Beranda blog Halaman 773

BPK Apresiasi Komitmen Kejaksaan RI dan BMKG Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Penulis
Syifa
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas komitmen Kejaksaan RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Komitmen ini menjadi bukti nyata upaya bersama dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan negara.
Apresiasi disampaikan langsung oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024 kepada Jaksa Agung RI,ST. Burhanuddin, dan Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, di Jakarta, Rabu (1/10).
“Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan RI atas tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sampai dengan semester I tahun 2025 telah mencapai 91,11 persen. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cermin keseriusan Kejaksaan RI dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar Anggota I BPK.
Sementara itu, apresiasi juga disampaikan kepada BMKG dimana per semester I tahun 2025 telah menindaklanjuti 544 rekomendasi BPK senilai Rp194,65 miliar, dengan status penyelesaian tindak lanjut mencapai 88,24%.
Anggota I BPK menegaskan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar bentuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian integral dari upaya perbaikan tata kelola keuangan negara yang berkelanjutan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan bentuk tanggung jawab institusional dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnyavisi Indonesia Emas 2045.
Komitmen Kejaksaan RI dan BMKG dalam menjaga kualitas laporan keuangan memberikan hasil dengan diraihnya kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LK Tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas publik telah menjadi bagian dari budaya kerja yang melembaga.

Acara penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) I BPK, Sarjono, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK, Kejaksaan RI dan BMKG.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Minta Instansi Daerah Terapkan Penuh Digitalisasi Layanan Melalui SIASN

Penulis
Syifa
-

Sebagai evaluasi tindak lanjut regulasi dan implementasi teknis layanan kepegawaian di instansi daerah wilayah kerja Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang, Direktorat Status dan Pemberhentian ASN mengundang 43 instansi daerah untuk mereviu layanan status dan kedudukan kepegawaian di instansinya melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), Sabtu (04/10) di Kota Palembang.

Adapun instansi daerah yang hadir dalam pembahasan merupakan pengelola kepegawaian instansi di wilker Kanreg VII BKN Palembang, diantaranya BKD dan BKPSDM provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, serta Bengkulu. Terkait itu, Direktur Status dan Pemberhentian ASN, yakni Lia Rosalina mengungkapkan rapat kerja bersama ini dilakukan agar implementasi regulasi teknis status serta kedudukan kepegawaian di lapangan betul-betul berjalan seirama antara BKN dengan seluruh instansi daerah. “Rakornis ini menjadi ruang bagi kita semua untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan kepegawaian sehingga layanan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Lebih jauh, kami mendorong optimalisasi Sistem Informasi ASN (SIASN) agar manajemen ASN semakin efektif dan adaptif,” tuturnya.

Dalam aspek yang lebih besar, Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yakni Aris Windiyanto mengingatkan para pengelola kepegawaian instansi bahwa tata kelola manajemen ASN berpengaruh pada keberhasilan pembangunan Nasional. “Program Asta Cita yang digagas pemerintah hanya bisa berjalan apabila didukung oleh ASN yang profesional. Kapasitas dan kinerja ASN menjadi faktor utama keberhasilan visi pembangunan nasional sehingga manajemen ASN yang kita lakukan hari ini akan berdampak langsung pada tercapainya target pemerintahan,” tegas Aris.

Rakornis kali ini menghadirkan dua sesi panel, diantaranya terkait layanan Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN, Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN, Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN, serta Direktorat Status dan Pemberhentian ASN. Pembahasan bersama ini menjadi bagian konsolidasi antara BKN dengan instansi untuk menghadirkan pelayanan kepegawaian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan birokrasi modern.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes, BPOM, dan BGN Mantapkan Koordinasi Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat langkah bersama untuk memastikan pelaksanaan Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berselang 5 hari setelah rapat koordinasi terbatas sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Komunikasi Pemerintah, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Kesehatan, Selasa (7/10).

Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun langkah strategis serta teknis pengawalan program MBG. Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi, tata kelola, serta upaya memastikan keamanan pangan dan efektivitas distribusi di lapangan.

