Beranda blog Halaman 772

Bupati Wonogiri Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni Baznas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wonogiri. Salah satu wujud nyata sinergi tersebut adalah program Rumah Layak Huni Baznas (RLHB) yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Dispera).

Bertempat di ruang kerjanya, Selasa (7/10), Bupati Wonogiri Setyo Sukarno secara simbolis menyerahkan bantuan RLHB kepada lima mustahik asal Kecamatan Baturetno.

Dalam sambutannya, bupati Setyo Sukarno mengapresiasi peran aktif Baznas yang konsisten mendukung program-program pengentasan kemiskinan di daerah.

“Program RLHB ini bukan sekadar bantuan fisik, tetapi simbol kehadiran negara dan masyarakat dalam memberikan kehidupan yang lebih layak bagi warga yang membutuhkan. Kami berharap kolaborasi antara Pemkab dan Baznas semakin solid dan berdampak luas,” ujar bupati.

Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Wonogiri, Rizza Sitok Setiawan, menyampaikan, hingga saat ini Baznas telah menyalurkan 30 unit RLHB di berbagai wilayah Kabupaten Wonogiri.

“RLHB merupakan salah satu program unggulan yang secara konsisten dijalankan oleh Baznas. Kami berkomitmen untuk terus memperluas cakupan penerima manfaat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” jelasnya.

Adapun lima mustahik penerima bantuan RLHB berasal dari Desa Saradan dan Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno. Mereka telah melalui proses verifikasi dan asesmen yang ketat oleh tim Baznas serta pemerintah desa setempat.

Program RLHB menjadi bagian dari strategi besar Baznas Wonogiri dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang tepat sasaran dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Selain bantuan rumah, Baznas juga melakukan pembinaan kepada para mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi.

Ke depan, Baznas Wonogiri menargetkan peningkatan jumlah RLHB yang dibangun setiap tahun, seiring dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dan infak melalui lembaga resmi. Dengan sinergi antara Baznas, Pemkab, dan masyarakat, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri dapat terus ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Magelang Buka Kelas Orientasi PPPK, Kenalkan Nilai dan Etika

Penulis
Syifa
-

Bupati Magelang Grengseng Pamuji didampingi Asisten Administrasi Umum, Asfuri dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang, Ari Handoko membuka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 di Ruang Bhinakarya, Komplek Setda Kabupaten Magelang, Selasa (7/10).

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyampaikan orientasi ini merupakan momentum dan sebuah proses untuk menanamkan pondasi yang kuat agar dapat menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.

“Tujuan utama dari dilaksanakannya orientasi ini adalah mengenalkan nilai dasar ASN, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif),” kata Grengseng.

Grengseng menjelaskan status kepegawaian PPPK memang berbeda dengan PNS.

“Namun tanggung jawab, kewajiban, etika, dan kualitas pelayanan yang diberikan haruslah sama, bahkan harus lebih baik,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Grengseng juga menyampaikan beberapa pesan agar PPPK memegang teguh integritas dan etika, menjadi pelayan publik yang adaptif dan profesional di era digital, serta tumbuhkan kolaborasi dan inovasi.

“Kalian semua adalah aset berharga yang telah dipilih untuk memajukan Kabupaten Magelang. Manfaatkan waktu orientasi ini sebaik-baiknya, serap semua materi dan pengalaman yang dibagikan oleh para instruktur dan narasumber,” pesannya.

Kepala BKPPD Kabupaten Magelang, Ari Handoko menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengenalkan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PPPK, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta orientasi untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan institusi.

“Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat , berorganisasi, berbangsa dan bernegara, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BERAKHLAK serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya,” lanjutnya.

Orientasi tersebut diikuti 568 orang, terdiri dari tenaga kesehatan 28 orang, tenaga pendidikan 292 orang, dan tenaga teknis 248 orang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sigit Tinjau Proyek Jalan: Mutu dan Ketepatan Waktu Jadi Fokus Utama

Penulis
Syifa
-

Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan, mutu dan ketepatan waktu menjadi prioritas utama dalam setiap proyek infrastruktur jalan yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Sragen. Hal itu disampaikan saat dirinya meninjau dua proyek peningkatan jalan di Kecamatan Gemolong dan Tanon, Selasa (7/10).

Dua ruas yang ditinjau yakni Jalan Kaloran–Ngrendeng di Kecamatan Gemolong dan Jalan Jono–Tanon di Kecamatan Tanon. Dalam kunjungan tersebut, bupati didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tugiono, Asisten Administrasi Umum Muh Yulianto, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen Albert Pramono Soesanto.

“Dua titik hari ini kami tinjau langsung untuk memastikan kualitas pengerjaan di lapangan. Sementara tiga titik lainnya tetap kami pantau melalui tim teknis dan laporan rutin,” ujar bupati.

