Beranda blog Halaman 769

Akses Air Bersih dan Sertifikat Tanah, Sri Sultan Harap Warga Gunungkidul Makin Sejahtera

Penulis
Syifa
-

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ossy Dermawan, melakukan peninjauan pemanfaatan air tanah dan penyerahan sertifikat tanah bagi warga Kabupaten Gunungkidul.

Dalam sambutannya, Sri Sultan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah pusat atas dukungan terhadap upaya penyediaan air bersih dan bidang tanah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.

“Saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang mewakili pemerintah pusat, di mana baik warga masyarakat, sebagian dari masyarakat Gunungkidul bisa menikmati air bersih. Biarpun mungkin digunakan sebagian besar untuk sektor pertanian, semoga pendapatan dan kesejahteraan warga masyarakat meningkat,” ujar Sri Sultan dalam acara di Omah Godhong Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, Rabu (08/10).

Sri Sultan mengungkapkan, dengan adanya akses air yang lebih memadai, masyarakat kini dapat memperoleh air bersih untuk kehidupan khususnya dalam pertanian. “Yang dari biasa menanam di tempat-tempat yang cukup tandus, sekarang tanaman itu berubah, yang ditanam padi. Sehingga harapan saya, dia lebih sejahtera,” tutur Sultan.

Selain meninjau pemanfaatan air tanah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah bagi warga Gunungkidul. Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan berpesan agar masyarakat menjaga dokumen penting tersebut dengan baik.

“Saya mohon Ibu-ibu, Bapak-bapak, sekarang sudah punya sertifikat, ya simpan baik-baik. Ojo didol, disimpan yang baik, hati-hati karena sertifikat itu untuk transaksi ekonomi bagi jual beli tanah,” pesan Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menyinggung dampak ekonomi dari pemanfaatan air bersih khususnya sebagai saluran irigasi pertanian. Ia menyebut, produksi padi yang meningkat diharapkan memberi tambahan penghasilan signifikan bagi petani. Namun demikian, Sultan berpesan agar peningkatan pendapatan tidak diikuti perilaku konsumtif.

“Ambil disimpan dulu, mungkin untuk anak atau cucu yang memerlukan sekolah. Jangan konsumtif, lebih baik ditabung,” pesan Sultan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah DIY serta masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber air di wilayah Gunungkidul.

“Kalau tadi kita melihat air yang mengalir dengan deras dan bersih, saya bisa melihat muka saya sendiri di atas air tadi, saking bersihnya. Gunungkidul dulu kita kenal sebagai daerah yang tandus, sulit air, sehingga tentunya berpengaruh pada sektor pertanian, pangan, dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, air sangat mendasar, tanpa air tidak ada kehidupan,” ujarnya.

Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan irigasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. “Irigasi merupakan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian kita. Dengan pembangunan irigasi tadi bisa meningkatkan panennya dari dua menjadi tiga kali. Ini sesuatu yang baik, dan mudah-mudahan kita terus bekerja, berikhtiar agar kesejahteraan para petani juga terus meningkat dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Adapun, AHY juga menyerahkan sertifikat tanah kepada warga. “Dan tentunya sore hari ini di pendopo ini sama-sama kita menyaksikan sebuah penyerahan, walaupun secara simbolis, kepada 128 penerima: ada 25 untuk hak pakai bagi Pemerintah Provinsi DIY, kemudian tiga surat wakaf untuk pondok pesantren, dan 100 penerima sertifikat hak milik,” terang AHY.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga sertifikat dengan baik dan tidak disalahgunakan. “Tolong dijaga, seperti disampaikan oleh Pak Gubernur. Sertifikat hak milik ini benar-benar sesuatu yang berharga, dan secara resmi negara menyatakan Bapak Ibu adalah pemegang hak atas tanah yang saat ini Bapak Ibu miliki secara formal. Ini bentuk kehadiran negara dan pemerintah untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah,” tegasnya.