Menteri Kesehatan (Menkes) menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan program MBG dilaksanakan secara terarah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Seperti pernah disampaikan Budi Gunadi Sadikin, Kemenkes, BPOM, dan BGN akan menjadi bagian sistem sertifikasi terpadu untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar. Peran Kemenkes sendiri ditekankan pada pengawasan melalui standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, dan pengawasan berlapis.

Taruna Ikrar menegaskan kesiapan BPOM untuk terus mendukung keberhasilan program melalui penguatan sistem keamanan pangan nasional. “MBG merupakan suatu program penting, dan kehadiran 3 lembaga [BGN, Kemenkes, dan BPOM] adalah suatu keharusan,” ujar Kepala BPOM.

Taruna Ikrar menyebutkan bonus demografi Indonesia itu luar biasa. Agar potensi bonus demografi ini memberikan manfaat besar bagi bangsa, maka pemerintah harus memperhatikan tumbuh kembang dan kesehatan penduduk, terutama anak-anak. “Di sinilah MBG berperan,” tuturnya. Dan agar program ini berjalan optimal, Kepala BPOM mengatakan MBG perlu masukan dan dukungan dari semua pihak.

Untuk mendapatkan masukan dari pihak di luar pemerintah, rapat ini juga menghadirkan perwakilan dari masyarakat. Tampak sebagai peserta rapat antara lain perwakilan Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Working Group, dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak. Hadir pula praktisi gizi Rita Ramayulis serta Co-Founder dan Chief Executive Officer Tentang Anak Mesty Ariotedjo.

Sepakat dengan Kepala BPOM, Rita Ramayulis mengatakan program ini sangat baik. “Pemberian makanan bergizi sangat dibutuhkan oleh sumber daya manusia,” tuturnya. Rita Ramayulis mengatakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat, bisa jadi disebabkan karena kurangnya informasi dan edukasi tentang pentingnya makan bergizi ini. Karena itu, perlu penguatan komunikasi publik yang dilakukan serentak dan berkelanjutan kepada anak-anak, orang tua, pihak sekolah, penyelenggara/penyedia, media, dan juga influencer tentang pentingnya MBG bagi masyarakat.

Sementara itu, perwakilan Sahabat Gizi menyampaikan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG, antara lain perbaikan sumber daya manusia di lapangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjutnya, rasio ahli gizi, serta pelatihan keamanan pangan.

Di akhir pertemuan, Menkes menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas segala masukan dan dukungan yang disampaikan peserta. Pertemuan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan program MBG. Kolaborasi antara Kemenkes, BPOM, BGN, Badan Komunikasi Pemerintah, dan pihak terkait lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan bergizi yang aman, sehat, dan berkualitas. Sinergi lintas pihak ini diharapkan menjadi dasar yang kokoh bagi keberhasilan program MBG, sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Minta Keselamatan Jadi Prioritas dalam Layanan Transportasi Bangka Belitung

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau layanan transportasi di Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10). Pada kunjungannya Menhub Dudy memastikan konektivitas dan ekonomi berkelanjutan di kawasan ini akan diperkuat.

Peninjauan dilakukan di Kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, dengan mengunjungi Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bangka Belitung, yang melakukan sejumlah layanan antara lain angkutan antarmoda Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Kalayang, sejumlah pekerjaan bidang lalu lintas, serta layanan keperintisan angkutan penyeberangan dan jalan.

Terkait keperintisan angkutan penyeberangan, terdapat dua lintas layanan yaitu lintasan Sadai – Tanjung Gading dan lintasan Tanjung Ru – Tanjung Nyata. Lalu untuk layanan keperintisan angkutan jalan, tersedia tujuh trayek aktif antara lain Pangkal Pinang – Tanjung Pura, Pangkal Pinang – Pusuk, Pangkal Pinang – Kretak – Koba, Pangkal Pinang – Sebagin, Pangkal Pinang – Kundi, Tanjung Nyato – Selat Nasik – Gual, serta Tanjung Pandan – Manggar (via Dendang).

