Beranda blog Halaman 774

Layanan SIM Keliling Hari Ini, Rabu: Cek Lokasinya di Lima Wilayah Jakarta

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah DKI Jakarta, Rabu (8/10). Layanan ini memudahkan warga dalam memperpanjang masa berlaku SIM tanpa perlu datang langsung ke kantor Satpas.

Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X (Twitter), diinformasikan bahwa pelayanan SIM Keliling Jakarta dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di beberapa titik lokasi di lima wilayah kota administrasi.

Berikut daftar lokasi SIM Keliling Polda Metro Jaya hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM diwajibkan membawa KTP dan SIM asli beserta fotokopinya, mengisi formulir permohonan, serta menjalani tes kesehatan yang tersedia di lokasi gerai SIM Keliling.

Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Sementara itu, bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis, proses pengajuan harus dilakukan dengan membuat SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Adapun besaran biaya perpanjangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni sebesar Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

Dengan adanya layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengurus dokumen legal berkendara secara cepat, aman, dan efisien tanpa perlu antre panjang di kantor kepolisian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini Didominasi Cerah dengan Hujan Ringan di Sore Hari

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu (8/10) akan didominasi kondisi cerah hingga hujan ringan di beberapa titik. Berdasarkan data dari laman resmi BMKG, cuaca di Ibu Kota diperkirakan bervariasi sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 60–96 persen.

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta — meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur — diperkirakan berawan. Cuaca cerah kemudian akan mendominasi pada siang hari di seluruh wilayah tersebut.

Memasuki sore hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah masih akan terjadi di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, sementara hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Pada malam hari, cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sedangkan Jakarta Utara dan Jakarta Barat diprediksi tetap mengalami cuaca cerah tanpa hujan.

Dengan kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai potensi hujan lokal pada sore hari, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Genjot Daya Saing IKM, Kemenperin Gandeng Kampus Perkuat Kualitas SDM

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah (IKM) melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut ditempuh melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi dari perguruan tinggi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, peningkatan kompetensi dan kualitas SDM merupakan salah satu kunci penting agar pelaku IKM dapat lebih adaptif menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif. “Kami memandang bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi akan menjadi katalis dalam mencetak wirausaha tangguh, sekaligus memperkuat ekosistem IKM agar mampu naik kelas,” ungkap Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/10).

Senada dengan pernyataan Menperin, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, peningkatan kapasitas SDM sektor IKM mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan bisnis, manajemen usaha, hingga kemampuan produksi. “Masing-masing bidang ini membutuhkan kompetensi khusus, sehingga kolaborasi dengan pihak yang tepat, seperti perguruan tinggi, sangat dibutuhkan agar hasilnya lebih efektif,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, yang direalisasikan oleh Ditjen IKMA adalah menjalin kerja sama dengan Universitas Ciputra Surabaya dalam pengembangan SDM IKM, khususnya pada komoditi kimia, sandang, dan kerajinan, dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kerja sama ini diresmikan pada Senin (22/9) di kampus Universitas Ciputra Surabaya melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen IKMA, yang diwakili oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dengan pihak Universitas Ciputra yang diwakili oleh Rektor, Wirawan Endro Dwi Radianto. Selain itu, turut ditandatangani perjanjian kerja sama dengan School of Business and Management (SBM) UC Surabaya yang diwakili oleh Dekan, Damelina Basauli Tambunan.

“Kolaborasi dengan Universitas Ciputra Surabaya ini akan berfokus pada pengembangan kapasitas SDM IKM di bidang manajemen usaha. Agustus lalu, kami telah berkolaborasi dengan ISI Yogyakarta di bidang pengembangan produk fesyen dan kriya, jadi ini kolaborasi kedua Ditjen IKMA dengan perguruan tinggi di tahun 2025,” ujar Dirjen IKMA.

Reni menerangkan, Universitas Ciputra Surabaya dipilih sebagai kolaborator karena selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan kewirausahaan (enterpreneurship), sehingga diharapkan dapat membantu IKM binaan Ditjen IKMA menjadi wirausaha tangguh dan mampu menghadapi tantangan bisnis saat ini.

“Ditjen IKMA dan Universitas Ciputra Surabaya sama-sama memiliki visi bahwa bila IKM lokal memiliki kepiawaian dalam berwirausaha, akan membawa dampak positif bagi roda perekonomian ke lingkungan sekitar dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami harap visi tersebut dapat terwujud lebih nyata melalui kolaborasi ini,” imbuhnya.

Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Wirawan Endro Dwi Radianto, menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, kolaborasi dengan Kemenperin merupakan wujud nyata pentahelix antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media. “Sejalan dengan visi Kampus Berdampak, kami akan terus menguatkan nilai-nilai entrepreneurship agar dapat menghadirkan kontribusi nyata bagi industri dan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Budi Setiawan menambahkan, kerja sama dengan SBM UC Surabaya akan diwujudkan dalam berbagai program pembinaan, seperti pendampingan, bimbingan teknis, magang, inkubasi bisnis, hingga layanan konsultasi dan penelitian. “Pengetahuan manajemen usaha sangat vital bagi IKM, karena bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga agar mereka bisa naik kelas,” jelasnya.

Budi menegaskan, kerja sama ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas program serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing IKM nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Cahyadi Paparkan Keunggulan PSEL Benowo kepada Bupati Bantul

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Benowo, pada Selasa (7/10). Kali ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ingin menilik secara langsung proses pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Surabaya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, kedatangan Bupati Bantul ke Surabaya adalah untuk melihat langsung proses pengolahan sampah menjadi energi listrik. Tujuannya, adalah untuk direplikasi di wilayah Kabupaten Bantul. Kunjungan ini, juga bagian dari tindak lanjut pertemuan seluruh kepala daerah di Danantara sebelumnya, yang membahas soal pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Jadi, kemarin setelah ada pertemuan (kepala daerah) yang diadakan di Danantara, terkait pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, dan insya allah semuanya akan di-cover oleh Danantara. Pada waktu itu, saya pribadi diundang untuk menyampaikan hal ini kepada seluruh bupati dan wali kota yang hadir di Danantara,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyebutkan, saat menggelar pertemuan antar kepala daerah di Danantara, Surabaya dijadikan kota percontohan nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik terbaik di Indonesia. Selain itu, lanjut dia, pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Surabaya juga menggunakan skema pembiayaan tipping fee yang efisien.

“Maka kalau hari ini tidak menggunakan tipping fee, itu tidak mungkin. Tapi, ketika ada pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) yang fiskalnya daerah itu rendah, maka secara otomatis Danantara ini lah yang akan menjadi bagian negara untuk mengolah sampah,” sebut Wali Kota Eri.

Selain itu, lanjut Wali Kota Eri, PSEL Benowo juga menggunakan teknologi gasifikasi dalam pemrosesan mengubah sampah menjadi energi listrik. Karena, berdasarkan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tidak merekomendasikan penggunaan insinerator.

“Di Surabaya dahulu ada dua, insinerator dan gasifikasi, maka (sekarang) kita menggunakan gasifikasi. Karena Kementerian Lingkungan Hidup sampai hari ini tidak merekomendasikan menggunakan insinerator, karena yang dihasilkan asapnya itu kandungannya tidak baik untuk lingkungan,” jelasnya.

Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu menerangkan, dalam pertemuan antar kepala daerah sebelumnya juga dibahas, bahwa pemerintah daerah akan mendapat pembiayaan dari Danantara. Pembiayaan itu, nantinya ditujukan kepada daerah yang menghasilkan sampah di atas 1000 ton per hari. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menyiapkan lahan minimal seluas 5 hektar untuk tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Maka dimunculkan lah peraturan presiden (Perpres) untuk semuanya akan di-cover oleh Danantara. Baik itu terkait dengan pembiayaan, investasi, dan lain-lainnya, serta terkait dengan pemilihan investor yang akan menggerakkan sampah menjadi listrik,” terangnya.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu berharap, Kota Surabaya juga mendapatkan cover pembiayaan dari Danantara untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun, lanjut Cak Eri, ternyata pemerintah pusat meminta Kota Surabaya agar memanfaatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kemarin minta kementrian agar di-cover juga, tapi beliau mengatakan kalau Surabaya ini satu-satunya kota yang fiskalnya 73 persen. Karena fiskalnya kuat, Surabaya bisa membantu daerah yang lainnya. Surabaya yang kuat berjalan dengan inovasinya, kita diminta untuk terus menjalankan menggunakan APBD, dan Surabaya tidak di-cover,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menilai, teknologi gasifikasi pengolahan sampah menjadi tenaga listrik PSEL Benowo sudah sangat baik. Menurut Bupati Halim, daerah-daerah yang belum memiliki teknologi tersebut, perlu melihat secara langsung sistem pengolahan sampah di Kota Surabaya.

