Beranda blog Halaman 771

Perkuat Sinergi dengan TNI, Bupati Bekasi Terima Kunjungan Pasis Dikreg Seskoad

Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima kunjungan Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) angkatan ke-66 (LXVI) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun Ajaran 2025 dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat KH Mamun Nawawi Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa (7/10).

Bupati Ade Kunang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pasis Seskoad angkatan 66 tahun 2025 ke Pemda Bekasi. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI.

“Kunjungan ini merupakan kehormatan bagi kami sekaligus menjadi wujud sinergi antara unsur pemerintahan daerah dengan TNI, khususnya dalam membangun wawasan pertahanan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan,” ujar Ade.

Dalam pertemuan tersebut, Ade berdialog dengan Komandan Seskoad sekaligus membahas hal strategis tentang potensi wilayah dan program pembangunan di Kabupaten Bekasi. Terutama dalam membahas sektor pertanian dan ketahanan pangan dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Kami berdiskusi mengenai berbagai peluang pembangunan di Kabupaten Bekasi sekaligus saya juga bercerita mengenai kebijakan penetapan LP2B sebagai bentuk penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Ade mengungkapkan, Kabupaten Bekasi tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan keberlanjutan lahan pertanian.

“Kabupaten Bekasi adalah wilayah industri, khawatir nanti lahan pertanian akan terokupasi, maka dari itu pemerintah daerah telah menetapkan (LP2B) sebagai upaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Petani harus kita dukung dan kita jaga ruang lahannya untuk tetap melanjutkan profesi bertani,” tegasnya.

Ade menambahkan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dapat berperan penting dalam mewujudkan upaya tersebut terutama melalui program pertanian, reboisasi, dan ketahanan pangan.

“Kami melihat TNI memiliki kesinambungan dalam bekerja bersama rakyat, termasuk di bidang pertanian. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan mendukung penuh program TNI terkait pertanian dan ketahanan pangan,” kata Bupati Ade.

Selain membahas isu pertanian dan ketahanan wilayah, Bupati Ade berharap kunjungan ini pun bisa menjadi ajang pertukaran wawasan strategis antara peserta didik Seskoad dan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai dinamika pembangunan daerah.

