hari dengan berbagai sesi diskusi tematik. Pada sesi Self-Carer Meeting di hari pertama (8/10/2025), Direktur Registrasi Obat Tri Asti Isnariani berpartisipasi dengan memberikan paparan dalam Regulatory Streamline Working Group mengenai penyederhanaan regulasi.

Hari kedua juga menghadirkan beragam topik bahasan tematik. Mulai dari visi bersama self-care di kawasan Asia Pasifik hingga praktik regulasi yang progresif. Dalam sesi ini, sejumlah delegasi BPOM tampil sebagai pembicara, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) William Adi Teja, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Bayu Wibisono, serta Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nova Emelda.

Forum APSMI juga menjadi momentum penting bagi BPOM untuk memperluas jejaring internasional dan berbagi praktik terbaik dalam pengawasan obat serta penguatan sistem kesehatan. Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, BPOM menegaskan posisinya sebagai regulator yang progresif, adaptif, dan berkomitmen terhadap pembangunan kesehatan global yang berkelanjutan.

Kepala BPOM menguntai harapan agar forum APSMI dapat menghasilkan rekomendasi nyata untuk mendorong implementasi self-care yang aman di kawasan Asia Pasifik. “Kemandirian masyarakat melalui self-care yang bertanggung jawab merupakan pilar penting menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Taruna.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Gencarkan Upaya Sekolah Ramah Anak untuk Dukung Kota Layak Anak

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan Sekolah Ramah Anak tingkat kota hari ini, Selasa (7/10), di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi. Kegiatan ini dihadiri unsur kepala sekolah, dinas pendidikan, peserta masyarakat, serta instansi terkait lainnya.

Pemerintah Kota Cimahi terus berkomitmen untuk mengakselerasi terwujudnya sekolah ramah anak di seluruh wilayah. Kegiatan ini menekankan program sekolah ramah anak sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Upaya ini didasari kerangka hukum nasional dan lokal, dengan harapan seluruh satuan pendidikan di Cimahi dapat memenuhi standar Sekolah Ramah Anak menuju penilaian Kota Layak Anak.

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Cimahi, Neneng Mastoah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, sehat, dan mampu menumbuhkembangkan kreativitas anak, serta meminimalkan hal-hal yang tidak diharapkan seperti kekerasan di sekolah.

Menurut Neneng, sekolah ramah anak memiliki kontribusi yang penting untuk meminimalisir pengaruh negatif teknologi terutama gadget yang saat ini masih menjadi tantangan besar. “Karena sampai saat ini dampak pengaruh negatif dari perkembangan gadget itu masih sangat besar sehingga dengan adanya sekolah ramah anak ini bertujuan untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat, baik fisik maupun mental,” pungkasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Cimahi memiliki strategi khusus yaitu menekankan kolaborasi pentahelix – unsur pemerintah, akademisi, legislatif, dunia usaha, media – serta kerjasama lintas sektor dengan dinas kesehatan, Satpol PP dan lainnya dalam menciptakan kantin sehat, ruang bermain yang aman, serta turut membatasi ancaman terhadap kesehatan dan keamanan anak.

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menambahkan pentingnya partisipasi aktif semua unsur pengawas. “Pengawas sekolah ramah anak itu mulai dari tenaga pendidik, orang tua wali, warga sekolah, komite, dan lingkungan sekitar memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan kontrol sosial terkait sekolah ramah anak tersebut. Tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak saja,” tegasnya.

Tantangan mewujudkan sekolah ramah anak masih terasa, terutama tingginya angka kekerasan anak di Cimahi. “Sepanjang tahun 2024 ada 52 kasus dan per Agustus 2025 sekitar 40 kasus. Angka ini harus terus kita tekan dan idealnya bisa zero kekerasan pada anak di masa mendatang,” imbau Neneng.

Pemerintah berharap standarisasi Sekolah Ramah Anak segera terwujud di semua sekolah Cimahi, mulai dari sarana, prasarana, toilet terpisah, kantin sehat, ruang bermain aman, jalur lalu lintas yang nyaman, sampai penguatan kolaborasi lintas instansi dan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Resmikan Aplikasi SENAPAN untuk Tingkatkan Efisiensi Pelayanan Internal

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., secara resmi meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan (SENAPAN) di Pusdiklat BNPB, Sentul, Bogor, Kamis (9/10).