“Seluruh daerah di Indonesia saat ini sedang berkepentingan mengolah sampah secara modern, efisien secara biaya, maupun ramah lingkungan. Nah, kita seluruh kepala daerah sedang belajar bersama bagaimana mendapatkan alternatif pengelolaan yang lebih efisien dari segi biaya,” kata Bupati Halim.

Bupati Halim menilai, pembiayaan tipping fee pengelolaan sampah di Kota Surabaya juga tergolong murah daripada daerah lainnya. “Banyak daerah itu tipping fee-nya sampai Rp500-Rp600 ribu per ton, di sini ini (Surabaya) hanya Rp290 ribu per ton, artinya efisien,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cilacap Siapkan Skema Perlindungan Khusus bagi Atlet Berprestasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Cilacap menaruh perhatian serius terhadap keberlangsungan karier atlet-atlet berprestasi agar tetap membawa nama daerah. Dalam apel bersama peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 tingkat Kabupaten Cilacap yang digelar di halaman Pendopo Wijayakusuma Sakti, Selasa (7/10), Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan perlunya langkah nyata untuk melindungi para atlet agar tidak mudah berpindah ke daerah lain.

Menurut Bupati, olahraga bukan sekadar upaya membentuk fisik yang sehat, tetapi juga sarana membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat juang. Ia menilai, pembinaan olahraga harus disertai perlindungan yang jelas bagi para atlet yang telah mengharumkan nama Cilacap di tingkat regional maupun nasional.

“Sering kali kita kehilangan atlet potensial karena mereka mendapat tawaran beasiswa atau pekerjaan di luar daerah. Setelah itu, mereka berpindah domisili dan tidak lagi membawa nama Cilacap,” ujar Syamsul saat melepas kontingen Kabupaten Cilacap untuk Porsenitas ke-XII Kunci Bersama tahun 2025 di Kabupaten Indramayu

Untuk mencegah hal itu, ia mendorong agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengkaji kemungkinan pemberian jalur khusus bagi atlet berprestasi agar bisa diusulkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cilacap. “Kalau sudah punya prestasi nasional, misalnya meraih medali di PON, bisa kita pertimbangkan lewat jalur khusus untuk menjadi ASN Cilacap,” katanya.

Selain melalui jalur kepegawaian, Pemkab juga membuka peluang bagi atlet berprestasi untuk berkiprah di perusahaan daerah (Perusda). Langkah ini, kata Bupati, menjadi salah satu bentuk perlindungan agar mereka tetap menjadi aset bagi daerah. “Kita bisa tempatkan atlet-atlet ini di Perusda agar mereka tetap berkarier di Cilacap. Mereka perlu mendapat dukungan dan perlindungan, semacam orang tua asuh, supaya tidak mudah diambil daerah lain,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Menurutnya, olahraga dapat menjadi kekuatan pemersatu masyarakat sekaligus sarana pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cilacap, Annisa Fabriana, menyebut peringatan Haornas tahun ini menjadi momentum untuk meneguhkan semangat menjadikan olahraga sebagai bagian dari jati diri bangsa. “Olahraga bukan hanya aktivitas jasmani, tetapi juga gerakan kebangsaan yang membangun karakter dan menumbuhkan daya juang,” ujarnya.

Acara Haornas tahun ini dirangkai dengan pelepasan kontingen Cilacap yang akan bertanding dalam ajang Porsenitas XII Kunci Bersama tahun 2025 di Kabupaten Indramayu. Sebanyak 110 atlet akan berlaga di sembilan cabang olahraga, mulai dari bulu tangkis, tenis meja, voli indoor, hingga sepak takraw.

“Semoga seluruh atlet dapat menampilkan yang terbaik dan membawa pulang prestasi membanggakan untuk Cilacap,” kata Annisa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pastikan Keamanan Pangan, Ahmad Luthfi Minta Perketat Pengawasan MBG

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta agar pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih diperketat. Hal itu dilakukan guna memastikan keamanan pangan di wilayahnya.

Luthfi menegaskan, keamanan pangan tidak boleh ditawar. Karenanya, seluruh dapur penyedia MBG harus memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.

“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” tegas Luthfi, saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, instansi terkait di lingkungan Provinsi Jateng.

Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.

Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG, dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Dia menegaskan, pengawasan harus dilakukan menyeluruh, mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” tegas gubernur.