Ia menjelaskan, seluruh proyek peningkatan jalan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sragen dengan progres rata-rata mencapai 20 persen. Target penyelesaian ditetapkan pada Desember 2025.

“Dalam sehari bisa mencapai 100 hingga 200 meter pekerjaan. Kalau panjang totalnya sekitar 3 kilometer, efektifnya bisa selesai dalam 15 hari. Namun yang terpenting adalah hasilnya harus berkualitas,” tegasnya.

Bupati juga meminta masyarakat untuk memahami adanya gangguan sementara selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami mohon pengertian warga. Ini demi kenyamanan bersama. Setelah selesai, akses akan lebih baik dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin lancar,” lanjutnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama Pemkab Sragen untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jalan yang bagus tidak hanya memperlancar mobilitas, tapi juga mempercepat distribusi hasil pertanian dan perdagangan warga. Karena itu, kami minta dukungan penuh masyarakat agar pekerjaan berjalan lancar,” imbuhnya.

Kepala DPU Sragen, Albert Pramono Soesanto, menambahkan, bupati memberikan sejumlah catatan penting bagi pelaksana proyek, terutama terkait mutu mutu dan percepatan progres pekerjaan di setiap titik.

“Bupati menekankan agar setiap pekerjaan menyesuaikan dengan standar kualitas dan volume yang ditetapkan dalam kontrak. Tidak hanya cepat, tapi juga harus tepat mutu dan tepat sasaran,” jelas Albert.

Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperketat pengawasan di seluruh titik proyek hingga selesai tepat waktu.

“Kami memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai standar dan tepat waktu agar hasilnya maksimal,” tegasnya.

Adapun proyek peningkatan jalan strategis yang ditinjau mencakup lima ruas utama di Sragen:

  1. Kaloran–Ngrendeng, Kec. Gemolong – Panjang 2,493 km, lebar 4,5 m, nilai Rp4,2 miliar, konstruksi beton.
  2. Jono–Tanon, Kec. Tanon – Panjang 3,3 km, lebar 4–4,5 m, nilai Rp5,79 miliar, konstruksi beton.
  3. Dk. Sumberejo (Desa Kedungwaduk)–Desa Jurangjero, Kec. Karangmalang – Panjang 1,2 km, lebar 3 m, nilai Rp1,56 miliar, konstruksi beton.
  4. Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Sudirman, Kec. Sragen – Panjang total 2,303 km, lebar 5,5–6 m, nilai Rp5,87 miliar, konstruksi aspal dua lapis (AC-BC dan Overlay AC-WC).
  5. Jalan Ahmad Yani, Kec. Sragen – Panjang 1,646 km, lebar 8 m, nilai Rp2,41 miliar, konstruksi aspal dua lapis

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Cimahi: Akan Ada Hotel Hewan dan Rumah Sakit Hewan di Puskeswan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berencana meningkatkan fungsi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) agar lebih sempurna. Bahkan diharapkan nantinya terdapat hotel hewan dan rumah sakit hewan.

“Kita berencana meningkatkan Puskeswan agar lebih sempurna, bahkan nanti ada hotel hewan dan rumah sakit hewan. Perputaran ekonomi dari tren memelihara hewan peliharaan secara nasional mencapai Rp36 triliun, dan Cimahi harus menyambut potensi ini,” kata Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Senin (6/10)

Dirinya menekankan, keberadaan Puskeswan begitu penting karena menjadi tonggak terdepat dalam pencegahan penyakit rabies di Kota Cimahi. Apalagi di Pemkot Cimahi berkomitmen menjaga zero kasus rabies sejak tahun 1996.

“Sebuah prestasi yang harus dipertahankan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam pencegahan penyakit tersebut,” imbuh Adhitia.

Sebab dirinya mengingatkan bahwa rabies merupakan penyakit menular dan mematikan tersebut. Adhitia mendorong masyarakat yang memiliki hewan peliharaan untuk segera melakukan vaksinasi.

“Rabies adalah penyakit yang mematikan dan dapat dicegah, namun kenyataannya hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu,” kata Adhitia.

Dirinya menambahkan, setiap tahunnya, ribuan orang di seluruh dunia termasuk Indonesia masih banyak yang menjadi korban rabies akibat gigitan hewan yang terinfeksi. Fakta ini tentunya harus menjadi perhatian untuk ditanggulangi bersama dengan tindakan nyata.