Peluncuran ini menjadi bagian dari kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Aksi Perubahan yang digagas oleh Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Yahya Djunaid, S.E., M.Si.

SENAPAN dikembangkan sebagai bentuk inovasi digital dalam mendukung tata kelola internal BNPB yang efisien, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini bertujuan mempercepat dan mempermudah pelayanan urusan rumah tangga, perlengkapan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan BNPB, sekaligus membantu proses pendataan hibah peralatan untuk BPBD di daerah.

Sebagai sistem yang memiliki dasar regulasi internal, SENAPAN telah melalui tahap uji coba (pilot project) pada beberapa unit kerja sebelum akhirnya diterapkan secara resmi di lingkungan BNPB. Kehadiran aplikasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang modern, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPB memberikan apresiasi kepada Yahya Djunaid atas keberhasilannya menyusun dan mempresentasikan aksi perubahan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai unit pendukung memiliki peran strategis dalam memastikan layanan internal berjalan efisien serta mendukung unit teknis dalam penanggulangan bencana. Melalui inovasi seperti SENAPAN ini, pelayanan dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Dr. Rustian.

Ia menambahkan, SENAPAN menjadi bukti nyata komitmen ASN BNPB dalam mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas kerja, mulai dari penyediaan logistik, pengelolaan aset, hingga koordinasi dengan mitra eksternal secara lebih terukur dan bertanggung jawab.

Dalam paparannya, Yahya Djunaid menjelaskan bahwa gagasan pengembangan SENAPAN berangkat dari kebutuhan akan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan berbagai layanan internal secara digital dan akuntabel.

“Selama ini, proses pelayanan internal masih banyak dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama dalam pendataan maupun verifikasi. Melalui SENAPAN, seluruh proses kini dapat diakses dengan lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Ini bukan hanya soal efisiensi administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan setiap layanan internal dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujar Yahya.

Ia menegaskan bahwa SENAPAN sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan sistem ini, proses monitoring, pelaporan, dan pemanfaatan data menjadi lebih transparan, terukur, dan akuntabel, terutama dalam mendukung kebutuhan logistik serta perlengkapan di fase tanggap darurat bencana.

Sekretaris Utama BNPB juga menegaskan bahwa inovasi seperti SENAPAN harus menjadi contoh nyata bagi unit kerja lain untuk terus berinovasi di tengah keterbatasan sumber daya.

“Yakinlah, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan memetik hasilnya,” pesan beliau menutup sambutan.

SENAPAN (Sistem Informasi Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan) merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola pelayanan internal BNPB. Aplikasi ini mencakup sistem pendataan, pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kerja, serta pengelolaan barang milik negara secara terpusat dan berbasis data real time.

Melalui penerapan yang sudah diatur secara resmi melalui regulasi internal, serta telah diuji dan diterapkan di seluruh unit kerja, SENAPAN menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan administrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi ini diharapkan mampu memperkuat dukungan operasional dan mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional.

Peluncuran aplikasi SENAPAN bukan sekadar penyelesaian tugas aksi perubahan, melainkan sebuah momentum nyata dalam membangun budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan bertanggung jawab. Inovasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh ASN BNPB untuk terus melahirkan ide-ide baru, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan memperkuat integritas dalam setiap pelayanan publik.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi berkelanjutan, BNPB berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pendukung organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Tegaskan Pentingnya Reformasi WTO yang Inklusif dan Kolaboratif

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang bersifat inklusif dan berorientasi pada semangat kebersamaan antarnegara anggota. Kedua hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan besar yang tengah dihadapi sistem perdagangan multilateral.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendag Budi dalam Informal WTO Working Dinner di Gqeberha, Afrika Selatan, Kamis (9/10). Forum ini dilaksanakan di sela-sela Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) G20 yang dihadiri para Menteri Perdagangan anggota G20 dan WTO.