Kemudian, untuk mendukung Pangkal Pinang sebagai Kota Timah, BPTD Kelas III Bangka Belitung juga melakukan program lain yaitu manajemen rekayasa lalu lintas seperti manajemen arus dan rute, manajemen fasilitas jalan, serta manajemen pengguna jalan dan edukasi.

“Kemenhub mendukung pengembangan industri timah di Pangkal Pinang sepanjang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kami ingin memastikan pertumbuhan industri di daerah, termasuk industri timah, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kepentingan nasional,” ujar Menhub Dudy.

Selanjutnya Menhub Dudy melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam, yang memiliki tiga wilayah kerja yaitu Belinyu, Sungai Liat, serta Sungai Selan.

Pelabuhan Belinyu merupakan pelabuhan pengumpul yang disinggahi Tol Laut Trayek R7 dan Kapal Sabuk Nusantara 48. Pelabuhan Sungai Liat merupakan pelabuhan pengumpan lokal, dan Pelabuhan Sungai Selan merupakan pelabuhan pengumpan regional.

Menhub Dudy mengatakan, seluruh layanan tersebut harus memperhatikan keselamatan, dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kita harus memerhatikan betul keselamatan. Kita tidak ingin seperti kejadian yang lalu. Saya minta ramp check terus dilakukan. Lalu kita di sini tidak sendiri, dalam melakukan setiap kegiatan harus bisa berkoordinasi dengan pihak lain supaya bisa didukung,” kata Menhub Dudy.

Di Bangka Belitung, Menhub Dudy juga turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada kegiatan Laporan Capaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada Presiden RI dan Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara kepada PT Timah Tbk.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Pitra Setiawan, Kepala KSOP dan UPP di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, serta General Manager Pelindo Regional 2 Pangkalbalam Ahcmad Yoga Suryadarma.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Imbau Calon Peserta Magang Tidak Tergesa-gesa Mendaftar

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengimbau para calon peserta program pemagangan agar tidak tergesa-gesa dalam mendaftar ke perusahaan. Pasalnya, rentang waktu pendaftaran masih cukup panjang, yakni mulai tanggal 7 hingga 12 Oktober 2025.

“Jadi tidak perlu terburu-buru. Besok, lusa, atau sampai tanggal 12 masih bisa mendaftar,” ujar Menaker di Jakarta, Selasa (7/10).

Menaker menjelaskan bahwa proses seleksi calon peserta magang akan dilakukan langsung oleh perusahaan. Saat ini, perusahaan-perusahaan tengah mengumumkan kebutuhan jumlah calon peserta magang. Setelah perusahaan mengumumkan kebutuhan tersebut, calon peserta dapat mulai mendaftar. Nantinya, perusahaan yang akan memilih peserta sesuai dengan tempat pemagangan yang dipilih.

“Yang menentukan calon peserta yang lolos, berapa orang, dan siapa saja, itu perusahaan, bukan Kemnaker,” tegasnya.

Menaker menambahkan, calon peserta magang dapat memilih lowongan di perusahaan mana saja hingga tanggal 12 Oktober 2025. Setiap calon peserta juga dipersilakan memilih maksimal tiga alternatif tempat magang yang diinginkan.

“Silakan dipilih. Baru nanti pada tanggal 13 Oktober dilakukan seleksi oleh perusahaan untuk menentukan siapa saja yang akan diterima magang di perusahaan mereka,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menaker menyampaikan bahwa program pemagangan ini merupakan Batch I. Jika peminatnya tinggi, Kemnaker akan membuka Batch berikutnya setelah berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangunan Pesantren Akan Diaudit Serentak, Pemerintah Siapkan Hotline 158!

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10). Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait musibah robohnya bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa sebanyak 67 orang.

Menteri Dody menegaskan kesiapan Kementerian PU dalam memberikan pendampingan teknis bagi pondok pesantren di seluruh Indonesia, khususnya terkait keamanan struktur bangunan dan kepatuhan terhadap izin pendirian. Kementerian PU juga akan segera membuka layanan hotline konsultasi pembangunan pondok pesantren melalui Call Center 158.

