Beranda blog Halaman 775

BPK Dorong Akuntabilitas pada Kemendes PDT dan BPKP

Penulis
Syifa
-
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Tahun 2024 dan LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024. Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara terpisah kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, pada hari Rabu (24/9) di Kantor Pusat BPK. Kedua LK tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mencerminkan komitmen bersama dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam pemeriksaan atas LK Kemendes PDT, BPK merekomendasikan agar dilakukan identifikasi dan perbaikan kelemahan aplikasi yang digunakan, untuk mendukung ketepatan pembayaran belanja honorarium dan bantuan biaya operasional Tenaga Pendamping Profesional (TPP), serta mengevaluasi kepatuhan dan ketepatan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan lainnya.
“Perbaikan secara sistem terkait pertanggungjawaban belanja diperlukan, kita berharap tenaga pendamping yang profesional mampu melaksanakan substansi mendampingi pembangunan desa,” tegas Anggota III BPK. Hal ini disambut baik oleh Mendes PDT, yang menilai hasil pemeriksaan tersebut bukan hanya evaluasi administratif semata, namun juga parameter dari harapan warga desa terhadap pemerintah yang bertanggung jawab.
Pada pemeriksaan atas LK BPKP, BPK merekomendasikan agar BPKP memperkuat mekanisme pengendalian internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anggota III BPK berharap agar setiap temuan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK juga segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beliau menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan agar pengelolaan keuangan negara di Kemendes PDT dan BPKP semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN) III BPK,Dede Sukarjo, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK, Kemendes PDT dan BPKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

‎15 Sampel DNA Korban Runtuhnya Musala Kembali Dikirim ke Pusdokkes Polri

Penulis
Syifa
-

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur kembali mengirimkan sampel DNA jenazah korban runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, ke Pusat Laboratorium DNA Pusdokkes Polri di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Hal tersebut disampaikan Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Mohammad Khusnan Marzuki, Senin (6/10).

‎“Hingga Minggu (5/10) kemarin, kami sudah mengirim 36 sampel DNA para korban. Hari ini kami kirim tambahan sekitar 15 sampel lagi,” ujarnya.

‎Khusnan menjelaskan, pengiriman sampel dijadwalkan senin sore pukul 16.00 WIB dan akan langsung diproses di laboratorium DNA Pusdokkes Polri. Ia menambahkan, proses identifikasi memerlukan waktu minimal tiga hari karena harus melalui serangkaian tahapan laboratorium.

‎“Kami sudah berkoordinasi dengan tim di pusat. Mereka berupaya mempercepat proses, tetapi secara normal hasil keluar dalam waktu sekitar lima hari,” jelasnya.

‎Menurut Khusnan, laboratorium DNA Pusdokkes Polri telah terakreditasi dan mampu memberikan tingkat akurasi hasil hingga 99,99 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

‎Bupati Garut Perkuat Kerja Sama Perguruan Tinggi Lewat Pemadanan Data Bantuan Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama sejumlah perguruan tinggi di Garut memperkuat komitmen untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Pemadanan Data Program Bantuan Pendidikan Tinggi.

‎Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Ruang Rapat Setda Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Selasa (7/10). Acara tersebut dihadiri oleh 18 perwakilan perguruan tinggi se-Kabupaten Garut.

‎Kerja sama ini mencakup pelaksanaan sejumlah program unggulan, antara lain Program 1 Desa 1 Sarjana, Beasiswa Mahasiswa Garut, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gotong Royong Akademisi Bersinergi dan Berinovasi (GRADASI).

‎Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas terealisasinya program ini yang disebutnya sebagai “dreams come true”. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

‎”Sebenarnya bagi kami, ini adalah sesuatu kebanggaan, kalau boleh bilang mah ini dreams come true. Dulu saya janji di saat kampanye ingin memberikan kesempatan kepada orang Garut untuk kuliah, dan alhamdulilah dibantu oleh Bapak-Bapak semua sehingga ini bisa terealisasi,” ucap Bupati Garut

‎Meskipun jumlah beasiswa saat ini masih terbatas, Bupati menegaskan komitmennya untuk menambah kuota. Saat ini terdapat 1.125 penerima beasiswa, dan ke depan Pemkab Garut akan membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi lain seperti UIN dan UPI, mengingat banyaknya mahasiswa Garut yang menempuh studi di sana.

‎Khusus untuk Program Beasiswa 1 Desa 1 Sarjana, Syakur menekankan bahwa program ini merupakan kerja sama charity antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang mencontoh skema Kartu Indonesia Pintar (KIP), namun tanpa uang saku.