Menutup sambutannya, AHY menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. “Ini adalah bentuk kehadiran negara. Kita berharap Bapak Ibu bisa lebih tenang, fokus pada pekerjaan, dan mudah-mudahan di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin maju, Pak Gubernur semakin sejahtera, Ibu Bupati Gunungkidul khususnya. Kini kita siap berkolaborasi, kami dari pusat setiap saat siap untuk memberikan dukungan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ossy Dermawan, melaporkan DIY menjadi salah satu provinsi dengan progres pendaftaran tanah tertinggi secara nasional. “Alhamdulillah Bapak Menko, Yogyakarta adalah salah satu provinsi dengan progres pendaftaran tanah yang tertinggi secara nasional,” ucapnya.

Khusus untuk Kabupaten Gunungkidul, Osi melaporkan capaian penuh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025. “Saat ini khusus di Kabupaten Gunungkidul, Ibu Bupati, kami sampaikan bahwa capaian program PTSL pada 2025 ini mencapai 3.500 bidang tanah, dan alhamdulillah Kepala Kantor Pertanahan Gunungkidul beserta jajaran telah menyelesaikan 100% dari PTSL 3.500 bidang tanah ini,” jelasnya.

Menutup laporannya, Ossy menyampaikan optimisme terhadap keberlanjutan program PTSL di tahun mendatang. “Alhamdulillah hari ini sertifikat akan diberikan, dan mudah-mudahan program PTSL ini bisa akan terus dilanjutkan. Dan yang kami dengar, insyaallah tahun depan akan ada peningkatan volumenya karena ada relaksasi anggaran,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Lampung Dukung Swasembada Pangan 2025, Petani Lampung Mulai Migrasi ke Jagung

Penulis
Syifa
-

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengikuti Kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025 secara daring di Gudang Ketahanan Pangan Polda Lampung di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Rabu (8/10).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Swasembada Pangan Tahun 2025, yang dipusatkan di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya bersama Polda Lampung, dalam mendukung pencapaian target produksi komoditas strategis seperti jagung dan beras.

“Kami di Provinsi Lampung banyak berkolaborasi dengan Polda Lampung terutama dalam pencapaian target komoditas jagung dan beras. Ke depan, kami juga akan melakukan penyuluhan bagi petani yang akan melakukan migrasi dari singkong ke jagung,” ujar Gubernur saat berdialog dengan Menteri Pertanian.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendorong petani singkong untuk beralih ke komoditas jagung, karena prospeknya yang lebih menjanjikan serta adanya jaminan penyerapan hasil panen oleh Bulog. Pemerintah juga menyiapkan dukungan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kerja sama dengan Bank Lampung, serta dukungan off-taker dari industri pakan ternak.

“Kami akan mulai memigrasikan beberapa luasan lahan singkong menjadi jagung. Untuk itu, kami memohon dukungan terutama untuk bantuan bibit jagung dan pompa air. Melalui sinergi antara Pemprov, Bank Lampung, Bulog, dan industri pakan, kami ingin mempercepat alih komoditas ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa upaya ini juga menjadi langkah untuk memperbaiki kesejahteraan petani.

“Kami sangat memahami kondisi tata niaga singkong yang beberapa waktu lalu cukup memukul petani. Karena itu, kami akan mendukung dengan sepenuh hati agar para petani bisa bangkit melalui komoditas jagung,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika melaporkan bahwa jajaran Polda Lampung turut berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polda Lampung di Desa Purwotani, Kabupaten Lampung Selatan.

“Gudang ini berdiri di atas lahan seluas 7.000 meter persegi dan mampu menampung sekitar 1.400 ton jagung. Fasilitasnya dilengkapi empat alat pengering, empat mesin pemipil jagung mobile, dan empat hand tractor yang dapat digunakan masyarakat,” jelas Kapolda.

Kapolda menambahkan, saat ini gudang tersebut sudah menampung sekitar 30 ton jagung hasil serapan dari Bulog maupun masyarakat sekitar. Selain itu, penanaman jagung serentak juga dilakukan di lahan seluas 1.054 hektare yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap pencapaian target produksi jagung nasional hingga akhir tahun 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda juga melaporkan bahwa serapan gabah di Provinsi Lampung telah melampaui target hingga 111 persen, dengan seluruh hasil gabah terserap oleh Bulog. Bahkan, sebagian hasil tersebut disalurkan untuk membantu provinsi lain atas kebijakan Gubernur Lampung.