“Kami berharap kegiatan ini memberikan gambaran nyata tentang pembangunan daerah, sekaligus membuka ruang kerja sama dan kolaborasi di berbagai bidang yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” tutup Bupati Ade.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN Dorong Riset Berdampak Nyata Bukan Hanya Publikasi Ilmiah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem riset yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui dukungan pendanaan dan infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono, dalam diskusi panel bertema “From Labs to Lives: How Research Drives Sustainability in Society” yang menjadi bagian dari rangkaian acara the WINNER Week (Week of Indonesia–Netherlands Education and Research) 2025, di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa (7/10).
Menurut Agus, BRIN berupaya mendorong pendanaan riset yang berdampak sosial. Oleh karena itu pihaknya memastikan setiap program riset tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga manfaat nyata bagi komunitas dan masyarakat luas. “Kami harus memastikan bahwa pendanaan tidak hanya untuk penelitian, tetapi juga untuk komunitas, industri, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan kegiatan penelitian,” ujarnya.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, lanjut Agus, BRIN berharap riset dan inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar menjadi solusi yang menghadirkan dampak nyata bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat Indonesia.
Agus menjelaskan bahwa BRIN berperan penting sebagai lembaga pendanaan riset dan inovasi di Indonesia. “Tugas utama BRIN adalah menjadi lembaga pendanaan dan mendistribusikan dana yang penelitian. Sebagian besar dana kami disalurkan ke universitas, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan semua jenis penelitian serta inovasi,” ungkapnya.
Menurut Agus, BRIN tengah mengkaji mekanisme alokasi dana yang lebih seimbang bagi berbagai bidang ilmu, termasuk sains dasar, sains terapan, sains teknik, dan sains sosial. “Anggaran kami di BRIN cukup besar dan kami mengalokasikannya untuk menghasilkan luaran profesor berkualitas tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa arah kebijakan pendanaan BRIN selaras dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah. “Prioritas utama di Indonesia adalah keberlanjutan pangan dan energi. Sebagian besar pendanaan kami dialokasikan untuk tiga topik ini, yaitu kesehatan, energi, dan pangan,” jelasnya.
Selain riset konvensional, BRIN juga memberikan perhatian besar pada pengembangan perusahaan rintisan (startup) berbasis riset. “Kami telah mendanai 90 proyek startup. Startup jenis ini sangat sukses di Indonesia, tidak hanya digerakkan oleh generasi muda, tetapi juga oleh perempuan,” tutur Agus.
Ia menambahkan bahwa BRIN menyediakan berbagai skema pendanaan untuk mempercepat proses komersialisasi hasil riset, baik di bidang kesehatan, pertanian, maupun energi. “Kami membutuhkan klien kami untuk menerima produk komersial di bidang kesehatan dan pertanian. Pendanaan kami diharapkan dapat mempercepat komersialisasi berbagai produk tersebut,” lanjutnya.
Agus juga memaparkan berbagai platform kolaborasi yang telah dikembangkan BRIN untuk memperkuat sinergi antara peneliti, mahasiswa, dan masyarakat. “Kami memiliki platform kolaborasi di berbagai daerah, misalnya di Kawasan Observatorium di Timau dan Ekskavasi Arkeologi di Bumi ayu dan bongal, yang mendorong keterlibatan komunitas lokal dan mahasiswa dalam proyek riset. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci agar riset benar-benar hidup di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Iman Hidayat menyebutkan salah satu contoh nyata bagaimana hasil penelitian dapat berdampak langsung pada peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Ia menjelaskan bahwa BRIN melalui fasilitas riset di bidang sains dan teknologi telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mendukung komunitas lokal.
Salah satu inovasi yang ia soroti adalah teknologi penyediaan air bersih berbasis pemanenan air laut, yang telah diterapkan di kawasan pesisir dan pulau kecil Indonesia. “Sebagai penyedia fasilitas infrastruktur, kami memiliki tema-tema riset yang sangat spesifik, dan salah satunya adalah membangun sistem yang berkelanjutan untuk masyarakat di pulau kecil,” ujar Iman.
Melalui proyek yang kami sebut Arsinum (Air Siap Minum), kami menciptakan instrumen teknologi sederhana yang mampu membantu masyarakat mendapatkan air bersih dengan biaya yang jauh lebih murah. Ia menjelaskan, sebelum teknologi tersebut diterapkan, masyarakat di pulau kecil harus menyeberang ke daratan untuk membeli air bersih dengan harga mencapai Rp13.000 per galon. Kini, berkat alat hasil riset BRIN, biaya pengolahan air turun drastis menjadi hanya sekitar Rp600 per liter, dan bahkan dapat dijual kembali dengan harga sekitar Rp1.000 per galon.
“Yang paling penting bukan hanya teknologinya, tapi bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah berkolaborasi mengelola instrumen tersebut,” tegas Iman. Ia menambahkan, komunitas setempat kini mampu memelihara dan memperbaiki alat tersebut secara mandiri melalui dana hasil penjualan air.
Selain meningkatkan akses air bersih, penerapan teknologi ini juga berdampak pada penurunan risiko penyakit akibat air tercemar dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. “Dengan adanya instrumen ini, masyarakat tidak hanya lebih sehat, tapi juga lebih tangguh menghadapi perubahan lingkungan,” kata Iman.
Ia menambahkan, keberhasilan proyek ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara peneliti, industri, dan pemerintah. “Kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, untuk memperluas penerapan alat ini ke lebih banyak pulau kecil,” ungkapnya.

Menurut Iman, inisiatif seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana penelitian dan inovasi dapat bergerak dari laboratorium menuju kehidupan nyata—memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. “Inilah esensi dari riset yang hidup, riset yang benar-benar memberi dampak bagi manusia dan lingkungannya,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Mojokerto Tinjau Pembangunan Ruang Inklusi di SDN Kebondalem Mojosari

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menggeber pembangunan infrastruktur pendidikan. Salah satu titik yang dipantau langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, adalah SDN Kebondalem, Kecamatan Mojosari, yang tengah membangun dua ruang kelas baru (RKB) untuk kebutuhan inklusi.

Dalam kunjungannya, Gus Bupati menyempatkan diri menyaksikan aktivitas belajar siswa. Mulai dari pelajaran tambahan Matematika hingga seni Karawitan yang dimainkan oleh siswa kelas 5.