‎”Sehingga saya mohon Bapak Ibu bisa dibantu, kalau bisa saya berharap tidak ada lagi biaya tambahan buat mahasiswa yang 1 Sarjana 1 Desa, karena ini program charity kita, kebersamaan kita untuk membangun Kabupaten Garut,” katanya.

‎Sementara itu, untuk Beasiswa Rp4 juta per semester, Syakur menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersifat satu kali bagi tiap mahasiswa agar dapat digilir ke penerima lain.

‎Terkait Program KKN Gradasi, Pemkab Garut melibatkan mahasiswa karena dinilai memiliki idealisme, komitmen, integritas, dan dedikasi tinggi dalam membangun desa.

‎”Kita gunakan teman-teman mahasiswa, kenapa? Karena tidak rewel mereka itu, punya komitmen, integritas, serius, berdedikasi dalam membangun desanya,” kata Bupati Syakur.

‎Ia menegaskan bahwa program ini juga bertujuan mengaktualisasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

‎”Belajar itu tidak harus selalu di kampus, bisa di luar kampus, ada interaksi dan diharapkan dengan begitu maka aktualisasi dari ilmu yang diajarkan menjadi lebih aktual dan lebih update,” imbuhnya.

‎Rektor Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Prof. Dr. Nizar Alam Hamdani, yang mewakili perguruan tinggi se-Kabupaten Garut, menyampaikan apresiasi kepada Bupati atas inisiatif dan kepemimpinannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

‎”Kami atas nama perguruan tinggi se-Kabupaten Garut, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, hal ini merupakan implementasi dari visi beliau di mana visinya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ucapnya.

‎Ia menilai bahwa pembangunan SDM, khususnya melalui program sarjana desa, merupakan investasi penting bagi penggerak pembangunan Garut di masa depan.

‎”Di Indonesia ini baru ada dua yang menerapkan konsep sarjana desa, yang pertama adalah di Kabupaten Tegal, dan sekarang sedang proses berlangsung rekruitmen dan yang pertama tentunya kita melaksanakan MoU adalah di Kabupaten Garut,” tandasnya.

‎Rektor IPI Garut juga mengapresiasi ide kreatif Bupati dan berharap program ini dapat melahirkan lulusan sarjana desa sebagai agen perubahan pembangunan di masing-masing desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bekasi Pantau Penertiban 300 Bangunan di Atas Saluran PJT di Wisma Asri

Penulis
Syifa
-

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penertiban hampir 300 bangunan permanen milik warga yang berdiri di atas lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) dan menutup fungsi saluran air berlokasi di Perumahan Wisma Asri Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung ke lokasi untuk memantau jalannya proses pembongkaran. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal penertiban semata, tetapi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kota yang tertata dan infrastruktur yang terintegrasi.

“Penertiban ini kami lakukan untuk mengembalikan fungsi saluran sebagaimana mestinya. Dengan terbebasnya saluran dari bangunan liar, pengendalian sampah, aliran air, hingga pencegahan banjir akan lebih efektif,” ujar Tri.

Selain menormalisasi fungsi saluran air, Pemkot Bekasi juga tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi umum yang akan memberikan dampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Jalan yang sebelumnya sempit kini telah ditata hingga memiliki lebar 8 meter, memungkinkan bus Trans Patriot masuk dan melayani warga secara optimal.

“Transportasi umum akan membuat biaya perjalanan lebih hemat dan konektivitas kota semakin kuat. Jalur ini juga akan terhubung hingga ke wilayah utara dan terintegrasi dengan LRT serta stasiun kereta, sehingga akses masyarakat semakin mudah,” lanjut Tri.

Proyek ini didukung dengan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apabila terdapat kekurangan dalam penyelesaian pembangunan, akan diberikan tambahan selesai secara bertahap. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan dengan keterbatasan keuangan daerah, namun tetap mengedepankan prioritas kebutuhan masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Idi Susanto menambahkan bahwa keberadaan bangunan liar di atas saluran selama ini menjadi hambatan dalam pengelolaan lingkungan.

Meski sebagian bangunan telah berdiri selama puluhan tahun, pemerintah menegaskan bahwa keberadaannya tidak sesuai peruntukan karena berada di atas lahan PJT. Penertiban dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga.