“Capalan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara jajaran Polda, Pemerintah Provinsi Lampung, Bulog, serta para petani,” tegas Kapolda.

Salah satu petani penerima manfaat program pengembangan jagung (alih komoditas) melalui KUR, Triono, dari Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, mengaku bahwa beralih ke jagung memberikan harapan baru bagi kelompok tani di wilayahnya.

“Dulu kami menanam singkong, tapi harganya tidak stabil dan kadang hanya balik modal. Sekarang kami mulai beralih ke jagung karena prospeknya lebih baik.

Apalagi dengan adanya bantuan KUR dari Bank Lampung dan jaminan penyerapan oleh Bulog,” ungkap Triono.

Ia menambahkan bahwa saat ini dirinya menggarap lahan seluas dua hektare dan berencana memperluas hingga lima hektare dengan dukungan permodalan dari program KUR.

“Dari segi keuntungan lebih baik di jagung dibandingkan dengan singkong. Karena kemarin kita panen singkong itu bisa dibilang cuma balik modal saja,” ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Batang Siapkan Rp9 Miliar untuk Rehabilitasi Jembatan Kali Belo Tahun 2026

Penulis
Syifa
-

Usai Pemkab Batang menyetujui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disusun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang segera menindaklanjuti dengan rakor bersama instansi terkait. BPBD segera merangkum setiap saran untuk menunjang rehabilitasi pascabencana, salah satu perbaikan Jembatan Kali Belo yang rusak akibat terjangan banjir bandang.

Kepala Pelaksana BPBD Batang Wawan Nurdiansyah memastikan, Jembatan Kali Belo segera akan diperbaiki seluruhnya di tahun 2026, menggunakan anggaran dari APBD. Besaran anggaran yang akan dioptimalkan dalam perbaikan jembatan tersebut berkisar Rp9 miliar.

“Selama proses perbaikan kami bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tetap melakukan pendampingan,” katanya, usai membuka Rakor Monitoring R3P, di Aula Hotel Sendang Sari Batang, Kabupaten Batang, Rabu (8/10/2025).

Di sisi lain, BPBD pun menaruh perhatian terhadap kerusakan yang terjadi pada sejumlah jembatan maupun jalan, di lingkungan desa.

“Jembatan dan jalan desa ini bukan aset Pemda, karena APBD tidak bisa menyentuhnya, namun Dana Desa sendiri tidak bisa melakukan perbaikan sepenuhnya,” terangnya.

Solusinya, dapat diambil dalam bentuk bantuan keuangan dari provinsi atau pusat, maupun bantuan dari pihak swasta lewat tanggung jawab sosial. Ada sembilan jembatan dan satu jalan desa, di antaranya di Kecamatan Blado dan Bandar.

Menanggapi rencana rehabilitasi Jembatan Kali Belo Tersono, Staf Bidang Jembatan dan Jalan DPUPR Dwi Muryantono mengatakan perbaikan total akan dilakukan di 2026 mendatang. Perbaikan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp9 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Batang.

“Rencana akan dikerjakan selama kurun waktu enam bulan, namun kami masih menunggu pemenang lelang sekaligus menentukan kontraknya,” ujar dia

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Anom Apresiasi ASN dan Serukan Gerakan Resik, Hijau, dan Apik di Pemalang

Penulis
Syifa
-
Disaksikan para peserta apel (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Bupati Anom Widiyantoro menyerahkan beberapa penghargaan tingkat nasional pada kegiatan Pekan Merah Putih Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dari Sabang sampai Merauke Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendukbangga/ BKKBN Pusat saat memimpin Apel di sebelah timur Pendopo Kabupaten, Senin (6/10).
Beberapa penghargaan yang diserahkan Bupati yaitu kategori Story Telling Terbaik kepada TPA Insan Cita I Pemalang dan kategori Foto Anak Mirip Pahlawan Nasional Terbaik atas nama Akhtar Zahran Ahmad dari TPAIT Buah Hati Pemalang.
Dalam amanatnya, Bupati mengatakan kegiatan yang diselenggarakan Kemendukbangga/ BKKBN Pusat merupakan kegiatan yang menginspiratif.
Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan terima kasih kepada para ASN yang mengikuti apel di halaman timur pendopo kabupaten karena mereka sudah melaksanakan kerja bakti pada setiap hari jumat dalam rangka misi resik hijau dan apik.
Seperti yang diuraikan Anom bahwa misi resik, hijau dan apik yang baru dikerjakan adalah baru satu misi yaitu resik, selanjutnya mulai masuk ke tahap hijau.