Dia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan, dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.

Menurut Luthfi, program MBG memiliki multi efek yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

“Program ini multiefek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana menyampaikan, secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.

“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” katanya.

Dadan juga menyoroti peran besar ekonomi daerah dari program MBG. Nilai investasi dari BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun.

“Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.

Dadan menyatakan, BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Dia meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.

“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” ujar Dadan.

Dia menegaskan, ke depan BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri, akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Paripurna DPRD, Gubernur Jatim Pimpin Doa untuk Korban Musala Ponpes Al-Khoziny

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin doa bersama untuk insiden ambruknya Musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo di sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Senin (6/10).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan sambutan. Mulanya, Khofifah menyampaikan bahwa Wagub Emil Dardak dan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono tidak bisa hadir paripurna karena sedang berada di Buduran Sidoarjo yang merupakan lokasi kejadian.

Khofifah berharap proses evakuasi yang sedang berlangsung diberikan kelancaran. “Yang sudah dinyatakan ditemukan teridentifikasi. Mudah-mudahan semua amal pahalanya diterima Allah SWT. Karena mereka santri-santri sebagian besar MTs dan sedang salat. Mudah-mudahan mereka tercatat sebagai mati sahid,” kata Khofifah.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan didampingi jajaran wakil ketua dewan. Saat doa bersama ini, suasana ruang rapat paripurna langsung hening. Dalam doanya, Khofifah juga mengajak seluruh yang hadir untuk mendoakan agar keluarga korban diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan.

“Dan yang sedang mendapatkan perawatan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan,”ucap Khofifah yang sejurus kemudian diikuti doa bersama oleh seluruh peserta paripurna, baik anggota DPRD Jatim maupun pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur yang turut hadir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jatim dan BSSN Perkuat Ketahanan Siber Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) bagi sektor pendidikan dan kesehatan, di ruang Anjasmara Dinas Kominfo Jatim, Selasa (7/10). Kegiatan ini dihadiri perwakilan rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi se-Jawa Timur, termasuk SMK Telkom dan SMK Negeri Pungging yang berprestasi di bidang keamanan siber.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jatim, Achmad Fadlil Chusni, S.Kom., M.MT, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, menyebut kegiatan ini sebagai langkah nyata meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.

“Sepanjang tahun 2025, terdapat lebih dari 2,6 juta upaya serangan malware yang terdeteksi di Jawa Timur. Dari jumlah itu, 10.519 malware berhasil diblokir. Bahkan, pada September saja, tercatat 91 insiden siber di jaringan Protector ID, mulai dari kebocoran data hingga serangan DDoS,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jatim terus mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di kabupaten/kota. Hingga saat ini sudah ada 34 CSIRT yang terbentuk, dan ditargetkan seluruh 38 kabupaten/kota segera memiliki tim tanggap insiden siber yang tangguh.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN, Agus Prasetyo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan siber. Menurutnya, transformasi digital di bidang pendidikan dan kesehatan membawa manfaat besar sekaligus meningkatkan risiko serangan. “Keamanan informasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama,” tegasnya.

Agus menekankan bahwa asistensi ini menjadi momentum memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam mendeteksi, merespons, dan memitigasi insiden siber. “Kolaborasi antara BSSN, pemerintah daerah, sektor pendidikan, kesehatan, dan swasta sangat penting agar layanan publik tetap aman dari ancaman digital,” tambahnya.

Acara ini ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber. Dalam sesi materi, peserta mendapat penekanan mengenai pentingnya keamanan informasi serta urgensi pembentukan TTIS di sektor pendidikan dan kesehatan. Tim ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, menanggulangi, dan meminimalisir dampak insiden siber, sehingga layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.

Dengan sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas berkelanjutan, Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi provinsi yang tangguh dalam menghadapi ancaman siber di era digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Entaskan Kemiskinan, Ini Langkah Komprehensif Pemkot Ambon

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui langkah jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh sektor.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menjelaskan bahwa langkah jangka pendek difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar konsumsi tetap terpenuhi.

“Karena dia terkait dengan konsumsi maka BLT, bantuan sosial, dan bantuan sembako itu mengena langsung dengan persoalan konsumsi. Itu upaya jangka pendek supaya dari aspek konsumsi mereka bisa terpenuhi,” jelas Wali Kota saat jumpa pers yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (6/10).

Untuk jangka panjang, Pemkot Ambon menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat agar mandiri secara ekonomi.