“Untuk itu, saya mengajak semua pihak untuk mendukung program vaksinasi hewan peliharaan, memberikan edukasi tentang pencegahan rabies, serta melibatkan masyarakat dalam kampanye kesadaran,” ujar dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Viman dan Wakil Gubernur Jabar Resmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi Pertama di Kota Tasikmalaya

Penulis
Syifa
-

Bertempat di eks SD Rahayu, Kota Tasikmalaya, Wali Kota Tasikmalaya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya operasional Sekolah Rakyat pertama di Kota Tasikmalaya dan Kedua di Priangan Timur.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Unsur Forkopimda Kota Tasikmalaya, Para Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, S.E. menyampaikan bahwa upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya merupakan langkah nyata yang patut dijadikan contoh bagi daerah lain di Jawa Barat. Menurutnya, yang paling utama adalah memastikan tidak ada lagi anak-anak di Kota Tasikmalaya yang putus sekolah, diharapkan Sekolah Rakyat mampu menghadirkan sistem pembelajaran yang fleksibel dan dapat merangkul semua kalangan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan “Visi dan misi Jabar Istimewa di bidang pendidikan. Pendidikan bukan hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga membentuk karakter manusia Jawa Barat yang Cageur (sehat), Bageur (baik), Bener (benar), Pinter (pintar), dan Singer (terampil) sesuai dengan lima nilai Panca Waluya yang menjadi jati diri masyarakat Jawa Barat.

Disisi lain, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, S.T., M.BA menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan hadirnya Sekolah Rakyat di Tasikmalaya. Beliau juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi hadiah untuk Kota Tasikmalaya pada hari jadinya yang ke-24.

Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Wali Kota Tasikmalaya juga menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi pemutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas.

Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyiapkan lahan baru di Wilayah Kecamatan Tamansari untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Diharapkan dengan semakin banyaknya Sekolah Rakyat hal ini mampu memperluas jangkauan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dengan semangat Hari Jadi ke-24 Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota berkomitmen menjadikan Sekolah Rakyat ini sebagai momentum memperkuat Tasik Pintar dan Tasik Religius, sejalan dengan semangat pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Sidang OECD, Menteri PANRB Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Pemerintahan Terbuka dan Dekatkan Rakyat dengan Pemerintah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat pemerintahan terbuka. Ia menekankan bahwa bagi Indonesia, pemerintahan terbuka bukan semata reformasi administratif, melainkan narasi kemanusiaan yang berakar pada keadilan, transparansi, dan pelayanan publik yang setara.

Dalam pidato penutupnya pada Sidang Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Menteri Rini menyampaikan bahwa teknologi digital harus menjadi alat untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa bagi setiap warga negara,” ujar Rini di hadapan Deputy Secretary-General OECD, Mary Beth Goodman, dan jajaran anggota.

Rini menambahkan, pemerintahan terbuka seringkali dianggap sebagai reformasi teknis prosedural, padahal hakikatnya lebih dari itu.

“Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti, “ungkapnya.

Sebagai negara aksesi OECD, Indonesia berkomitmen menyelaraskan reformasi tata kelola pemerintah dengan standar global. Rini menilai, kolaborasi internasional melalui forum seperti OECD menjadi sarana penting untuk memperkuat praktik pemerintahan terbuka di era digital. Ia menyinggung hasil Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 yang digelar di Jakarta, yang menegaskan pentingnya integrasi antara transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka dalam membangun kepercayaan publik dan demokrasi yang kuat.

“Saat ini, kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik,” ujar Rini.

Rini juga menyoroti pentingnya teknologi digital sebagai pendorong utama tata kelola pemerintahan modern. Oleh karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi.

“Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien,” ungkapnya.

Menteri Rini menyampaikan bahwa menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan keberanian untuk bertindak.

“Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KemenPANRB Lakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik di KJRI Hong Kong

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat kualitas pelayanan publik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru, KemenPANRB melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong pada 5–7 Oktober 2025.

Kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh KJRI Hong Kong berjalan optimal, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Pelayanan publik merupakan bagian dari diplomasi luar negeri. KJRI Hong Kong menjadi contoh nyata bagaimana negara hadir memberikan perlindungan, kepastian, dan pelayanan kepada warganya,” ujar Otok Kuswandaru.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Konsul Jenderal Republik Indonesia Yul Edison, Kepala Kanselerai KJRI Baskara Praditpa, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri Yulastiawarman, serta Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri Bonifasius Riwi Wijayanto.

Kehadiran para pejabat lintas kementerian ini menunjukkan komitmen bersama antara KemenPANRB dan Kementerian Luar Negeri dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KJRI Hong Kong merupakan salah satu perwakilan Indonesia dengan jumlah WNI yang cukup besar, terutama pekerja migran. Melalui kegiatan pemantauan ini, pemerintah berharap pelayanan publik di KJRI Hong Kong dapat menjadi role model bagi perwakilan RI lainnya dalam memberikan pelayanan prima kepada diaspora Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar RUPS, Wali Kota Tangsel Tetapkan Komisaris Perseroda PITS Baru

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) di rumah dinas Wali Kota Tangsel, Senin, 6 Oktober 2025.