“Kalau hijau berarti kita mulai banyak menanam baik di lingkungan kantor bahkan di dalam ruangan dengan tanaman hidup yang bisa memberikan oksigen bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan kerja,” pesan Anom.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Tekankan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja untuk Sambut Bonus Demografi

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menyambut bonus. Menurutnya, bonus demografi hanya akan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan sambutan bertema “Mengoptimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja” pada acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10).

Menaker menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan tantangan utama yang perlu dihadapi bersama. Menurutnya, seluruh pihak sudah memahami arah kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan, namun kunci keberhasilan terletak pada penerapan yang efektif dan berkelanjutan.

“Produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kemnaker mendorong kolaborasi dengan Kadin dan Apindo di berbagai daerah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas tenaga kerja di tingkat perusahaan dan sektor industri,” ucap Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menyampaikan bahwa tantangan peningkatan produktivitas tidak dapat dilepaskan dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 85 persen tenaga kerja merupakan lulusan maksimal SMA/SMK, dan sekitar 60 persen bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan realitas tersebut agar lebih tepat sasaran.

Pada tingkat meso (menengah), khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan, Kemnaker berupaya mengambil langkah konkret dalam mendukung peningkatan produktivitas nasional, antara lain melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia produktivitas.

Saat ini, Asian Productivity Organization (APO) memiliki sekitar 200 Productivity Specialist, sementara Kemnaker menyiapkan 500 Ahli Produktivitas bersertifikat melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada tahun ini. Ke depan, Kemnaker sedang mengkaji penyetaraan kedua skema tersebut sehingga dapat saling mendukung.

“Kita punya target tahun depan para ahli produktivitas tersebut dapat menjadi champion, melakukan perubahan di berbagai perusahaan-perusahaan, sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan Thailand,” ucapnya.

Ia lebih lanjut mengatakan, Kemnaker juga tengah membangun Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis produktivitas. Program pelatihan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya membangun budaya produktif, Kemnaker juga menyiapkan berbagai enabler seperti podcast bertema produktivitas untuk memperluas kesadaran, pola pikir, dan praktik produktif di kalangan tenaga kerja serta dunia usaha.

“Kita ingin membangun Indonesia yang produktif, artinya kita juga harus fokus memberikan perhatian pada aspek manusia. People, process, product, dan policy. Ada 4P yang harus menjadi concern kita,” ujar Menaker.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Dorong Kampus UIII Jadi Etalase Kenalkan Budaya Sunda ke Mancanegara

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok menjadi etalase dalam mengenalkan kebudayaan Sunda ke skala internasional.

Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi saat memberikan kuliah umum bertema “Bersama Membangun Jawa Barat: Dari Kearifan Lokal ke Panggung Global” di UIII, Depok, Jawa Barat (8/10).

Untuk itu, KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi menginginkan kampus UIII gotong royong dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengenalkan kekayaan budaya Sunda ke tingkat internasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kajian-kajian karya ilmiah yang komprehensif.

“Maka kehadiran kampus UIII sebenarnya perspektif baru bagi saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi saya mempunyai cakrawala luas mengenalkan kebudayaan Sunda dalam pandangan universalitas agama,” ucap KDM.

Tak hanya itu, KDM juga berkomitmen mengenalkan kampus UIII secara masif kepada warga Jawa Barat. Ia pun meminta kepada jajaran sivitas akademika UIII untuk membuka program kuliah jenjang Sarjana (S1).