“Dengan dibongkarnya bangunan-bangunan ini, pengendalian sampah dan aliran air dapat lebih mudah dikelola, sehingga kawasan menjadi lebih tertata,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tekan Inflasi, Pemprov Riau Distribusikan Satu Ton Cabai Merah di Lima Pasar

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat mengendalikan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga cabai merah. Untuk menekan Inflansi Pemprov Riau bersama sejumlah instansi terkait melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah di sejumlah lokasi strategis.

Komoditas cabai menjadi faktor penyumbang inflasi terbesar di Riau. Kondisi tersebut juga terjadi di daerah penghasil cabai yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

“Cabai menjadi pemicu utama inflasi, bukan hanya di Riau, tapi di seluruh Sumatera. Bahkan di Sumbar dan Sumut penghasil cabai juga inflasi tercatat Tinggi,” kata Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, Selasa (7/10).

Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Riau mendiskusikan 1 ton cabai merah di 5 lokasi pasar di Kota Pekanbaru. Ada pun 5 lokasi utama digelarnya operasi pasar tersebut, yakni Pasar Sukaramai, Pasar Cik Puan, Pasar Pagi Arengka, Pasar Dupa, Pasar Kampar.

Dijelaskan Helmi, melalui kegiatan pasar murah ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau Pangan Bertuah turut dilibatkan. Yakni sebanyak satu ton cabai merah ke pasar-pasar tersebut.

“Melalui BUMD Riau pangan bertuah di distribusi 1 ton cabai. merah. Harga cabai di operasi pasar 69 ribu rupiah per kilo. Diharapkan langkah ini dapat membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama cabai yang menjadi komoditas sensitif terhadap inflasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Helmi menambahkan, kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan pada lusa, Kamis, 9 Oktober 2025. Diharapkan kegiatan pasar murah yang terus dilakukan bertujuan untuk memperluas jangkauan distribusi. Kemudian juga memastikan harga tetap terkendali.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” tutup Helmi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, serta perwakilan Satgas Pangan dari Polda Riau yang juga turut memantau jalannya operasi pasar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Munafri Dorong PDAM Jadi Teladan Tata Kelola BUMD saat Exit Meeting BPK Sulsel

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan Exit Meeting di Balai Kota Makassar, Selasa (7/10).

Pertemuan ini membahas hasil pemeriksaan pendahuluan atas efektivitas pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar serta pemeriksaan kepatuhan awal terhadap operasional PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2024–2025 (s.d. Semester I).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Frengki Halomoan Manalu bersama jajaran, Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Kepala Inspektorat Kota Makassar, serta Jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa pemeriksaan BPK merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan di Kota Makassar.

Ia menyebut hasil pemeriksaan awal akan menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkot agar proses pengelolaan keuangan dan aset lebih tertib ke depan.

“Pemeriksaan ini kami anggap sebagai cermin. Apa yang dinilai masih di luar prosedur harus segera diperbaiki agar tidak berulang di masa mendatang. Dengan begitu, sistem tata kelola kita semakin transparan dan akuntabel,” tegas Munafri.

Ia menambahkan, rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Kota, kata dia, harus memastikan sistem pengelolaan anggaran daerah maupun aset daerah dapat dimaksimalkan.

“Apapun hasil dari pemeriksaan awal ini, itu menjadi tanggung jawab kami. Yang penting, tindak lanjutnya jelas agar pengelolaan anggaran dan aset di Makassar lebih baik,” jelasnya.

Munafri juga menaruh perhatian khusus pada PDAM Kota Makassar. Ia mendorong perusahaan daerah ini adalah salah satu tulang punggung BUMD yang harus menjadi teladan dalam tata kelola perusahaan yang profesional.

“PDAM harus menjadi contoh. Karena selain sebagai backbone BUMD, PDAM juga menyangkut langsung pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Frengki Olomongan Manahalu, menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif Pemerintah Kota Makassar dan PDAM selama pemeriksaan berlangsung.

Ia menyebut data dan dokumen yang dibutuhkan bisa dipenuhi dengan cepat, meski pemeriksaan berlangsung dalam waktu terbatas.

“Kami sangat berterima kasih karena jajaran Pemkot dan PDAM terbuka dan responsif. Semua dokumen yang kami perlukan disiapkan dengan cepat, sehingga pemeriksaan berjalan lancar,” tuturnya.

Ia berharap hasil pemeriksaan pendahuluan ini menjadi pijakan dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan aset di Makassar.