Agenda RUPS tersebut yakni menetapkan Veri Muhlis Arifuzzaman sebagai Komisaris Utama dan Mohamad Taslim sebagai Komisaris dari hasil open bidding yang dilakukan mulai Juli 2025 lalu.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, komisaris sebagai perwakilan pemegang saham harus melakukan pengawasan untuk peningkatan kinerja di Perseroda PITS.

“Amanat saya, saya minta komisaris itukan merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham. Jadi awasi kinerja perusahaan, bina dan laporkan secara berkala kepada pemegang saham secara tertulis atau secara lisan,” kata Benyami usai RUPS.

Benyamin juga meminta, jajaran direksi Perseroda PITS untuk terus menjaga tren positif laporan keuangan dan tingkatkan capaian kerja memberikan layanan air bersih untuk masyarakat.

“Kalau melihat trennya laporan keuangan perseroda itu terus positif, alhamdulillah bagus. Saya minta tren ini dijaga, kinerja. Target-targetnya dinaikan. Target saya, kinerja perusahaan diukur dari keuntungannya itu meningkat walaupun 20-30 persen,” papar Benyamin.

Tak hanya itu, Benyamin juga menekankan Perseroda PITS harus meningkatkan kerjasama dengan pengembang di wilayah Kota Tangsel untuk penyediaan air bersih. Dengan membangun Jaringan Distribusi Utama hingga intake untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat.

“Kan kita ada beberapa pengembang baru atau yang lama, belum masuk pelayanan air bersihnya. Di daerah Setu, Serpong dan daerah lainnya. Termasuk yang vertikal ke atas, apartemen, ini juga bisa semaksimal mungkin dilayani secara baik air bersihnya,” ungkap Benyamin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Pembinaan Pegawai RSUD, Wali Kota Maidi Tegaskan Komitmen Peningkatan Layanan Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan melalui Pembinaan Pegawai yang digelar di RSUD Kota Madiun, Senin (6/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekda Kota Madiun, Direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh jajaran pegawai rumah sakit.

Dalam arahannya, Wali Kota Maidi menekankan pentingnya motivasi dan evaluasi berkala untuk menjaga profesionalisme dan kualitas kerja pegawai. Ia juga mengapresiasi kontribusi RSUD terhadap kemajuan Kota Madiun yang kini menempati peringkat kedua dalam indeks pembangunan daerah.

“Kita harus bekerja secara profesional. Saya berharap RSUD terus membenahi pelayanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Maidi menyampaikan bahwa rumah sakit merupakan institusi yang dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, kemajuan teknologi, perubahan jenis penyakit, dan inovasi pengobatan harus terus diikuti demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Rumah sakit harus mengikuti perubahan. Teknologi, obat, penyakit semuanya harus dipelajari dan diikuti. Kalau ini dilakukan secara konsisten, saya yakin RSUD Kota Madiun bisa menjadi yang terbaik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan rencana efisiensi anggaran yang akan diterapkan mulai tahun 2026. Ia menegaskan, pegawai yang tidak menunjukkan kinerja optimal akan dievaluasi demi peningkatan efektivitas lembaga.

“Pegawai yang tidak optimal, tidak serius, dan justru merugikan instansi akan di evaluasi. Jurus efisiensi akan diterapkan dengan prinsip optimalisasi kinerja,” tandasnya.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, RSUD Kota Madiun diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Rumah sakit daerah ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan yang profesional, responsif, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Berantas Narkoba, Gubernur Herman Deru Perkuat Sinergi dengan BNNP Sumsel

Penulis
Syifa
-
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menegaskan komitmen kuatnya dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Sumsel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Herman Deru dalam pertemuan produktif dengan Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Pol. Hisar Siallagan, yang digelar pada Jumat (3/10).
Dalam diskusi tersebut, Gubernur menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan penindakan. Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah mengedepankan pendekatan promotif dan preventif untuk membentengi masyarakat, khususnya generasi muda.
“Ancaman narkoba saat ini semakin masif dan merusak masa depan generasi kita. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras dan terstruktur, tidak hanya di hilir, tetapi juga di hulu,” ujar HD.
Herman Deru menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel siap memberikan dukungan penuh kepada BNNP Sumsel dalam setiap program pencegahan yang menyasar sekolah, kampus, hingga desa-desa.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Pol. Hisar Siallagan, menyambut baik dukungan penuh dari Pemprov Sumsel. Ia berharap sinergi ini akan menciptakan gerakan yang lebih luas dalam mewujudkan Sumatera Selatan bersih dari narkoba (Bersinar).
“Dukungan dari Bapak Gubernur sangat krusial untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan rehabilitasi. Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi erat agar upaya pencegahan di Sumsel dapat berjalan lebih efektif dan masif,” tutup Brigjen Hisar.

Turut hadir Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumsel, Dr. H. M. Alfajri Zabidi MM., M.Pd.I, dan OPD lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...771772773...4,911Halaman 772 dari 4,911