“Krisis global saat ini telah mengikis kepercayaan terhadap peran WTO. Banyak pihak menilai bahwa lembaga ini sudah tidak relevan, padahal masalah utamanya justru terletak pada perbedaan mendasar antaranggota. Untuk itu, diperlukan reformasi WTO yang bersifat inklusif dan berorientasi pada semangat kebersamaan antarnegara anggota,” ujar Mendag Budi.

Menurut Mendag Budi, reformasi WTO perlu dimaknai secara luas. Hal itu tidak hanya sebagai upaya perbaikan kelembagaan, tetapi juga pembaruan aturan dan proses negosiasi agar lebih adaptif terhadap tantangan global.

“Bagi setiap anggota, reformasi WTO memiliki makna berbeda. Selain perbaikan institusi, reformasi juga mencakup peningkatan seluruh fungsi WTO,” terang Mendag Budi.

Lebih lanjut, Mendag Budi menyoroti pentingnya menjaga prinsip pengambilan keputusan berbasis konsensus sembari mencari cara menghindari kebuntuan prosedural. Ia juga mengusulkan agar setiap negara mencatat secara terbuka kepentingan nasional yang menjadi dasar penolakan suatu konsensus. Hal ini dapat mencegah tindakan penghalangan yang bersifat taktis atau tidak substantif.

Terkait mekanisme penyelesaian sengketa, Mendag Budi menyebutkan sejumlah kasus formal yang diajukan ke WTO justru meningkat dibanding tahun sebelumnya. “Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem multilateral masih mampu bekerja bahkan dalam kondisi yang melemah. Oleh karena itu, reformasi sistem penyelesaian sengketa perlu segera dituntaskan agar dapat diterima seluruh anggota,” tambahnya.

Mendag Budi kembali menekankan, WTO berdiri di atas tiga pilar utama, yakni pemantauan (monitoring), penyelesaian sengketa (dispute settlement), dan negosiasi. “Dari ketiga pilar tersebut, pemantauan dinilai berjalan baik, sementara penyelesaian sengketa dan negosiasi menghadapi tantangan politik yang tidak ringan,” tuturnya.

Ia pun mengingatkan para anggota WTO untuk fokus pada proses reformasi secara bertahap. Pembenahan WTO harus berangkat dari kesadaran kolektif negara-negara anggota, bukan semata menyalahkan institusi.

“WTO adalah organisasi yang digerakkan oleh anggota. Untuk itu, tanggung jawab keberhasilan atau kegagalannya ada di tangan kita sendiri,” pungkas Mendag Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Ajak Siswa Sekolah Garuda Wujudkan Cita-Cita dan Bawa Indonesia Terbang Tinggi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus berkomitmen melahirkan generasi Indonesia yang unggul, hebat, dan membawa Indonesia menjadi negeri yang bermartabat. Hal tersebut salah satunya dapat diraih melalui terobosan di bidang pendidikan. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dalam kegiatan Mengenal Sekolah Garuda: Harapan Baru Pendidikan Unggul di SMA Negeri Unggulan M. H. Thamrin, di Jakarta, Rabu (8/10).

Di hadapan para siswa, Menteri Mu’ti membagikan perjalanan hidupnya dalam meraih cita-cita melalui semangat, ketekunan, dan kecintaan pada pendidikan. Ia meyakini bahwa unci untuk meraih banyak hal dalam hidup adalah cita-cita yang tinggi dan mulia.

“Jalan menuju cita-cita akan selalu ada selama kita memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapainya. Untuk itu, semangat bahwa setiap yang kita capai adalah fondasi besar untuk kita meraih keberhasilan,” ujar Menteri Mu’ti.

Menurut Mendikdasmen, program Sekolah Garuda ini merupakan sebuah terobosan yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan untuk Indonesia di masa depan. “Semoga kami bisa memberikan yang terbaik agar program ini sukses, melahirkan generasi-generasi Indonesia yang hebat dan akan membawa bangsa ini terbang tinggi seperti garuda,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan guru SMANU M. H. Thamrin, Durra Syahrina, pun menyoroti bahwa kehadiran program Sekolah Garuda Transformasi dapat mengoptimalkan potensi siswa terbaik untuk bersaing masuk universitas ternama di tingkat dunia dan berkiprah di kancah internasional.