“Saya tadi melihat anak-anak kelas 5 melakukan kegiatan Karawitan, luar biasa mereka bisa memainkan alat musik tradisional dengan baik. Semoga anak-anak ini kelak menjadi pribadi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Bupati atau Gus Barra di lokasi, Selasa (7/10) siang.

Monitoring pembangunan ini juga dihadiri jajaran Forkopimca Mojosari, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, perangkat desa, serta Kepala SDN Kebondalem.

Sebagai informasi, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 juta dari APBD 2025 untuk pembangunan dua RKB di SDN Kebon Dalem. Proyek ini dikerjakan sejak 8 Juli 2025. Target penyelesaian ditetapkan pada awal November, namun progres pembangunan menunjukkan potensi rampung lebih cepat.

Pembangunan ruang inklusi ini merupakan bagian dari visi misi Bupati Mojokerto dalam mewujudkan daerah yang lebih maju, adil, dan makmur. SDN Kebondalem saat ini memiliki 385 siswa dari kelas 1 hingga 6, dengan rata-rata tiga rombongan belajar (rombel) per tingkat. Penambahan dua ruang kelas baru ditujukan untuk menunjang kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, terutama bagi peserta didik baru.

Sebelumnya, para siswa di SDN Kebondalem terpaksa belajar di lantai beralaskan karpet tanpa meja dan kursi yang layak. Meja dada dibawa dari rumah masing-masing, sementara perabot sekolah yang ada tidak digunakan karena rusak dan berisiko membahayakan siswa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sulteng Bahas Sinkronisasi Data PPPK Paruh Waktu ke Sistem Nasional

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi membahas persiapan penginputan data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, rapat juga menyoroti penyesuaian data tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina dan dihadiri oleh pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Sekda Novalina menegaskan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan penataan tenaga PPPK paruh waktu berjalan sesuai aturan dan kebutuhan riil di lapangan.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita memastikan tata kelola kepegawaian yang transparan, akurat, dan selaras dengan kebijakan nasional. Semua data yang diinput harus mencerminkan kondisi faktual agar perencanaan ke depan lebih tepat sasaran,” ujar Novalina pada Selasa (7/10).

Dari BPKAD, hadir Kepala Bidang Anggaran, A. Haris, bersama Kasubbag Penyusun Anggaran, Fakhruddinur, yang memberikan pandangan teknis mengenai proses penganggaran serta kesiapan integrasi data ke dalam sistem nasional. Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, serta dua rumah sakit daerah (RSUD Undata dan RSU Madani Palu) turut hadir memberikan masukan sesuai bidang masing-masing.

Pembahasan dalam rapat mencakup identifikasi kebutuhan tenaga di setiap instansi, penyesuaian komponen data administrasi yang akan diinput ke SIASN dan SIPD, serta penyelarasan beban kerja antar-OPD.

“Kita harus memastikan bahwa klasifikasi jabatan dan beban tugas yang diusulkan setiap OPD benar-benar proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek keuangan maupun administrasi,” jelas A. Haris.

Sebagai tindak lanjut teknis, rapat menyepakati pengambilan sampel data tertinggi dan terendah dari setiap OPD sebagai dasar penyusunan parameter klasifikasi jabatan PPPK paruh waktu berdasarkan tingkat pendidikan dan fungsi kerja. Klasifikasi tersebut meliputi enam kategori utama, yaitu ; pengelola umum, operator layanan operasional, penata layanan operasional, guru dan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integrasi data kepegawaian daerah dengan sistem nasional, sekaligus memastikan implementasi kebijakan PPPK paruh waktu berjalan konsisten dan efisien.

“Pemprov Sulteng berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola aparatur yang adaptif dan berbasis data, agar pelayanan publik dapat meningkat secara berkelanjutan,” pungkas Novalina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kalsel Dorong PAPPRI Jadi Wadah Kolaborasi Musisi Senior dan Generasi Muda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekosistem musik dan seni di Banua. Musik tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sektor ekonomi kreatif, media edukasi, serta sarana memperkuat nilai-nilai sosial masyarakat.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan harapannya agar DPD Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Kalsel dapat menjadi jembatan antara musisi senior dan generasi muda.

“Kami berharap PAPPRI bisa menjadi wadah kolaborasi lintas generasi, yang melahirkan karya-karya musik berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya saat menghadiri pelantikan pengurus PAPPRI Kalsel Periode 2025–2030, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (7/10/2025) malam.