“Semoga hasil ini bisa berdampak positif bagi peningkatan kinerja Pemkot ke depan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Imron Pastikan Kabupaten Cirebon Siap Kembangkan Sorgum

Penulis
Syifa
-

Bupati Cirebon Imron memastikan Kabupaten Cirebon siap mengembangkan tanaman sorgum, sebagai komoditas alternatif pangan yang dinilai memiliki potensi besar untuk masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan penanaman bibit sorgum di lahan milik Pemprov Jawa Barat seluas dua hektare di Satuan Pelayanan UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jumat (3/10).

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan sorgum bisa semakin berkembang di Cirebon,” kata Imron.

Ia menjelaskan, sorgum memiliki banyak keunggulan, salah satunya hanya dengan sekali tanam dapat dipanen hingga tiga kali dalam setahun.

“Kalau padi harus dicabut dan ditanam ulang. Sedangkan sorgum cukup dipotong, nanti tumbuh kembali sampai tiga kali panen,” ujarnya.

Menurut dia, sorgum juga dapat ditanam di lahan tandus, sehingga menjadi peluang bagi masyarakat pemilik lahan kering untuk memanfaatkannya.

Selain itu, harga jual sorgum cukup tinggi. Dari percontohan yang ditunjukkan, harga sorgum bisa mencapai Rp40 ribu per kilogram, lebih mahal dibandingkan beras.

Imron menambahkan, sorgum bermanfaat untuk kesehatan karena dapat menjadi pengganti beras bagi penderita diabetes maupun masyarakat yang menjalani diet.

Ia menilai kehadiran sorgum di Kabupaten Cirebon sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagaimana yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada daerah-daerah.

“Daerah-daerah harus bisa melindungi masyarakatnya dari ancaman krisis pangan. Sorgum ini salah satu jawabannya,” kata Imron.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, pengembangan sorgum merupakan langkah inovatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras.

“Sorgum cukup sekali ditanam dalam setahun dan bisa dipanen berulang. Ini sebuah inovasi yang dikembangkan bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Universitas Pasundan,” kata Erwan.

Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan menambahkan, inisiatif tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan yang mendapat dukungan penuh dari Pemprov Jabar.

Ia mengatakan, nilai ekonomi sorgum cukup besar, karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, hemat air, serta tahan terhadap penyakit, sehingga cocok dikembangkan di Jawa Barat.

“Kami sudah menyiapkan prototipe mesin pengolahan sorgum. Saat panen nanti, mesin itu akan digunakan agar hasil panen bisa memberi nilai tambah,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penguatan Fiskal Daerah dan Swasembada Pangan Jadi Prioritas Utama Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah fokus pada penguatan kondisi fiskal daerah dan kemandirian pangan melalui swasembada.

Hal tersebut, dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur Seno Aji.

Gubernur Harum menekankan bahwa di tengah situasi saat ini, yang diwarnai penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan tantangan ekonomi, seluruh Perangkat Daerah (PD) harus meningkatkan kualitas kinerjanya.

“Menghadapi berbagai situasi saat ini, semua PD harus bekerja jenius, tidak cukup hanya bekerja cerdas,” tegas Gubernur Harum saat memimpin Morning Briefing di Inspektorat Daerah Kaltim, Senin (6/10/2025).

Salah satu perhatian utama Gubernur adalah perlunya perjuangan ekstra di tingkat pusat. Gubernur Harum mengumumkan rencana mendesak untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi Kaltim.

“Besok saya akan bertemu Menteri Keuangan. Kita akan berjuang untuk anggaran pembangunan Kaltim, terutama sebagai daerah penghasil migas dan batu bara,” ujarnya.

Untuk itu, Harum meminta seluruh pimpinan PD menyiapkan data akurat mengenai sumber-sumber pendapatan daerah. Selain berjuang di pusat, Gubernur juga menyoroti pentingnya kemandirian fiskal. Ia meminta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, percepatan serapan anggaran menjelang akhir tahun juga menjadi fokus utama, demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Wakil Gubernur Seno Aji memberikan kabar baik dari sektor pertanian. Ia melaporkan bahwa sektor ini terus menunjukkan tren positif.

“Kita sudah mampu memanen 300 ribu ton gabah kering, dan target akhir tahun kita mencapai 350 ribu ton,” ungkap Wagub Seno Aji.

Dengan keberhasilan perluasan lahan sawah sebesar 1.800 hektare, Wagub optimis Kaltim bisa mewujudkan ambisi besar yang telah dicanangkan. “Tahun depan kita optimis bisa swasembada beras,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Beri Arahan ke Jajaran di Kepulauan Bangka Belitung, Menteri Nusron: Tugas Kita Memastikan Tanah Rakyat Aman

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (06/10/26). Ia mengingatkan kembali peran penting kementerian ini sebagai instansi pelayanan publik yang bertanggung jawab memastikan tanah masyarakat terdaftar dan tersertifikasi.