“Kalau kita mau keluar dari kemiskinan, maka masyarakat harus punya pendapatan. Karena itu mereka perlu diberdayakan lewat pendidikan dan pelatihan agar bisa bekerja dan mandiri,” ujarnya.

Selain pemberdayaan, Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah sebagai kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru.

“Ekonomi Kota Ambon masih bergantung pada belanja pemerintah, karena itu peran sektor swasta dan investasi perlu diperkuat. Pemerintah membuka peluang bagi investor, sementara masyarakat punya tanggung jawab menjaga kota ini tetap aman dan nyaman agar investor tertarik berinvestasi,” tegasnya.

Menurut Wali Kota, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan memperkuat fondasi ekonomi Ambon, menekan angka pengangguran, dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di kota ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK: Keterbukaan Data Pemilik Manfaat (BO) Kunci Pencegahan Korupsi di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Keterbukaan data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, dalam kegiatan Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi, yang digelar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10).

“Transparansi data BO merupakan elemen penting dalam memperkuat integritas sistem ekonomi dan mencegah penyalahgunaan entitas korporasi untuk tindak pidana, khususnya korupsi,” jelas Setyo.

Menurutnya, dari sisi pencegahan, data ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan true diligence dan background check terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis maupun pemerintahan. Sedangkan dari sisi penindakan, keterbukaan data BO mempermudah penelusuran aset hasil korupsi dan proses asset recovery.

“Praktik korupsi dan pencucian uang kerap dilakukan melalui penyamaran kepemilikan korporasi, sehingga keterbukaan data BO menjadi kunci untuk menembus lapisan kepemilikan semu yang sering digunakan pelaku kejahatan. Karena itu, penting bagi kita memastikan bahwa data BO akurat, terverifikasi, dan dapat diakses untuk kepentingan penegakan hukum,” tegasnya.

KPK pun menyambut baik inisiatif kolaborasi yang digagas oleh Kementerian Hukum. Momentum ini menjadi langkah penting yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemilik Manfaat antara KPK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), sekaligus menjadi momentum peluncuran BO Gateway sebagai wujud komitmen bersama memperkuat transparansi data korporasi.

KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sebelumnya juga telah menjadikan transparansi data BO sebagai salah satu aksi nasional prioritas. Pada periode 2025–2026, fokus diarahkan pada peningkatan akurasi data dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi, seperti data pajak, transaksi keuangan, kepemilikan aset tanah dan bangunan, serta data kependudukan.

BO Gateway yang diluncurkan hari ini merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola korporasi di Indonesia. KPK berharap, setelah ini tidak ada lagi pemilik manfaat yang tidak transparan dan tidak bisa bertanggung jawab.

“Ini juga menjadi bagian penting dari upaya nasional memperkuat integritas korporasi serta diharapkan mampu memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Transparansi BO bukan hanya soal data, tapi fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat pencegahan korupsi di semua sektor,” tambah Setyo.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa peluncuran BO Gateway menjadi langkah penting dalam menutup celah penyalahgunaan data korporasi. “Selama ini banyak BO yang mencatut nama orang lain, bahkan pejabat tinggi. Sehingga sistem self-declaration tidak lagi diperbolehkan. Kini seluruh pelaporan wajib melalui notaris agar lebih akurat dan dapat diverifikasi,” ujarnya.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan penerimaan negara. “Dengan sistem BO yang terintegrasi, potensi pajak bisa naik signifikan hingga Rp500 miliar–Rp800 miliar. Ini bukti nyata manfaat tata kelola yang transparan,” katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menjelaskan dari total 3,55 juta korporasi yang wajib melaporkan BO, baru sekitar 1,82 juta atau 51,7% yang memenuhi kewajiban. Artinya, masih terdapat lebih dari 1,73 juta korporasi yang belum melapor.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Hukum kini memperkuat mekanisme verifikasi dan pengawasan aktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025,” jelasnya.

Pendekatan baru ini mengadopsi konsep multi-probe approach yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF), di mana validasi data tidak lagi bergantung pada pelaporan mandiri, tetapi melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Dengan sistem ini, data BO akan diverifikasi melalui berbagai sumber, termasuk data perpajakan, transaksi keuangan, serta kepemilikan aset, sehingga transparansi korporasi dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pencegahan korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan keuangan lainnya.

Forum ini turut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej; anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti; Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya; hingga Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...773774775...4,911Halaman 774 dari 4,911