KDM berharap pembangunan stadion di area Kampus UIII segera terealisasi karena dapat meningkatkan daya tarik. Apalagi UIII merupakan kampus negeri yang seluruh asetnya milik negara sehingga pembangunan stadion sudah sesuai prosedur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Canangkan Folu Net Sink 2030 di Bone Bolango

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gusnar Ismail mencanangkan kegiatan Folu Net Sink 2030 di Desa Bondaraya, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (8/10). Kegiatan pencanangan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, serta Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Antar Lembaga Pusat dan Daerah Fahrizal Fitri.

Folu Net Sink 2030 adalah target Indonesia untuk mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan jumlah emisi yang dihasilkan pada tahun 2030. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan komitmen menuju net zero emissions pada 2060.

“Harapannya setiap jengkal tanah harus ditanami. Syukur di sini penanamannya dengan pohon buah-buahan, sehingga selain produktif, juga berkontribusi kepada penyerapan karbon. Nah, di Gorontalo, terutama di Kabupaten Bone Bolango, ini sudah sudah merupakan sebuah kegiatan yang didukung secara nasional,” kata Gusnar.

Berdasarkan data Dinas Lingkungah Hidup dan Kehutanan (LHK), luas perhutanan sosial di Provinsi Gorontalo seluas 31.000 hektar dengan Kelompok tani hutan ada 124 kelompok, yang sudah memiliki izin ada 231 dan jumlah kepala keluarga 5.741 dengan keterwakilan perempuan 45 persen. Total area rencana kerja implementasi Folu di Gorontalo seluas 472.939,70 hektar.

“Di daerah lain kita akan kembangkan juga. Tapi kita jadikan dulu yang di Bone Bolango ini sebuah etalase, percontohan yang bagus, sehingga bisa diikuti oleh daerah-daerah,” ujar Gusnar.

Dinas LHK Provinsi Gorontalo menargetkan implementasi rencana operasional Folu Net Sink yaitu meningkatnya pencadangan karbon melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang bertujuan untuk menurunkan degradasi hutan dan lahan, serta memulihkan lahan yang rusak. Target lainnya yakni perlindungan area konservasi melalui kegiatan patroli pengamanan dan perlindungan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan illegal logging pada wilayah hutan seluas 383.274,16 hektar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menghadapi Era Transformasi Digital, Gubernur Sulbar Buka Pelatihan Digital Leadership Academy

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, drg. H. Asran Masdy, mendampingi Gubernur Sulbar Suhardi Duka pada acara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang berlangsung secara virtual dari ruang kerja Gubernur, Senin 6 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi era transformasi digital dan mendorong tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Kepala BPSDM Sulbar, drg. H. Asran Masdy, menegaskan bahwa penyelenggaraan Diklat DLA merupakan wujud nyata komitmen BPSDM dalam menyiapkan ASN yang memiliki kemampuan kepemimpinan digital, sesuai dengan arah kebijakan transformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah.

“Melalui program Digital Leadership Academy ini, kita berharap para pejabat dan peserta dapat mengembangkan kemampuan berpikir strategis dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar untuk mewujudkan pemerintahan yang maju, inovatif, dan berbasis digital,” ujar Asran Masdy.

Lebih lanjut, Kaban BPSDM menambahkan bahwa kolaborasi dan sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam memperkuat budaya digital di lingkungan pemerintahan. BPSDM, kata dia, akan terus berperan aktif sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Kegiatan pembukaan DLA ini diikuti secara virtual oleh sejumlah pejabat serta peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Dorong Perbankan Salurkan KUR Perumahan yang Mudah, Cepat, dan Murah