Dinansyah menyebutkan, Kalimantan Selatan memiliki kekayaan musik yang luar biasa — mulai dari madihin yang sarat makna dan petuah, musik panting yang menggugah semangat, hingga lagu-lagu Banjar yang mengandung kerinduan akan tanah kelahiran.

Menurutnya, perkembangan musik di Banua menunjukkan dinamika positif. Musik tradisional dan modern terus tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan akar budaya lokal.

“Generasi muda Banua memiliki potensi besar di bidang musik dan seni kreatif. Dengan dukungan teknologi digital, karya mereka kini bisa menjangkau pendengar hingga ke luar negeri,” imbuhnya.

Gubernur juga berpesan agar seluruh pengurus PAPPRI Kalsel yang baru dilantik menjalankan amanah dengan semangat kebersamaan dan cinta terhadap seni.

“Jadikan PAPPRI sebagai rumah besar bagi para musisi Banua untuk berkarya, berkembang, dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAPPRI Kalsel Periode 2025–2030, Dino Sirajudin, menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memajukan dunia seni musik di Kalsel.

“Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para musisi dengan mendorong mereka menjadi entrepreneur. Tidak semua musisi berada di posisi mapan, karena itu PAPPRI hadir untuk memberi dukungan melalui pembinaan, fasilitasi panggung, dan peningkatan kemampuan,” jelas Dino.

Ia menambahkan, PAPPRI ingin mengubah paradigma bermusik menjadi lebih profesional dan bernilai ekonomi.

“Kami tidak ingin musisi tampil seadanya atau terkesan meminta belas kasihan. Kami ingin mereka menunjukkan kemampuan terbaik, berpakaian rapi, dan tampil membanggakan seperti konsep street music di negara maju,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perjuangkan Pemerataan Pembangunan, Gubernur Sulsel Sampaikan Aspirasi Daerah ke Menkeu

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat efektivitas penyaluran dana pusat ke daerah.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri audiensi bersama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025 kemarin.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), membahas Dana Transfer Keuangan Daerah 2026 dan kebijakan strategis nasional dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan pentingnya perhatian terhadap pemerataan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur jalan di wilayah yang masih mengalami ketimpangan.

“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri agar pusat memberi perhatian khusus bagi daerah-daerah yang masih tertinggal, terutama terkait sekolah dan akses jalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Andi Sudirman, pentingnya penguatan local content dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah. Apalagi dengan pelibatan potensi lokal dalam proyek nasional akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah Bapak Menteri menyambut baik berbagai usulan dan pandangan dari kita. Pemerintah pusat terus berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan di lapangan,” tandas Andi Sudirman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Medan Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, Pastikan Proses Belajar Berjalan Baik

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 30 Medan yang terletak di Balai Besar Peningkatan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP), Jalan Amal, Medan Sunggal, Selasa (7/10). Selain melihat aktifitas belajar mengajar, Rico Waas juga melakukan dialog dengan para guru dan Wali asuh Sekolah Rakyat.

Peninjauan ini dilakukan Wali Kota Medan Rico Waas bersama Kepala BBPVP Medan, Farid Abdurahman Nur Yuliono dan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, Syahripal Putra. Saat tiba di SR, Rico Waas langsung melihat proses belajar mengajar di dalam kelas SD dan SMA yang ada di SR Terintegrasi 30 Medan.

Kehadiran orang nomor satu di Pemko Medan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan ini disambut ceria dan hangat oleh para siswa dan guru. Rico Waas pun mengobrol dengan siswa-siswi dan memberikan motivasi kepada mereka agar semangat belajar dan meraih cita-cita yang diinginkan.

Tidak hanya ruang kelas, Rico Waas juga meninjau beberapa ruangan, seperti ruangan perpustakaan, ruangan kesehatan dan ruangan guru. Kemudian kantin sekolah dan gedung asrama tempat tinggal siswa-siswi SR Terintegrasi 30 Medan.

Selanjutnya Rico Waas juga melakukan dialog dengan para guru dan tenaga pengajar serta Wali Asuh SR Terintegrasi 30 Medan. Dalam dialog tersebut terungkap bahwa ada beberapa keluhan dan permintaan yang disampaikan, seperti kurangnya guru agama dan tenaga kesehatan, ketersediaan buku di perpustakaan, penyediaan air PDAM dengan meteran tersendiri, fasilitas olahraga, sampai dengan rencana study tour di Kota Medan.