“Kami juga berharap agar Sekolah Garuda Transformasi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar, menjadi pusat pembelajaran, kreativitas, dan kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi lingkungan. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan kepedulian dan menebar kebaikan,” ujarnya.

Turut memberikan kesan, Talita Almira Salsabila, siswa kelas XII SMANU M.H. Thamrin, menyampaikan rasa bangganya menjadi bagian dari program ini. Menurutnya, rogram Sekolah Garuda Transformasi adalah bukti nyata bahwa pendidikan bisa menjadi sayap perubahan. Bimpi tidak lagi terbatas bagi siapa yang mampu, tapi siapa yang berani bermimpi dan bekerja keras.

“Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya didukung oleh sistem dan lingkungan yang percaya bahwa setiap anak Indonesia berhak bermimpi setinggi langit dan punya jalan untuk mewujudkannya,” ucap Talita.

Melalui semangat Garuda yang membumbung tinggi, pemerintah berharap pendidikan Indonesia terus menjadi kekuatan yang melahirkan generasi berintegritas, berprestasi, dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang gemilang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wujudkan Pengelolaan Tanah yang Sinergis dan Berkeadilan, Menteri Nusron Paparkan Empat Pilar Filosofi Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa filosofi dasar pertanahan penting untuk dipahami agar pengelolaan tanah di Indonesia berjalan sinergis dan berkeadilan. Hal ini ia sampaikan pada Kamis (09/10/2025), di hadapan para bupati dan wali kota se-Sumatra Selatan sebagai upaya menyamakan paradigma antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan isu pertanahan.

“Saya ingin menyampaikan dulu tentang paradigma pertanahan. Filosofinya dulu, Pak/Bu, supaya kita nyambung. Jadi tugas kita sebagai pemerintah itu memastikan empat hal tentang filosofi pertanahan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Kota Palembang, Sumatra Selatan.

Ia menjelaskan, ada empat pilar utama dalam filosofi pertanahan, yaitu land tenure, land value, land use, dan land development. Pertama, land tenure, ini berkaitan dengan keabsahan dan legalisasi tanah. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab ATR/BPN semata, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“BPN tidak mungkin menerbitkan sertipikat tanpa ada surat hukum dari kepala desa dan dari kecamatan. Jadi kalau ada masalah di sini, sebetulnya bukan hanya masalah BPN, tapi juga di level kepala desa dan camat karena hulunya di situ, Pak/Bu,” tegas Menteri Nusron.

Pilar kedua adalah land value atau nilai tanah. Menteri Nusron menjelaskan, pengaturan nilai tanah harus proporsional antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kemudian, land use itu membahas pemanfaatan tanah sesuai peruntukan yang diatur dalam kebijakan tata ruang. Pilar terakhir, land development, berkaitan dengan arah pengembangan tanah di masa depan, baik untuk sektor pariwisata, infrastruktur, maupun kebutuhan strategis lainnya.

“Ini satu kesatuan, Pak/Bu, di antara kita. Jadi supaya kita semua filosofinya nyambung, dari hulu sampai hilir,” tutup Menteri Nusron.

Dengan pemahaman yang sama dalam empat pilar tersebut, Menteri Nusron berharap pengelolaan pertanahan di daerah bisa lebih terpadu, mencegah tumpang tindih kebijakan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun hadir mendampingi Menteri Nusron dalam Rakor ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati dan jajaran. Rapat kali ini diikuti oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatra Selatan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Harap NIB dan NOP di Sumsel Segera Integrasi, Bisa Tingkatkan Pendapatan Daerah Tanpa Menaikkan Pajak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mendorong percepatan integrasi data antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Integrasi kedua data tersebut akan menciptakan single identity untuk setiap bidang tanah di Indonesia sehingga data kepemilikan, luasan, serta nilai pajaknya dapat terverifikasi secara akurat dan terhubung langsung dengan sistem perpajakan daerah.

“Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa naik tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Sumatra Selatan di Kota Palembang, Kamis (09/10/25).

Menteri Nusron mengatakan, perbedaan data luas antara bidang tanah yang tercatat di Kementerian ATR/BPN dan yang tertera di sistem pajak daerah selama ini, menyebabkan ketimpangan antara potensi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Dengan integrasi NIB-NOP, potensi penerimaan dapat dimaksimalkan secara adil dan berbasis data faktual.

Langkah integrasi ini jadi bagian dari agenda besar transformasi digital pertanahan, di mana Kementerian ATR/BPN tengah mengembangkan sistem data spasial yang menyatukan peta bidang tanah, data pajak, serta kepemilikan aset. Integrasi diyakini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mendorong tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan pro-investasi.

Selain manfaat fiskal, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga. “Kita ingin satu data pertanahan yang bisa digunakan bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi tidak hanya menertibkan administrasi, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan,” tegasnya.

Kementerian ATR/BPN menargetkan, uji coba integrasi NIB-NOP ini dapat dimulai di beberapa kabupaten/kota prioritas, termasuk Palembang dan sekitarnya, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, langkah ini diharapkan menjadi motor peningkatan PBB daerah tanpa beban tambahan bagi masyarakat.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan pembinaan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati dan jajaran. Rapat koordinasi kali ini diikuti oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatera Selatan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tawarkan Solusi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Sumsel, Menteri Nusron: Litis Finiri Oportet

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, untuk menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di Sumatra Selatan. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kepala Daerah se-Sumatra Selatan yang digelar di Kota Palembang, Kamis (09/10/25), Menteri Nusron menekankan asas “Litis Finiri Oportet”, yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya.

“Masalah jangan dibiarkan, harus diakhiri. Karena, ada asas hukum Litis Finiri Oportet, setiap perkara harus ada akhirnya,” tegas Menteri Nusron di hadapan para kepala daerah se-Sumatra Selatan.

Jika persoalan pertanahan tidak segera diselesaikan, maka dampaknya akan semakin menumpuk. Untuk itu, Menteri Nusron menawarkan solusi konkret, terutama bagi pemerintah daerah yang memiliki aset, namun telah lama dikuasai masyarakat. “Saya kasih jalan keluar, terbitkan HGB di atas HPL atas nama Pemda. Yang sudah ada bangunannya bisa dibuat HGB di atas HPL selama 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan bisa diperpanjang lagi 30 tahun,” jelasnya.

Dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga menyoroti tumpang tindih kepemilikan tanah antara pemerintah daerah dan BUMN. Menurutnya, kondisi ini kerap menjadi persoalan yang memengaruhi penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.

“Kalau konfliknya antara Pemda dan BUMN, ya harus duduk bertiga, dengan BUMN setempat, Menteri Keuangan lewat DJKN, dan BPK. Karena, kalau Bapak menyerahkan tanpa Berita Acara, bisa dianggap melepas aset. Nanti Menteri Keuangan yang menentukan, mana untuk BUMN dan mana untuk Pemda,” ujar Menteri Nusron.

Ia berharap, koordinasi lintas sektor ini dapat mempercepat penataan aset dan memberikan kepastian hukum atas pengelolaan tanah, baik milik masyarakat, pemerintah daerah, maupun badan usaha. “Ini masalah kalau tidak diselesaikan, berdampak besar terhadap laporan keuangan daerah. Saatnya kita rapikan,” pungkas Menteri Nusron.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam Rakor, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati dan jajaran. Rapat kali ini diikuti oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatra Selatan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Minta Unit Kerja di Kemendes PDT Suksekan Kopdes Merah Putih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria membuka Rapat Kerja Kementerian Desa PDT di Discovery Hotel, Ancol, Kamis (9/10/25) malam.

Mendes Yandri berharap seluruh peserta untuk bersungguh-sungguh mengikuti Raker ini karena membahas program yang akan dijalankan di tahun 2026 mendatang setelah sebelumnya mengevaluasi program yang telah dijalankan tahun 2025 ini.