“Sambil berjalannya waktu, besok Senin kami akan membuka hotline terkait konsultasi pondok pesantren. Jika ada pondok pesantren yang ingin dilakukan pengecekan bangunan dengan segera, bisa dikonsultasikan ke hotline tersebut dan tim akan langsung datang ke lokasi,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menambahkan, tim teknis akan dikerahkan dari jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah tersebar di seluruh Indonesia. “Tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebar di seluruh Indonesia, sehingga harapannya kita bisa cepat pengecekannya. Kalau terkait anggaran, insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada bantuan atau kolaborasi dari swasta,” tambah Menteri Dody.

Lebih lanjut, Menteri Dody juga menyampaikan bahwa Kementerian PU akan melakukan sampling audit di sejumlah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak.

“Untuk sementara kita sampling di 9 provinsi yang memang paling banyak pesantrennya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan seterusnya. Sementara yang kita tangani berdasarkan sampling dulu, yang tidak masuk sampling mungkin nanti akan dibantu lewat hotline. Kami kerjakan secara paralel, nanti input dari masyarakat tetap kita perlukan. Dan tim kami di lapangan juga sudah mulai bekerja untuk mendata dan mengaudit,” tambah Menteri Dody.

Dalam kesempatan sama, Menko PM Muhaimin juga menjelaskan bahwa pemerintah akan membentuk Satgas Pembangunan Pesantren yang fokus pada audit bangunan dan pembenahan izin pendirian. Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan meminta agar seluruh pembangunan pesantren dihentikan sementara apabila belum memiliki izin.

“Kita perintahkan juga kepada pesantren-pesantren untuk memperbarui izin pendirian bangunan atau PBG. pembangunan sekecil apapun harus ada PBG. Pembangunan sekecil apapun harus berizin, dan yang terpenting kami telah memerintahkan kepada seluruh pesantren agar menghentikan proses pembangunan sampai memiliki izin. Nanti jajaran satgas akan melakukan cross check data bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk audit dan penanggulangan cepat supaya tidak terjadi musibah lagi,” tegas Menko Muhaimin.

Menurutnya, langkah ini penting mengingat rata-rata pesantren telah berdiri selama ratusan tahun. Pesantren di Sidoarjo yang roboh, misalnya, diketahui telah berusia 125 tahun. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan audit menyeluruh bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa. “Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Cukup, sekali ini saja. Mari kita bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah agar setiap pesantren dapat berdiri dengan aman dan berizin,” tutup Menko Muhaimin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Bahas Penguatan Transfer ke Daerah Bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima jajaran Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10). Pertemuan ini membahas berbagai isu aktual mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan sinergi fiskal pusat–daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam diskusi tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi terkait dinamika kebijakan fiskal, terutama dampak penyesuaian TKD terhadap pelaksanaan program prioritas dan layanan publik di daerah. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan dari para Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

“Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh Gubernur. Diskusi hari ini sangat konstruktif dan membuka banyak perspektif nyata dari daerah,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Beberapa usulan terkait afirmasi bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Sumatera Utara, Menteri PKP Dorong Pengembang Daerah Perbanyak Rumah Berkualitas

Penulis
Syifa
-

Mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, dan ⁠Wakil Bupati Deli Serdang Lom lom suwondo SS meninjau perumahan bersubsidi SMK RESIDENCE 2, Jl. Sentosa, Lubuk Pakam Deli Serdang, Selasa (7/10).

“Saya ingin terus menumbuhkan semakin banyak pengembang-pengembang yang berkualitas di daerah, supaya membuka lapangan pekerjaan. Seperti di perumahan ini lokasinya strategis tidak jauh dari bandara hanya sekitar 15 menit,” kata Menteri Ara.