Usai peninjauan, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan hari ini meninjau sekolah rakyat Terintegrasi 30 Medan untuk SD dan SMA. SR ini kita tempatkan untuk sementara di BBPVP, sembari menunggu SR yang akan dibangun di Medan Tuntungan.

“Kita sudah melihat langsung ke kelas dan berbincang dengan siswa sekolah rakyat. Ada 45 siswa SD dan 45 Siswa SMA. Mereka mengikuti sekolah dengan baik dan semangat, dalam pengenalan sekolah siswa-siswi tersebut mengikuti tes DNA Talent. Dimana mentalitas dan pikiran anak dipelajari untuk mengetahui minat dan bakatnya”, kata Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan akan terus mensupport dan mendukung penuh agar SR ini terus berjalan. Selain mendukung SR untuk SMP di Sentra Bahagia dan SR untuk SD dan SMA Terintegrasi 30 Medan, Pemko Medan juga tengah menyiapkan pembangunan SR di Kecamatan Medan Tuntungan.

“Pemko Medan akan terus mensupport SR, karena program bapak Presiden Prabowo Subianto ini sangat baik dan bagus sekali. Sebab anak-anak yang mengikuti SR ini memang sangat membutuhkan pendidikan, dikarenakan kondisi finansial keluarganya yang tidak mampu “, Jelas Rico Waas.

Menurut Rico Waas, perhatian kita sangat diperlukan untuk anak-anak di SR agar pendidikan mereka terjamin. Konsep yang dilakukan dalam SR juga baik, dimana seluruh siswa diasramakan. Dengan konsep ini siswa akan lebih disiplin dan mentalnya lebih berkualitas.

“Dengan konsep seperti boarding school atau diasramakan, mudah-mudahan secara disiplin dan mentalitas serta cita-cita mereka bisa kita kerucutkan, sehingga mereka menjadi anak yang berprestasi. Kita liat juga asrama dan pola makan mereka juga baik, harapannya mereka akan sukses”, ujar Rico Waas.

Terkait keluhan dan permintaan guru SR, Rico Waas yang hadir didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Muhammad Sofyan, Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Benny Sinomba Siregar, Kadis Perkimcikataru Jhon Ester Lase dan Kabag Umum Ridho Nasution menyampaikan Pemko Medan akan memfasilitasinya seperti penambahan buku untuk perpustakaan, fasilitas olahraga dan kepramukaan.

“Kita juga akan memfasilitasi untuk siswa-siswi sekolah rakyat melakukan study tour keliling kota Medan, guna menambah pengalaman dan wawasan mereka. Untuk olahraga kita akan berikan tenis meja dan Pramuka untuk menambah kedisplinan”, sebut Rico Waas.

Sebelumnya Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, Syahripal Putra, SR ini baru berjalan satu Minggu dengan jumlah guru atau tenaga pendidik sebanyak 20 orang. Kami kekurangan guru agama, namun telah berkoordinasi dengan Kemenag untuk bisa mengirimkan guru agama kesini.

“Kami membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai untuk membawa anak-anak jika diperlukan untuk dibawa ke rumah sakit. Selain itu fasilitas olahraga juga diperlukan untuk mengisi waktu luang mereka. Kami mohon bapak Wali Kota dapat memfasilitasi permohonan kami ini”, katanya.

Kemudian Syahripal Putra menjelaskan, jumlah siswa SD disini sebanyak 45 orang dengan 27 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Sedangkan siswa SMA, laki-laki berjumlah 26 orang dan perempuan 19 orang dengan total 45 orang juga. “Kami terus bertekad mendidik untuk menjadikan mereka anak yang berprestasi dan bisa merealisasikan mimpi dan cita-cita mereka”, ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Jadi ke-80, Gubernur Khofifah Ziarah ke Makam Bung Karno

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim melaksanakan ziarah ke Makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Rabu (8/10). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.

Ziarah diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah Ir. Soekarno, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gubernur Khofifah kemudian menaburkan bunga di pusara Sang Proklamator dan memimpin doa bersama, didampingi para pejabat Pemprov Jatim.

Gubernur Khofifah menyampaikan, ziarah ke Makam Bung Karno merupakan agenda tahunan Pemprov Jatim setiap peringatan Hari Jadi Jatim. Ia menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme Bung Karno.