“Kita orang Kementerian ATR/BPN tugasnya memastikan bahwa tanah rakyat itu aman. Karena, kita masuk kategori _land tenure,_ yang berarti legalisasi aset. Aset itu harus dilegalisasi dan itu tugas kita,” ujar Menteri Nusron di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Menteri Nusron, untuk memastikan seluruh tanah masyarakat bisa terdaftar, jajaran Kementerian ATR/BPN harus memiliki sikap proaktif dalam menjalankan tugas pelayanan.

“Jangan hanya menunggu. Kalau menunggu, belum tentu masyarakat paham. Siapa yang paling paham prosesnya? Kita. Jadi, kita yang harus proaktif,” tegasnya.

Menteri Nusron menginginkan hasil kerja jajarannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Baginya, salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan pertanahan adalah meningkatnya tanah yang telah disertipikatkan.

Dengan pengarahan yang disampaikan, Menteri Nusron berharap jajarannya semakin memperkuat komitmen untuk memberikan layanan pertanahan yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat, dan berintegritas.

“_Output_ yang bisa dilihat masyarakat itu adalah semakin banyak tanah masyarakat yang dilegalisasi atau sudah disertipikatkan tapi tetap _prudent_,” terangnya.

Sebagai informasi, total layanan pertanahan yang diberikan Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2024 mencapai 7.866.517 layanan. Sebanyak 35.714 layanan di antaranya diberikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih lanjut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hizkia Simarmata, melaporkan, hingga tahun berjalan, total bidang tanah terdaftar mencapai 715.039 bidang dan 552.667 bidang di antaranya telah bersertipikat.

Hizkia Simarmata juga melaporkan bahwa capaian sertipikasi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025 telah melampaui target. Dari target 100 bidang tanah aset provinsi, telah diterbitkan 241 sertipikat. “Ini bentuk komitmen kami sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara Kanwil BPN dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Penasehat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Inspektur Wilayah 1, Arief Muliawan. Hadir mengikuti pembinaan, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN dan Metro TV Perkuat Sinergi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Metro TV memperkuat sinergi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui audiensi yang digelar pada Senin (6/10). Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama untuk menghadirkan program BNN secara lebih mendalam di media, khususnya yang menyoroti aspek rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menyambut kunjungan jajaran Metro TV yang dipimpin oleh Pemimpin Redaksi Budiyanto, bersama tim redaksi dan pimpinan Medcom. Pertemuan berlangsung di Lounge VVIP Room, Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, dengan didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN RI.

Dalam pengantarnya, Kepala BNN RI menegaskan bahwa program BNN memiliki banyak sisi menarik yang layak diangkat media, bukan hanya pemberantasan.

“Bukan hanya pemberantasan, tetapi juga pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Media memiliki peran penting dalam menghilangkan stigma terhadap penyalahguna narkoba,” ujar Kepala BNN RI.

Ia menekankan pentingnya publikasi program rehabilitasi untuk meningkatkan kesadaran publik. Selama ini, masih banyak masyarakat enggan menjalani rehabilitasi karena takut ditangkap atau dipenjara. Dengan publikasi yang tepat, stigma negatif diharapkan dapat terkikis sehingga semakin banyak penyalahguna berani mengambil langkah menuju pemulihan.

Program Alternative Development, yang mengarahkan masyarakat rentan narkoba pada kegiatan produktif seperti budidaya kopi, dipandang sebagai materi yang layak untuk dipublikasikan. Selain itu, BNN mengajak Metro TV untuk turut berperan dalam pencanangan Desa Bersinar di Jawa Timur, yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden, sebagai bagian dari upaya publikasi program pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, pihak Metro TV menyatakan kesiapan mendukung penuh program-program BNN. Metro TV bahkan berencana menyiapkan timeline khusus untuk mengangkat isu narkoba secara berkesinambungan. Mereka menekankan pentingnya menyesuaikan penyebaran informasi dengan karakteristik Generasi Z yang lebih menyukai konten ringkas, kreatif, dan relevan.

Metro TV juga mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara langsung melalui kegiatan di sekolah dan kampus, serta secara tidak langsung melalui konten singkat di berbagai platform media.

Melalui sinergi ini, BNN dan Metro TV optimistis dapat meningkatkan kesadaran publik, terutama generasi muda, sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...774775776...4,911Halaman 775 dari 4,911