Menteri Ara menambahkan, bahwa ia menilai kualitas perumahan tersebut termasuk fasilitas umumnya sangat baik. “Jalannya lebar, tadi saya lihat airnya bagus, atapnya juga tinggi, saya cek sudah berapa kali hujan besar di sini, tapi kata penghuninya tidak banjir. Jadi saya kasih nilai 8,” kata Menteri Ara.

Menteri PKP juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah karena sudah menjalankan kebijakan BPHTB dan PBG gratis.

“Sekali lagi saya sampaikan ini contoh perumahan subsidi yang bagus. Contoh-contoh pengusaha yang mengutamakan kepuasan pelanggan, karena itu nanti akan membangun kepercayaan, membangun reputasi,” tuturnya.

Terkait progres serapan program rumah subsidi/FLPP, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, saat ini realisasi serapan FLPP hingga saat ini sudah mencapai 196.960 dari alokasi FLPP tahun 2025 sebanyak 350 ribu. “Khusus di Sumatera Utara alokasinya sebanyak 15.000 unit rumah subsidi,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan, dari alokasi sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi, saat ini sudah tersalurkan sekitar 8000 unit rumah subsidi di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Terbitkan Edaran Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Dapur MBG

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Surat edaran ini ditujukan kepada kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, serta kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dan kepala SPPG di seluruh Indonesia.

“Selain aspek gizi, keamanan pangan menjadi faktor penting untuk diperhatikan. Makanan harus aman dikonsumsi dan harus dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kontaminasi di sepanjang rantai pangan olahan siap saji,” ujar Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit, Kemenkes, Murti Utami dalam SE yang ditandatangani pada 1 Oktober 2025 tersebut.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi. Bagi SPPG yang telah beroperasi sebelum terbitnya SE dan belum memiliki SLHS, diberikan waktu satu bulan untuk mengurus sertifikat. Sedangkan SPPG yang dibentuk setelah terbitnya SE, harus memiliki SLHS paling lambat satu bulan sejak penetapan sebagai SPPG.

“SLHS diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas kesehatan atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah,” ujar Murti.

Untuk memperoleh SLHS, SPPG dapat mengajukan permohonan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa surat permohonan, dokumen penetapan SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN), denah/layout dapur, serta bukti penjamah pangan sudah bersertifikat kursus keamanan pangan siap saji.

Sebelum menerbitkan sertifikat, dinas kesehatan kabupaten/kota bersama puskesmas melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). Selain itu, SPPG harus melampirkan hasil pemeriksaan sampel pangan yang memenuhi syarat kelayakan konsumsi dari laboratorium.

“Penerbitan SLHS dilakukan paling lama 14 hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat,” tandas Murti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

14 Lokasi Samsat Keliling di Jabodetabek, Ini Jadwal dan Syaratnya

Penulis
Syifa
-

Untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (8/10).

Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X (Twitter), masyarakat dapat mengakses layanan Samsat Keliling di berbagai titik strategis mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, tergantung wilayah operasional masing-masing.

Lokasi Samsat Keliling Jakarta dan Sekitarnya

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (09.00–15.00 WIB) dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere (08.00–14.00 WIB).

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Mal ITC BSD (16.00–19.00 WIB).

  • Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh (09.00–14.00 WIB).

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB).

  • Kelapa Dua: Halaman GTown Square Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Bekasi: Kantor Kecamatan Bekasi Utara (08.00–12.00 WIB).

  • Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang (08.00–12.00 WIB).

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kecamatan Tajur Halang (09.00–12.00 WIB).

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB).

Syarat Pembayaran Pajak di Samsat Keliling

Untuk melakukan pembayaran PKB di gerai Samsat Keliling, wajib pajak perlu membawa KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi masing-masing dokumen.

Perlu diketahui, Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Sementara untuk perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat induk terdekat.

Imbauan Kepada Masyarakat

Polda Metro Jaya juga mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di lokasi layanan Samsat Keliling. Pengunjung diminta menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran penyakit menular.

Dengan adanya layanan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tanpa harus mengantre di kantor Samsat utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...772773774...4,911Halaman 773 dari 4,911