“Bung Karno adalah inspirasi besar bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur. Dari semangatnm Bung Karno, kita belajar arti kemandirian, keberanian, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan,” tuturnya.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan sebagai ciri khas Jawa Timur. “Dengan tema “Jawa Timur Tangguh Terus Bertumbuh”, Hari Jadi ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Jatim yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan,” tambahnya.

Usai ziarah, Gubernur Khofifah memberikan tali asih pada lima juru kunci makam Bung Karno, santunan pada anak yatim-piatu dan membagikan 500 paket sembako kepada masyarakat. Ziarah ke Makam Bung Karno menjadi tradisi tahunan yang tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan bangsa, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Pandeglang Dorong Transparansi dan Profesionalisme dalam Pengelolaan Dana Desa

Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, di Aula Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Selasa (7/10).

Dalam sambutannya, Bupati Raden Dewi Setiani menegaskan bahwa desa merupakan garda terdepan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan nasional harus dimulai dari desa, sejalan dengan semangat “dari desa untuk Indonesia maju”.

“Desa adalah garda terdepan dalam pembangunan. Melalui program hilirisasi dan kebijakan Presiden Prabowo, terutama melalui koperasi desa, diharapkan dana desa setiap tahun dapat meningkat. Ini adalah amanah yang harus dijaga agar tata kelolanya bersih, tertib, dan bebas dari temuan,” ujar Bupati Dewi.

Ia juga menambahkan, pentingnya pemahaman sistem pengelolaan keuangan desa secara proporsional menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tingkat akar rumput.

“Desa harus memahami sistem pengelolaan yang proporsional dan transparan. Terlebih bagi perangkat desa dan kepala desa, tata kelolanya harus tertib dan amanah. Pandeglang harus menjadi yang terbaik di antara delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten,” tambahnya.

Bupati Dewi Setiani menilai kegiatan workshop yang diinisiasi oleh BPKP ini sangat penting sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan desa ke depan.

“Sinergi dengan BPKP melalui workshop ini menjadi pegangan penting sebelum perencanaan program. Harapannya, tata kelola keuangan desa semakin profesional dan akuntabel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

“Dana desa adalah tulang punggung pembangunan di tingkat desa. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, tertib, dan akuntabel. Workshop ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi dalam mengelola dana desa maupun BUMDes,” tutur Rusdy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaga Kualitas Gizi, Pemkab Demak Gelar Pelatihan Penjamah Makanan bagi SPPG

Untuk memastikan keamanan pangan di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemerintah Kabupaten Demak menggelar pelatihan penjamah makanan bagi pengelola SPPG, di pendapa kabupaten setempat, pada 4 – 5 Oktober 2025.

Subkoordinator Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Ahmad Zaeroni menyampaikan, sangat penting bagi pengelola SPPG untuk memahami seluruh tahapan pengolahan makanan, agar terhindar dari risiko keracunan.

Disampaikan, peserta mendapatkan materi tentang cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan, mencakup cemaran fisik, biologi, kimia, serta alergen. Mereka juga dibekali pengetahuan mengenai pencegahan kontaminasi, mulai dari menjaga kebersihan alat dan bahan, menghindari penggunaan zat berbahaya, hingga penerapan sanitasi dan penyimpanan pangan yang tepat.

“Alhamdulillah, hingga kini Demak belum pernah mengalami kasus keracunan massal. Ini harus terus kita jaga. Dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, hingga penyajian, semuanya harus memenuhi standar keamanan pangan,” terangnya.

Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto menegaskan, pelatihan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan pangan di lingkungan SPPG.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para penjamah makanan agar mampu mengolah dan menyajikan makanan yang higienis dan sehat bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Selain teori, lanjutnya, peserta juga mendapat praktik langsung terkait penjamahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga menjaga kebersihan dapur.

“Nantinya, mereka yang lulus akan memperoleh sertifikat kelayakan hygiene dan sanitasi, sebagai bentuk pengakuan kompetensi,” jelasnya.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Demak, Muzani Ali Shodiqin menyampaikan, pelatihan itu menekankan aspek keamanan pangan dan keterampilan teknis, dalam pengolahan makanan bergizi.

Disampaikan, seluruh kepala SPPG sudah mendapat pendidikan selama tiga hingga tujuh bulan dan dibimbing oleh ahli gizi. Menu disusun berdasarkan perhitungan gizi yang tepat, agar makanan yang diberikan aman, bergizi, dan layak konsumsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News