Penulis
Syifa
-
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya peran perbankan nasional dalam membantu rakyat kecil agar terbebas dari jeratan rentenir. Dalam Sosialisasi Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk Gotong Royong Bangun Perumahan, Rakyat Mandiri di Bank Mandiri Region Sumatera 1, Medan, Rabu (8/10).
Menteri Maruarar menekankan agar bank mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Sekitar dua setengah sampai tiga bulan lalu, Bapak Presiden menyampaikan dalam deklarasi Koperasi Merah Putih bahwa kita harus bantu rakyat, ibu-ibu, petani, nelayan, buruh, dan UMKM agar lepas dari rentenir. Maka bank harus hadir dengan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi rakyat. Itu semangat yang sama dengan KUR Perumahan,” ujarnya.
Menteri Ara mendorong Bank Mandiri menjadi salah satu pelopor penyaluran KUR Perumahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang hadir untuk turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang berpihak pada rakyat.
“Terima kasih, saya merasakan keseriusaan Bank Mandiri dalam menyukseskan program KUR perumahan dan program rumah subsidi. Tolong sosialisasikan secara masif KUR Perumahan dan Program Rumah Subsidi. Negara ini punya banker dan pengawas hebat. Harusnya kita bisa membuat sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi rakyat,” pungkas Menteri Ara.
Wakil Direktur Utama Mandiri Henry Panjaitan mengatakan, dalam acara tersebut hadir langsung sebanyak 525 pengusaha menengah ke bawah yang terdiri dari Developer 243 orang, Kontraktor 82 orang, toko bangunan 36 orang, UMKM 164 orang.

Turut hadir Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Dirjen Perkotaan  Sri Haryati, Deputi BI Sumut  Imam Gunadi dan Perwakilan OJK Sumut Reza Leonhard Osenta, serta para perwakilan Asosiasi Perumahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Ambulans Listrik Pertama, Gubernur Pramono: Langkah Nyata Menuju Kota Hijau

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima bantuan ambulans listrik dari Yayasan Life After Mine (LINE) di Pendopo Balai Kota Jakarta, pada Rabu (8/10). Ini menjadi ambulans listrik pertama yang akan dioperasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono mengapresiasi Yayasan LINE yang turut memperkuat sistem layanan kesehatan di Jakarta, khususnya di bidang kegawatdaruratan medis.

“Jadi, ini adalah ambulans listrik pertama yang akan dioperasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sehingga, secara khusus, Pak Mochammad Bihar, kami berterima kasih banget. Ini sebagai wujud kerja sama antara swasta dengan pemerintah bersinergi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Melalui UPT Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D), saat ini, Dinas Kesehatan mengoperasikan 96 unit ambulans advance yang melayani kebutuhan pra-hospital, evakuasi antarfasilitas kesehatan, serta hadir di berbagai kegiatan besar, baik nasional maupun internasional.

“Saya berpesan supaya ini dirawat dengan baik. Ini menjadi model awal, karena kalau nanti memang secara signifikan beroperasi dengan baik, tentunya untuk selanjutnya kita akan memulai menggunakan ambulans listrik. Ini merupakan ambulans yang ke-97 yang dioperasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Gubernur Pramono.

Penggunaan ambulans listrik sejalan dengan komitmen Jakarta menuju transisi energi hijau dan kota berketahanan iklim (climate-resilient city). Kehadiran ambulans listrik mendukung terciptanya udara Jakarta yang bersih dan sehat.

Sementara itu, Ketua Yayasan LINE, Mochammad Bihar, mengatakan, ambulans listrik yang diserahkan merupakan langkah kecil, tetapi punya arti besar dalam upaya menuju masa depan lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

“Dari sisi performa, ambulans ini memiliki daya tempuh hingga 300 kilometer dalam sekali pengisian daya. Proses pengisian daya didukung oleh fitur basis charging, mencapai 20-80 persen dalam waktu 80 menit, dan pengisian standar 220V 16A. Penyerahan ambulans listrik ini bukan hanya simbol kerja sama, tapi juga komitmen kami untuk memperluas dampak sosial positif, bahwa transisi energi bersih juga bisa hadir di sektor pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Bihar berharap ambulans ini menjadi aset bermanfaat bagi masyarakat Jakarta serta mendukung kegiatan layanan medis yang berkelanjutan.

“Saya percaya kemajuan masyarakat tidak hanya dibangun melalui inovasi, tapi juga melalui kolaborasi. Kami percaya sektor swasta, pembangun sosial, dan pemerintah memiliki peran yang saling melengkapi dan membangun sistem layanan publik yang tangguh dan berkelanjutan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...768769770...4,911Halaman 769 dari 4,911