Mendes Yandri meminta agar setiap Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kemendes PDT menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pasalnya jika nanti Kooperasi ini bergerak bagus maka ada harapan ekonomi desa juga akan semakin bagus

“Ini merupakan porgram strategis nasional Presiden Prabowo. Kita bekerja sama dengan Kementerian Koperasi. Jadi tidak ada Unit Kerja yang lepas dari Koperasi Desa Merah Putih,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri menyakini jika KDMP menjadi solusi pembangunan desa dan bisa menggerakan desa, olehnya butuh kolaborasi dan sosialiasi secara gencar. Termasuk meluruskan informasi yang kurang tepat soal KDMP.

Dikatakan Mendes Yandri jika KDMP berhasil maka mampu menggeser status desa. Desa semakin Mandiri, Desa Maju naik kelas menjadi Desa Mandiri. Desa Berkembang jadi Desa Maju dan Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang.

“Jadi tidak ada lagi target kita, selama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Insya Allah desa-desa tertinggal di Indonesia bisa kita hapus dari Indonesia,” kata Menteri Kelahiran Bengkulu Selatan ini.

Sebelumnya, Mendes Yandri menandatangani Keputusan Bersama tentang Percepatan Pembangunan Fisik dan Operasionalisasi Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenkop Jakarta.

Ditandatanganinya keputusan bersama ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian/Lembaga untuk mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja melalui KDMP. Selain itu, pengadaan alat transportasi untuk memastikan KDMP beroperasi juga masuk dalam prioritas yang tengah digalakkan pemerintah.

Dalam momentum Raker ini, Mendes Yandri juga meminta untuk dilakukan evaluasi dan perkembangan 48 Memory of Understanding (MoU) yang sudah ditandatanganinya dengan Instansi lain seperti Kementan, KKP, Kemendagri hingga pihak swasta.

“Jangan sampai hanya sekedar tangan-tangan. Dan itu, mohon diberi tanggung jawab, untuk kalau belum ada PKS-nya, ditindaklanjuti termasuk realisasi di lapangan. Sehingga itu, tidak hanya sekedar di atas kertas,” kata Mendes Yandri.

Sebelumnya, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani mengatakan, ada tiga agenda utama dalam Raker Kemendes PDT 2025 ini. Pertama, evaluasi program kegiatan tahun 2025 dan menghadapi program tahun 2026 yang akan dipaparkan oleh Unit Kerja di lingkungan Kemendes PDT.

Kedua, strategi pelaksanaan kelanjutan pogram Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) untuk tahun selanjutnya.

Ketiga, dalam Raker ini bakal didiskusikan tentang pelaksanaan Hari Desa 2026. Tahun ini, pelaksanaannya hanya dipusatkan di Kemendes PDT dan tidak lagi dilaksanakan di tempat lain.

Dalam momentum itu juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2025 yang dimulai oleh Mendes Yandri dan Wamendes Ariza. Kemudian dilanjutkan dengan Pejabat Tinggi Madya dilingkungan Kemendes PDT hingga Staf Khusus Mendes PDT.

Turut hadir dalam Raker ini, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Irjen Teguh, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT, Staf Khusus Mendes, Penasehat Menteri dan Tenaga Ahli.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko AHY Kunjungi Sumur Bor Kelor Gunungkidul Tingkatkan Indeks Pertanaman dan Ketahanan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Dwi Purwantoro, melakukan kunjungan ke Sumur Bor di Desa Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, DIY pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Sumur Bor ini menjadi sumber air penting untuk irigasi pertanian dan air baku masyarakat, meningkatkan indeks pertanaman dari dua menjadi tiga kali panen per tahun sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam kunjungan tersebut juga hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.

Sumur Bor memiliki debit produksi 40 liter per detik dan melayani lahan seluas 32 hektar, dengan rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 230 meter serta penggantian genset dan panel untuk mendukung operasional.

Menko AHY menekankan prioritas Presiden Prabowo saat ini adalah tercapainya swasembada pangan, energi, dan air melalui proyek-proyek strategis seperti Sumur Bor Kelor.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...761762763...4,908Halaman 762 dari 4,908